2021

Dian Septiari – Journalist, Jakarta Post

---

Indonesia and South Korea share a similar stance as middle powers in the Indo-Pacific region amid the increasing rivalry between the United States and China by preferring cooperation between all parties, experts and officials have said.

In the past three years, South Korea has sought to diversify its diplomatic engagement beyond its traditional partners through its New Southern Policy, an initiative to increase engagement with countries in Southeast Asia and India.

Indonesia, the largest economy in Southeast Asia, has become one of the East Asian country’s priorities. South Korean President Moon Jae-in was on a state visit to Jakarta in November 2017 when he introduced the initiative.

Three years later, at the 21st ASEAN-Korea Summit, Moon announced that the policy would be upgraded to the New Southern Policy Plus (NSP+). The new initiative aims to strengthen and expand the existing policy and adjust its priorities to the situation caused by the COVID-19 pandemic.

While Seoul is not the first country to increase its engagement with the region, its strategy was predominantly oriented toward development cooperation rather than security, said Choe Wongi, the head of the Center for ASEAN–India Studies of the Korea National Diplomatic Academy (KNDA).

That approach, he added, set South Korea’s regional strategy apart from strategies of other countries. The US’s “free and open Indo-Pacific” (FOIP) approach, for example, was focused on containing China’s influence in the region. Meanwhile, Japan’s FOIP emphasized the need to maintain a rules-based order in the region.

“South Korea and Indonesia share not only common values, democracy and human rights, but also strategic interests in the fact that both do not want to take sides in the great power rivalry,” Choe said at a discussion organized by the Foreign Policy Community of Indonesia on Friday.

South Korea was also among countries supporting the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, which was adopted by the bloc in 2019 amid the deepening rivalry between the US and China. The ten-country bloc highlighted the key principles of inclusivity, transparency, openness and cooperation in the outlook, while expressing reluctance to exclude China.

Choe, who was a member of the advisory group of the Presidential Committee on the New Southern Policy, said the initiative was an “economic hedging strategy” as South Korea continued to maintain good and constructive relations with China and a strategic alliance with the US.

The Indonesian Foreign Ministry’s director for East Asia and Pacific affairs, Santo Darmosumarto, said Indonesia and South Korea shared the view that cooperation in the Indo-Pacific should be aimed at ensuring that the region would not become a battleground between more influential countries.

“There’s always a notion that Indonesia and [South] Korea are very different: Korea is an ally of the US […] in terms of security strategy. That is very different from Indonesia with our bebas aktif [independent and active] foreign policy,” Santo said.

“[Despite the differences], I think, together Indonesia and [South] Korea can play a particular role in promoting not only democracy but also regional order based on sharing prosperity and cooperation,” he said.

Indonesia and South Korea are both active in various regional and international groupings, including the East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN and South Korea, G20 and MIKTA.

Both also share a similar stance on not being very vocal on several emerging security issues in the region, such as Hong Kong and Xinjiang.

While Indonesia is known for being more vocal in expressing its concerns on the situation in the South China Sea, another flash point in the US-China rivalry, South Korea is known for pursuing a “silent diplomacy” approach over the South China Sea issue, which would not necessarily work in the country’s favor, Choe said.

“[South] Korea has a huge stake in the freedom of navigation and sea lines of communication, as most of the country’s exports and imports come in through the South China Sea. So, we have a huge stake in the security and stability of the South China Sea,” he said.

---

Sumber: https://www.thejakartapost.com/paper/2021/04/13/indonesia-south-korea-aim-for-inclusive-regional-order-refuse-to-take-sides.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=android

Laela Zahra – Journalist / Field Coordinator, Metro TV

---

Jakarta: Korea Selatan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN melalui Kebijakan Selatan Baru (The New Southern Policy) yang dirancangnya. Sebagai sesama negara kekuatan menengah dan terletak di benua Asia, Korsel menganggap hubungan baik dengan negara-negara ASEAN perlu diperkuat dalam menjaga perdamaian antarnegara dan juga berbagai sektor penting lainnya.

“Korsel sebagai 10 negara ekonomi terbesar di dunia telah menjalin hubungan dengan ASEAN. Jadi dengan pengenalan NSP (New Southern Policy), kami ingin mengubah bias ini (hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN), kami ingin mengubah kebijakan diplomatik Korea yang tidak seimbang,” ujar Kepala ASEAN-India Studi Center di Akademi Diplomatik Nasional Korea Choe Wongi, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, pekan ini.

“Dengan NSP kami ingin memvariasikan hubungan diplomatik dan ekonomi kami,” sambungnya.

Choe menjelaskan, 80 persen prioritas dan orientasi diplomatik Korsel terfokus pada empat kekuatan negara besar yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Padahal sebagai kekuatan menengah, Korea memiliki banyak kepentingan lain dan hubungan penting dengan negara-negara di Asia utamanya negara anggota ASEAN.

Namun Choe melihat hubungan Korsel dengan negara-negara ASEAN sejauh ini masih menjadi sekunder, berjarak dan seperti bias. Melalui kebijakan The New Southern Policy, Korsel ingin memvariasikan hubungan dengan negara-negara ASEAN diantaranya melalui dimensi diplomatik, ekonomi, sosial budaya, kerja sama strategis lainnya.

Indonesia dan Korsel memiliki hubungan bilateral yang baik, salah satunya kerja sama strategis pengadaan kapal selam dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, meskipun Indonesia masih harus renegosiasi dan memperkuat posisinya. Proyek kerja sama ini memiliki modal 8,8 triliun Won atau setara Rp114 triliun dari tahun 2015 sampai 2028.

(WIL)

---

Sumber: klik disini

Tanti Yulianingsih – Senior Editor / Reporter, Liputan6.com

---

Liputan6.com, Jakarta – Korea Selatan memiliki sejarah panjang yang membentang selama 5.000 tahun, namun baru pada Abad ke-20 dunia mengenalnya dalam skala yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berkat K-pop dan drama Korea atau populer disebut ‘drakor’ di Indonesia. 

Drama-drama seperti Winter Sonata, Dae Jang Geum yang tayang pada tahun 1990-an diyakini menjadi pemula. 

Dan kini, demam Korea atau Korean Wave (Hallyu) melanda Bumi. Dari bahasa, K-pop, K-drama, film, kuliner, wisata, fesyen, dance digemari banyak orang, lintas negara dan budaya. Produk-produk Negeri Ginseng pun laris manis di pasar internasional.

Belakangan, empat piala Oscar 2020 untuk film Parasite, penghargaan Academy Award 2021 di kategori peran pendukung terbaik untuk Yuh-Jung Youn, dan prestasi grup BTS di dunia musik internasional makin memantapkan posisi Korea Selatan di pentas global.

K-pop juga jadi ‘senjata rahasia’ Korea Selatan untuk menguatkan hubungan dengan negara lain, sembari mempromosikan budayanya. Penampilan grup musik Red Velvet di Korea Utara pada 2018 adalah salah satu contoh dari K-Pop Diplomacy tersebut. 

Namun, Korea Selatan bukan hanya soal K-pop. Strategi diplomasi Seoul sebagai kekuatan menengah (middle power) penting di dunia juga patut disimak. 

Salah satunya terkait New Southern Policy (NSP) atau arah baru kebijakan yang lebih fokus ke selatan, termasuk ke Indonesia.

Diluncurkan Presiden Moon Jae-in pada November 2017, NSP membuka babak baru hubungan Seoul dengan negara-negara ASEAN dan India. 

Kepala Center for ASEAN–India Studies di Korea National Diplomatic Academy (KNDA), Choe Wongi mengatakan, kebijakan NSP bertujuan menyeimbangkan strategi diplomasi di ASEAN dan India.

“Melampaui batasan-batasan sempit hubungan ekonomi dan diplomatik Seoul, yang sangat bergantung hanya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China,” tutur Choe dalam Indonesian Next Generation Journalist on Korea Workshop di Jakarta, Jumat 9 April 2021.

Untuk membuktikan komitmennya terhadap NSP, Presiden Moon Jae-in mengunjungi sepuluh negara ASEAN dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Indonesia adalah negara pertama yang ia kunjungi pada tahun 2017. Hal itu menandai pentingnya Indonesia sebagai mitra strategis.

Pada kunjungan tersebut, Presiden Moon Jae-in memberikan kado pernikahan istimewa untuk pasangan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Yakni, video ucapan selamat dari Minho SHINee dan album EXO. 

Kebijakan New Southern Policy (NSP) juga disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dunia. Pada KTT Republik Korea-ASEAN ke-21 pada tahun 2020, Presiden Moon Jae-in meluncurkan NSP Plus, dengan memasukkan kerja sama bidang kesehatan dan medis dalam menanggapi pandemi COVID-19.

Tak Mau Terseret Isu AS Vs China

Kebijakan NSP memiliki tiga pilar dalam aspek pengembangannya yakni hubungan antar-bangsa (people), kesejahteraan (prosperity), dan perdamaian (peace).

Tiga pilar dalam kebijakan itu, menurut Choe, memberikan penekanan khusus pada upaya peningkatan people-to-people exchange lewat pertukaran budaya,kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, dan membangun komunitas yang mendukung perdamaian dan keamanan regional.

Di satu sisi, NSP mewakili ambisi Seoul, sebagai kekuatan menengah penting di tengah dunia yang terus berubah, untuk mengambil tanggung jawab dan peran internasional yang lebih besar, yang dianggap sesuai dengan statusnya itu.

Selain itu, NSP juga merefleksikan rasa percaya diri yang tinggi dan keinginan Korea untuk memproyeksikan kepemimpinan dan pengaruhnya sebagai kekuatan menengah di level regional.

Korsel memang berhak percaya diri. Negara tersebut naik kelas secara ekonomi, dengan keberhasilan mengatasi kemiskinan dan kerentanan absolut dalam beberapa dekade. Pada 2008, Seoul bahkan diundang untuk bergabung dalam G20. 

G20 terdiri atas 19 negara dengan perekonomian besar di dunia. Satu anggota lainnya adalah Uni Eropa. 

“Itu membuat banyak orang Korea merasa negerinya akhirnya bergabung di jajaran negara paling kuat dan terkaya di dunia,” kata Choe. Di sisi lain, negara-negara berkembang juga melihat pencapaian Korsel sebagai panutan (role model).

Elemen inti pertama dan terpenting dari NSP adalah diversifikasi ekonomi. Tujuannya, untuk menyelaraskan kembali dan memperluas portofolio ekonomi Korsel serta memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan India yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Motivasi yang mendasari itu adalah untuk mengamankan pasar baru dan sumber baru bagi pertumbuhan ekonomi Korea.

Tingkat pertumbuhan PDB Korsel sejak 2010 ada di kisaran 2-3 persen per tahun. Perekonomian domestik kurang dinamis dan potensi pertumbuhan dibebani dengan populasi yang menua dan tingkat pengangguran yang tinggi terutama di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, ASEAN dan India masih memiliki potensi yang sangat besar. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun selama dekade terakhir (di luar pandemi) dan mayoritas penduduknya berusia di bawah 30 tahun.

Motivasi lain untuk melakukan diversifikasi ekonomi adalah kebutuhan strategis Seoul untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang besar pada China. Beijing saat ini menyumbang lebih dari 27 persen dari keseluruhan volume perdagangan Korea. 

Ketergantungan menghadirkan tekanan pada Seoul. Misalnya, pasca-Korsel  menyetujui pemasangan anti-rudal balistik Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) yang dioperasikan Amerika Serikat pada 2016, China membalasnya dengan menargetkan sejumlah perusahaan Korea. 

“Pelajaran mahal pun dipetik: ketergantungan besar pada China ternyata menjadi sumber kerentanan,” kata Choe.

Dalam tiga tahun terakhir pelaksanaan NSP, hubungan Seoul kian meningkat dengan India dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. 

Posisi Dilematis

Penerapan New Southern Policy (NSP) bukannya tanpa hambatan. Salah satunya kendala geopolitik eksternal dan limitasi internal dari kebijakan NSP.

Itu mengapa Seoul tidak menyinggung isu politik dan keamanan yang sensitif, di luar ruang lingkup NSP. Tujuannya, untuk meminimalkan risiko geopolitik, khususnya soal rivalitas AS dan China. 

“Untuk meminimalkan risiko terseret ke dalam pusaran persaingan AS-China, Seoul merancang inisiatif ini sebagai murni agenda kerja sama dengan mengesampingkan isu strategis yang sensitif dari pilar perdamaian NSP,” kata Choe.

Apalagi, Seoul meyakini, kekuatan nasionalnya bukanlah terletak pada hard power, tapi kesuksesan mengembangkan industri berteknologi tinggi, dan soft power dengan pengaruh budaya yang makin kuat.

Untuk menguatkan posisinya sebagi kekuatan menengah melalui NSP, pemerintahan Presiden Moon harus bekerja keras mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk menjagasikap netral di tengah persaingan China dan AS.

Lebih dari Sekedar K-pop

K-pop atau drakor mungkin jadi hal pertama yang terbesit di pikiran orang Indonesia soal Korea. 

“Ibu rumah tangga dan remaja lebih tahu banyak tentang Korea sepertinya,” ujar Endy M. Bayuni, Senior Editor of The Jakarta Post selaku moderator dalam Indonesian Next Generation Journalist on Korea Workshop. 

Padahal, ada sejumlah hal lain yang digagas oleh pemerintah Korea Selatan. Misalnya, pertukaran pelajar Korea dengan negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

“Dalam rangka pertukaran generasi muda antara Korea dan Indonesia, masih banyak yang perlu kita lakukan. Salah satu program yang diprioritaskan adalah meningkatkan program pertukaran bagi generasi muda. Misalnya melalui program beasiswa,” ujar Choe Wongi, yang juga anggota dewan penasihat Presidential Committee on New Southern Policy in Korea. 

Santo Darmosumarto, Direktur Asia Timur dan Pacific Affairs, Kementerian Luar Negeri Indonesia di Korea Selatan sepakat bahwa Korea Selatan itu bukan hanya soal K-Pop dan drakor. 

“Saya pikir baik Indonesia dan Korea Selatan menyadari pentingnya mengembangkan lebih banyak hubungan antar-generasi muda. Bukan hanya hubungan yang terkait dengan K-pop dan K-drama saja,” kata dia.

Penting juga untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki kedua negara.  “Tentang ekonomi, lingkungan, pemerintahan dan juga media. Saya lihat akhir-akhir ini jurnalis adalah anak-anak muda. Saya pikir itu bisa jadi kelompok yang mengubah cara pandang orang tentang Korea, untuk melihat Korea di luar K-Pop dan K-drama” imbuh Santo.

Selain itu, Santo pun berharap Indonesia lebih juga dikenal di Korea Selatan. “Semoga orang Korea dapat melihat Indonesia lebih dari sekedar fakta bahwa Indonesia adalah negara tropis,” kata dia.

---

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/4549880/tak-sekedar-k-pop-dan-drakor-ini-strategi-korsel-di-indonesia-hingga-india

Desca Lidya Natalia – Senior Journalist, Antara

---

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ikut berdiri dan bertepuk tangan saat menghadiri upacara peluncuran dari purwarupa jet tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) di Korea Selatan pada Jumat (9/4).

Prabowo berdiri bersisian dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In, yang didampingi Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook, dan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Kang Eun-Ho.

Jet tempur pesawat KFX yang dilihat Prabowo itu memiliki panjang 51,3 kaki, panjang sayap 35,2 kaki, tinggi 14.9 kaki, berat maksimum lepas landas (MTOW) 53.200 lb, dengan kecepatan maksimum hingga 1,9 Mach. Pada tayangan video pelunduran itu, terpampang bendera Korea Selatan dan bendera Indonesia di bagian bawah kokpitnya. 

Ini menandakan ikatan kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia, walau purwarupa itu tidak dikatakan secara resmi sebagai KFX/IFX, melainkan KFX saja. IFX merupakan penamaan dari sisi Indonesia jika pesawat tempur yang sangat mirip perawakannya dengan F-22 Lightning II –namun dalam ukuran lebih kecil– itu jadi dibangun dan diserahkan untuk Indonesia. 

Pembuatan pesawat tempur semi siluman itu dikembangkan sejak 2011 dan menghabiskan anggaran sekitar 7,8 miliar dolar AS. Pesawat tempur itu digadang-gadang memiliki kemampuan melebihi pesawat tempur Eurofighter buatan Airbus Defence dan F-18 buatan Amerika Serikat karena memiliki teknologi canggih, termasuk dalam generasi 4,5.

Kedua negara –Indonesia dan Korea Selatan– menargetkan produksi 168 unit pesawat KFX/IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing 120 unit untuk Korea Selatan (KFX) dan 48 unit untuk Indonesia (IFX).

Untuk pengembangan jet tempur itu, pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan, 20 persen menjadi beban perusahaan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries (KAI), sedangkan pemerintah Indonesia membiayai sisanya, yaitu 20 persen.

Sesuai dengan perjanjian pada November 2015 antara pemerintah Indonesia dan KAI, dari 8,8 triliun won (7,9 miliar dolar AS) total nilai program KFX/IFX, Indonesia sepakat menanggung 1,7 triliun won (1,5 miliar dolar AS). Perjanjian itu kemudian berlaku efektif pada 2016. 

Namun program KFX/IFX mulai tersendat manakala pemerintah Indonesia macet membayar kewajiban kerja samanya sejak 2017 karena hingga Juli 2019, Indonesia telah membayar 227,2 miliar won dari total kewajiban 1,7 triliun won dan pada Oktober 2020 masih menunggak 600 miliar won.

Muncul juga keluhan para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang dikirimkan ke pabrik KAI di Sacheon karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas, termasuk pada teknologi sensitif yang diadopsi KFX/IFX.

Namun hal itu tidak berarti Indonesia mengundurkan diri dari kerja sama itu. Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual pada peluncuran KFX itu.

Ia dalam sambutannya mengatakan sejak 2010 Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX untuk memenuhi keperluan sistem kesenjataan berupa pesawat tempur kedua negara dalam waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

Ia pun mengucapkan selamat atas peluncuran pertama purwarupa pesawat tempur KFX dan berharap purwarupa tersebut dapat menjadi momentum penanda bagi Korea Selatan.

Selanjutnya dia berharap kesuksesan peluncuran purwarupa KFX itu dapat terus memberikan manfaat positif untuk kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korsel.

Kepala Pusat ASEAN-India Studies at the Korea National Diplomatic Academy (KNDA), Choe Wongi ,dalam acara “The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea” pada Jumat (9/4) mengatakan, Korea Selatan tidak punya kolaborasi pertahanan dengan negara lain, selain dengan Indonesia.

“Jet tempur ini dibangun dengan uang dan teknologi kita sendiri dan Indonesia adalah satu-satunya mitra Korsel di bidang pertahanan. Terkait masalah pembiayaan, saya yakin Indonesia dapat menyelesaikannya,” kata Choe.

Choe menilai Indonesia adalah negara yang penting khususnya di Asia Tenggara sebagai negara dengan populasi terbesar serta menjadi “pemimpin” di ASEAN.

“Terlebih Indonesia dan Korsel tidak punya beban sejarah apapun sehingga dapat meningkatkan hubungan lebih proaktif lagi,” kata Choe.

Seperti Choe, Direktur Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, dalam acara yang sama, mengatakan, dalam suatu kesepakatan pasti ada penyesuaian tapi tidak berarti kesepakatan itu akan otomatis bubar bila ada penyesuaian yang dibuat.

“Seperti dalam program KFX/IFX yang diiniasi sejak 2010, fokus utamanya adalah kerja sama dan ketika ada penyesuaian di satu sisi dan lainnya berdasarkan dinamika saat itu tapi tetap kedua negara melanjutkan kerja sama yang telah terjalin,” kata dia.

New Southern Policy
Sesungguhnya di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in (2017-sekarang), Korea Selatan menggeser kebijakan luar negerinya untuk “menoleh ke Selatan” dari yang tadinya bertahun-tahun terfokus kepada Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia (dan Korea Utara) menjadi ke Asia Tenggara dan India.

Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southern Policy) secara singkat adalah kebijakan Korea Selatan yang menyasar peningkatan relasi kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan India ke level yang tinggi sebagaimana dinyatakan Presiden Moon Jae-in pada November 2017.

Korea Selatan ingin menyimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara dan India untuk membangun kemitraan dengan “middle power” di semua bidang kebijakan dan terlebih dulu untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai mitra diplomatik prioritas.

Choe mengakui Korea Selatan berada dalam kondisi di tengah-tengah dan merasa tertekan dengan perang dagang serta perselisihan politik antara AS-China.

“Korea Selatan sendiri punya hubungan baik lebih dari 20 tahun dengan China karena masing-masing negara menikmati keuntungan dari hubungan ekonomi tersebut. China menyediakan pekerja murah dalam jumlah besar sehingga banyak perusahaan kecil dan menegah Korsel yang membuka usaha di sana,” kata dia.

Namun tetap menurut Choe, ruang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN serta India masih luas karena kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang ekonominya berkembang dan penduduknya berada di usia produktif.

“Sedangkan di Korea Selatan sudah mulai ada penambahan penduduk usia lanjut dan pertumbuhkan lapangan kerja pun rendah jadi Asia tenggara menjadi pilihan. Samsung misalnya memindahkan pabriknya ke Vietnam walau menurut saya adalah kebijakan perusahaan tersebut itu adalah keputusan ‘business to business’ bukan terkait kebijakan negara,” kata dia.

NSP sendiri berfokus pada tiga aspek pengembangan, yakni masyarakat, kesejahteraan, perdamaian (people, prosperity and peace) sehingga tidak menyentuh masalah keamanan.

Untuk menunjukkan bentuk nyata dari NSP, perwakilan Korea Selatan untuk ASEAN diperkuat 18 diplomat. Moon bahkan sudah mengunjungi 10 negara anggota ASEAN.

Peningkatan hubungan ASEAN-Korea Selatan juga bukan hanya dari sisi politik. Statistik perdagangan juga menunjukkan peningkatan yaitu dari di bawah 1 miliar dolar AS pada dekade 1980-an menjadi 159,7 miliar dollar AS pada 2018.

Pada kunjungan kenegaraan Moon ke Indonesia pada November 2017, kedua pemimpin negara sepakat meningkatkan kemitraannya menjadi Kemitraan Strategis Khusus yang merupakan bentuk kerja sama yang pertama kali disepakati di kawasan Asia Tenggara. Moon juga mengumumkan “Visi Republik Korea dan Republik Indonesia untuk Kesejahteraan Bersama”.

Di Indonesia misalnya, Korea Selatan adalah investor terbesar ke-6 dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS yang direalisasikan melalui 11.261 proyek di Indonesia.

Terlebih kedua negara telah menandantangai Perjanjian Ekonomi Komprehensif atau IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) pada 18 Desember 2020.

Saat itu, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, berkunjung ke Seoul untuk menandatangani IK-CEPA dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Sung Yun-mo, dengan disaksikan Jokowi dan Moon.

Perjanjian dagang itu sempat berlangsung pada 2012 namun terhenti pada 2014 karena kedua negara berganti pemerintahan. Pada Februari 2019, negosiasi kembali diaktifkan dan selanjutnya negosiasi diselesaikan selama 10 bulan.

Berdasarkan kesepakatan IK-CEPA, terdapat sejumlah pengurangan tarif perdagangan barang di IK-CEPA. Korea Selatan akan memangkas hingga 95,54 persen pos tarif dan Indonesia 92,06 persen pos tarif. Dari nilai impor, Korsel akan mengeliminasi tarif untuk 97,3 persen impornya dari Indonesia, sementara Indonesia 94 persen impornya dari Korea Selatan.

Korea Selatan akan membuka pasar bagi Indonesia agar mendatangkan gula mentah, produk petroleum, dan produk petrokimia dalam jangka pendek. Korsel secara bertahap juga akan membuka pasar untuk mengimpor bir, minuman jus buah, buah tropis seperti durian dan pepaya dan sebagian produk perikanan dari Indonesia.

Sedangkan Indonesia akan mengekspor produk besi dan baja serta suku cadang untuk sektor otomotif dan produk petrokimia ke Korea Selatan, tujuannya agar investasi Korea Selatan di Indonesia dapat dipercepat.

Korea Selatan merupakan mitra strategis ekonomi Indonesia di bidang perekonomian dan masuk ke dalam 10 besar mitra dagang utama Indonesia. Pemerintah berharap IK-CEPA dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-Korea Selatan sampai 10 persen.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2019, total perdagangan Indonesia-Korea Selatan sebesar 15,65 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan adalah senilai 7,23 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Korea Selatan senilai 8,42 miliar dollar AS.

Untuk sektor jasa, melalui IK-CEPA, Indonesia-Korea Selatan berkomitmen membuka lebih dari 100 subsektor seperti gim daring (online game), distribusi, layanan teknik; meningkatkan integrasi sejumlah sektor jasa, seperti konstruksi, layanan pos dan kurir, waralaba dan layanan terkait komputer serta memfasilitasi pergerakan tenaga kerja asing dan kunjungan bisnis.

Indonesia dan Korea Selatan akan menyusun program kerja sama di berbagai bidang, di antaranya pemberdayaan SDM di bidang manufaktur termasuk industri otomotif, energi, konten budaya, pembangunan infrastruktur, dan layanan kesehatan. Bentuk nyatanya adalah rencana investasi Hyundai Motor Company.

Agar dapat meningkatkan intensitas hubungan Indonesia dan Korea Selatan, menurut Choe, dibutuhkan kesamaan pijakan antara kedua negara sehingga kerja sama dapat terbangun.

“Memang berbagi kesamaan di antara dua entitas dengan membangun kerja sama yang berkelanjutkan di antara keduanya adalah hal yang berbeda, tapi berbagi kesamaan dan tujuan yang satu dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan hubungan,” kata dia.

Dalam strategi NSP, Korsel memang sengaja untuk memprioritaskan kerja sama pembangunan dengan negara-negara “bukan super power” sebagai tempat “netral” dari perseteruan AS-China agar Korea Selatan menikmati keunggulan komparatif dengan negara mitra sehingga meningkatkan kesejahteraannya.

Namun bila nanti China dan AS tidak lagi berseteru apakah kebijakan NSP ini juga masih akan berlaku atau Korea Selatan akan langsung memalingkan wajah ke sekutu lamanya?

Oleh Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

---

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2095826/menengok-new-southern-policy-korea-selatan

Muhammad Rusmadi – Rakyat Merdeka

---

Rakyat Merdeka – Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mendapat gelar sebagai Warga Kehormatan Kota Seoul (Seoul Honorary Citizen), Rabu (2/6/2021).

Upacara pengukuhan dilaksanakan di Seoul City Hall, dipimpin langsung oleh Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon.

“Saya sematkan kehormatan ini kepada Duta Besar Umar Hadi, yang telah berkontribusi pada perkembangan Kota Seoul serta kehidupan penduduk Seoul. Memberikan contoh yang sangat baik untuk kedua warga negara dan penduduk asing lainnya,” ucap Wali Kota Oh Se-hoon.

Dia berharap, meski kelak sudah menyelesaikan tugasnya di Negeri Ginseng, Dubes Umar Hadi akan tetap sering mengunjungi Seoul.

“Jika Anda sudah kembali ke Indonesia nantinya, mohon mengunjungi Seoul sesering mungkin. Karena Anda saat ini merupakan Warga Kehormatan Kota Seoul,” lanjutnya, saat menyematkan lencana kehormatan.

Umar Hadi merupakan Dubes Indonesia pertama yang menerima gelar Warga Kehormatan Kota Seoul. Ia dinilai telah berkontribusi besar atas kemajuan hubungan Indonesia dengan Korsel, khususnya dengan Kota Metropolitan Seoul.

Umar juga dianggap telah berperan besar meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korsel. Khususnya investasi perusahaan-perusahaan raksasa Korsel ke Indonesia, memperdalam pertukaran budaya, serta memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara.

“Saya menerima penghargaan ini sebagai apresiasi atas kemitraan yang telah dibangun dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul,” kata mantan Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Amerika Serikat itu.

Dubes Umar Hadi akan mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh staf KBRI Seoul.

“Semoga ini akan memberi semangat bagi jajaran KBRI Seoul, meningkatkan kinerja dalam memajukan hubungan kedua negara,” imbuh Dubes yang bertugas di Seoul sejak 2017 ini, dalam keterangan resmi KBRI Seoul, Rabu (2/6/2021).

Proses pemberian gelar Warga Kehormatan Kota Seoul melalui seleksi panitia yang sangat ketat.

Sebagai Warga Kehormatan, Umar berkesempatan berpartisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul dan Pemerintah Administratif di bawahnya.

Selain itu, penerima anugerah Warga Kehormatan Kota Seoul juga diberi hak istimewa untuk mengakses berbagai fasilitas di Kota Seoul.

Beberapa tokoh dunia yang telah mendapatkan gelar Warga Kehormatan Kota Seoul adalah mantan Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Korsel, Christopher R Hill (2005); aktor China, Jacky Chan (1999); Presiden Joko Widodo (2016); Presiden Estonia Kersti Kalijulaid (2018); mantan Dubes China untuk Korsel, Qiu Guohong (2019); dan Raja Spanyol King Felipe VI (2019).

Upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia-Korsel memang terus ditingkatkan. Termasuk yang dilakukan dalam rangkaian kerjasama antara Korea Foundation (KF) Jakarta dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Korea Foundation (KF), dikutip dari laman resminya https://www.kf.or.kr, adalah yayasan yang didirikan untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman yang tepat tentang Korea. Juga, untuk meningkatkan niat baik dan persahabatan di seluruh komunitas internasional melalui beragam kegiatan pertukaran internasional.

Pada 2 Oktober 2019, dikutip dari laman http://world.kbs.co.kr, KF secara resmi membuka kantor cabangnya di Jakarta. Kantor cabang ini berperan sebagai pusat urusan diplomatik umum terhadap sejumlah negara, yang merupakan bagian ‘Kebijakan Baru ke Arah Selatan’ yang didorong oleh Pemerintah Korea Selatan.

Kantor cabang Jakarta ini merupakan kantor cabang KF yang ke-9, setelah Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, China, dan lainnya.

Pihak KF dalam acara pembukaan kantor cabang Jakarta menyatakan, Indonesia merupakan mitra Korea Selatan yang berpotensi dan kantor cabang Jakarta akan mengambil peran sebagai penggerak pertumbuhan di bidang urusan diplomatik umum.

Sementara FPCI, juga sebagaimana dijelaskan pada laman resminya, adalah lembaga yang didirikan untuk membahas dan memperkenalkan isu-isu hubungan internasional kepada banyak pihak terkait di Indonesia, seperti diplomat, duta besar, pejabat pemerintah, akademisi, peneliti, bisnis, media, dosen, think tank, mahasiswa hingga media.

Didirikan pada 2014 oleh Dr. Dino Patti Djalal (Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat –periode Agustus 2010 hingga 17 September 2013– dan Wakil Menteri Luar Negeri sejak Juli hingga Oktober 2014), FPCI dibentuk untuk mengembangkan internasionalisme Indonesia, agar lebih mengakar di seluruh nusantara dan memproyeksikan dirinya ke seluruh dunia.

Salah satu bentuk kerjasama antara Korea Foundation (KF) Jakarta dan FPCI adalah diluncurkannya program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea pada 2021.

Program ini, sebagaimana dijelaskan di https://www.indonesia-koreajournalist.net, merupakan wadah bagi para jurnalis profesional Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Korea.

Setiap tahun, program ini akan mempertemukan 10 jurnalis terpilih untuk menjalani program peningkatan kapasitas. Wartawan yang berpartisipasi ini mengikuti serangkaian lokakarya di Jakarta, dan berkesempatan berdialog intensif dengan para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi Indonesia dan Korea Selatan.

Program ini juga memungkinkan para jurnalis berkunjungan selama sepekan ke Korea Selatan. Selama program, jurnalis didorong memasuki wacana publik melalui publikasi analisis artikel. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman tentang Korea secara terukur di kalangan masyarakat Indonesia, dengan memperkaya diskusi tentang tema-tema Korea dan hubungan Indonesia-Korea ke dalam wacana publik.

Sementara pendiri dan Ketua FPCI Dr Dino Patti Djalal, dikutip dari laman https://www.indonesia-koreajournalist.net/ mengaku senang, karena dapat membangun kemitraan antara FPCI dan Korea Foundation. Terutama dalam mengembangkan jaringan jurnalis Indonesia yang akan berfokus pada isu-isu Korea dan hubungan Indonesia-Korea.

Terlebih, ujarnya, pandemi Covid-19 telah mempercepat multipolaritas tatanan dunia, yang telah memberikan dorongan yang lebih besar bagi kekuatan menengah seperti Indonesia dan Korea Selatan untuk lebih berperan aktif dalam urusan internasional.

“Indonesia dan Korea Selatan kini terikat oleh kemitraan strategis khusus. Dapat dipastikan bahwa kedua negara akan semakin dekat ke depan melalui interaksi diplomatik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih kuat,” tegas salah satu peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat pada September 2013 ini.

Lagi pula, lanjutnya, tidak ada beban politik atau sejarah antara Indonesia dan Korea Selatan.

Di saat kemitraan KF Jakarta-FPCI tumbuh, dan sebagai sesama negara demokrasi, jelas doktor bidang Hubungan Internasional jebolan London School of Economics and Political Science itu lagi, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan kebijakan di kedua sisi.

“Karena itu, penting untuk memiliki kumpulan jurnalis Indonesia yang berdedikasi yang memahami isu-isu Korea, dan yang memahami visi, strategi, dan tantangan Korea Selatan. Kekuatan pena mereka tentu akan memperkaya konteks serta isi hubungan Korea-Indonesia dalam segala dimensinya,” pungkas putra diplomat Indonesia ternama dan ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal ini.

Gelombang pertama program ini digelar sejak Maret hingga Desember 2021, yang secara umum membahas tema “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan di Panggung Global” dan telah menyelesaikan enam lokakarya.

Lokakarya yang digelar secara daring dan luring dari Bengkel Diplomasi, (Sekretariat FPCI) Jakarta ini diikuti oleh 10 peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea ini, yakni Muhammad Rusmadi (Rakyat Merdeka/RM.id).

Kemudian Adhitya Ramadhan (Kompas), Ana Noviani (Bisnis Indonesia), Desca Lidya Natalia (Antara), Dian Septiari (The Jakarta Post), Idealisa Masyrafina (Republika), Laela Zahra (Metro TV), Riva Dessthania (CNN Indonesia), Suci Sekarwati (Tempo) dan Tanti Yulianingsih (Liputan6.com). 

---

Sumber: https://rm.id/baca-berita/internasional/78228/umar-hadi-dubes-pertama-yang-jadi-warga-kehormatan-kota-seoul

Laela Zahra – Journalist / Field Coordinator, Metro TV

---

KOREA Selatan (Korsel) memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN melalui Kebijakan Selatan Baru (The New Southern Policy) yang dirancangnya. Sebagai sesama negara kekuatan menengah dan terletak di Benua Asia, Korea menganganggap hubungan baik dengan negara-negara ASEAN perlu diperkuat dalam menjaga perdamaian antarnegara dan juga berbagai sektor penting lainnya.

“Korea sebagai 10 negara ekonomi terbesar di dunia telah menjalin hubungan dengan ASEAN. Jadi dengan pengenalan NSP (New Southern Policy) ini kami ingin mengubah bias ini (hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN), kami ingin mengubah kebijakan diplomatik Korea yang tidak seimbang. Dengan NSP kami ingin memvariasikan hubungan diplomatik dan ekonomi kami,” ujar Kepala ASEAN-India Studi Center di Akademi Diplomatik Nasional Korea Choi Wongi, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, pekan ini.

Choi menjelaskan, 80% prioritas dan orientasi diplomatik Korea terfokus pada empat kekuatan negara besar yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Padahal sebagai kekuatan menengah, Korea memiliki banyak kepentingan lain dan hubungan penting dengan negara-negara di Asia utamnya negara anggota ASEAN. Namun Choi melihat hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN sejauh ini masih menjadi sekunder, berjarak dan seperti bias. Melalui kebijakan The New Southern Policy, Korea ingin memvariasikan hubungan dengan negara-negara ASEAN. Di antaranya melalui dimensi diplomatik, ekonomi, sosial budaya, kerja sama strategis lainnya. Indonesia dan Korea memiliki hubungan bilateral yang baik, salah satunya kerja sama strategis pengadaan kapal selam dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, meskipun Indonesia masih harus renegosiasi dan memperkuat posisinya. Proyek kerja sama ini memiliki modal 8,8 triliun Won atau setara Rp114 triliun dari tahun 2015 sampai 2028. (A-2)

---

Sumber: https://mediaindonesia.com/internasional/398585/korsel-perkuat-diplomasi-di-asean-lewat-the-new-southern-policy

Idealisa Masyrafina – Journalis, Republika

---

Korsel ingin mempererat kerja sama ekonomi dengan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Korea Selatan (Korsel) berupaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ke China. Salah satunya dengan mempererat kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Member of Advisory Group of Presidential Commitee on the New Southern Policy Korea, Prof Wongi Choe menjelaskan, melalui New Southern Policy Plus Framework, Korsel berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan penyelarasan ekonomi menuju negara-negara berkembang di Asia Tenggara agar menyuntikkan sumber dinamika dan pertumbuhan ekonomi baru dalam ekonomi Korea.

Dalam hal ini, Seoul melihat banyak peluang dalam memperluas perdagangan dan investasi dengan ekonomi dinamis ini. Negara-negara di ASEAN dinilai memiliki banyak kesamaan ekonomi dengan Korea dan potensi masa depan yang cerah.

Faktanya, perdagangan bilateral dua arah dengan Asia Tenggara telah berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga 10 negara anggota ASEAN sebagai kelompok berdiri sebagai mitra dagang terbesar kedua Korea setelah China pada 2019.

“NSP bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan meminimalkan risiko. Jadi, tidak meletakkan telur di satu keranjang.” ujar Prof. Wongi Choe dalam pembukaan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, Jumat (9/4).

Motivasi lain untuk diversifikasi ekonomi yang lebih besar terkait erat dengan kebutuhan strategis Seoul untuk mengurangi kerentanan eksternalnya, yang berasal dari ketergantungan ekonomi yang besar pada China.

China saat ini menyumbang lebih dari 27 persen dari keseluruhan volume perdagangan Korea, dan ketergantungan perdagangan yang berlebihan ini telah menjadi sumber pemaksaan ekonomi China, yang dimulai pada tahun 2016. Melihat hal tersebut, Prof Choe menilai bahwa kebijakan untuk mendiversifikasi ekonomi ke Asia Tenggara merupakan langkah yang tepat.

“China memang memiliki tenaga kerja yang murah, dan perusahaan-perusahaan Korea banyak membuka pabrik di sana. Tapi sekarang kami lebih kompetitif dengan China, apalagi Korea memiliki potensi dan riset yang mumpuni.” jelasnya.

Hal ini yang mendasari banyaknya investasi Korea yang masuk ke Indonesia. Melalui kerjasama The Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), saat ini Korsel merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 5.468 proyek dari kerjasama Korsel-Indonesia yang menciptakan sekitar 102 ribu lapangan pekerjaan.

“Indonesia juga merupakan eksportir terbesar ke 12 Korsel, dengan nilai 7,6 miliar dolar AS.” kata Santo dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi kedua negara. Perdagangan bilateral anjlok sebesar 30 persen dari 19,9 miliar dolar AS di 2019 menjadi 13,9 miliar dolar AS di 2020.

Ekspor Indonesia anjlok 13,9 persen di 2019-2020. Akan tetapi, menurut Santo, kerjasama ekonomi kedua negara masih dalam wilayah yang aman atau ‘safe zone’, dengan surplus sebesar 1,28 miliar dolar AS di 2020.

“Indonesia sudah mengekspor 20 persen produk komoditas ke Korsel. Namun perlu diversifikasi untuk produk yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah,” kata Santo.

Selain itu, Indonesia juga mendorong agar kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi juga lebih fokus kepada infrastruktur UMKM kedua negara, serta mengembangkan startup untuk menjadi perusahaan unicorn selanjutnya.

---

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qrfmye383/korsel-kurangi-ketergantungan-ekonomi-ke-china

Desca Lidya Natalia – Senior Journalist, Antara

---

Jakarta (ANTARA) – “Sejarah modern telah menunjukkan bahwa masyarakat yang berani mengakui ketidaktahuan dan menanyakan pertanyaan yang sulit biasanya tidak hanya lebih sejahtera tetapi juga lebih damai daripada masyarakat yang harus menerima jawaban tunggal”.

Ihwal itu, pernyataan sejarawan Israel Yuval Noah Harari dalam bukunya berjudul “21 Lessons for the 21st Century” (2018).

Alasannya menurut Harari, orang-orang yang takut kehilangan kebenaran yang diyakininya cenderung lebih keras dibanding orang-orang yang terbiasa melihat dunia dari beberapa sudut pandang.

Pertanyaan yang tidak dapat dijawab biasanya jauh lebih baik untuk seseorang dibanding jawaban atas sesuatu yang tidak dapat ditanyakan (Questions you cannot answer are usually far better for you than answers you cannot question).

Bila mengajukan pertanyaan adalah pintu masuk menuju kesejahteraan maka pertanyaan juga muncul dari Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengenai kemampuan Korea Selatan (Korsel) bertransformasi dari negara yang miskin pada dekade 1970-an menjadi negara yang maju pada abad ke-21.

“Saat saya SMA di Virgina, Amerika Serikat pada sekitar 1970-an, ada komunitas Korea yang tinggal di sana, sebagian dari mereka membuka toko dan penatu, jadi yang saya ingat mengenai orang Korea adalah mereka punya toko dan usaha penatu, tapi ternyata hanya dalam satu generasi Korsel menjadi negara modern, bagaimana bisa?” kata Dino di Jakarta, Jumat (9/4).

Dino menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran program “The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea” yang diinisiasi oleh FPCI dan Korea Foundation dengan diikuti 10 jurnalis Indonesia.

Korsel, menurut Dino, menjadi negara modern yang memproduksi barang-barang teknologi terkini dengan merek yang mengglobal, seperti Samsung dan Hyundai.

Selain itu, Dino juga menyebut Korsel punya kekuatan budaya super melalui ragam drama Korea (drakor) maupun musik Korea (K-Pop), bahkan ia pun mengaku menyukai masakan Korea.

Sementara Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung mengatakan Korsel dan Indonesia punya hubungan yang baik sejak 1973 dan berlangsung hingga saat ini. Korsel pun menurut Park menjadi investor terbesar ke-4 di Indonesia pada kuartal terakhir 2020.

“Kerja sama kedua negara mulai bidang perdagangan, investasi, ‘green economy’, dan lainnya tapi hal tersebut tidak mendapatkan publikasi yang memadai dari media. Media Indonesia kebanyakan meliput Korea soal K-drama dan K-pop, sedangkan media Korsel juga lebih menyorot Indonesia mengenai bencana dan teroris sehingga perlu lebih banyak lagi pembahasan di bidang lain,” kata dia.

Publikasi yang lebih berimbang tersebut, menurut Park, dibutuhkan agar hubungan kedua negara dapat lebih berkelanjutan.

Senada dengan Park, Direktur Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengakui pemberitaan soal Indonesia di Korsel maupun soal Korsel di Indonesia masih terbatas.

Hal tersebut tampak dari jumlah media Indonesia yang memiliki perwakilan di Korsel hanya ada satu media dan media Korsel yang ada di Indonesia hanya dua media.

“Saya bukan tidak suka dengan K-pop dan K-drama, karena saya punya idol dan artis kesukaan juga tapi dalam hal ini perlu ada peningkatan pemahaman dan isu untuk kedua negara agar dapat meningkatkan pemahaman satu sama lain,” kata dia.

Santo pun sempat menceritakan mengenai pertanyaan unik seorang mahasiswa Korsel yang mengambil program Indonesia di salah satu universitas di Korsel.

“Seorang mahasiswa bertanya ke saya ‘Pak Santo, kenapa di Jakarta orang naik kereta di atas? Lalu saya jawab saja ‘Mungkin karena di Jakarta panas jadi mereka di luar kereta bukan di dalam’. Ini pertanyaan dari mahasiswa Korea yang belajar Indonesia di Korea,” cerita Santo sambil tertawa.

Ia mengakui pertanyaan itu diajukan beberapa tahun yang lampau, namun tetap perlu ada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai di Indonesia dan Korsel.

Di Korsel sendiri, menurut Santo, ada sekitar 34 ribu pekerja migran Indonesia sehingga membentuk komunitas Indonesia sendiri, termasuk memiliki restoran Indonesia maupun jenis usaha lainnya.

“Lalu bagaimana misalnya lewat makanan atau dari pergaulan dengan orang-orang Indonesia di Korsel, nilai-nilai Indonesia juga masuk dan memengaruhi nilai-nilai di Korsel sehingga kehadiran orang Indonesia menjadi bagian multikultural di Korsel,” ungkap Santo.

Hal tersebut sama seperti yang selama ini terjadi dari orang-orang Korea yang ada di Indonesia.

“Orang Indonesia tertarik dengan kebudayaan Korea bukan karena orang Korea memakai Hanbok, tapi karena Korea menunjukkan modernitas, menunjukkan semangat yang terus bergerak. Jadi bagaimana orang Korsel melihat Indonesia ‘cool’ seperti juga orang Indonesia melihat Korsel ‘cool’,” tambah Santo.

“Hallyu”

Harus diakui, Korsel berhasil melakukan “soft power” melalui “Gelombang Korea” atau “Hallyu” yaitu perkembangan budaya Korea untuk diekspor ke berbagai penjuru dunia.

“Hallyu” sendiri pertama kali dipopulerkan media di China dengan mencuatnya popularitas K-Drama (sinetron dari Korsel) pada 1997 berjudul “What Is Love About” yang diputar stasiun TV China, China Central Television (CCTV) dan kemudian juga digemari di Hong Kong, Taiwan, dan Vietnam. Selain itu, H.O.T juga mendapatkan popularitas di China.

Pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1993-1998) saat itu juga mendukung penyebaran “Hallyu” dengan slogan “Creation of the New Korea” serta mendirikan “Basic Law for the Cultural Industry Promotion” pada 1999 dan mengalokasikan dana senilai 148,5 juta dolar AS untuk mengembangkan dan menyebarluaskan budaya popular Korea melalui cara-cara inovatif.

Pada 2000, “Hallyu” pun menyebar ke negara-negara lain bahkan sampai ke Amerika Selatan, Timur Tengah, hingga Indonesia.

Di Indonesia sendiri, salah satu awal kemunculan “Korean Wave” adalah penayangan K-Drama berjudul “Winter Sonata” dan “Endless Love” di salah satu televisi swasta pada Juli 2002 yang ditonton sekitar 2,8 juta orang di lima kota besar di Indonesia. Selanjutnya lebih dari 50 drama seri Korsel ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia.

Tidak hanya K-Drama, musik Korsel yang dikenal sebagai K-Pop juga berkembang dan popularitasnya tidak kalah dengan K-Drama. Bahkan, dapat menyaingi popularitas musik dari Barat.  Grup K-Pop yang populer, antara lain Super Junior, Big Bang, Bangtan Boys (BTS), SNSD, EXO, Blackpink, dan puluhan kelompok musik lainnya.

Pada industri musik global, keberadaan mereka juga diakui seperti Big Bang pernah memenangkan Penghargaan Musik Eropa tahun 2011, mengalahkan Britney Spears untuk kategori Best Worldwide Act sedangkan BTS menjadi grup pertama yang menempatkan dua album berbeda di posisi No. 1 di Billboard 200 pada 2020.

Majalah TIME juga menobatkan BTS sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di dunia berdasarkan “polling” yang dilakukan pada April 2019. BTS bersanding bersama Michelle Obama dan Alexandria Ocasio-Cortez sebagai orang berpengaruh di dunia versi TIME.

Tidak ketinggalan, film Korsel juga mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui film “Parasite” dari sutradara Bong Joon-ho yang berhasil memenangkan penghargaan tertinggi film terbaik dalam Oscar 2020.

Parasite adalah film berbahasa non-Inggris pertama sejak Oscar berlangsung selama 92 tahun yang masuk nominasi sekaligus merebut empat penghargaan yaitu kategori film terbaik, sutradara, cerita asli, dan film internasional terbaik.

Film Parasite juga laku di bioskop yaitu meraup Rp2,29 triliun di bioskop di seluruh dunia pada periode Mei 2019 hingga 9 Februari 2020, belum termasuk penjualan film secara daring sementara biaya produksi film itu sekitar Rp161,705 miliar.

Budaya pop tersebut meliputi musik, film, seri drama TV, tarian, komik, kuliner, kosmetik, mode, gim daring, turisme, wisata medis, hingga bahasa Korea.

Kebijakan

Membanjirnya budaya Korsel tersebut juga tidak lepas dari kebijakan Presiden Kim Young Sam (1992-1997) yang disebut dengan “Segyehwa”. Secara sederhana, “segyehwa” berarti globalisasi yang sesungguhnya adalah reaksi terhadap globalisasi itu sendiri terutama di bidang ekonomi untuk menjadikan Korsel sebagai negara yang maju.

Kebijakan “Segyehwa” diterapkan, antara lain di bidang ekonomi, politik dan sosial. Salah satu aspek yang didorong adalah budaya melalui “Creativity of the New Korea” dengan tujuan menjaga kelestarian budaya Korsel yaitu agar tidak meniru budaya asing dan menjadikan budaya Korsel sebagai budaya universal yang diterima di seluruh dunia.

Kebijakan tersebut mengedepankan efisiensi kerja dan meminimalkan praktik bisnis tersembunyi. Semua institusi di Korsel diharapkan mengadopsi sistem kerja bertaraf global agar negara itu menjadi destinasi untuk berinvestasi, berwisata, dan bidang lainnya.

Keterbukaan Korsel melalui “Segyehwa” merupakan pintu bertumbuhnya sejumlah industri, termasuk hiburan yang menjadi sektor penyokong pertumbuhan perekonomian Korsel.

Menurut data Statista, pada 2018, total penjualan industri konten (content industry) yang terdiri atas K-Pop dan K-drama di Korsel dapat mencapai sekitar Rp1.555 triliun (119,6 triliun won) dan sejak 2010 rata-rata pertumbuhan ekspor industri konten (content industry) 13,4 persen.

Pemerintah Korsel juga mendukung penyebaran “Hallyu” melalui Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan atau Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST). MCST terafiliasi sejumlah institusi lain seperti Korea Creative Content Agency (KOCCA), Korean Tourism Organization dan Korea Foundation for International Cutural Exchange (KOFICE).

KOCCA adalah agensi yang mendukung produksi konten seperti film, gim, komik, animasi, musik, fesyen, “charater licensing”, riset dan teknologi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kantor KOCCA juga tersebar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Beijing, Prancis, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia.

Sedangkan Korea Foundation for International Cultural Exchange merupakan agensi yang bertanggung jawab dalam bidang pertukaran budaya dan program akademik lainnya.

Selain di bawah MCST, masih ada kementerian lain yang bertugas untuk memajukan hubungan diplomatik Korsel, termasuk di bidang budaya.

Kementerian Luar Negeri Korsel memiliki afiliasi dengan tiga lembaga, yaitu Korea Foundation, Overseas Korean Foundation (OKF) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Pendirian KF bertujuan mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai Korsel di tengah komunitas internasional dan meningkatkan hubungan antara Korsel dengan negara-negara lain melalui berbagai program pertukaran budaya.

Meski Indonesia sudah terpapar “Hallyu” sejak 2000-an, kantor KF di Indonesia baru dibuka pada November 2019. KF sendiri sudah memiliki delapan kantor di luar negeri, termasuk di Washington DC, Los Angeles, Berlin, Moskow, Beijing, Tokyo, dan Hanoi.

Presiden Korea Foundation Geun Lee mengakui hubungan budaya Korsel dan Indonesia mengalami peningkatan, terutama di kalangan milenial.

“Tapi seperti juga dalam relasi manusia, relasi dua negara membutuhkan waktu untuk dapat berkelanjutan dan saling mendukung satu sama lain,” kata Geun Lee dalam sambutannya.

Direktur Korea Foundation Indonesia Bae Sung Won pun mengakui bahwa pembukaan Korean Foundation di Jakarta pada 2019 termasuk terlambat.

Namun, hal itu bukan tanpa manfaat sama sekali karena menurut Bae, Korsel bukan hanya soal K-drama dan K-pop.

“Bagaimana bila K-drama dan K-pop berkurang antusiasmenya di Indonesia? Walau tentu kami tidak ingin itu terjadi, namun yang kami inginkan adalah hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat Korsel dan Indonesia sehingga dibutuhkan pemahaman lebih dibanding K-drama dan K-pop untuk menyokong hubungan tersebut,” kata Bae.

Jadi apa saja yang dapat dibahas selain “K-drama” dan “K-pop” dalam relasi Korsel-Indonesia?

(*)Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

---

Sumber : https://jatim.antaranews.com/berita/473518/membicarakan-korea-selain-k-pop-dan-k-drama

Idealisa Masyrafina – Journalis, Republika

---

Korsel mengenal Indonesia hanya sebagai penggemar KPop terbesar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berupaya menjalin hubungan erat dengan Korea Selatan. Indonesia memperbanyak eksposur mengenai Indonesia kepada warga Korsel.

Hal ini mengingat bahwa dalam hubungan kedua negara, masyarakat Indonesia cenderung lebih mengenal baik Korsel melalui Korean Wave. Sedangkan pengetahuan warga Korsel mengenai Indonesia masih sangat minim.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai Korsel di Indonesia terwakili dengan baik, tapi tidak sebaliknya.

“Orang-orang Korsel sebatas tahu Indonesia adalah negara tropis. Masalah-masalah yang dicover oleh media Korsel mengenai Indonesia juga hanya terbatas pada bencana alam, Kpop dan terorisme,” ujar Santo dalam pembukaan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, Jumat (9/4).

Indonesia merupakan negara pertama dengan tweet tentang KPop terbesar yakni sebanyak 6,7 miliar. Indonesia juga negara kedua terbesar di luar Korea yang menonton video KPop di Youtube. Bahkan pencarian Kdrama di Youtube di Indonesia meningkat hingga 130 persen pada 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa pertukaran budaya antara Indonesia dan Korsel masih sangat timpang. Maka tak heran jika masyarakat Korsel mengenal Indonesia hanya sebagai penggemar KPop terbesar.

“Kita menyukai Korea karena modernnya, semangatnya, budayanya yang baru. Ada sesuatu yang bisa kita jembatani antara budaya Indonesia dan Korea, itu yang harus lebih kita dorong,” ucap Santo.

Pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai Indonesia di Korea yakni dengan meningkatkan pengetahuan mengenai sejarah dan hubungan bilateral kedua negara, meningkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai kedua negara yang sama, dan menjembatani berbagai program sumber daya manusia.

Indonesia juga meningkatkan jumlah beasiswa ke Korea. Selain itu, juga mengadakan pertukaran jurnalis Indonesia- Korea untuk menciptakan networking jurnalis dari kedua negara.

Member of Advisory Group of Presidential Commitee on the New Southern Policy Korea, Prof. Wongi Choe menambahkan, Indonesia dan Korsel dapat menjalin hubungan lebih erat lagi. Sebab, kedua negara tidak memiliki hubungan buruk di masa lalu.

“Indonesia dan Korsel berbagi banyak hal yang sama. Kedua negara merupakan middle power dan memiliki kepentingan yang sama,” kata Prof. Wongi Choe dalam kesempatan yang sama.

Melalui New Southern Policy Plus Framework, Korsel memperluas kerjasama dengan negara-negara di ASEAN di berbagai bidang. Menurut Prof. Choe, Korsel merasa bahwa kekuatan nasionalnya tidak terletak pada hard power, tetapi pada pengalaman pembangunannya yang sukses dengan industri teknologi tinggi dan pada soft power dengan pengaruh budaya yang semakin berpengaruh.

Oleh karena itu, cara-cara baru yang ditemukan Korsel untuk memproyeksikan kepemimpinan dan pengaruhnya bukan di bidang militer dan keamanan, tetapi di wilayah yang dirasa paling nyaman dan kompetitif.

---

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qrg899368/indonesia-perbanyak-eksposur-kepada-warga-korsel

Muhammad Rusmadi – Rakyat Merdeka

---

Rakyat Merdeka – Musik dan lagu dari penyanyi dan grup band dari Negeri Ginseng sudah tidak asing lagi didengar di Tanah Air. Tapi, sejauh mana musik asal musisi Indonesia dikenal warga Korea Selatan?

“Kita belum merambah konsumen Korea Selatan,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi saat menghadiri peluncuran virtual lagu Deritaku versi Bahasa Korea oleh Bertand Peto Putra Onsu, Senin (17/5/2021).

Dalam keterangan resminya, Selasa (18/5/2021), Dubes Umar berharap, pelaku industri musik Indonesia bisa menciptakan karya yang menembus pasar Korea. “Khususnya generasi milenial, dari penulis lagu sampai penyanyi. Tunjukkan pada dunia, bahwa I-Pop (Indonesia Pop) tidak kalah dengan K-Pop,” sambungnya.

Ini bukan kali pertama musisi Indonesia merilis lagu dalam bahasa Korea. Sebelumnya, hal ini dilakukan Rossa, juga musisi muda Arsy Widianto dan Tiara Andini.

“Musik adalah salah satu subsektor potensial ekonomi kreatif di Indonesia yang sedang digalakkan ke Korea Selatan,” ungkap Umar.

Beberapa waktu lalu, Kedutaan Besar RI (KBRI) Seoul turut mendukung peluncuran lagu baru Rossa dalam Bahasa Korea yaitu Sangcheo Badeun Maeum atau The Heart You Hurt dalam Bahasa Inggris.

Selain di bidang seni musik, hubungan bilateral kedua negara juga terus kian dipererat. Salah satunya, antara Korea Foundation (KF) Jakarta dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Dikutip dari laman resminya https://www.kf.or.kr, Korea Foundation (KF) adalah yayasan yang didirikan untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman yang tepat tentang Korea. Juga, untuk meningkatkan niat baik dan persahabatan di seluruh komunitas internasional melalui beragam kegiatan pertukaran internasional.

Pada 2 Oktober 2019, dikutip dari laman http://world.kbs.co.kr, KF secara resmi membuka kantor cabangnya di Jakarta. Kantor cabang ini berperan sebagai pusat urusan diplomatik umum terhadap sejumlah negara, yang merupakan bagian ‘Kebijakan Baru ke Arah Selatan’ yang didorong oleh Pemerintah Korea Selatan.

Kantor cabang Jakarta ini merupakan kantor cabang KF yang ke-9, setelah Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, China, dan lainnya.

Pihak KF dalam acara pembukaan kantor cabang Jakarta menyatakan, Indonesia merupakan mitra Korea Selatan yang berpotensi dan kantor cabang Jakarta akan mengambil peran sebagai penggerak pertumbuhan di bidang urusan diplomatik umum.

Sementara FPCI, juga sebagaimana dijelaskan pada laman resminya, adalah lembaga yang didirikan untuk membahas dan memperkenalkan isu-isu hubungan internasional kepada banyak pihak terkait di Indonesia, seperti diplomat, duta besar, pejabat pemerintah, akademisi, peneliti, bisnis, media, dosen, think tank, mahasiswa hingga media.

Didirikan pada 2014 oleh Dr. Dino Patti Djalal (Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat –periode Agustus 2010 hingga 17 September 2013– dan Wakil Menteri Luar Negeri sejak Juli hingga Oktober 2014), FPCI dibentuk untuk mengembangkan internasionalisme Indonesia, agar lebih mengakar di seluruh nusantara dan memproyeksikan dirinya ke seluruh dunia.

Salah satu bentuk kerjasama antara Korea Foundation (KF) Jakarta dan FPCI adalah diluncurkannya program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea pada 2021.

Program ini, sebagaimana dijelaskan di https://www.indonesia-koreajournalist.net, merupakan wadah bagi para jurnalis profesional Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Korea.

Setiap tahun, program ini akan mempertemukan 10 jurnalis terpilih untuk menjalani program peningkatan kapasitas. Wartawan yang berpartisipasi ini mengikuti serangkaian lokakarya di Jakarta, dan berkesempatan berdialog intensif dengan para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi Indonesia dan Korea Selatan.

Program ini juga memungkinkan para jurnalis berkunjungan selama sepekan ke Korea Selatan. Selama program, jurnalis didorong memasuki wacana publik melalui publikasi analisis artikel. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman tentang Korea secara terukur di kalangan masyarakat Indonesia, dengan memperkaya diskusi tentang tema-tema Korea dan hubungan Indonesia-Korea ke dalam wacana publik.

Sementara pendiri dan Ketua FPCI Dr Dino Patti Djalal, dikutip dari lama https://www.indonesia-koreajournalist.net/ mengaku senang, karena dapat membangun kemitraan antara FPCI dan Korea Foundation. Terutama dalam mengembangkan jaringan jurnalis Indonesia yang akan berfokus pada isu-isu Korea dan hubungan Indonesia-Korea.

Terlebih, ujarnya, pandemi Covid-19 telah mempercepat multipolaritas tatanan dunia, yang telah memberikan dorongan yang lebih besar bagi kekuatan menengah seperti Indonesia dan Korea Selatan untuk lebih berperan aktif dalam urusan internasional.

“Indonesia dan Korea Selatan kini terikat oleh kemitraan strategis khusus. Dapat dipastikan bahwa kedua negara akan semakin dekat ke depan melalui interaksi diplomatik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih kuat,” tegas salah satu peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat pada September 2013 ini.

Lagi pula, lanjutnya, tidak ada beban politik atau sejarah antara Indonesia dan Korea Selatan.

Di saat kemitraan KF Jakarta-FPCI tumbuh, dan sebagai sesama negara demokrasi, jelas doktor bidang Hubungan Internasional jebolan London School of Economics and Political Science itu lagi, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan kebijakan di kedua sisi.

“Karena itu, penting untuk memiliki kumpulan jurnalis Indonesia yang berdedikasi yang memahami isu-isu Korea, dan yang memahami visi, strategi, dan tantangan Korea Selatan. Kekuatan pena mereka tentu akan memperkaya konteks serta isi hubungan Korea-Indonesia dalam segala dimensinya,” pungkas putra diplomat Indonesia ternama dan ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal ini.

Gelombang pertama program ini digelar sejak Maret hingga Desember 2021, yang secara umum membahas tema “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan di Panggung Global” dan telah menyelesaikan enam lokakarya.

Lokakarya yang digelar secara daring dan luring dari Bengkel Diplomasi, (Sekretariat FPCI) Jakarta ini diikuti oleh 10 peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea ini, yakni Muhammad Rusmadi (Rakyat Merdeka/RM.id).

Kemudian Adhitya Ramadhan (Kompas), Ana Noviani (Bisnis Indonesia), Desca Lidya Natalia (Antara), Dian Septiari (The Jakarta Post), Idealisa Masyrafina (Republika), Laela Zahra (Metro TV), Riva Dessthania (CNN Indonesia), Suci Sekarwati (Tempo) dan Tanti Yulianingsih (Liputan6.com).

---

Sumber: https://rm.id/baca-berita/internasional/76254/dubes-umar-hadi-ajak-musisi-indonesia-tembus-pasar-korsel