Akhmad Fauzy
Jakarta: Indonesia terus berupaya memodernisasi tata kelola pelayanan publik dengan menghadirkan portal digital terpadu satu atap melalui lapor.go.id. Portal ini ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang menjadi wadah pengaduan masyarakat secara terintegrasi.
Pengembangan lapor.go.id tidak lepas dari kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel). Dalam satu dekade terakhir, Korsel terbilang sukses mendigitalisasi layanan publiknya. Berdasarkan Survei e-Government PBB, Korsel konsisten berada di posisi tiga besar tata kelola pemerintahan digital terbaik.
Inovasi mal pelayanan publik pangkas durasi penyelesaian aduan
Kemantapan inovasi Korsel di sektor pelayanan publiknya dilihat Indonesia sebagai peluang kerja sama.
Manajer Pengembangan Internasional Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu menyampaikan, dalam pengembangan sentralisasi data dan layanan publik berbasis digital, Indonesia merupakan mitra prioritas keempat Korea Selatan dari 27 negara yang berkolaborasi dalam tata kelola digital layanan publik.
“Bersama Kementerian PANRB misalnya, Korsel melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) turut berkontribusi dalam pengembangan portal mal pelayanan publik Indonesia. Sebelum lapor.go.id dioperasikan, butuh 15 hari untuk menuntaskan satu laporan warga. Kini cukup lima hari saja” ungkap Janet dalam diskusi bertajuk “Building Digital Bridges Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea” yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network di Jakarta 10 Oktober 2024.
Sejak diimplementasikan, lapor.go.id telah terhubung dengan 34 kementerian, 34 pemerintah provinsi, serta 100 lembaga pemerintahan lainnya. Hingga Oktober 2024, portal yang dikelola oleh Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya ini telah menerima 951.576 laporan dari masyarakat. Angka ini menjadi bukti tingginya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.
Indonesia butuh 12 juta talenta digital profesional di tahun 2030
Kemitraan dengan Korsel tentu jadi katalis dalam percepatan modernisasi tata kelola layanan publik Indonesia. Tetapi untuk mengembangkan dan memperkokoh infrastruktur digitalnya, Indonesia perlu mencetak jutaan profesional melek teknologi.
Kepala BPPTIK Kominfo RI Hamdani Pratama mengatakan, Indonesia diproyeksi membutuhkan 12.092.110 talenta digital di tahun 2030. Untuk itu, pemerintah gencar mengembangkan Digital Talent Center (DTC) yang tersebar di 10 kota mulai dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Sulawesi.
“Tujuannya jelas untuk melepas ketergantungan Indonesia dari talenta asing di bidang teknologi, sehingga kita bisa mandiri dan produktif dalam bidang ini. Oleh karena itu Kominfo tengah mengembangkan pusat pelatihan bidang teknologi informatika dengan menggandeng pemerintah daerah dan pihak asing seperti Korea Selatan,” tutur Hamdani.
Dalam hal peningkatan kompetensi digital, Indonesia dan Korsel telah mendirikan sejumlah lembaga vokasi yang fokus pada keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Teranyar, Korsel juga akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dalam pengembangan DTC dan digitalisasi birokrasi pemerintahan.