May 10, 2025

PERKEMBANGAN transformasi digital semakin masif dengan adanya artificial intelligence (AI) data blockchain, metaverse, hingga komputasi kuantum. Namun, Indonesia masih kekurangan 4 juta talenta digital untuk mengejar kebutuhan hingga 2030.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hamdani Pratama mengatakan talenta digital di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 6 juta, yang pada 2030 ditargetkan mencapai 12 juta.

“Ini karena ada gap antara supply dan demand talenta digital,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk Building Digital Brigdes Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea, yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journa….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/jalin-kemitraan-untuk-cetak-talenta-digital

Indriyani Astuti

Memasuki tahun ke delapan, Republik Indonesia (RI) dan Korea Selatan menguatkan kerja sama dalam bidang transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea Janet Sohlhee Yu mengatakan Korea Selatan melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) menjalin kerja sama dengan negara mitra dan menyediakan konsultasi untuk rencana pengembangan  teknologi, serta pembangunan kapasitas aparat pemerintah.

Untuk Indonesia, imbuh Sohlhee, ada dua tahap kerja sama yang dilakukan yakni  tahap pertama pengembangan e-government dimulai pada 2016-2019. Lalu pada 2021-2024 kerja sama itu dilanjutkan untuk pengembangan Enterprise Architecture (EA)-based IT governance untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Korea Selatan juga membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) untuk pembukaan mal pelayanan publik dan memberikan pelatihan digital bagi aparat pemerintah.

“Indonesia merupakan negara keempat dari 27 negara yang menerima bantuan untuk pengembangan digital. Lebih dari 60% dijalankan untuk pelayanan publik yang berkaitan dengan digitalisasi dalam pemerintahan. Perluasan kerja sama Indonesia-Korea Selatan melalui DGCC yang dilakukan dua kali menunjukkan kedua negara berkolaborasi sangat dekat,” papar Sohlhee dalam ujarnya dalam lokakarya bertajuk “ Building Digital Brigdes Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea’yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

RI-Korea Selatan setuju untuk mengadopsi strategi kemitraan atau Country Partnership Strategies (CPS) mencangkup 4 strategi yakni transportasi, pelayanan publik, perlindungan lingkungan, manajemen air dan sanitasi. Korea Selatan, sambung dia, telah lebih dahulu menerapkan digitalisasi dalam sistem pelayanan publik. Pengalaman ini yang digunakan bersama-sama negara mitra membangun sistem internet protokol dan pengadaan software. Salah satu praktik baik yang telah dilakukan yakni pembuatan SP4N-LAPOR! sebagai portal layanan pengaduan masyarakat secara daring yang telah dimanfaatkan oleh 1,9 juta pengguna.

Menurutnya sebuah negara yang bisa memanfaatkan teknologi dan menerapkan transformasi digital untuk pelayanan publik,  akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efisien, efektif, dan lebih transparan.

“Publik bisa mengakses layanan dengan mudah. Mereka bisa mempercayai apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” ucapnya. (Ind)

Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/708783/ri-korea-selatan-lanjutkan-kerja-sama-perkuat-layanan-digital-nasional

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pusat teknologi digital, sekaligus rumah bagi perusahaan digital terkemuka global seperti Samsung, SK, LG, dan Naver.

Liputan6.com, Jakarta – Korea Selatan dikenal oleh reputasinya sebagai pusat teknologi digital global terkemuka. Dengan infrastruktur informatika yang canggih, Seoul membanggakan layanan internet tercepatnya di dunia.

Negeri Ginseng tersebut juga juga tak tanggung-tanggung dalam melakukan investasi besar terhadap teknologi inovatif seperti semikonduktor canggih, kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, hingga keamanan siber.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar mewujudkan digitalisasi sebagai salah satu bagian dalam Visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, tantangan infrastruktur, literasi digital, integrasi dan keamanan data masih menjadi masalah utama yang terjadi di Tanah Air.

Untuk mengikuti jejak Korea Selatan dalam melakukan digitalisasi, Indonesia harus memiliki dan menggunakan data yang benar-benar akurat. Dalam mengembangkan sistem yang mutakhir, Korea Selatan mengutamakan akurasi data.

“Saya ingin menunjukkan bahwa setiap layanan digital atau layanan e-government, dimulai dari data itu sendiri. Dulu pejabat publik mengurus dokumen secara manual,” ungkap International Development Manager Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu dalam paparan kepada media peserta Indonesia-Korea Journalist Network 2024 (IKJN) yang diselenggarakan FPCI dan Korea Foundation di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

“Namun, ketika membangun sistem yang lebih terpercaya dan aman, kita memerlukan basis data yang akurat karena teknologi seperti AI tidak bisa berjalan tanpa mempelajar kumpulan data. Jadi, data itu penting,” lanjut dia.

Pentingnya Data Akurat dan Selaras

Janet menyebut jika Indonesia sedang melakukan proses tersebut, maka elemen yang paling penting adalah data yang akurat dan selaras antar instansi pemerintah dan lembaga internasional lainnya.

“Jadi, pejabat publik perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel di dalam pemerintahan Indonesia, juga dengan pemerintahan internasional,” jelas Janet.

“Kalau itu dilakukan dan datanya sudah diamankan dengan baik, maka saya pikir tingkat layanan atau tingkat akurasi layanan publik akan meningkat secara otomatis,” imbuhnya.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/5745778/belajar-dari-korea-selatan-akurasi-data-jadi-kunci-utama-kesuksesan-transformasi-digital?page=2

Digitalisasi merupakan komponen utama yang harus disiapkan oleh Indonesia dalam menyambut Visi Indonesia Emas 2045.

Liputan6.com, Jakarta – Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam mimpi Indonesia menjemput Visi Indonesia Emas 2045.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) hingga digitalisasi sistem pun menjadi komponen yang tak dapat dilewatkan. Demikian juga dengan ekosistem yang harus disiapkan, seperti regulasi dan inovasi.

Tak terkecuali sumber daya manusia (SDM) digital (kemudian disebut talenta digital), yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Inilah mengapa Kominfo tidak hanya menyedialakan infrastruktur, bangunan atau menara untuk telekomunikasi dan penyiaran, tetapi kami juga menyediakan literasi digital. Kami juga menyediakan kebijakan digital untuk memperkuat tiga pilar yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga kewarganegaraan digital,” tutur Kepala BPPTIK Kominfo RI Hamdani Pratama dalam paparan kepada peserta Indonesia Korea Journalis Network (IKJN) 2024 yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Network Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Literasi digital, sebut Hamdani, penting untuk dipersiapkan supaya pengguna atau masyarakat umum dapat mengoptimalkan digitalisasi ketika infrastruktur dan kebijakannya sudah siap.

Kesenjangan Talenta Digital di Indonesia

Berdasarkan data yang disajikannya, Hamdani menyebut ada sebanyak 12 juta talenta digital yang diperlukan oleh Indonesia pada tahun 2030, sementara yang tersedia hanya sekitar sembilan juta.

“Dengan kesenjangan itu, berarti kita perlu menyediakan lebih banyak talenta digital yang cukup bagi Indonesia sampai tahun 2030, sehingga kita tidak hanya bergantung pada talenta digital asing, peneliti asing, dan tenaga kerja asing di bidang digital, tapi bisa mandiri dengan warga negara kita sendiri,” jelas dia.

Hamdani sendiri optimis bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tersebut lantaran merujuk pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), ada peningkatan yang ditunjukkan. Pada tahun 2022, IMDI Indonesia berada pada 37.80 dan pada tahun 2024 berada pada 43.34.

Giatkan Digital Talent Center

Dalam mendidik literasi digital di tengah masyarakat, Kominfo pun tengah membangun Digital Talent Center (DTC) atau pusat talenta digital di setiap provinsi.

“Kami berharap Digital Talent Center dapat meningkatkan kapasitas lokal atau talenta digital lokal agar memiliki talenta digital yang beragam di setiap provinsi,” tutur Hamdani.

Kominfo juga berencana untuk memberi lapangan pekerjaan bagi para peserta talenta digital. Selain itu, Kominfo juga memberikan beasiswa bagi para talenta digital yang mengikuti pelatihan di DTC.

Kerja Sama dengan Institusi Korea

Dalam memberikan pendidikan literasi, Kominfo juga bekerja sama dengan sejumlah institusi internasional, salah satunya Korea International Cooperative Agency (KOICA).

Pada tahun 2024, kerja sama Kominfo dan KOICA sudah berlangsung selama 16 tahun.

Kemitraan ini dimulai dengan pendirian Balai Pelatihan TIK Korea-Indonesia (BPPTIK) pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia pada tahun 2013, dan dukungan untuk pengelolaan dan operasional BPPTIK pada tahun 2018.

Dengan kemitraan yang telah berlangsung selama belasan tahun, KOICA dan Kominfo berkomitmen meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, termasuk sertifikasi keterampilan TIK, pelatihan, dukungan alumni, dan kerja sama internasional lainnya.

Salah satu area fokus utama adalah Sekolah Digital ASEAN – Republik Korea (ROK), di mana BPPTIK akan berfungsi sebagai pusat sertifikasi bagi peserta dari komunitas Indonesia dan ASEAN.

Harapannya, Sekolah Digital ASEAN – ROK akan memainkan peran penting dalam mengembangkan sembilan juta talenta digital dan empat juta wirausahawan untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/5745511/kominfo-siapkan-generasi-melek-digital-jadi-modal-indonesia-jemput-indonesia-emas-2045?page=4

Jakarta, CNN Indonesia — Pakar Korea Selatan berbagi upaya pemerintah Negeri Ginseng dalam melindungi data warga dan mengatasi serangan siber di tengah kebocoran data yang semakin marak.
Ahli teknologi informasi dan komunikasi sekaligus manajer pengembangan internasional di Korea Institute of Patent Information (KIPI) Janet Sohlhee Yu mengatakan negara ini memiliki kebijakan Strategi Keamanan Nasional sejak 2019.

KIPI merupakan badan yang fokus dalam mengimplementasikan layanan e-Gov di bidang kekayaan intelektual.

“Strategi ini sebenarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Mereka ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan,” kata Janet saat diskusi via Zoom pada Jumat (11/10).

Pernyataan Janet muncul saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea. Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation.

Lebih lanjut, Janet mengatakan pemerintah Korsel ingin melindungi ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

Melalui strategi tersebut pemerintah Korsel, kata dia, juga berusaha melindungi sektor swasta dan mitra internasional.

Janet juga mengungkapkan Korsel memiliki “sistem manajemen keamanan siber.”

“Ini semacam sistem nasional umum yang mendeteksi setiap upaya serangan siber dan lainnya,” ungkap dia.

Korsel juga memiliki tim khusus bersertifikasi yang disebut Tim Tanggap Darurat Komputer Korea (K CERT Team).

Mereka bertugas memantau setiap serangan nasional dan ancaman yang mengganggu kedaulatan serta keamanan negara.

Korsel memang terkenal memiliki struktur tata Kelola keamanan siber yang kuat. Pada September lalu, Korsel masuk 46 dari 194 negara yang masuk dalam kategori tingkat 1 terkait Indeks Keamanan Siber Global (GCI).

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241015091928-185-1155393/strategi-jitu-korsel-lindungi-data-warga-hingga-atasi-serangan-siber

Jakarta, CNN Indonesia — Pakar Korea Selatan menyarankan pemerintah Indonesia meraih kepercayaan publik di tengah upaya transformasi digital dan kasus kebocoran data yang masih marak.
Ahli teknologi informasi dan komunikasi sekaligus manajer pembangunan internasional di Korea Institute of Patent Information (KIPI) Janet Sohlhee Yu membagikan strategi jitu itu.

Janet, dalam diskusi Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation, mengatakan semua layanan digital baik swasta maupun publik berawal dari kumpulan data.

“Kita perlu membuat setiap data dalam bentuk dan format yang akurat dalam basis data,” kata dia saat diskusi via zoom pada Jumat (11/10).

Janet juga bercerita mulanya Korsel menangani data secara manual dengan mengetik dan memasukkan ke komputer. Seiring berjalannya waktu, negara ini memiliki sistem yang lebih bisa dipercaya dan aman.

Janet lalu mencontohkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang bersumber dari kumpulan data dan bisa dimanfaatkan dengan baik.

Dia juga menyarankan pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu menyiapkan data yang akurat dan selaras antar pemerintah dengan format yang kompatibel disertai tingkat keamanan yang tinggi.

“Jika itu dilakukan maka saya pikir, tingkat layanan atau tingkat akurasi layanan publik akan meningkat secara otomatis,” ujar Janet.

Indonesia, menurut dia, sedang berjuang untuk membuat sistem yang terpadu terkait transformasi digital.

Jadi, saat ini Indonesia harus menghadapi masalah seperti ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah.

“Begitu data publik dibangun dalam satu kesatuan yang jelas dan bersih, tingkat layanan akan meningkat,” imbuh Janet.

Tingkat layanan akan berdampak ke kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kepercayaan publik ke pemerintah terkait penggunaan data sempat menjadi sorotan karena kebocoran data yang marak.

Pada September lalu misalnya, sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga mengalami kebocoran.

Data itu diduga diperjualbelikan dengan Harga sekitar Rp150 juta rupiah.

Di bulan yang sama, sistem Pusat Data Nasional (PDN) terkena ransomware atau modus pemerasan.

Dalam beberapa kasus, infeksi ransomware bermula dari penyerang mendapat akses ke perangkat. Seluruh sistem operasi atau file pun dienkripsi. Uang tebusan kemudian diminta dari korban.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241015100313-185-1155414/saran-pakar-korsel-ke-pemerintah-indonesia-saat-marak-kebocoran-data

Akhmad Fauzy

Jakarta: Indonesia terus berupaya memodernisasi tata kelola pelayanan publik dengan menghadirkan portal digital terpadu satu atap melalui lapor.go.id. Portal ini ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang menjadi wadah pengaduan masyarakat secara terintegrasi.

Pengembangan lapor.go.id tidak lepas dari kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel). Dalam satu dekade terakhir, Korsel terbilang sukses mendigitalisasi layanan publiknya. Berdasarkan Survei e-Government PBB, Korsel konsisten berada di posisi tiga besar tata kelola pemerintahan digital terbaik.

Inovasi mal pelayanan publik pangkas durasi penyelesaian aduan

Kemantapan inovasi Korsel di sektor pelayanan publiknya dilihat Indonesia sebagai peluang kerja sama.

Manajer Pengembangan Internasional Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu menyampaikan, dalam pengembangan sentralisasi data dan layanan publik berbasis digital, Indonesia merupakan mitra prioritas keempat Korea Selatan dari 27 negara yang berkolaborasi dalam tata kelola digital layanan publik.

“Bersama Kementerian PANRB misalnya, Korsel melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) turut berkontribusi dalam pengembangan portal mal pelayanan publik Indonesia. Sebelum lapor.go.id dioperasikan, butuh 15 hari untuk menuntaskan satu laporan warga. Kini cukup lima hari saja” ungkap Janet dalam diskusi bertajuk “Building Digital Bridges Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea” yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network di Jakarta 10 Oktober 2024.

Sejak diimplementasikan, lapor.go.id telah terhubung dengan 34 kementerian, 34 pemerintah provinsi, serta 100 lembaga pemerintahan lainnya. Hingga Oktober 2024, portal yang dikelola oleh Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya ini telah menerima 951.576 laporan dari masyarakat. Angka ini menjadi bukti tingginya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Indonesia butuh 12 juta talenta digital profesional di tahun 2030

Kemitraan dengan Korsel tentu jadi katalis dalam percepatan modernisasi tata kelola layanan publik Indonesia. Tetapi untuk mengembangkan dan memperkokoh infrastruktur digitalnya, Indonesia perlu mencetak jutaan profesional melek teknologi.

Kepala BPPTIK Kominfo RI Hamdani Pratama mengatakan, Indonesia diproyeksi membutuhkan 12.092.110 talenta digital di tahun 2030. Untuk itu, pemerintah gencar mengembangkan Digital Talent Center (DTC) yang tersebar di 10 kota mulai dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Sulawesi.

“Tujuannya jelas untuk melepas ketergantungan Indonesia dari talenta asing di bidang teknologi, sehingga kita bisa mandiri dan produktif dalam bidang ini. Oleh karena itu Kominfo tengah mengembangkan pusat pelatihan bidang teknologi informatika dengan menggandeng pemerintah daerah dan pihak asing seperti Korea Selatan,” tutur Hamdani.

Dalam hal peningkatan kompetensi digital, Indonesia dan Korsel telah mendirikan sejumlah lembaga vokasi yang fokus pada keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Teranyar, Korsel juga akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dalam pengembangan DTC dan digitalisasi birokrasi pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Korea Selatan semakin menguatkan komitmennya terhadap kemitraannya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Komitmen itu dibuktikan dengan kucuran dana sebesar 30 miliar dollar AS atau sekitar Rp 455 miliar (estimasi kurs Rp 15.190) untuk merealisasikan proyek Korea-ASEAN Digital Cooperation Falgship (KADIF). Dana itu dialokasikan untuk lima tahun ke depan, dimulai pada tahun 2024 ini. “Ini adalah salah satu proyek besar Korea-ASEAN,” kata Duta Besar Republik Korea untuk ASEAN, Lee Jang-Keun, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, di Jakarta beberapa waktu lalu. Workshop ini diselenggarakan oleh Korea Foundation yang bekerja sama dengan FPCI.

Ia mengatakan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas warga di negara-negara kawasan Asia Tenggara, agar bisa bersaing di tengah meningkatnya perkembangan industri teknologi, termasuk kecerdasan buatan/artificial intelligence/AI yang saat ini sedang booming. Ada tiga pilar utama dalam proyek KADIF ini, yakni Foundation Building (mendirikan sekolah), HR Capacity Building (peningkatan kompetensi), dan Wider Use of AI (perluasan implementasi AI). Lewat KADIF, skill komputasi warga di kawasan Asia Tenggara diharapkan bisa semakin meningkat dan relevan. “Kami juga ingin mengembangkan dan mendirikan sekolah digital dan AI di Asia Tenggara,” kata Jang-Keun.

Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut kapan sekolah ini akan mulai dibangun, di mana lokasinya, dan pihak mana saja yang akan bekerja sama untuk merealisasikannya. Ia juga berencana untuk mengadakan kompetisi AI di Asia Tenggara, di mana para kawula muda akan menjadi target peserta. “Harapannya, kami ingin negara asia tenggara lebih siap utnuk menghadapi tantangan teknologi,” pungkas Jang-Keun.

Adapun KADIF merupakan bagian dari ASEAN-ROK Cooperation Fund (AKCF). Jang-Keun mengatakan, sebagai komitmen kemitraan, Korea Selatan menggandakan kontribusinya ke AKCF menjadi 32 juta dollar AS (sekitar Rp 485 miliar) pada tahun 2027 mendatang, di bawah Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI). Sebelumnya, di tahun 2022, dana yang dikucurkan mencapai 16 juta dollar AS.

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2024/09/24/143100870/korea-selatan-gelontorkan-rp-455-miliar-untuk-proyek-digital-di-asia

Dengan kerja sama ini, Joannes mengatakan bahwa di tahun 2045, Indonesia diharapkan mampu mencetak generasi unggul di bidang ekonomi kreatif. “Jadi diharapkan ini lah yang akan menjadi new wave of Indonesian Wave, bahwa I-Wave ini adalah kolaborasi bersama dengan K-Wave, enggak jalan sendiri-sendiri,” pungkas Joannes. Ia juga menekankan pentingkan ekosistem yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak terkait, agar industri kreatif di Indonesia benar-benar mampu berkelanjutan.

Adapun SIA merupakan salah satu kampus ternama di Korea Selatan. Sebab, banyak alumni yang kini menjadi bintang papan atas Korea. Misalnya, Luhan eks EXO, Meng, Jia Miss A, Kim Ha Neul, Jo Jung Suk, Lee Sung Min Super Junior, dan Cha Tae Hyun, pernah tercatat sebagai mahasiswa di sana. Artikel ini ditulis oleh jurnalis Kompas.com, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, sebagai peserta Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea 2024, yaitu program fellowship kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Salah satu strategi yang saat ini sedang diupayakan adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan. “Kami ingin Indonesia dan Korea untuk bekerja sama, agar tercapai Indonesian Wave seperti Korean Wave yang menggema di dunia,” jelas pria yang akrab disapa Jet itu. Salah satu kerja samanya adalah di sektor pendidikan. Menurut Joannes, pendidikan menjadi salah satu hal yang fundamental di industri K-Pop. Ia menceritakan bahwa untuk menjadi artis yang populer di Korea Selatan, umumnya melewati proses pendidikan. Banyak bintang K-Pop jebolan universitas atau lembaga pendidikan setingkat yang fokus dalam bidang seni dan hiburan. Bukan cuma pendidikan formal, sebelum diperkenalkan ke publik atau dikenal dengan istilah “debut”, calon bintang K-Pop juga biasanya melewati masa pelatihan atau disebut training.

Oleh karena itu, lanjut Joannes, Indonesia menggandeng beberapa kampus di Korea Selatan untuk mengembangkan industri kreatif. Salah satunya adalah meneken nota kesepahaman dengan Seoul Institute of the Arts (SIA). Ada beberapa kampus di Indonesia yang telah bekerja sama dengan SIA, seperti Universitas Bina Nusantara (Binus), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dengan kerja sama ini, Joannes mengatakan bahwa di tahun 2045, Indonesia diharapkan mampu mencetak generasi unggul di bidang ekonomi kreatif. “Jadi diharapkan ini lah yang akan menjadi new wave of Indonesian Wave, bahwa I-Wave ini adalah kolaborasi bersama dengan K-Wave, enggak jalan sendiri-sendiri,” pungkas Joannes. Ia juga menekankan pentingkan ekosistem yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak terkait, agar industri kreatif di Indonesia benar-benar mampu berkelanjutan.

Adapun SIA merupakan salah satu kampus ternama di Korea Selatan. Sebab, banyak alumni yang kini menjadi bintang papan atas Korea. Misalnya, Luhan eks EXO, Meng, Jia Miss A, Kim Ha Neul, Jo Jung Suk, Lee Sung Min Super Junior, dan Cha Tae Hyun, pernah tercatat sebagai mahasiswa di sana.

Korea Selatan terus memperkuat kolaborasi budaya dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).

Dana ini telah menjadi fondasi bagi berbagai inisiatif budaya, mulai dari festival musik hingga program inkubator film. Tak hanya meningkatkan interaksi budaya, proyek-proyek tersebut juga mendorong pariwisata dan potensi ekonomi kreatif di kawasan.

Pencapaian kolaborasi itu diungkapkan oleh Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN, Lee Jang-keun, dalam diskusi ‘ASEAN-Korea: Menavigasi Masa Depan Hubungan di Bawah Kemitraan Strategis Komprehensif’ yang diadakan oleh Korea Foundation bersama FPCI di The Westin Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Dalam pemaparannya, Lee menekankan bahwa AKCF berperan penting dalam mempertemukan seniman dan kreator dari seluruh ASEAN, menjadikan Korea sebagai pusat konektivitas budaya di Asia.

Selain memfasilitasi kolaborasi lintas negara, AKCF juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya Korea melalui festival-festival seperti ASEAN-Korea Music Festival dan program-program seperti K-Connect.

“Kami mengumpulkan semua artis dari negara ASEAN bersama, tampil, menunjukkan kemampuan mereka, dan menjadi teman,” jelasnya.

Potensi ‘Indonesian Wave’ yang Bisa Menandingi ‘Korean Wave’

Koordinator ASEAN bidang Intra dan Ekstra Regional di Pusat Kebijakan Strategis Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Joannes Ekaprasetya Tandjung, optimis ada potensi besar bagi ‘Indonesian Wave’ untuk menyaingi popularitas ‘Korean Wave’ dengan strategi yang tepat dan dukungan dari para pemangku kepentingan yang berkompeten.

“Absolutely, dengan strategi yang tepat, orang yang tepat, dan pejabat yang tepat,” ujar Joannes.

Menurutnya, kerja sama budaya yang erat antara Indonesia dan Korea telah membuahkan hasil nyata.

Sebagai contoh, saat Indonesia dan Korea Selatan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik, kedua negara menunjuk ikon industri kreatif mereka sebagai perwakilan: Dita Karang dari Indonesia dan Siwon Choi dari grup K-pop Super Junior dari Korea.

Kolaborasi Pendidikan dalam Industri Kreatif
Untuk mendorong potensi industri kreatif Indonesia lebih jauh, Joannes menyebutkan pentingnya kolaborasi pendidikan antara Indonesia dan Korea.

Menurutnya, pendidikan formal untuk membentuk seniman dan entertainer yang profesional sangatlah penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Korea dengan Seoul Institute of the Arts.

“Korea dapat menopang diri mereka sendiri sebagai seniman karena mereka melalui proses pendidikan,” katanya.

“Di Indonesia, kami juga ingin menyiapkan generasi unggul di bidang Ekonomi Kreatif pada 2045,” tuturnya bersemangat.

Eks Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul itu bercerita, saat menjabat di Seoul, ia menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Seoul Institute of the Arts.

“Saya bisa memastikan itu, karena kami ingin mencapai generasi unggul dalam bidang Ekonomi Kreatif,” tambahnya.

Dorong Peningkatan Jumlah Turis Melalui Kegiatan Budaya

Terkait industri kreatif, Duta Besar Lee mengatakan upaya kolaboratif seperti ini tidak hanya menguatkan hubungan budaya antara ASEAN dan Korea, tapi juga berdampak signifikan pada sektor pariwisata.

“Jumlah turis Korea yang datang ke ASEAN telah meningkat hampir 100 kali lipat sejak 1989, dari sekitar 103.727 orang menjadi lebih dari 10 juta pada tahun 2019,” ungkapnya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/korsel-asean-perkuat-kolaborasi-budaya-optimis-bangun-indonesian-wave-23UwUTnTcMM/full