January 8, 2026

Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerjasama regional melalui APEC 2025 untuk menghadapi ketidakpastian global, fokus pada manufaktur dan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah-tengah gejolak perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kembali memanas baru-baru ini, Korea Selatan selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 menggaungkan pentingnya kerjasama regional, khususnya dengan Indonesia. Chanwoo Kim, Konsuler Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia memaparkan tahun ini dipenuhi dengan ketidakpastian ekonomi global. Korea Selatan pun mengambil kesempatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor di kawasan Asia Pasifik, misalnya dengan menyelenggarakan konferensi para CEO lewat dialog antara APEC Business Advisory Council (ABAC) dan APEC. “Kepemimpinan Korea Selatan di APEC mengusung diplomasi pragmatis, menegaskan kembali nilai-nilai inti, menangani isu-isu tradisional dan menetapkan isu-isu baru, serta kepemimpinan yang berorientasi pada substansi dan inovasi,” kata Kim dalam seminar bertajuk APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth Senin (15/10/2025). 

Adapun, seminar ini merupakan bagian dari “Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea” yang merupakan kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). 

Dengan keketuaan Korea Selatan KTT APEC 2025 yang mengusung tema “Menjembatani Diplomasi” yang menempatkan Korea Selatan sebagai penghubung antara kekuatan utama dan kekuatan menengah di dunia. Pertemuan itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan sejumlah negara, termasuk dengan Indonesia. Jihyouk Lee, Peneliti Overseas Economic Research Institute Exim Bank of Korea, menjelaskan kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia sudah berjalan selama bertahun-tahun dan selalu dapat melihat celah kerjasama yang saling menguntungkan. “Korea Selatan harus memperluas industri masa depan kita dan Indonesia bisa mengembangkan sisi manufakturnya. Kita bisa bergerak dari kerjasama tunggal menjadi rencana jangka panjang,” ujar Lee. Dia melihat Indonesia dan Korea Selatan merupakan mitra dengan kecocokan yang sangat baik. Kedua negara ini sama-sama tidak mendukung blok manapun secara global, sehingga bisa dapat bebas bekerjasama di berbagai sektor. Saat ini, Korea Selatan membutuhkan beragam pasokan seperti sumber daya mineral yang bisa didapatkan dari Indonesia. Sementara Indonesia bisa mendapatkan teknologi dan pendanaan yang lebih baik dari Korsel. “Kita sudah bekerjasama di bidang kendaraan listrik, baterai, tekstil, baja, dan bahan kimia. Selanjutnya kita bisa mengubah kesepatakan tunggal menjadi roadmap bersama,” kata Lee. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Tirta Nugraha Mursitama menunjukkan sejauh ini mayoritas investasi Korea Selatan sudah masuk di sektor manufaktur namun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Saat ini, investasi dari Korea Selatan paling banyak masuk ke kawasan Jawa Barat (US$4,59 miliar), diikuti Banten (US$3,18 miliar) dan Jawa Tengah (US$1,31 miliar). “Berdasarkan data BKPM pada periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan investasi Korea Selatan mencapai 21% dengan total investasi senilai US$11,3 miliar. Investasi itu mencakup 30.581 proyek dengan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 299.149 orang,” kata Tirta.

Apabila dilihat dari sektornya, investasi dari Korea Selatan masuk ke sektor listrik, gas, dan perairan senilai US$2,23 miliar. Selanjutnya sektor otomotif dan transportasi lainnya sebesar US$1,87 miliar diikuti oleh sektor mesin, elektronik, dan perlengkapan elektrikal sebesar US$1,40 miliar. Selanjutnya industri logam dasar senilai US$1,07 miliar dan industri produk kulit dan sepatu senilai US0,97 miliar. Sisanya di sektor lain-lain senilai US$3,77 miliar. Tirta juga menyebutkan beberapa area prospektif yang dapat diperdalam lewat kerjasama dengan Korea Selatan seperti memperkuat ketahanan rantai pasok, memperdalam integrasi dan efisiensi dari jaringan produksi regional. Selanjutnya dari sisi transisi ekonomi hijau, kedua negara dapat memperkuat transformasi hijau dan digital, memperkuat kolaborasi di sisi energi terbarukan, kendaraan listrik, dan inovasi digital

Source: https://ekonomi.bisnis.com/read/20251015/620/1920507/ri-korsel-perkuat-kerja-sama-regional-lewat-apec-hadapi-perang-dagang#goog_rewarded.

Korea Selatan berminat bergabung dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dan mendukung transisi energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asal Korea Selatan disebut berminat untuk menjajaki proyek waste-to-energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia. Hal itu dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara negara berkekuatan menengah dalam menjawab tantangan proteksionisme dari negara maju. Hal itu disampaikan oleh Kim Chanwoo, Menteri Penasihat Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, dalam seminar bertajuk “APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth” yang merupakan rangkaian dari The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, kerja sama antara Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Kim mengungkapkan Korea Selatan tentunya berminat untuk bergabung dalam proyek energi hijau tersebut. Adapun, dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung transisi energi salah satunya pengembangan baterai kendaraan listrik. “Tentunya kami tertarik [untuk bergabung ke proyek WTE]. Pada saat bersamaan, perusahaan Korea Selatan juga berminat untuk kredit transfer karbon,” kata Kim, Senin (13/10/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengungkapkan sudah banyak minat yang disampaikan oleh perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri untuk bergabung ke proyek WTE. “Pertengahan pekan ini akan ada pernyataan minat dari beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama dan berinvestasi dalam proyek Waste-to-Energy (WTE). Sudah ada yang menyatakan berminat, dari dalam maupun luar negeri,” ujar Tirta. Adapun, proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ini akan didukung oleh Danantara yang berperan dalam pemilihan mitra teknologi yang tepat sekaligus menyiapkan skema investasi untuk mewujudkan proyek strategis tersebut. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan nantinya akan dibeli oleh PT PLN (Persero).  Kebutuhan investasi untuk PSEL sendiri tidak hanya bersumber dari Danantara, namun juga membuka peluang keterlibatan swasta ataupun BUMD. Proses pemilihan mitra juga dilakukan secara terbuka melalui tender.  Terbaru, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa tender tersebut akan dibuka di 10 wilayah dari total 33 daerah yang ditargetkan pemerintah. “Sepuluh kota pertama akan diprioritaskan berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar,” kata Rosan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability (ISS) Forum 2025, di Jakarta International Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025). Rosan bilang, saat ini terdapat 192 perusahaan yang telah menyatakan minat. Ratusan perusahaan tersebut termasuk dari dalam dan luar negeri, serta perusahaan terbuka maupun tertutup. “Program ini akan diluncurkan pada awal November, dengan proses tender yang terbuka dan transparan,” ujarnya.

Source: https://ekonomi.bisnis.com/read/20251013/620/1919825/korea-selatan-menyatakan-minat-gabung-proyek-hijau-pengolahan-sampah-danantara.

Jakarta, CNBC Indonesia – Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2025 di bawah keketuaan Korea Selatan pada 27 Oktober-1 November 2025 akan membawa agenda penting untuk meredakan tensi perang dagang yang terus digenderangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump,
Konsuler Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chanwoo mengatakan, penyelenggaraan APEC 2025 menjadi momentum penting untuk meredakan tensi perang dagang Trump dengan negara-negara mitranya. Sebab, hingga kini tensi perang dagang tak kunjung mereda, salah satunya dengan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

“Seperti yang Anda ketahui, perhatian dunia akan tertuju ke APEC, apakah dapat berfungsi sebagai platform vital dan non-politik untuk dialog diplomatik dan de-eskalasi ketegangan di antara para pemimpin dunia utama, seperti AS dan Tiongkok,” kata Kim dalam agenda diskusi yang diselenggaran Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

Kim mengatakan, di bawah forum kerja sama Asia-Pasifik itu, Korea Selatan akan menyiapkan ruang khusus bagi Trump dan Xi Jinping bertemu menyelesaikan konflik dagang yang terbukti merugikan banyak pihak. Ia mengklaim, jika APEC 2025 berhasil mempertemukan kedua pimpinan negara dengan kapasitas ekonomi terbesar dunia itu, maka akan menjadi pertemuan bersejarah.

Berdasarkan data APEC Regional Trend Analysis (ARTA), pertumbuhan ekonomi APEC pada kuartal I-2025 menga telah tertekan, dengan pertumbuh hanya 3,5% yoy akibat ketidakpastian akibat perang tarif, jauh lebih lambat dari kuartal I-2024 yang masih mampu tumbuh 3,8%. Sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata APEC bahkan diperkirakan hanya akan bergerak di level 3%.

“Karena itu, saya rasa ini akan menjadi pertama kalinya bagi kedua pemimpin untuk bertemu dan bertatap muka. Saya harap pertemuan mereka akan membuahkan hasil yang baik,” tegas Kim.

APEC bagi Korea Selatan juga menjadi forum bergengsi untuk 21 negara anggotanya supaya bisa kembali menciptakan iklim perekonomian dan kerja sama yang kondusif. Terutama karena kapasitas ekonomi APEC setara 61% produk domestik bruto (PDB) dunia, 50% perdagangan global, dan penduduknya setara 37% dari total penduduk bumi.

Oleh sebab itu, Korea Selatan membawa tiga pilar agenda prioritas supaya tercipta kesepakatan kerja sama yang lebih erat antar 21 negara anggota APEC, meskipun dalam kesepakatan konsensusnya bersifat tidak mengikat atau non-binding serta fleksibel. Tiga pilar yang akan dibawa untuk kembali memperkuat APEC ialah Keterhubungan atau Connect, Inovasi, dan Kemakmuran Bersama atau Prosperity.

Pilar keterhubungan atau connect akan didorong untuk memperkuat konektivitas dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi serta mendorong pertukaran fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat di seluruh Kawasan Asia-Pasifik.

Sementara itu, pilar inovasi terkait dorongan inovasi digital dengan menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan kerja sama di bidang AI, serta pilar ketiga tentang komitmen bersama mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengatasi tantangan global secara bersama-sama.

Khusus dengan Indonesia, Korea Selatan juga akan memberikan ruang pertemuan bilateral tatap muka langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Pertemuan kedua pimpinan negara ini akan diagendakan secara khusus untuk memperkuat hubungan kerja sama ekonomi kedua negara yang sudah terjalin lama.

Sebagaimana diketahui, Korea Selatan masuk rangking ke-7 sebagai negara yang paling besar berkontribusi investasi langsung (FDI) ke Indonesia. Pada 2024, total nilainya mencapai US$ 2,98 miliar dengan total proyek 11.210. Nilai ini pun meningkat dibanding posisi 2023 yang sebesar US$ 2,54 miliar dengan total proyek 5.895.

“APEC 2025 sangat penting bagi hubungan bilateral antara Korea dan Indonesia. Kemungkinan besar, pertemuan ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara kedua kepala negara kita di Korea,” ucap Kim.

Hubungan Saling Ketergantungan RI-Korea

Peneliti Overseas Economic Research Institute Exim Bank of Korea Jihyouk Lee mengatakan, Korea dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Korea bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra utama penerima Economic Development Cooperation Fund (EDCF).

Pada 2022-2026, batas atas pinjaman pembangunan dari Official Development Assistance (ODA) Korea ke Indonesia bahkan telah mencapai US$ 1,5 miliar untuk proyek prioritas berupa energi hijau, transformasi digital, serta sektor kesehatan.

Melalui pendanaan itu, berbagai proyek pun telah digarap seperti Karian Dam, Karian-Serpong Water System, Government Integrated Data Center (IDC) Project, EV Infrastructure, hingga Batam-Bintan Bridge.

“Jadi, kita sudah berkolaborasi di banyak bidang seperti EV, kendaraan, baterai, tekstil, baja, dan kimia. Dan sekarang, saatnya untuk bergerak melampaui kebutuhan masing-masing negara ke arah pembentukan peta jalan bersama untuk jangka panjang,” ucap Jihyouk.

Jihyouk mengatakan, Korea dan Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain dalam hal penguatan iklim perdagangan dan kemajuan ekonomi. Bagi Korea, Indonesia bisa merupakan negara yang mampu memberikan jaminan beragam pasokan bahan baku utama, mineral kritis, hingga sumber daya utama lainnya. Selain itu, juga masih menjadi prospek pasar industri masa depan.

Sementara itu, Korea bagi Indonesia, kata Jihyouk menjadi negara yang menyediakan berbagai kebutuhan, seperti teknologi dan modal untuk pengembangan industri manufaktur, serta memperkuat transformasi digital.

Jihyouk mengatakan, dari saling keterkaitan itu, setidaknya ada enam prospek kerja sama bagi kedua negara ke depannya. Di antaranya ialah membangun basis produksi ekspor untuk proyek kendaraan listrik, penciptaan rantai pasokan menyeluruh produksi baterai sekunder, pengolahan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan mangan, serta peningkatan industri manufaktur dengan otomatisasi, sistem berkualitas, dan talenta terampil.

Kerja sama dalam cakupan proyek Carbon Capture and Storage atau CCS kata Jihyouk juga menjadi satu hal yang patut diperkuat ke depannya, sebagaimana pengembangan industri pertahanan antar kedua negara, termasuk untuk cakupan penciptaan hub Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), hingga pengoperasian sistem pertahanan darat, laut, atau udara bersama.

“Dengan menggabungkan teknologi dan modal Korea dengan sumber daya dan potensi industri Indonesia, kita dapat beralih dari proyek-proyek yang terisolasi menjadi proyek-proyek masa depan yang menciptakan keterkaitan kerja sama untuk membentuk tatanan global baru yang lebih baik,” tuturnya.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama juga menegaskan, memang masih banyak prospek kerja sama antara Indonesia dan Korea untuk diperkuat di tengah besarnya tantangan fragmetnasi global.

Melalui forum KTT APEC, Tirta mengatakan, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan maupun 21 negara anggota lainnya. Setidaknya ada empat area kerja sama yang potensial untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan keterhubungannya.

Pertama, terkait dengan Meningkatkan Ketahanan Rantai Pasokan Industri, dengan cara memperdalam integrasi dan efisiensi jaringan produksi regional secara bersama. Kedua, Memajukan Transformasi Hijau dan Digital dengan cara memperkuat kolaborasi dalam proyek energi terbarukan, mobilitas listrik, dan inovasi digital.

Ketiga, Mempromosikan Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif dengan menyelaraskan inisiatif bersama melalui tujuan jangka panjang APEC tentang keberlanjutan, inklusivitas, dan investasi berkualitas tinggi, serta yang keempat ialah Mendorong Inovasi dan Investasi Bersama dengan cara memperluas kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendorong daya saing dan inovasi.

“Mari kita bekerja sama. Jadi, inilah area prospektif untuk kerja sama dan keterkaitan antar kedua negara. Sekali lagi, saya ingin mengapresiasi investasi Korea di sini. Juga dukungan luar biasa dari pemerintah Korea,” ucapnya.

Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251014080029-4-675507/upaya-jinakkan-perang-tarif-trump-korea-ri-bawa-agenda-khusus

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan kepincut proyek hijau yang dimotori Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yakni proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PSEL) atau waste to energi (WTE).
Hal ini diungkapkan oleh Konsuler Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chanwoo di sela acara diskusi yang diselenggarankan oleh Foreign Policy Community of Indonesia bersama Korea Foundation dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

“Jadi, tentunya kami, perusahaan-perusahaan Korea, memiliki ketertarikan dalam proyek itu. Dan saat yang bersamaan, perusahaan Korea juga tertarik dengan proyek carbon credit storage atau transfer,” ucap Kim.

Kim menegaskan, perusahaan-perusahaan Korea Selatan kini memang tengah keranjingan dengan proyek-proyek hijau serta energi baru dan terbarukan, tak terkecuali di Indonesia. Maka, tak heran bilang setiap peluang investasi untuk proyek hijau akan langsung mendapat minat.

“Perusahaan Korea belakangan ini semakin tertarik berinvestasi di energi terbarukan. Jadi, proyek pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu area energi terbarukan, sehingga perusahaan Korea pasti akan tertarik,” tegasnya.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama juga menegaskan, banyak perusahaan yang memang telah berkomitmen untuk turut serta dalam menggarap proyek waste to energy.

“Setahu saya, pertengahan minggu ini, tanggal 16 atau 17, akan ada semacam pernyataan minat dari beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama untuk berinvestasi di sektor energi dari sampah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani sebelumnya telah mengatakan, proyek mengubah sampah menjadi energi membutuhkan investasi sebesar Rp 91 triliun.

Rosan menjelaskan, rencananya proyek ini akan dilaksanakan di 33 kota di seluruh Indonesia. Tahap awal akan dilakukan di 10 kota besar terlebih dahulu seperti kota Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

“Dari 10 kota, kalau saya disampaikan mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun. Rp 91 triliun untuk kurang lebih di 33 daerah itu,” ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum Jakarta, Jumat (10/10).

Pada proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memiliki daya kapasitas yang mampu mengolah sebanyak 1.000 ton sampah per hari.

“Contohnya di Jakarta, di Jakarta salah satu yang sudah paling siap, kemarin pun saya bertemu langsung dengan Bapak Gubernur dan jajarannya, itu potensi akan minimum 3-4 titik. Karena kalau dilihat, saya contohkan saja, Jakarta ini per harinya itu 8 ribu ton sampah per hari,” tegasnya.

Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251014064137-4-675495/korea-kepincut-proyek-pengolahan-sampah-jadi-energi-ri

TEMPO.CO, Jakarta – Deputy for Investment Cooperation at the Investment Coordinating Board (BKPM), Tirta Nugraha Mursitama, outlined Indonesia’s direction in economic diplomacy in advance of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, scheduled for Gyeongju, South Korea.

Speaking at a discussion titled “APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth” at the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) office on Monday, October 13, 2025, Tirta emphasized that industrial transformation is the core policy driving President Prabowo Subianto’s economic agenda.

“We understand that President Prabowo has consistently stressed that industrial transformation is one of the vehicles to advance and rebuild industrialization,” he said.

The government has set an ambitious goal to reach 8 percent national economic growth. Tirta explained the necessary investment realization to meet this objective: “To achieve that target, we must strive to attract and realize investments worth more than Rp13 trillion, or close to Rp600 billion.”

As of September 2025, investment realization has already reached 15 percent of the overall target, with the manufacturing sector contributing a significant 30 percent.

Tirta detailed the nine key priority sectors receiving government focus: renewable energy, industrial transformation, semiconductors, food security, digital economy, export-oriented manufacturing, the Indonesian Capital City (IKN), health, and education. “We have a roadmap and incentives tailored for investors in each of these sectors,” he noted.

Tirta also asserted that Indonesia’s economy is strongly supported by political stability, a forthcoming demographic bonus, and abundant natural resources. “In general, our politics are stable, and economic transformation is progressing rapidly, despite some fluctuations,” he added.

South Korea’s Role in Indonesia’s Economy

Tirta then highlighted South Korea’s instrumental role in supporting Indonesia’s industrialization and economic transformation, particularly in the development of the national electric vehicle (EV) ecosystem.

“The Indonesian government is very ambitious in developing the electric vehicle industry along with its entire ecosystem, from upstream to downstream,” he revealed. Companies like Hyundai and LG serve as primary partners in establishing the EV supply chain in Indonesia.

He recalled that former Investment Minister Bahlil Lahadalia traveled to South Korea to negotiate directly with Hyundai and LG, successfully persuading them to support investments in Indonesia’s EV ecosystem. Tirta stated that the results of this cooperation demonstrate South Korea’s strong commitment to the Indonesian economy, positioning the country as one of Indonesia’s most crucial strategic partners in both bilateral relations and the global economic landscape.

South Korea currently ranks seventh as the largest Foreign Direct Investment (FDI) contributor to Indonesia, with total investments reaching US$11.3 billion (around Rp185 trillion) over the 2020–2024 period. “They not only bring in capital but also technology, expertise, and human resources to be transferred to local partners,” he emphasized.

Despite this success, Tirta acknowledged that the Indonesian government must still work to expand investments outside of Java. “We need to build adequate infrastructure in Sumatra, Kalimantan, Papua, and Maluku if we want to attract more foreign investors to these regions,” he conceded.

Outlook for APEC 2025

The APEC Summit 2025 is scheduled to take place from October 31 to November 1 in Gyeongju. Tirta expressed Indonesia’s support for South Korea’s leadership in hosting this year’s APEC, stressing that Indonesia-South Korea cooperation is highly important in strengthening the region’s economic growth agenda.

He identified South Korea’s position as a bridge between major and middle powers in the Asia-Pacific, arguing that Indonesia needs to play a more active role during the upcoming APEC under South Korean leadership. “The challenge for Indonesia is ensuring that our investment-led growth strategy aligns with APEC’s focus on a sustainable, inclusive, and digital economy,” Tirta concluded.

Source: https://en.tempo.co/read/2057485/indonesia-highlights-south-koreas-role-in-supporting-economic-transformation-ahead-of-apec-2025

TEMPO.CO, Jakarta – South Korean President Lee Jae Myung said on Wednesday that he had requested China’s assistance in limiting North Korea’s nuclear program.

The South Korean leader met with Chinese President Xi Jinping in Beijing on Monday. Lee has said he seeks to open a “new phase” of ties with China.

What did Lee say?

Lee said he told Xi that he would like Beijing to take on a “mediating role” in the Korean Peninsula.

“I would like China to play a mediating role on issues related to the Korean Peninsula, including North Korea’s nuclear program. All our channels are completely blocked,” Lee told journalists in Shanghai.

“We hope China can serve as a mediator — a mediator for peace.”

Lee said that Xi had told him to show “patience” toward North Korea amid rising tensions.

“For quite a long period, we carried out military actions that North Korea would have perceived as threatening,” Lee said.

Full denuclearization a long-term goal

The South Korean president said he hoped he could get Pyongyang to halt further development of its nuclear program.

“Just stopping at the current level — no additional production of nuclear weapons, no transfer of nuclear materials abroad, and no further development of [intercontinental ballistic missiles (ICBMS)]— would already be a gain,” he said.

But he insisted that a “nuclear-free Korean Peninsula” remained a long-term goal for Seoul.

Lee said that Seoul had reached a “consensus” on these issues with Beijing.

North Korea has carried out a flurry of ballistic missile tests in recent years alongside efforts to boost its nuclear capabilities, with its leader, Kim Jong Un, claiming the need for a deterrent against the United States.

Lee seeks to improve China ties

Lee, who came into office in June 2025, is the first South Korean president to visit Beijing in six years.

His left-leaning Democratic Party of Korea (DPK) tends to call for stronger ties with China and a less confrontational approach to North Korea than the rival People Power Party (PPP).

China is South Korea’s top trading partner, but Seoul also maintains strong defense ties with the United States.

Source: https://en.tempo.co/read/2078837/south-koreas-lee-asks-xi-to-play-mediator-role-with-north?tracking_page_direct

Jakarta, IDN Times – Pertemuan puncak KTT MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) sudah berlangsung pada November 2025 lalu di Johannesburg, Afrika Selatan. Secara mengejutkan, KTT itu tidak dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk kali pertama, Prabowo memberikan panggung internasional bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo itu bahkan juga mewakili Indonesia di KTT G-20 yang dihelat di lokasi yang sama. Penyelenggaraan KTT MIKTA memang kerap diadakan di sela-sela KTT G-20.

MIKTA adalah forum kerja sama lima negara kekuatan menengah di sejumlah benua, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Lahir pada September 2013, forum ini bertujuan untuk menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.

Tahun ini Korea Selatan menjadi ketua kerja sama tersebut. Salah satu isu penting yang diangkat di bawah kepemimpinan Negeri Ginseng adalah pemberdayaan anak muda.

“Generasi muda berperan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks serta membangun masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berwawasan ke depan. Dari advokasi iklim hingga inovasi teknologi, mereka memimpin perubahan transformatif di seluruh dunia,” ujar Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok ketika berbicara di sesi dialog dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dengan tema MIKTA at a Crossroads: Middle Power Diplomacy in a Fragment World beberapa waktu lalu di Jakarta.

Apakah kepentingan Indonesia sudah terwakilkan lewat KTT MIKTA lalu?

1. Realisasi kerja sama di MIKTA masih minim
Sementara, bagi Indonesia, MIKTA adalah forum strategis untuk memperkuat diplomasi multilateral di tengah semakin rentannya prinsip-prinsip kerja sama global. “Kami percaya bahwa MIKTA merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu strategis. MIKTA tak hanya berbicara dimensi politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan isu lainnya,” ujar Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya.

Meskipun visi MIKTA besar, realisasi kerja samanya dinilai masih terbatas. Selama lebih dari satu dekade sejak dibentuk, MIKTA belum memiliki forum bisnis, bahkan dalam kerja sama ekonomi belum ada inisiatif transaksi mata uang lokal antarnegara anggota.

“Itu sebabnya saya pikir perlu ada yang lebih konkret,” kata dia.

Namun, ia melihat kekosongan ini sebagai peluang. “Saya memiliki harapan MIKTA mempunyai keinginan untuk lebih besar, termasuk dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi,” imbuhnya.

Ketua FPCI, Dino Patti Djalal pun memiliki pendapat senada. Ia menyoroti pentingnya tujuan bersama dalam setiap forum internasional, agar tak sekadar menjadi forum diskusi tanpa daya pengaruh.

“Dengan tujuan bersama, pergerakan menjadi lebih cepat dan bermakna, karena ada landasan kuat untuk tetap bersatu dan melangkah maju,” ujar Dino.

2. Pernyataan bersama MIKTA cerminkan kekhawatiran kebijakan tarif Trump
Sementara, di dalam pernyataan bersama, para pemimpin MIKTA menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya volatilitas ekonomi. Meskipun komunike tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan sumber kecemasan, pemerintah dan analis di seluruh dunia telah berulang kali memperingatkan tentang dampak luas dari peningkatan langkah-langkah tarif Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan itu mengutip “keprihatinan mendalam atas tantangan kompleks dan beragam yang dihadapi masyarakat internasional. Hal itu merujuk pada ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, kemiskinan dan ketidaksetaraan, berbagai krisis lingkungan termasuk perubahan iklim, dan laju transformasi digital yang semakin cepat.

Menurut kelompok MIKTA, risiko-risiko yang saling bertemu ini memperkuat kebutuhan untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama internasional.

“Para pemimpin bertekad untuk melanjutkan koordinasi erat antara negara-negara anggota dan memperkuat peran konstruktif MIKTA dalam membentuk tatanan internasional yang lebih aman, adil, setara, dan berkelanjutan,” kata dokumen itu.

3. Butuh pemimpin karismatik untuk mengoptimalkan forum MIKTA
Sementara, dari sudut pandang pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, tak masalah forum pemimpin MIKTA diwakili oleh Gibran. Sebab, posisinya sebagai wakil presiden mewakili Indonesia di forum multilateral itu.

“Yang penting pertemuan pemimpin tingkat tinggi MIKTA itu tetap terjalin. Paling tidak itu menjadi modal psikologis untuk masa depan. Sudah ketemu saja sudah syukur, walaupun yang hadir ada yang top leader atau second top leader. Dengan adanya pertemuan itu maka bisa tercipta keyakinan hubungan antar negara baik-baik saja,” ujar Reza kepada IDN Times pada Senin (29/12/2025).

Tetapi, ia mengusulkan agar para pemimpin di MIKTA termasuk dari Indonesia untuk menindaklanjuti 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut Sustainable Development Goal (SDGs). Para pemimpin bisa mendata di mana pencapaian mereka masing-masing.

“Selain itu, didata di mana mereka memiliki keuntungan kompetitif dan komparatif. Dari sana, bisa terlihat di mana kelemahan masing-masing negara dan masih bisa dibantu,” tutur dia.

Permasalahannya, masing-masing negara kini tengah dirundung isu domestik. Dalam kasus Indonesia, tengah dirundung bencana yang tak berkesudahan. Maka, dibutuhkan pemimpin karismatik untuk kembali mengingatkan tujuan SDGs itu di MIKTA.

“Di antara lima pemimpin negara MIKTA itu siapa yang bisa? Ya, Pak Prabowo lah yang seharusnya punya desk MIKTA di Kemlu. Sayangnya, Pak Prabowo tidak hadir,” katanya.

Ia pun menilai wajar bila MIKTA meski sudah dibentuk lebih dari satu dekade dianggap forum yang tidak memberikan manfaat secara signifikan. Tapi, forum multilateral itu tetap dibutuhkan.

“Mereka bisa mengoptimalkan forum ini dengan tetap fokus di satu bidang, misalnya SDG. Misalnya masing-masing negara pegang berapa tujuan SDG. Masalahnya butuh pemimpin karismatik untuk mengkomunikasikan itu,” imbuhnya.

Source: https://www.idntimes.com/news/world/menanti-aksi-nyata-usai-ktt-mikta-2025-di-afrika-00-bbwlv-vnnt4w

Jakarta, IDN Times -Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) sudah digelar pada penghujung November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Tetapi, Presiden Prabowo Subianto memilih absen di KTT MIKTA 2025. Padahal, pertemuan dengan sejumlah kepala negara itu diadakan di sela-sela KTT G-20.

Indonesia diwakili Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menjadi bagian dari delegasi itu. Gibran satu forum dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.

Korea Selatan diketahui menjadi ketua MIKTA sepanjang 2025. Ini merupakan forum kerja sama lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Tujuannya, menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.

Pada 2025 menjadi kali ketiga Korsel menjadi ketua MIKTA. Sejak awal mereka mengampu posisi ketua dengan semangat optimistis.

Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok, mengatakan MIKTA merupakan forum yang penting untuk menjaga perdamaian dan demokrasi. Tetapi pertanyaan yang sering muncul, yakni mengapa MIKTA tidak bersuara lantang terkait konflik yang sedang memanas di tingkat global?

Park menyebut respons terhadap konflik tidak bisa dilakukan per negara. Kelima negara harus bersatu dan bijak menyikapi sesuatu penuh ketidakpastian lebih dulu.

”Kita harus menyatukan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana melakukannya. Temukan peluang untuk bersuara di saat yang tepat,” ujar Park ketika berbicara di forum Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dengan tema ”How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy?” beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ia menjelaskan sebagai ketua MIKTA 2025, Seoul fokus pada tiga prioritas utama, yakni pembangunan perdamaian (peacebuilding), pemberdayaan pemuda, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Tiga prioritas ini tidak hanya merefleksikan kebijakan Korea, tetapi juga aspirasi kolektif MIKTA,” katanya.

Apakah tugas itu berhasil diemban Negeri Ginseng?

1. Korea Selatan bisa ajak MIKTA fokus mencapai SDGs

Sementara, peneliti senior emeritus di Institut Sejong mengatakan dengan situasi saat ini, MIKTA tidak bisa terlalu ambisius atau menangani masalah-masalah sensitif. Meski begitu, negara-negara anggota tetap dapat berbuat dengan memperkuat kerja sama demi mencapai tujuan bersama, khususnya SDGs.

”Yang terpenting adalah upaya global untuk mencapai SDGs pada 2030. Upaya ini belum mencapai kemajuan berarti karena perubahan iklim dan meningkatnya kesenjangan, sedangkan waktu tersisa lima tahun lagi. Tahun ini, MIKTA dapat memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi SDGs,” kata Chung.

Sayangnya, menurut laporan Korean Herald pada Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri Korsel memangkas paket bantuan internasional (ODA) pada 2026 sebesar 15,8 persen atau 3,6 triliun Won. Padahal, pada 2025 nilai bantuan asing mencapai 4,28 triliun Won.

Negeri Ginseng memilih menambah anggaran untuk mengembangkan kemitraannya dengan Amerika Serikat (AS). Mereka menyebut ingin membangun aliansi strategis komprehensif yang berorientasi masa depan. Nominal ODA untuk anggaran 2026 mencapai 2,19 triliun Won.

Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan telah mengubah tujuan dari distribusi ODA ke negara-negara lain. Mereka mengatakan ingin meningkatkan kualitas bantuan ODA.

2. MIKTA kerap dibandingkan dengan BRICS
Selain MIKTA, Indonesia juga tergabung dalam forum multilateral BRICS dan Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Usia MIKTA dibandingkan forum multilateral lainnya masih termasuk muda, yakni 10 tahun.

Selain itu, MIKTA juga bersifat informal. Keketuaan MIKTA dipilih bergilir, sehingga setiap negara bisa menyuarakan sendiri isu yang dianggap penting.

“MIKTA adalah kelompok plurilateral yang menarik dari negara-negara kekuatan menengah di dunia selatan dan dunia utara. Pertanyaannya, apakah MIKTA mempunyai tujuan bersama yang kuat sehingga bisa menjadi kekuatan nyata dalam hubungan internasional?” ujar pendiri FPCI, Dino Patti Djalal.

Sementara, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Ditjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya, berpendapat status MIKTA justru menjadi kekuatan. Negara-negara anggota dapat merespons isu-isu global sambil menjaga independensi kebijakan secara fleksibel. Anggota MIKTA pun tidak terikat pada proses penyelarasan yang kaku atau perjanjian formal.

“Dari perspektif Indonesia, MIKTA merupakan pelengkap bagi keterlibatan global Indonesia, selain ASEAN, G20, dan PBB,” kata Tri.

3. Pernyataan bersama MIKTA cerminkan kekhawatiran kebijakan tarif Trump

Sementara, dalam pernyataan bersama, para pemimpin MIKTA menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya volatilitas ekonomi.
Meskipun komunike tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan sumber kecemasan, pemerintah dan analis di seluruh dunia telah berulang kali memperingatkan tentang dampak luas dari peningkatan langkah-langkah tarif Presiden AS Donald Trump.

“Keprihatinan mendalam atas tantangan kompleks dan beragam yang dihadapi masyarakat internasional. Hal itu merujuk pada ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, kemiskinan dan ketidaksetaraan, berbagai krisis lingkungan termasuk perubahan iklim, dan laju transformasi digital yang semakin cepat,” demikian pernyataan bersama MIKTA.

Menurut kelompok MIKTA, risiko-risiko yang saling bertemu ini memperkuat kebutuhan untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama internasional.

“Para pemimpin bertekad untuk melanjutkan koordinasi erat antara negara-negara anggota dan memperkuat peran konstruktif MIKTA dalam membentuk tatanan internasional yang lebih aman, adil, setara, dan berkelanjutan,” sebut dokumen itu.

Source: https://www.idntimes.com/news/world/mikta-dan-relevansinya-di-tengah-krisis-global-00-bbwlv-my2p8p

Jakarta, CNN Indonesia — Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus eks wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal menjelaskan peran penting negara berkekuatan tengah alias middle power di tengah ketidakpastian global.
Negara yang mengklasifikasikan diri sebagai negara kekuatan tengah bersatu dalam MIKTA yang merupakan akronim dari negara-negara anggota yang meliputi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

MIKTA dibentuk di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-68 PBB di New York pada 2013 silam.

“Ini adalah dunia di mana terjadi banyak penataan ulang, kalibrasi ulang, dan di sinilah kekuatan menengah mulai berperan. Karena ada banyak kekosongan, banyak kehampaan, dan kekuatan menengah memiliki kapasitas dan kemauan untuk memainkan perannya,” kata Dino dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk MIKTA at a Crossroads: Middle Power Diplomacy in a Fragment World, Kamis (26/6) lalu.

Pada diskusi yang merupakan bagian dari program Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea oleh FPCI dan Korea Foundation ini, Dino menjelaskan kondisi geopolitik hari ini kian tak menentu, negara adidaya seperti Amerika Serikat memiliki kecenderungan meninggalkan organisasi kesehatan internasional (WHO) hingga menarik diri dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Menurutnya, langkah AS itu berpengaruh besar pada kondisi global di berbagai sektor. Itulah yang menurut Dino menjadi perbedaan antara negara kekuatan tengah dengan negara adidaya.

Dino mengatakan salah satu perbedaan negara adidaya dengan negara berkekuatan tengah adalah, negara berkekuatan tengah memiliki visi dan fokus isu masing-masing.

Ia mencontohkan misalnya Brazil di bawah kepemimpinan Presiden Lula Da Silva yang sangat aktif memimpin dalam isu perubahan iklim.

Lalu, India yang berupaya menjadi pemimpin di antara negara-negara Global South.

“Jadi, negara-negara kekuatan tengah memiliki ambisi dan peran yang bersifat a la carte. Mereka tidak bisa melakukan semuanya, tentu saja Amerika Serikat pun tidak. Tetapi cara terbaik bagi mereka adalah dengan bersifat a la carte. dan bilateral,” ucap dia.

Dino berpendapat MIKTA pun berpotensi menjadi kekuatan potensial di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya hal itu juga tak lepas dari posisi geografis negara-negara anggota MIKTA yang tersebar di hampir seluruh bagian dunia.

“Ini bukan hanya satu wilayah, melainkan lintas wilayah, dan merupakan kelompok kekuatan menengah utara dan selatan,” ujarnya.

Meski begitu, Dino menekankan yang terpenting dari para anggota MIKTA adalah memiliki tujuan bersama. Ia menyebut tujuan bersama merupakan kunci.

Ia pun mencontohkan sejumlah organisasi internasional lain seperti Uni Eropa dan ASEAN, menurutnya mereka kuat karena para negara anggota memiliki tujuan yang sama.

“G7 kuat, mengapa? Karena memiliki tujuan bersama, pertanyaannya adalah apakah MIKTA memiliki tujuan bersama yang kuat? Karena dengan memiliki tujuan bersama, anda dapat bergerak cepat, anda bergerak lebih cepat dengan cara yang bermakna, karena memiliki alasan nyata untuk bertahan dan maju berdasarkan tujuan bersama,” ucap dia.

Source: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251229204700-106-1311702/pendiri-fpci-sebut-pentingnya-peran-negara-middle-power.

Jakarta, CNN Indonesia — Negara-negara yang tergabung dalam MIKTA dan mengklasifikasikan dirinya sebagai negara kekuatan tengah (middle power) akan mengambil peran lebih sentral di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Langkah ini menguat usai negara adidaya seperti Amerika Serikat cenderung meninggalkan organisasi kerja sama dunia, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga menarik diri dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

MIKTA yang dibentuk di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-68 PBB di New York pada 2013 silam merupakan akronim dari negara-negara anggota yang meliputi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Kelima negara anggota itu berupaya memperkuat peran dalam penguatan prinsip multilateralisme dalam berbagai sektor strategis, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga politik.

“MIKTA dapat memperkuat suara kolektif dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam urusan global. Peran (negara) kekuatan tengah saat ini tidak pernah lebih penting dari sebelumnya,” ujar Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-deok dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bertajuk MIKTA at a Crossroads: Middle Power Diplomacy in a Fragment World, Kamis (26/6) lalu.

Diskusi ini merupakan bagian dari program Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea oleh FPCI dan Korea Foundation.

Saat ini keketuaan MIKTA dipegang Korea Selatan. Di bawah kepemimpinannya, Korea Selatan menetapkan tiga agenda utama, meliputi membangun perdamaian dunia, mendorong keterlibatan anak muda, serta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Sebagai negara-negara kekuatan tengah, Park menyatakan negara anggota MIKTA mampu mengambil peran membangun sistem global yang inklusif dengan menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang.

“Ini tidak semata mencerminkan arah kebijakan Korea, tapi juga menggambarkan aspirasi kolektif dan posisi kami sebagai negara middle power,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kuasa Usaha Kedubes Meksiko untuk Indonesia Alonso Martin yang menyebut MIKTA merupakan jembatan antara negara maju dan berkembang. Selain itu, Alonso juga menyatakan MIKTA merupakan pelengkap forum global lainnya seperti BRICS.

Setahun sebelum Korea Selatan, giliran Meksiko yang memegang kepemimpinan MIKTA. Di bawah kepemimpinannya, Meksiko mengusung nilai-nilai demokrasi, hukum internasional, dan pembangunan inklusif.

“MIKTA harus tetap menjunjung multilateralisme, solusi kreatif untuk tantangan global, perubahan iklim, keuangan, ekonomi, dan menjadi jembatan penghubung negara berkembang dan negara maju,” ujar Alonso.

Sementara itu, Indonesia sendiri memandang MIKTA sebagai forum strategis dalam memperkuat diplomasi multilateral di tengah ancaman kian melemahnya prinsip kerjasama global.

Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI Tri Purnajaya menyebut MIKTA tak hanya berbicara pada dimensi politik belaka, namun juga meliputi isu strategis lainnya, seperti ekonomi dan sosial.

Meski begitu, sejak terbentuk pada 2013 silam, realisasi kerjasama MIKTA dinilai masih cukup terbatas. Hingga kini, MIKTA belum memiliki forum bisnis.

“Saya memiliki harapan MIKTA mempunyai keinginan untuk lebih besar, termasuk dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi,” ujar Tri.

Source: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251226205949-106-1310969/peran-penting-negara-middle-power-mikta-di-tengah-dinamika-global.