Blog Archives

Achmad Fauzy.

Jakarta: Skeptisisme Pyongyang atas ‘Doktrin Unifikasi 15 Agustus’ rancangan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Sek-yeol membuat perundingan denuklirisasi semakin kompleks. Duta Besar Republik Korea untuk ASEAN, Lee Jang-keun mengungkap bahwa Korea Utara (Korut) berencana melakukan eskalasi produksi nuklirnya.

“Doktrin Unifikasi 15 Agustus punya visi untuk menghadirkan perdamaian bagi kedua belah pihak. Tapi baru-baru ini Korea Utara malah mengeluarkan pernyataan untuk melipatgandakan produksi nuklirnya secara eksponensial, bahkan tanpa batas,” tegas Lee dalam diskusi ASEAN-Korea: Navigating the Future of Relationship Under the Comperhensive Startegic Partnership yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Atas situasi ini, Lee memandang pentingnya peran konstruktif negara mitra, termasuk ASEAN.

“ASEAN tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru, keterlibatannya dalam dialog ini sangat penting. Untuk itu, para pemimpin ASEAN didorong bersikap tegas, jelas dan lugas menyuarakan penghentian program nuklir ini. Kita semua juga dapat membangun dialog dengan Korea Utara untuk fokus menciptakan kebijakan yang dapat menyejahterakan rakyat,” Ujar Lee.

Senada dengan Lee, Founder sekaligus Chairman FPCI, Dino Patti Djalal meyakini ASEAN sangat memungkinkan menjadi mediator efektif dalam isu-isu regional.

“Konsep global middle power yang ASEAN miliki adalah kunci substantif yang mampu mempengaruhi agenda regional hingga global. Middle power tentu tidak seperkasa negara super power seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Posisinya ada diantara itu. Inilah konsep baru di dunia kebijakan luar negeri (yang berdampak),” ungkap Dino.

Kemitraan ASEAN-Korea makin erat

Sikap tegas ASEAN terhadap peluncuran misil balistik oleh Korea Utara telah ditunjukkan dalam KTT ASEAN 2023. Sebagai respons, para Menlu menegaskan pentingnya mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional demi terciptanya stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. 

Selain itu, kemitraan antara Korea Selatan dan ASEAN menguat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan dideklarasikannya Korean-ASEAN Solidarity Initiative (KASI) pada tahun 2022. Kemitraan ini memberikan landasan yang kuat bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan regional.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NgxCV21l-asean-didorong-perkuat-peran-dalam-negosiasi-denuklirisasi-korea

Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti fan K-pop dari Korea Selatan Gangsim Eom mengatakan Indonesian Wave atau gelombang Indonesia berpotensi mendunia bak Korean Wave (hallyu).
Simmi sapaanGangsim meneliti gelombang Korea di Indonesia hingga pandangan mereka soal Negeri Ginseng secara umum.

“Saya juga melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, potensial. Ini adalah negara yang dibangun atas keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional,” kata Simmi dalam sebuah diskusi di Hotel Meridien, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Pernyataan Simmi muncul dalam acara diskusi yang digelar Foreign Policy of Community Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF). Diskusi ini merupakan bagian dari program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2024.

Simmi menilai hal yang penting untuk pasar budaya populer adalah menjadikan budaya lokal Indonesia diterjemahkan ke khalayak global, bukan cuma ke negara-negara Asia lain.

Di kesempatan itu, peneliti yang sedang menempuh pendidikan doktor di Universitas Oxford, juga membeberkan perjalanan Korean Wave yang tak terjadi dalam satu malam.

Simmi bercerita Korean Wave merupakan “proyek raksasa” Korsel yang dimulai sejak 1990-an.

Saat itu, Korsel di bawah pemerintahan Kim Dae Jung, berusaha melawan hegemoni negara tetangganya seperti China dan Jepang serta dominasi Amerika Serikat.

“Dia menekankan sumber daya manusia dan soft power [melalui industri budaya]. Kita perlu memiliki hegemoni budaya,” ungkap Simmi.

Perfilman Korsel, lanjut dia, bisa membuat konten bagus karena nilai-nilai yang dipromosikan sesuai dengan pemerintah.

Pemerintah juga harus bisa menunjukkan nilai-nilai tersebut di kancah global.

“Dengan demikian, Anda mendapat hati orang-orang, Anda tak memaksa mereka,” ujar Simmi.

Untuk mewujudkan itu, kata dia, memang perlu dukungan, konsistensi, serta anggaran dari pemerintah.

Hallyu memperoleh popularitas di sejumlah negara Asia pada pertengahan 1990-an.

Pada 1997, drama TV berjudul What Is Love tayang di China. Serial ini menduduki peringkat kedua dalam video impor China sepanjang masa. Dari sini, istilah Hallyu muncul.

Gelombang Korea kemudian mendarat di Jepang pada 2003 saat drama berjudul Winter Sonata tayang melalui NHK.

Lalu pada pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an, penyebaran Gelombang Korea didominasi boy group dan girl group Korea seperti Big Bang, Girls’ Generation, dan Kara.

Selama periode ini, Gelombang Korea memperluas basis penggemar ke panggung global, termasuk Amerika Serikat, Amerika Latin, hingga dan Timur Tengah.

Seiring berjalannya waktu, gelombang Korea terus meluas dan mempengaruhi sektor lain seperti budaya, makanan, sastra, dan bahasa tradisional Korea, yang turut disukai penggemar.

Di Indonesia dampak Korean Wave juga terlihat dengan kemunculan banyak restoran Korea dan penggemar K-Pop.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241213205536-106-1177227/peneliti-korsel-beber-indonesia-wave-bisa-guncang-dunia-bak-hallyu.

Jakarta: Sektor riset dan sains ASEAN tengah mengalami momentum emas sebagai tujuan investasi global. Laporan terbaru ASEAN Investment Report 2024 mengungkap, dari lima sektor investasi unggulan hanya sektor riset dan sains yang menunjukkan lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 6.515 persen dalam periode 2022-2023.

Angka ini menunjukkan daya tarik besar kawasan ASEAN bagi investor yang ingin mendanai inovasi dan pengembangan teknologi.

Meski investasi asing di bidang riset masih terkonsentrasi di Singapura, Indonesia memiliki peluang besar untuk ikut bersaing, terutama dengan memanfaatkan keunggulan demografi dan potensi ekonominya.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi & Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, pemerintah memberi kemudahan bagi ilmuan di tiap universitas dan lembaga penelitian eksisting untuk mematenkan hasil risetnya. Hal ini bertujuan agar riset di bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika) dapat diadopsi oleh industri.

“Pemerintah memberikan peluang untuk mempercepat proses paten bagi mereka. Setelah itu, kami akan membantu memperkenalkan hasil inovasi ini ke industri, tidak selalu ke korporasi besar, tetapi juga ke UMKM. Teknologi ini diharapkan bisa membantu UMKM meningkatkan skala, produktivitas, dan kualitas mereka sehingga dapat bersaing di pasar,” tutur Nurul Ichwan

‘Insentif Royal’ ke Sektor Riset

Potensi ini pun mendorong Indonesia mengeksplorasi investasi sektor sains dan riset sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Namun untuk mengoptimalkan peluang ini, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan sumber daya manusia terampil di bidang STEM.

Profesor Riset Young-Kyung Ko dari Yonsei University berpendapat, Pemerintah Indonesia harus memberi insentif besar untuk pengembangan riset oleh kampus, BUMN hingga perusahaan swasta.

“Saya percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki rencana jangka panjang untuk meningkatkan sektor R&D. Ini hanya masalah kemauan dan waktu,” ujar Ko dalam sesi diskusi Indonesia 8?onomic Growth Target: How to Attract More Korean FDI? yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, 9 Desember 2024.

“Untuk mendorong hal ini, pemerintah dapat mengatur insentif pajak atau manfaat lain bagi sektor swasta dan universitas, serta mengalokasikan anggaran negara untuk beasiswa agar mahasiswa Indonesia dapat belajar di luar negeri dan kembali dengan kontribusi positif atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru di industri sains dan teknologi,” sambungnya.

Ko juga menyoroti bagaimana Korea Selatan, dengan sumber daya alam yang terbatas, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi besar di sektor sains dan riset.

“Anggaran nasional untuk R&D selalu meningkat bahkan ketika Korea menghadapi krisis ekonomi. Setiap grup bisnis besar di Korea memiliki pusat penelitian mereka sendiri. Hal ini terjadi karena mereka menyadari manfaat dari insentif pajak dan dukungan pemerintah, serta keuntungan inovasi yang dihasilkan untuk bisnis mereka sendiri,” jelas Ko.

Hingga tahun 2023 terdapat dua perusahaan asing yang menggelontorkan dana investasi bidang riset dan sains di Indonesia. Mereka adalah Kerry Group (Irlandia) yang fokus dalam pengembangan riset pangan, dan LG Electronics (Korea) dalam pemutakhiran inovasi perangkat elektronik, seperti teknologi hemat energi dan perangkat pintar.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/kewCaJ0D-kejar-8-persen-pertumbuhan-ekonomi-ri-bidik-sektor-riset-sebagai-magnet-investasi

Halimatus Sadiyah/CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sering disebut sebagai magnet dunia karena punya ‘harta karun’ berupa sumber daya alam yang melimpah. Setelah diuntungkan dengan booming batu bara selama dua dekade, kini Indonesia diberkahi sumber daya nikel. Hasil tambang tersebut sering disebut ‘harta karun’ yang salah satunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi hijau. 

Hal ini juga yang membuat Indonesia tampak menarik di mata investor dunia. Ketua KADIN Korea Selatan di Indonesia, Lee Kang Hyun blak-blakan soal betapa Indonesia jadi negara tujuan utama para investor Negeri Ginseng. 

“Habis pandemi, banyak pengusaha Korea maunya ke Indonesia, urutan pertama. Saya setiap hari terima 3-4 perusahaan Korea yang mau masuk Indonesia,” ujar Lee, saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk ‘Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Jumat (27/10/2023).

Menurut Lee, banyak perusahaan Korea Selatan tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya untuk membangun smart city. Apalagi, Korea punya keunggulan dalam bidang teknologi yang sudah terbukti di dunia. Selain itu, Hyundai, perusahaan otomotif ternama asal Korea, juga sudah berkomitmen untuk membangun ekosistem Electronic Vehicle (EV) di Indonesia. 

Hanya saja, menurut Lee, posisi Indonesia yang segera menghadapi tahun politik menghadirkan ketidakpastian ekonomi. Banyak investor Korea menahan diri untuk membuat keputusan bisnis penting karena khawatir jika tiba-tiba ada perubahan kebijakan setelah pemerintahan berganti. Hal ini tentu bisa berbahaya terhadap bisnis mereka. 

Lee menambahkan, sikap wait and see investor ini kemungkinan akan berlangsung hingga Juni mendatang.

“Wait and see itu tidak begitu bagus, ya, jadi sebaiknya pemerintah bisa kasih kepastian kepada investor,” ujar pria yang juga menjabat sebagai COO di Hyundai Motor Asia Pacific HQ tersebut. 

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan menyebut bahwa transisi pemerintahan tidak akan menghadirkan perubahan kebijakan yang drastis sampai merugikan investor. Secara khusus, dia menyinggung soal kebijakan hilirisasi nikel yang sedang menjadi daya tarik utama Indonesia di mata global. Menurut Ichwan, hal itu tak mungkin diabaikan oleh siapapun presiden baru yang akan terpilih tahun depan. 

“Saya yakin tidak akan ada calon pemimpin yang akan mengubah kebijakan hilirisasi industri karena ini satu-satunya bahan negosiasi kita secara global,” ujarnya. 

Korea sendiri, menurut catatan BKPM, merupakan salah satu investor paling strategis di Indonesia. Dalam bidang ekonomi hijau, Indonesia dan Korea telah menandatangani mega proyek senilai US$9,8 Miliar atau Rp142 triliun. Megaproyek tersebut merupakan kerja sama antara konsorsium LG dan konsorsium BUMN IBC, yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, Huayou, LX International, Posco Future M, Antam dan IBC.

Langkah awal proyek ini dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan total investasi sebesar US$1,1 miliar di mana pabrik tersebut akan memproduksi secara komersial sel baterai sebanyak 10 GWh pada April 2024. Selanjutnya investasi mega proyek akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik smelter, prekursor dan katoda, serta kerja sama pertambangan yang saat ini dimiliki ANTAM di Buli, Halmahera.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231027105001-33-484183/ramai-ramai-investor-korea-mau-masuk-ri-tapi-terhalang-ini

Halimatus Sadiyah/CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan tengah menghadapi masalah sosial berupa krisis populasi. Angka kelahiran di Negeri Ginseng anjlok drastis karena banyak anak muda menunda atau menyerah untuk menikah dan memiliki anak.

Dilansir dari The Korea Herald, tercatat hanya ada 249 ribu bayi yang lahir pada 2022. Pemerintah Korsel mengatakan, angka kelahiran tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,4 persen bila dibandingkan dengan 2021.

Selama lima tahun berturut-turut, angka fertilitas di Negeri K-Pop tetap berada di bawah satu. Akibatnya, Korsel menjadi satu-satunya negara dengan tingkat kesuburan terendah dibandingkan negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) lain.

Professor and Head of Center for ASEAN-Indian Studies at the Institute of Foreign Affairs and National Security di Seoul, Choe Wongi mengakui bahwa krisis generasi muda ini adalah masalah besar yang tengah dihadapi Korea. Meski begitu, kata dia, tantangan ini justru menghadirkan kesempatan baru bagi pekerja asing untuk datang ke Korea.

“Ada kesempatan besar untuk pertukaran pekerja antara Korea dan ASEAN,” ujarnya dalam workshop bertajuk “Connecting Cultures: Unveiling the Power of South Korea’s Public Diplomacy in Strengthening Seoul-Jakarta People-to-People Relations” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Selasa (12/9/2023).

Dia mencontohkan, banyak universitas di Korea Selatan yang menawarkan program vokasi. Hanya saja, rendahnya angka kelahiran membuat populasi generasi muda Korea tergerus. Akibatnya, banyak kampus yang kesulitan mendapat mahasiswa baru. Di sinilah, kata Profesor Choe, kesempatan yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk masuk mengikuti program vokasi di Korea Selatan.

Adapun sektor kerja sama yang menjadi prioritas Korea Selatan saat ini antara lain energi terbarukan dan ekonomi digital.

“Dan prospeknya juga sangat menjanjikan,” tambah Profesor Choe.

Dalam kesempatan yang sama, Jaeyeon Moon, jurnalis di Hankook Ilbo Media Group, menambahkan bahwa krisis generasi muda membuat masyarakat Korea bertransformasi menjadi digital society. Semakin banyak teknologi Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan oleh industri manufaktur. Meski begitu, tetap saja, masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan manusia. 

Karena itu, Moon juga setuju bahwa Korea dan Indonesia bisa mempererat relasi diplomatik mereka lewat pertukaran pekerja untuk program vokasi. Kerjasama ini bisa menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230919180550-33-473838/indonesia-bisa-dapat-untung-dari-krisis-generasi-muda-korea

Asosiasi galeri seni Indonesia dan Korea Selatan menggelar pameran bersama berisi karya seni kontemporer kedua negara.

Ghoida Rahmah Aladawiyah/Koran Tempo

Sumber: https://koran.tempo.co/amp/seni/485648/belajar-dari-pasar-seni-korea-selatan

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

KOREA Selatan masuk lima besar investor yang tertarik untuk membangun kota cerdas (smart city) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan ada 12 sektor fundamental untuk pembangunan kota cerdas di IKN, yaitu energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan zona industri hijau.

Saat ini, pihaknya tengah menyeleksi investor-investor asing yang….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7346

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Jakarta: Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara Adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri. Memang tidak sebesar negara Adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo baru-baru ini, dikutip Senin, 22 Januari 2024.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Dorong perdamaian

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujar Radityo.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVmvQ-jadi-middle-power-indonesia-penyeimbang-di-tengah-polarisasi-dunia

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri.

Memang tidak sebesar negara adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo pada lokakarya bertajuk Indonesia and Korea Middlepower-ship in Changing World” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dan Korean Foundation, baru-baru ini.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedepankan Soft Diplomacy

Asisten Profesor Universitas Copenhagen Jin Sang-pil menjelaskan ini berbeda dengan kekuatan negara middle power di Korea Selatan, yang identik dengan soft power.

Soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dengan memikat dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi tujuan yang ingin dicapai. Salah satu yang dilakukan Korea Selatan yaitu melalui masifnya penyebaran gelombang seni budaya Korean Wave, dan pendidikan yang ‘menginvasi’ dunia.

“Korea Selatan menjadi pionir menjadikan soft power sebagai strategi di skala internasional,” kata Jin Sang-pil.

Jin Sang-pil juga tidak menampik bahwa forum MIKTA memang sangat rumit, dimana masing-masing negara mempunyai rencana dan visi sendiri. Sehingga sulit dalam menyatukan suara.

Namun, negara-negara yang berkumpul untuk membentuk semacam organisasi informal seperti ini tidak boleh dianggap enteng di tahun-tahun mendatang. Karena akan menjadi kekuatan yang mempunyai pengaruh besar.

Jin Sang-pil mencontohkan bagaimana Indonesia menghadapi strategi Indo Pasifik yang digagas Amerika Serikat dan strategi One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) yang dibuat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Indonesia bisa mengambil manfaat dari dua strategi tersebut, juga menjadi penyeimbang di kawasan. Seharusnya, Korea Selatan juga bisa mengambil manfaat dalam dua strategi negara adidaya tersebut. Tapi Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam memposisikan diri sebagai negara netral. Korea tidak (punya),” kata Jin Sang-pil.

Sumber: https://mediaindonesia.com/amp/internasional/645850/menjadi-middle-power-buktikan-kekuatan-indonesia-tidak-hanya-dilihat-secara-ekonomi

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

PEMERINTAH Indonesia masih kesulitan untuk melunasi utang patungan proyek pengembangan pesawat jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) alias KF-21 Boramae senilai Rp14,6 triliun kepada Korea Selatan.

Nasib proyek tersebut kini tengah terkatung-katung karena Indonesia belum kunjung melunasi pembiayaan yang disepakati, dan diproyeksikan sangat berat untuk bisa lunas. Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk melunasi dan menuntaskan proyek pengembangan jet tempur tersebut.

Pada proyek itu, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan Korea Aerospace Industries (KAI) dari Korea Selatan (Korsel). Nota kesepahaman (MoU) diteken kedua negara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 dan menyebutkan pemerintah Indonesia menanggung beban biaya pengembangan sebesar 20%. Korea Selatan menanggung 80%, yang terdiri atas 60% oleh pemerintah Korea Se….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7021