May 10, 2025

Jakarta: Pemerintah Indonesia tetap optimis dengan target ambisiusnya meningkatkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), khususnya mobil roda empat hingga 400.000 unit pada tahun 2025. Namun, realitas pasar menunjukkan tantangan signifikan dalam mencapai target tersebut.

Direktur Energi, Mineral, dan Sumber Daya Tambang Bappenas, Nizhar Marizi mengungkap sejumlah faktor kunci yang memengaruhi lambatnya penetrasi pengguna mobil listrik di Indonesia.

“Survei PLN dan Pertamina menunjukan, pertama ialah masih banyak yang merisaukan ketahanan baterai dan terbatasnya jumlah stasiun pengisian daya, utamanya di TOL. Di Indonesia, mobil pribadi tak hanya digunakan untuk berangkat ke kantor namun juga untuk keperluan bepergian jarak jauh,” papar Nizhar dalam dialog ‘Indonesia-South Korea Green Partnership: Strategic Pathways in the EV Industry’ yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network di Jakarta 10 Oktober 2024.

“Faktor kedua ialah soal harga yang masih relatif mahal dibanding mobil berbahan bakar minyak. Dan faktor yang cukup unik ialah, masyarakat Indonesia dikenal loyal terhadap mobil pabrikan Jepang. Maka tak heran mereka menantikan mobil listrik buatan negara itu,” ucap Nizhar.

Program subsidi belum gairahkan minat

Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan program subsidi konversi kendaraan listrik dengan nilai subsidi mencapai Rp7 juta per unit. Namun, program ini baru berhasil mencapai sekitar 40 persen dari target penjualan kendaraan listrik. Meski ada insentif berupa subsidi, hal ini belum mampu mendorong masyarakat secara signifikan untuk beralih ke mobil listrik.

Nizhar menegaskan bahwa pemerintah akan mencoba untuk memodifikasi skema subsidi ke depannya. “Selain subsidi pembelian, kita juga mempertimbangkan subsidi untuk infrastruktur perawatan dan pelatihan teknisi,” ujarnya.

Pasalnya, ketersediaan bengkel serta teknisi yang kompeten juga menjadi isu penting dalam pengembangan kendaraan listrik. “Pengguna harus yakin dengan layanan purna jual, tidak hanya soal bisa membeli kendaraan,” tambah Nizhar.

Rantai nilai dorong ekosistem mobil listrik yang solid

Pelaku industri menilai bahwa pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia harus diiringi dengan pengembangan ekosistem yang solid. Kepala Departemen Bisnis Hyundai Motor Asia Pasifik, Hendry Pratama, menekankan pentingnya membangun rantai nilai (value chain) yang kuat untuk mendukung penyerapan mobil listrik oleh pasar.

“Kenapa rantai nilai penting? Karena mulai dari produksi hingga purna jual, semuanya akan mempengaruhi daya tarik dan adopsi mobil listrik oleh konsumen,” jelas Hendry. Ia menambahkan bahwa ekosistem mobil listrik hanya bisa berkembang jika ada sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis.

Tantangan pengembangan infrastruktur SPKLU

Salah satu kunci keberhasilan mobil listrik adalah tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai. Namun, percepatan pembangunan SPKLU masih menemui kendala regulasi.

Merujuk peraturan pemerintah tahun 2020, Hendry menyebut pelaku industri dan swasta diwajibkan berinvestasi sebesar Rp10 miliar untuk membangun satu SPKLU per lokasi.

“Pembangunan SPKLU mungkin tidak selalu memerlukan biaya hingga Rp10 miliar. Ini yang sedang kami diskusikan dengan kementerian terkait agar ada deregulasi. Tujuannya supaya pemerintah, pihak swasta, dan pemain lokal bisa berlomba-lomba menyediakan akses stasiun pengisian kendaraan listrik kepada konsumen,” kata Hendry.

Hingga Agustus 2024, PLN mencatat sekitar 2.500 SPKLU yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah SPKLU ini dengan target mencapai 10.000 unit pada akhir 2025. Peningkatan jumlah SPKLU diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran konsumen terkait ketersediaan infrastruktur pengisian daya, sehingga mempercepat adopsi mobil listrik di tanah air.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3Prj-program-subsidi-mobil-listrik-baru-capai-40-persen-pemerintah-siapkan-modifikasi-skema

Wahyunanda Kusuma Pertiwi Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan e-government sejak tahun 2003 lalu. Adapun e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik, melalui transformasi dari proses tradisional menjadi berbasis digital. Rencana itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Rencana itu kemudian diakselerasi lewat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat aturan itu, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE. Oleh sebab itu, saat ini banyak sektor publik yang menggunakan teknologi TI atau berbasis digital. Misalnya saja, implementasi KTP elektronik, layanan pajak online (Direktorat Jenderal Pajak online), SIM Online, atau rencana Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Akan tetapi, penerapan e-government di Indonesia masih belum sempurna. Tujuan utama e-government sejatinya memudahkan layanan publik agar lebih efisien.

Namun, pada praktiknya, masih banyak ditemui layanan publik yang dilakukan secara manual menggunakan barang fisik, seperti kertas. Janet Sohlhee Yu, International Development Manager Korea Institute of Patent Information mengatakan, tata kelola data menjadi tantangan untuk menjalankan e-government. Menurutnya, data menjadi pondasi yang sangat penting.

“Layanan digital atau e-government, apapun itu layanannya semua bermula dari data,” kata Janet yang hadir secara virtual lewat Zoom di acara workshop Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta beberapa waktu lalu. Workshop ini diselenggarakan oleh Korea Foundation yang bekerja sama dengan FPCI.

Ia menambahkan, data yang akurat menjadi modal penting untuk menjalankan sistem pemerintahan e-government.

Oleh karena itu, Janet mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel. Dengan data yang akurat dan dikelola dengan baik, maka layanan berbasis digital juga bisa berjalan dengan mulus. “Saya rasa, Indonesia sedang melalui tahap ini, mengelola data yang akurat dan terharmonisasi antar-lembaga pemerintah dan juga lembaga internasional,” jelas Janet. Transformasi ke pemerintahan berbasis IT memang memerlukan waktu yang lama. Janet mengatakan, di Korea Selatan sendiri, e-government sudah mulai berjalan sejak tahun 1960-an.

Kini, perkembangan teknologi semakin canggih. Sehingga, implementasi e-government bisa didorong lebih cepat. “Saat ini kita berada di masa di mana teknologi lebih maju, sehingga pengembangan sistem baru, kebijakan baru di sektor pemerintahan berbasis digital, akan membutuhkan waktu yang lebih singkat,” kata Janet.

Sistem keamanan Sistem keamanan data juga menjadi hal yang krusial. Janet mengatakan, di Korea Selatan, pemerintah memiliki pedoman strategi keamanan nasional yang dirilis tahun 2019, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.

Dengan pedoman ini, pemerintah ingin melindungi sektor publik dan infrastruktur dari segala jenis ancaman, “Tidak cuma sektor publik dan infrastruktur, tapi juga instansi atau lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra global untuk menguatkan pertahanan siber,” jelas Janet. Janet menjelaskan, Korea Selatan memiliki beberapa sistem sertifikasi dan instansi yang bertugas menjaga keamanan nasional dari berbagai jenis serangan, termasuk serangan siber.

Ia mengatakan, Negeri Ginseng memiliki sistem manajemen keamanan siber, yang memadukan Korea Information Security Management System (K-ISMS) dan Personal Information and Information Security Management System (ISMS-P). “Ini semacam sistem nasional untuk mendeteksi berbagai ancaman serangan siber. Jadi, ada banyak strategi dan kebijakan tingkat pemerintah untuk mencegah serangan siber di sektor digital,” jelas Janet.

Ada pun K-CERT adalah Korean Computer Emergency Response Team. Tim ini secara aktif mengawasi segala ancaman nasional dan melindungi pemerintahan serta sektor publik. Dengan strategi keamanan tersebut, Janet mengatakan, publik akan lebih mudah mempercayai pemerintah dalam menjalankan e-government. Dalam sistem keamanan siber nasional, Korea Selatan memang jauh di atas Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis Mix Mode berjudul “2024 Global Security Index”, Korea Selatan berada di urutan ke-16, sementara Indonesia berada di urutan ke-44.

Digital mindset dan literasi digital Agar masyarakat bisa menikmati layanan publik berbasis digital dengan aman dan nyaman, dasar kemampuan digital juga harus ditingkatkan. Hal itu dikatakan oleh Hamdani Pratama, Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang hadir di acara yang sama.

Dasar kemampuan digital yang dimaksud Hamdani adalah bagaimana masyarakat menghadapi atau menggunakan segala macam produk digital. Hal ini termasuk pola pikir (mindset) digital dan literasi digital. Misalnya, ketika masyarakat mengonsumsi berita, artikel, atau pesan digital. Hamdani mengatakan, ada kecenderungan masyarakat hanya membaca judulnya saja, bukan pokok bahasannya. Untuk itu, dalam program peningkatan talenta digital yang dimiliki Komdigi, Hamdani mengatakan digital mindset dan literasi digital perlu disisipkan.

“Sebelum peserta mendapat pelatihan keterampilan digital spesifik, semua peserta harus mendapatkan sesi digital mindset dan literasi digital lebih dulu,” pungkasnya.

Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2024/12/27/18060037/tata-kelola-data-jadi-tantangan-penerapan-e-government-di-indonesia?page=2

Di tengah arus digitalisasi, keamanan data menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital Indonesia, Korea Selatan memastikan ingin memfokuskan kerja sama pada pengembangan tata kelola digital, termasuk keamanan siber.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Kepala Pusat Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo Hamdani Pratama, dan Manajer Pengembangan Internasional di Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu di Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Menurut Janet, keamanan data adalah fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

“Setiap layanan publik harus dimulai dengan data yang bersih dan aman. Ketika data terintegrasi dengan baik dan dilindungi, masyarakat akan merasa lebih percaya karena sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” jelasnya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan FPCI dan Korea Foundation.

Menurutnya, Korsel telah mengembangkan strategi keamanan siber nasional sejak 2019 untuk melindungi sektor publik, dan pengalaman ini dibagikan kepada Indonesia melalui kerja sama bilateral.

“Dengan segala sistem yang berkembang dengan baik, mungkin Indonesia sedang menuju ke sana (pengembangan keamanan siber). Walaupun masih banyak eror, tapi once datanya compatible, safe, unity, pasti kepercayaan masyarakat juga bisa meningkat,” tambah Janet.

Digital Governance dan Keamanan Siber

Korea Selatan, dikenal sebagai salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik di dunia, telah menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui Digital Government Cooperation Center.

Program ini bertujuan membangun sistem ID digital nasional serta layanan publik berbasis digital yang aman dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Janet juga mengungkap cara Korsel melindungi data publik dari ancaman siber.

“Kami memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan siber terhadap sektor publik, sebuah pendekatan yang dapat diadopsi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, menyinggung visi Indonesia Emas 2045, Hamdani menekankan pentingnya pengembangan talenta digital, dengan target besar menciptakan lebih dari 458 ribu talenta baru hingga 2030.

“Pemerintah perlu mendorong pembentukan pusat talenta digital di setiap provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan universitas,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pengembangan talenta digital di Indonesia untuk mendukung infrastruktur keamanan ini.

“Kami sedang memperkuat kapasitas digital melalui beasiswa talenta digital dan kerja sama dengan universitas global, termasuk KAIST di Korea Selatan,” katanya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/korsel-gandeng-ri-kembangkan-tata-kelola-digital-dan-keamanan-siber-23h7YWIsfDn/full

Thea Fathanah, CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan (Korsel) secara teknis masih berperang dengan Korea Utara (Korut), meski Perang Korea 1950-1953 telah berakhir. Berbagai bentuk perang pun telah dirasakan kedua negara tetangga tersebut, termasuk yang terbaru adalah perang siber.

Janet Sohlhee Yu, manajer pengembangan internasional Korea Institute of Patent Information, mengatakan negaranya telah memiliki ‘jurus jitu’ dalam melawan serangan siber, terutama dari negara yang dipimpin Kim Jong Un. Hal ini disampaikannya dalam diskusi ‘Membangun Jembatan Digital: Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan’ yang digelar oleh FPCI dan Korea Foundation di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

“Korea memiliki Strategi Keamanan Siber Nasional (National Cybersecurity Strategy), yang ditetapkan pada tahun 2019, hampir lima tahun yang lalu,” katanya.

Strategi ini sebenarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Janet menjelaskan bahwa dengan menyiapkan strategi tersebut, Korsel ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan. Mereka ingin melindungi negara dari ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

“Pemerintah membuat Strategi Keamanan Siber Nasional semacam ini karena ingin melindungi sektor publik. Tetapi yang dilindungi pun bukan hanya sektor publik, tetapi juga lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, demi memperkuat pertahanan siber mereka,” paparnya.

Dengan memiliki sistem manajemen keamanan siber, kata Janet, sistem nasional umum Korsel dapat mendeteksi setiap upaya serangan siber dan sebagainya.

“Jadi ada banyak strategi dan kebijakan tingkat pemerintah lainnya untuk mencegah serangan siber di sektor digital. Mereka juga memiliki sertifikat kasus Korea, yaitu Tim Tanggap Darurat Komputer Korea, tim KrCERT/CC,” ungkapnya.

Menurut Janet, mereka secara aktif memantau setiap serangan dan ancaman terhadap negaranya dan jika terjadi sesuatu, mereka akan melindungi pemerintah di sektor publik terlebih dahulu.

Pada 12 Mei 2024 lalu, penyelidikan bersama oleh pemerintah Korsel mengungkapkan kelompok peretas Korea Utara, Lazarus, telah membobol komputer pengadilan Korsel selama lebih dari dua tahun, yang mengakibatkan pencurian data sebesar 1.014 GB.

Laporan The Chosun Daily menyebut dari jumlah tersebut, hanya sekitar 0,5% (5.171 file) yang telah dipastikan bocor, terutama terdiri dari data terkait persidangan pengadilan. Informasi yang bocor tersebut mencakup rincian pribadi seperti pendaftaran penduduk dan surat nikah serta sertifikat medis.

Insiden ini menandai pertama kalinya peretas Korea Utara yang menargetkan catatan pengadilan.

Kantor Investigasi Nasional (NOI), bersama dengan Badan Intelijen Nasional dan Kantor Kejaksaan, mengaitkan infeksi malware yang ditemukan tahun lalu di jaringan komputer pengadilan dengan Lazarus. Lazarus, yang terkait dengan Biro Umum Pengintaian pemerintah Korea Utara, bertanggung jawab atas operasi spionase negara tersebut di Korea Selatan.

Peretasan tersebut terjadi antara Januari 2021 dan Februari 2023, yang berlangsung setidaknya selama dua tahun.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20241010194755-4-578677/jurus-jitu-korsel-lawan-perang-siber-dari-kim-jong-un

Jakarta (ANTARA) – Di dunia yang serba digital saat ini, yang kita butuhkan bukan hanya teknologi canggih. Talenta digital juga harus mendapat sorotan. Sebab, segala kemajuan digital akan sia-sia jika sumber daya manusia tak bisa mengimbanginya.

Sebagai tonggak pencapaian 100 tahun Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan Visi Indonesia Digital 2045. Ada tiga pilar yang menyokongnya, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Namun, hingga 2030 nanti diproyeksikan bahwa akan ada celah antara jumlah pasokan dan permintaan talenta digital. Walaupun celah itu terus menipis, tapi angkanya tidak main-main.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2023 kita mampu menghasilkan hampir 6,1 juta talenta digital, tapi angka kebutuhan memang lebih besar yakni 10,5 juta. Kekurangannya tercatat sebanyak 4,4 juta orang.

Sementara untuk 2030 nanti, perkiraan selisihnya berada di angka 2,7 juta orang. Sebanyak 9,3 juta orang dengan keterampilan digital dari pendidikan formal belum cukup untuk memenuhi permintaan di masa depan yang mencapai 12 juta.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=2533926414&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860648&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648071&bpp=1&bdt=400&idt=33&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=1495&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&dtd=36

“Kami menyediakan pelatihan informal atau kursus jangka pendek terkait talenta digital ini,” ujar Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK Kementerian Kominfo, Hamdani Pratama, dalam lokakarya bagi jurnalis yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, 10 Oktober 2024.

Karena selisih pasokan dan permintaan talenta digital ini hampir 3 juta orang, maka setiap tahun harus melatih rata-rata sekitar 458.000 orang menjadi talenta digital.

Langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, adalah membangun Pusat Talenta Digital. Tentu, untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi agar SDM bangsa ini mapan teknologi digital dan mampu mengiringi perkembangan yang super cepat.

Level kompetensi

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=604915064&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860648&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648072&bpp=1&bdt=401&idt=40&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2203&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=45

Ada banyak lapisan kompetensi yang mesti dicapai oleh talenta digital. Konsepnya piramida, yakni semakin atas, semakin khusus keterampilannya, semakin kecil jumlah talenta digital yang disiapkan untuk mencapainya.

Di tahap kompetensi dasar, ada tiga lapisan yang sedikit banyak harus dimiliki oleh masyarakat luas di Indonesia. Pola pikir digital, literasi digital, dan keterampilan digital mendasar.

Kompetensi dasar ini akan menyasar perilaku masyarakat di ruang-ruang digital. Sebagaimana masih banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka, misalnya, mengunggah informasi pribadi.

Pelatihan ini akan berupa pengetahuan digital yang mendasar, seperti cara membuka surel, membuat pesan yang dilindungi dua langkah otentikasi dan semacamnya.

Begitulah setidaknya langkah paling awal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kita tentang keamanan siber, sebelum nantinya mampu mengikuti pelatihan yang lebih mendalam pada kompetensi terapan

Kompetensi terapan bagi talenta digital mulai dari keterampilan dasar, menengah, hingga lanjutan. Kemudian spesialis digital hingga di puncak piramida ada standar kemampuan untuk menjadi pakar digital.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=3566886344&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860652&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648073&bpp=1&bdt=401&idt=49&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280%2C730x280%2C350x280%2C350x280%2C350x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2567&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&psts=AOrYGsmRT8GRhgc1mBel4jI9lINaZiioy6K-MgK5r8ejyYxU5JKUlX_rqs83502exlc6hftm16WDeKIjGnfRApC-G-DPTG7K&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=5&fsb=1&dtd=4795

Ada standar pendidikan formal yang menjadi syarat talenta digital masuk ke tahap pelatihan kompetensi terapan tersebut, antara lain lulus pendidikan menengah atas atau vokasi, pendidikan tinggi, serta telah berkarir profesional dan pegawai pemerintah.

Mempelajari AI

Jika di level paling dasar diajarkan soal cara membuka surel, lalu di mana posisi kecerdasan buatan? AI merupakan satu produk kemajuan teknologi bidang digital yang perkenalan dan penggunaannya masif di berbagai aspek.

Hamdani menjelaskan bahwa pertama-tama, yang penting untuk diajarkan adalah etika pemanfaatan AI. Hal ini terkait dengan perkembangan AI yang berjalan sangat cepat, yang seiring manfaatnya juga terdapat ancaman.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=1364639743&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860756&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648073&bpp=1&bdt=403&idt=50&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280%2C730x280%2C350x280%2C350x280%2C350x280%2C730x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2881&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=52&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&psts=AOrYGsmRT8GRhgc1mBel4jI9lINaZiioy6K-MgK5r8ejyYxU5JKUlX_rqs83502exlc6hftm16WDeKIjGnfRApC-G-DPTG7K&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=1&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=6&fsb=1&dtd=M

”Kabar baiknya, kami juga berkolaborasi dengan APCICT (Pusat Pelatihan TIK Asia-Pasifik di bawah naungan PBB) terkait dengan modul pelatihan etika AI yang menggunakan standar global,” kata Hamdani.

Artinya, dimanapun nantinya para peserta pelatihan bekerja, di Indonesia atau luar negeri, mereka telah mempunyai etika terstandar yang sama.

Kerja sama dengan Korea Selatan

Menyiapkan talenta digital yang mumpuni berarti juga soal kolaborasi dengan negara lain, terutama yang mempunyai perkembangan pesat terkait teknologi. Korea Selatan salah satunya.

Kerja sama telah dilakukan sejak 2009 silam. Kementerian Kominfo bersama KOICA (Badan Pemerintah Korea yang mengurus bantuan bagi negara-negara berkembang) membangun Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK).

Balai yang juga disebut Korea-Indonesia ICT Training Center tersebut berlokasi di Cikarang, Bekasi. Operasional balai dibuka pada 2011, dengan 432 peserta dari masyarakat umum.

Angkanya kemudian berkembang terus, hingga 2022 lalu tercatat mencapai 37 ribu peserta, yang terdiri dari masyarakat umum, ASN, dan lulusan vokasi. Secara total, ICT Training Center telah mencetak 63 ribu lebih alumni.

Kemana para talenta digital ini bisa menyalurkan ilmu yang dimiliki? Di tingkat nasional, saat ini ada 16 bidang kompetensi pekerjaan yang tersedia. Tahun depan, kelompok wadah ini akan dibuat lebih ramping dengan enam bidang saja.

Keenam area itu, yaitu tata kelola TIK, pengembangan produk, data science, keamanan siber, infrastruktur digital, dan layanan teknologi informasi.

Para talenta digital itu pula idealnya akan mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan digital. Dan hal ini juga tercakup dalam kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Banyaknya area kerja sama digital membuktikan eratnya hubungan kedua negara, menurut Janet Sohlhee Yu, Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea, dalam sesi lokakarya FPCI-Korea Foundation yang sama.

Salah satu praktik terbaik dari kolaborasi tersebut adalah SP4N-LAPOR! sebagai layanan online pengaduan masyarakat. Secara teknik, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu KOICA, UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan), dan Kementerian PAN-RB.

Pada proyek ini, dibangun suatu sistem yang baru. Selain itu juga ada penguatan kapasitas SDM untuk mengelolanya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem digital ini.

Hasilnya, pada Desember 2023 tercatat 1,9 juta pengguna terdaftar dalam sistem SP4N-LAPOR! Waktu penyelesaian pengaduan juga dipangkas signifikan dari 14 hari menjadi hanya lima hari.

Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang teknologi digital berlanjut dan semakin erat. Setelah 15 tahun dari pembangunan ICT Training Center, pada 2024 ini dibicarakan soal pembangunan pusat edukasi lainnya.

Pusat edukasi itu antara lain pembangunan Pusat Talenta Digital di IKN Nusantara atas dana hibah KOICA, pembangunan Sekolah Digital Korea-ASEAN yang berfokus pada AI, data science, dan coding.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4393150/mengisi-celah-kekurangan-talenta-digital?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

Jakarta, IDN Times – Talenta digital menjadi salah satu pilar penting dalam visi Indonesia Emas 2045. Sayangnya, hingga kini masih terdapat gap besar yang muncul antara kebutuhan dengan ketersediaan talenta digital di Indonesia.

Proyeksi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, red), menyaatakan pada 2030 sebenarnya dibutuhkan 12 juta talenta digital. Namun, dari proyeksi yang ada, Indonesia di tahun tersebut hanya punya 9,3 juta talenta digital, dan gap itu harus dikejar.

“Artinya, kita perlu menyediakan lebih banyak talenta digital hingga 2030. Supaya, nantinya kita tak bergantung pada talenta, peneliti, tenaga kerja asing, di bidang digital, sehingga bisa mandiri dengan warga negara sendiri,” kata Kepala BPPTIK Komdigi, Hamdani Pratama, dalam program Indonesia-Korea Journalist Network (IKJN) yang diselenggarakan Foreign Policy Network Indonesia dan Korea Foundation, beberapa waktu lalu.

2. Gap talenta digital jauh, tapi ada perkembangan

Gap talenta digital di Indonesia memang masih jauh. Tapi, Hamdani melihat ada pergerakan yang bagus dalam perkembangan gap talenta digital di Indonesia hingga tahun ini.

“Lewat Indeks Masyarakat Digital Indonesia, ada peningkatan yang bagus. Contoh, di 2022, Indonesia ada di 37,80. Tapi, 2024 meningkat 43,34,” ujar Hamdani.

2. Proyek DTC jadi fokus

Demi mengejar kebutuhan ini, tugas pertama adalah membangun literasi digital di masyarakat umum. Hal ini menjadi penting karena infrastruktur digital di Indonesia terus berkembang, terlebih banyak kebijakan yang disiapkan demi bisa mendongkrak kualitas sumber daya manusianya.

Salah satunya adalah dengan mendidik masyarakat lewat Digital Talent Center (DTC). Nantinya, fasilitas ini akan dibangun di setiap provinsi.

Selain itu, Hamdani menyatakan perlu ada akselerasi yang dilakukan di DTC dengan melatih sekitar 438 ribu orang setiap tahunnya demi memangkas gap kebutuhan atau ketersediaan talenta digital di beberapa tahun ke depan.

“Harapannya, ini dapat meningkatkan kapasitas atau talenta digital lokal di setiap provinsi,” ujar Hamdani.

3. Kerja sama pula dengan Korea Selatan

Selain DTC, ada pula kerja sama dengan institusi seperti Korea International Cooperative Agency (KOICA). Kebetulan, Indonesia sudah menjalin kerja sama ini selama 16 tahun. Semua juga didasari atas pengalaman Korea Selatan dalam membangun talenta digitalnya, yang gelombangnya terus begitu masif dan fondasinya begitu kuat.

Dari kerja sama ini, sudah dibangun Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK) yang dibuka sejak 2011, berlokasi di Cikarang. Hingga kini, jumlah peserta yang berasal dari berbagai elemen untuk ikut dalam programnya mencapai 37 ribu.

Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/satria-permana-2/indonesia-mengejar-talenta-digital?page=all

MUHAMMAD RUSMADI

RM.id  Rakyat Merdeka – Keamanan data jadi salah satu isu yang mengemuka, di tengah upaya mewujudkan masyarakat digital. Tak cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia.

Salah satu negara yang menaruh perhatian khusus pada isu tersebut adalah Korea Selatan (Korsel). Di negara tersebut, keamanan data adalah fondasi untuk terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan digital. Terutama yang disedikan Pemerintah.

Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korsel, Janet Sohlhee Yu menjelaskan, setiap layanan publik harus dimulai dengan data yang bersih dan aman. Saat data terintegrasi dengan baik dan terlindungi, masyarakat akan lebih percaya.

“Karena sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” jelas Yu, lewat video conference dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam workshop bertajuk Membangun Jembatan Digital: Kemitraan Strategis Antara Indonesia dan Korsel itu, Yu menjelaskan, negaranya telah mengembangkan Strategi Keamanan Siber Nasional sejak 2019. Dia bilang, negaranya memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan siber terhadap sektor publik.

Strategi tersebut, sambungnya, pada dasarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Dengan menyiapkan strategi tersebut, Korsel ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan. Mereka ingin melindungi negara dari ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

“Strategi Keamanan Siber Nasional semacam ini dijalankan demi melindungi sektor publik,” jelas Yu.

Bukan cuma sektor publik. Lembaga Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, juga dilindungi demi memperkuat pertahanan siber mereka. Dengan memiliki sistem manajemen keamanan siber, sistem nasional umum Korsel dapat mendeteksi setiap upaya serangan siber dan sebagainya.

“Jadi ada banyak strategi dan kebijakan tingkat Pemerintah lainnya untuk mencegah serangan siber di sektor digital,” ungkapnya.

Masih menurut Yu, pihaknya juga aktif memantau setiap serangan dan ancaman terhadap negaranya dan jika terjadi sesuatu. “Terutama akan melindungi Pemerintah di sektor publik terlebih dahulu,” tegasnya.

Dengan segala sistem yang berkembang dengan baik, saat ini menurutnya, Indonesia sedang menuju ke sana. Meski masih kerap terjadi kesalahan, Yu yakin kepercayaan akan meningkat. Seiring dengan peningkatan keselarasan, dan integrasi data.

Yu menyatakan, elemen yang paling penting adalah data yang akurat dan selaras antar instansi Pemerintah dan lembaga internasional lainnya. “Jadi, pejabat publik di Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel,” ucapnya.

Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam mimpi Indonesia uuntuk Visi Indonesia Emas 2045. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) hingga digitalisasi sistem jadi sesuatu yang tak boleh terlewat.

Namun dalam pelaksanaannya, juga harus didukung dengan ekosistem. Seperti regulasi dan inovasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) digital atau kerap disebut talenta digital.

Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPPTIK) Kemkominfo Hamdani Pratama mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan talenta digital tersebut.

Untuk itu, pihaknya tidak hanya menyedialakan infrastruktur, bangunan atau menara untuk telekomunikasi dan penyiaran. Tapi juga menyediakan literasi digital.

“Kami menyediakan kebijakan digital untuk memperkuat tiga pilar, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga kewarganegaraan digital,” jelas Hamdani, pada workshop yang sama.

Literasi digital, jelasnya, penting dipersiapkan. Agar pengguna atau masyarakat umum dapat mengoptimalkan digitalisasi. Di saat infrastruktur dan kebijakannya sudah siap.

Pasalnya, berdasarkan datanya, ada sebanyak 12 juta talenta digital yang diperlukan Indonesia pada 2030. Sedangkan yang tersedia saat ini hanya sekitar 9 juta.

Dengan kesenjangan itu, berarti Indonesia perlu menyediakan lebih banyak talenta digital yang cukup sampai 2030. Sehingga, Indonesia tidak hanya bergantung pada talenta asing, peneliti asing, dan tenaga kerja asing di bidang digital. “Tapi, kita bisa mandiri dengan warga negara kita sendiri,” ucap Hamdani.

Untuk mendidik literasi digital di tengah masyarakat, pihaknya juga tengah membangun Pusat Talenta Digital (DTC) di setiap provinsi. Dia berharap, DTC bisa meningkatkan kapasitas atau talenta digital lokal. “Agar memiliki talenta digital yang beragam di setiap provinsi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah institusi internasional asal Korsel, Korea International Cooperative Agency (KOICA). Kemitraan tersebut dimulai dengan pendirian Balai Pelatihan TIK Korea-Indonesia (BPPTIK) pada 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia pada 2013. Jjuga dukungan untuk pengelolaan dan operasional BPPTIK pada 2018.

Dengan kemitraan yang telah berlangsung selama belasan tahun, KOICA dan Kominfo berkomitmen meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk sertifikasi keterampilan TIK, pelatihan, dukungan alumni, dan kerja sama internasional lainnya.

Salah satu area fokus utama adalah Sekolah Digital ASEAN–Korsel. Di mana BPPTIK akan berfungsi sebagai pusat sertifikasi bagi peserta dari komunitas Indonesia dan ASEAN. Harapannya, Sekolah Digital ASEAN-Korsel akan memainkan peran penting.

“Untuk mengembangkan sembilan juta talenta digital dan empat juta wirausahawan demi meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” tandasnya. (*)

Sumber: https://rm.id/baca-berita/internasional/239113/jaga-keamanan-data-publik-korsel-kerahkan-pasukan-khusus/2

Digitalisasi layanan pemerintahan mulai berjalan. Namun, kebutuhan SDM dengan kemampuan digital masih lebih tinggi ketimbang ketersediaannya.

ayanan pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut. Tak hanya dibuka secara luring di Sekretariat Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, masyarakat bisa mengadu secara daring yang kini diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

SP4N-LAPOR! ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak 2013, sistem ini sudah ditetapkan sebagai kanal pengaduan masyarakat. LAPOR! Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013.

Pengaduan masyarakat di LAPOR! bisa disampaikan melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, akun media sosial X @lapor1708, serta aplikasi di android dan iOS. ”Kalau pengaduan diterima secara manual (di Sekretariat Wapres) pun langsung dimasukkan ke LAPOR!,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini kepada Kompas, Senin (30/12/2024).

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/jejak-kerja-sama-korea-indonesia-di-lapor-mas-wapres?open_from=Politik_&_Hukum_Page

Alvin Qobulsyah

SEAToday.com, Jakarta – Indonesia is advancing public service governance by launching the integrated digital portal lapor.go.id. Designated as the National Public Service Complaint Management System (SP4N), this platform centralizes citizen complaints to improve efficiency and accessibility.

The development of lapor.go.id is closely tied to Indonesia’s partnership with South Korea, a global leader in digital governance. Over the past decade, South Korea has consistently ranked among the top three countries in the UN e-Government Survey for its successful digital public service innovations.

Janet Sohlhee Yu, International Development Manager at the Korea Institute of Patent Information, revealed that Indonesia is South Korea’s fourth priority partner out of 27 countries collaborating on digital public service governance. South Korea, through the Digital Government Cooperation Center (DGCC), has played a key role in streamlining Indonesia’s digital services. The introduction of lapor.go.id has significantly reduced complaint resolution times from 15 days to just 5. Yu mentioned this during the Korea Foundation workshop for Indonesian Journalists in November on the cooperation between Indonesia and Korea.

Since its launch, lapor.go.id has connected 34 ministries, all provincial governments, and 100 other agencies. As of October 2024, the portal, managed by Indonesia’s Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) and Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo), has handled over 950,000 citizen reports, highlighting growing public participation in improving government services.

To sustain this modernization, Indonesia aims to develop 12 million digital professionals by 2030. Hamdani Pratama, Head of BPPTIK at Kemenkominfo, emphasized the government’s efforts to establish Digital Talent Centers (DTC) in 10 cities across Java, Sumatra, and Sulawesi. These centers aim to reduce reliance on foreign expertise by equipping local talent with advanced technological skills.

South Korea continues to support this initiative, including plans to invest in Indonesia’s new capital, Nusantara, for further digitalization and public service improvements. The collaboration between the two nations underscores a shared commitment to advancing digital governance and fostering innovation.

Souce: https://business.seatoday.com/alvin-qobulsyah/11365/indonesia-accelerates-public-service-modernization-with-south-koreas-support

Indonesia masih kekurangan 4,449 juta talenta digital pada 2023.

TEMPO.CO, Jakarta – Keahlian digital saat ini semakin diperlukan. Bagaimana tidak, teknologi canggih terus berkembang. Para talenta digital pun perlu terus dilahirkan. Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Hamdani Pratama, mengatakan talenta digital sangat dibutuhkan khususnya menuju visi Indonesia emas 2045. “Untuk membangun visi Indoneia Digital 2045, Milestone Indoneia Digital, perlu ada 3 pilar yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga masyarakat digital,” katanya lokakarya bertema ‘Kerja Sama Digital Indonesia – Korea Selatan’ yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation di Jakarta, Kamis awal Oktober 2024. 

Hamdani menjelaskan bahwa salah satu hal penting yang perlu dimiliki pemerintahan digital adalah layanan digital yang modern dan juga responsif. Memiliki target ekonomi digital juga artinya memiliki ekonomi inovatif berbasis teknologi digital. Selanjutnya penting pula memiliki masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya. 

Ada banyak hal yang perlu disiapkan untuk mencapai ketiga pilar tersebut. Dari tingkat fondasi misalnya, ia mengakui perlunya ada infastruktur digital. Lalu penting pula ada ekosistem digital yang meliputi keamanan data, riset dan inovasi digital, sumber daya manusia digital, juga tak lupa regulasi dan kebijakannya. Selain itu, Hamdani mengatakan untuk mencapai visi tersebut perlu juga mempersiapkan teknologi masa depan, seperti artificial intelligens, internet of things, metaverse, blockchain, quantum computing. 

Salah satu yang menjadi catatan utama dalam mempersiapkan visi Indonesia Digital 2045 adalah dalam hal talenta digital. Saat ini Indonesia masih membutuhkan cukup banyak talenta digital. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan pada 2023 Indonesia baru memiliki 6,06 juta talenta digital, padahal yang dibutuhkan kala itu bisa mencapai 10,51 juta talenta. Artinya, Indonesia masih kekurangan 4,449 juta talenta digital pada 2023. 

Tahun berikutnya pun selisih antara permintaan dan persediaan talenta digital pun masih berjumlah 4,223 juta talenta digital. Diperkiarakan pada 2030, selisih antara permintaan dan penyediaan talenta digital bahkan masih mencapai 2,348 juta orang. 

Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah. Selain dari segi jumlah talenta digital yang masih sangat kurang, pemerataanya pun masih menjadi isu bersama. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan hingga 2024, baru ada 2 provinsi yang memiliki talenta digital melimpah, mereka adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Selain itu data juga menyebutkan masih ada 19 provinsi di Indonesia, yang sebenarnya membutuhkan jumlah talenta digital yang tinggi, namun hanya sedikit pertumbuhan talenta digital di daerah tersebut. Beberapa di antara provinsi yang masuk dalam kelompok ini adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Lalu ada pula kelompok provinsi yang sebenarnya membutuhkan talenta digital yang sedikit, namun pertumbuhan talenta digital di daerah itu pun masih sangat rendah. Beberapa daerah tersebut adalah Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Bangka Belitung. 

Untuk mengatasi kebutuhan talenta digital yang masih sangat banyak, Hamdani mengatakan timnya terus berupaya melahirkan para talenta digital melalui peatihan. “Kami menyediakan pelatihan informasi atau kursus jangka pendek terkait talenta digital ini,” kata Hamdani. 

Untuk meningkatkan komitmen tersebut, pemerintah pun membangun Pusat Talenta Digital. Berbagai pelatihan serta sertifikasi diberikan agar keterampilan digital pun terus terasah bagi masyarakat Indonesia. Organisasi internasional yang berfokus pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk warisan budaya dunia (UNESCO) menyebutkan bahwa keterampilan digital dibagi menjadi 3 subpillar, yaitu komplementaritas, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan. 

Hamdani menjelaskan ada 4 tahap klasifikasi talenta digital yang disiapkan pemerintah. Tahap pertama yang berada di urutan paling bawah adalah talenta digital yang perlu dimiliki masyarakat secara umum. Mereka diharapkan bisa membuat pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi digital. 

Lalu tahap selanjutnya adalah talenta digital bagi para pencari kerja atau orang yang baru lulus. Di tahap ini talenta digital biasanya merupakan alumni universitas, atau jurusan vokasi yang bisa menggunakan keahlian digital mereka untuk bekerja, magang. 

Kemudian ada pula pelatihan digital untuk para mahasiswa alias college students. Di tahap ini para talenta digital diharapkan sudah bisa memperbarui modul untuk siswa berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Terakhir adalah tingkat talenta digital untuk para profesional dan aparatur sipil negara. Di tingkat ini mereka diharapkan bisa meningkatkan keterampilan dan melatih keterampilan untuk para pekerja lain.

Dalam menyiapkan talenta digital, Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam menyiapkan banyak hal. Kerja sama itu dimulai pada 2009 melalui pembangunan Balai Pelaihan dan Pengembangan Tekonologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) oleh Kementerian Komdigi bersama Badan Pemerintah Korea Selatan yang mengurus bantuan bagi negara berkembang (KOICA) di Cikarang, Bekasi. 

Saat balai ini dibuka untuk umum pada 2011, baru ada 432 orang dari masyarakat umum yang mengikuti pelatihan tersebut. Namun terlihat para peminat pelatihan ini pun terus bertambah. Jumlah perserta pelatihan terus meningkat, hingga pada 2022 ada 29,2 ribu masyarakat umum yang 2,5 ribu tenaga vokasi, serta 5,3 ribu orang aparatur sipil negara yang mengikuti pelatihan tersebut. “Secara total sudah ada 63.141 alumni yang mengikuti pelatihan digital ini hingga 2022,” kata Hamdani. 

Bila dikhususkan, ada 15 bidang pelatihan yang ditawarkan di ICT Traning Center. 3 tema pelatihan yang cukup banyak diminati pada 2023 adalah Pemasaran Digital Dasar, Kewirausahaan Digital Dasar, serta Junior Web Developer. Ternyata pada 2024, tema pelatihan yang cukup populer pun berbeda. Dari 15 tema pelatihan, 3 tema peatihan yang cukup banyak diikuti oleh massyarakat adalah Pemasaran Dgital Dasar, Operator Komputer Madya, seta Associate Data Scientist. 

Keamanan Data 

Melahirkan para talenta digital tentu saja perlu untuk terus mewaspadai tantangannya. Keamanan data menjadi salah satu sorotan bila kita berbicara soal layanan digital. Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea Selatan, Janet Sohlhee Yu mengatakan keamanan digital menjadi perhatian khusus di Korea Selatan. 

Ia mengingatkan bahwa setiap layanan publik harus dimuali dari data yang bersih dan aman. Hal ini harapannya bisa memberikan kemanan dan menjaga kepercayaan publik. “Sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” katanya melalui konferensi virtual dalam kegiatan yang sama. 

Yu mengatakan Korea Selatan telah mengembangkan strategi keamanan siber nasional sejak 2019 demi melindungi sektor publik. Hal itu juga yang menjadi fokus kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Yu menceritakan bagaimana timnya melindungi data publik dari ancaman siber. Korea Selatan memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan sibert terhadap sektor publik. “Pendekatan ini dapat diadopsi Indonesia,” katanya. 

Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/pentingnya-menyiapkan-lebih-banyak-talenta-digital-untuk-hadapi-indonesia-emas-2045-1178834