Journalist Network 2023

Jakarta, CNN Indonesia — Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Lee Jang Keun ingin blok Asia Tenggara turut membantu mereka dalam mencegah ancaman nuklir Korea Utara yang bisa berdampak ke kawasan Semenanjung Korea.
Keinginan itu Lee sampaikan saat menjadi pembicara dalam workshop yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Westin Jakarta, Selasa (10/9).

“Dan yang terpenting dari ASEAN adalah peran ASEAN dalam situasi di Semenanjung Korea, dalam menangani masalah nuklir Korea Utara,” kata Lee ke sejumlah awak media.

Penyataan Lee muncul dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang digelar Foreign Policy of Community Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF).

Lee lantas menyebut sikap ASEAN terkait isu ini. Dia memberi contoh saat asosiasi Asia Tenggara merilis pernyataan bersama untuk mengecam uji coba rudal balistik Korut pada 2023.

ASEAN juga meminta Korut menghentikan uji coba rudal yang berpotensi mengganggu perdamaian kawasan.

“Dan itu juga hal yang kami harapkan agar ASEAN terus melakukan dan memberi kami peran positif dalam masalah keamanan regional yang sangat penting ini,” imbuh Lee.

Korea Utara selama ini kerap meluncurkan uji coba rudal bahkan rudal balistik antara benua (intercontinental ballistic missile/ICBM).

Pada Juni lalu, pemerintahan Kim Jong Un mengklaim berhasil meluncurkan rudal multi hulu ledak menggunakan teknologi Multiple independently targetable reentry (MIRV), demikian dikutip Al Jazeera.

MIRV merupakan teknologi kendaraan rudal yang bisa menargetkan sejumlah peluru kendali secara independen. Konsep ini mirip dengan rudal balistik antarbenua yang membawa hulu ledak termonuklir.

Data Uji Rudal Korea Utara milik James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) melaporkan Korut melakukan uji coba rudal sebanyak 33 kali pada 2023. Uji coba ini mencakup berbagai rudal termasuk ICBM.

Tahun ini, Korut telah meluncurkan tes rudal lebih dari lima kali.

Uji coba rudal Korut membuat negara tetangganya, terutama Korsel, ketar-ketir.

Korsel berulang kali mengutuk tes rudal itu dan menyebut sebagai ancaman serius. Mereka juga mengatakan tindakan Korut melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korut dan Korsel saling bermusuhan sejak Perang Korea berakhir yakni pada 1953. Meski terdapat gencatan senjata di antara mereka, tetapi kedua negara secara teknis masih berperang.

Menyikapi situasi Semenanjung yang memanas, Korsel tak diam saja.

Dalam kesempatan ini, Lee mengatakan Korsel mengusulkan dialog untuk membuat kawasan damai, bebas, dan aman.

“Satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi ini adalah melalui dialog. Dan kami mengusulkan kepada Korea Utara untuk membentuk kelompok kerja antar-Korea untuk membahas tentang penyatuan (unifikasi) dan hubungan antar-Korea,” ujar dia.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240910205702-113-1143120/semenanjung-korea-panas-korsel-mau-asean-cegah-ancaman-nuklir-korut.

Halimatus Sadiyah/CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sering disebut sebagai magnet dunia karena punya ‘harta karun’ berupa sumber daya alam yang melimpah. Setelah diuntungkan dengan booming batu bara selama dua dekade, kini Indonesia diberkahi sumber daya nikel. Hasil tambang tersebut sering disebut ‘harta karun’ yang salah satunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi hijau. 

Hal ini juga yang membuat Indonesia tampak menarik di mata investor dunia. Ketua KADIN Korea Selatan di Indonesia, Lee Kang Hyun blak-blakan soal betapa Indonesia jadi negara tujuan utama para investor Negeri Ginseng. 

“Habis pandemi, banyak pengusaha Korea maunya ke Indonesia, urutan pertama. Saya setiap hari terima 3-4 perusahaan Korea yang mau masuk Indonesia,” ujar Lee, saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk ‘Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Jumat (27/10/2023).

Menurut Lee, banyak perusahaan Korea Selatan tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya untuk membangun smart city. Apalagi, Korea punya keunggulan dalam bidang teknologi yang sudah terbukti di dunia. Selain itu, Hyundai, perusahaan otomotif ternama asal Korea, juga sudah berkomitmen untuk membangun ekosistem Electronic Vehicle (EV) di Indonesia. 

Hanya saja, menurut Lee, posisi Indonesia yang segera menghadapi tahun politik menghadirkan ketidakpastian ekonomi. Banyak investor Korea menahan diri untuk membuat keputusan bisnis penting karena khawatir jika tiba-tiba ada perubahan kebijakan setelah pemerintahan berganti. Hal ini tentu bisa berbahaya terhadap bisnis mereka. 

Lee menambahkan, sikap wait and see investor ini kemungkinan akan berlangsung hingga Juni mendatang.

“Wait and see itu tidak begitu bagus, ya, jadi sebaiknya pemerintah bisa kasih kepastian kepada investor,” ujar pria yang juga menjabat sebagai COO di Hyundai Motor Asia Pacific HQ tersebut. 

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan menyebut bahwa transisi pemerintahan tidak akan menghadirkan perubahan kebijakan yang drastis sampai merugikan investor. Secara khusus, dia menyinggung soal kebijakan hilirisasi nikel yang sedang menjadi daya tarik utama Indonesia di mata global. Menurut Ichwan, hal itu tak mungkin diabaikan oleh siapapun presiden baru yang akan terpilih tahun depan. 

“Saya yakin tidak akan ada calon pemimpin yang akan mengubah kebijakan hilirisasi industri karena ini satu-satunya bahan negosiasi kita secara global,” ujarnya. 

Korea sendiri, menurut catatan BKPM, merupakan salah satu investor paling strategis di Indonesia. Dalam bidang ekonomi hijau, Indonesia dan Korea telah menandatangani mega proyek senilai US$9,8 Miliar atau Rp142 triliun. Megaproyek tersebut merupakan kerja sama antara konsorsium LG dan konsorsium BUMN IBC, yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, Huayou, LX International, Posco Future M, Antam dan IBC.

Langkah awal proyek ini dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan total investasi sebesar US$1,1 miliar di mana pabrik tersebut akan memproduksi secara komersial sel baterai sebanyak 10 GWh pada April 2024. Selanjutnya investasi mega proyek akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik smelter, prekursor dan katoda, serta kerja sama pertambangan yang saat ini dimiliki ANTAM di Buli, Halmahera.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231027105001-33-484183/ramai-ramai-investor-korea-mau-masuk-ri-tapi-terhalang-ini

Halimatus Sadiyah/CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan tengah menghadapi masalah sosial berupa krisis populasi. Angka kelahiran di Negeri Ginseng anjlok drastis karena banyak anak muda menunda atau menyerah untuk menikah dan memiliki anak.

Dilansir dari The Korea Herald, tercatat hanya ada 249 ribu bayi yang lahir pada 2022. Pemerintah Korsel mengatakan, angka kelahiran tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,4 persen bila dibandingkan dengan 2021.

Selama lima tahun berturut-turut, angka fertilitas di Negeri K-Pop tetap berada di bawah satu. Akibatnya, Korsel menjadi satu-satunya negara dengan tingkat kesuburan terendah dibandingkan negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) lain.

Professor and Head of Center for ASEAN-Indian Studies at the Institute of Foreign Affairs and National Security di Seoul, Choe Wongi mengakui bahwa krisis generasi muda ini adalah masalah besar yang tengah dihadapi Korea. Meski begitu, kata dia, tantangan ini justru menghadirkan kesempatan baru bagi pekerja asing untuk datang ke Korea.

“Ada kesempatan besar untuk pertukaran pekerja antara Korea dan ASEAN,” ujarnya dalam workshop bertajuk “Connecting Cultures: Unveiling the Power of South Korea’s Public Diplomacy in Strengthening Seoul-Jakarta People-to-People Relations” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Selasa (12/9/2023).

Dia mencontohkan, banyak universitas di Korea Selatan yang menawarkan program vokasi. Hanya saja, rendahnya angka kelahiran membuat populasi generasi muda Korea tergerus. Akibatnya, banyak kampus yang kesulitan mendapat mahasiswa baru. Di sinilah, kata Profesor Choe, kesempatan yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk masuk mengikuti program vokasi di Korea Selatan.

Adapun sektor kerja sama yang menjadi prioritas Korea Selatan saat ini antara lain energi terbarukan dan ekonomi digital.

“Dan prospeknya juga sangat menjanjikan,” tambah Profesor Choe.

Dalam kesempatan yang sama, Jaeyeon Moon, jurnalis di Hankook Ilbo Media Group, menambahkan bahwa krisis generasi muda membuat masyarakat Korea bertransformasi menjadi digital society. Semakin banyak teknologi Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan oleh industri manufaktur. Meski begitu, tetap saja, masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan manusia. 

Karena itu, Moon juga setuju bahwa Korea dan Indonesia bisa mempererat relasi diplomatik mereka lewat pertukaran pekerja untuk program vokasi. Kerjasama ini bisa menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230919180550-33-473838/indonesia-bisa-dapat-untung-dari-krisis-generasi-muda-korea

Asosiasi galeri seni Indonesia dan Korea Selatan menggelar pameran bersama berisi karya seni kontemporer kedua negara.

Ghoida Rahmah Aladawiyah/Koran Tempo

Sumber: https://koran.tempo.co/amp/seni/485648/belajar-dari-pasar-seni-korea-selatan

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

KOREA Selatan masuk lima besar investor yang tertarik untuk membangun kota cerdas (smart city) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan ada 12 sektor fundamental untuk pembangunan kota cerdas di IKN, yaitu energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan zona industri hijau.

Saat ini, pihaknya tengah menyeleksi investor-investor asing yang….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7346

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Jakarta: Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara Adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri. Memang tidak sebesar negara Adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo baru-baru ini, dikutip Senin, 22 Januari 2024.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Dorong perdamaian

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujar Radityo.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVmvQ-jadi-middle-power-indonesia-penyeimbang-di-tengah-polarisasi-dunia

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri.

Memang tidak sebesar negara adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo pada lokakarya bertajuk Indonesia and Korea Middlepower-ship in Changing World” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dan Korean Foundation, baru-baru ini.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedepankan Soft Diplomacy

Asisten Profesor Universitas Copenhagen Jin Sang-pil menjelaskan ini berbeda dengan kekuatan negara middle power di Korea Selatan, yang identik dengan soft power.

Soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dengan memikat dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi tujuan yang ingin dicapai. Salah satu yang dilakukan Korea Selatan yaitu melalui masifnya penyebaran gelombang seni budaya Korean Wave, dan pendidikan yang ‘menginvasi’ dunia.

“Korea Selatan menjadi pionir menjadikan soft power sebagai strategi di skala internasional,” kata Jin Sang-pil.

Jin Sang-pil juga tidak menampik bahwa forum MIKTA memang sangat rumit, dimana masing-masing negara mempunyai rencana dan visi sendiri. Sehingga sulit dalam menyatukan suara.

Namun, negara-negara yang berkumpul untuk membentuk semacam organisasi informal seperti ini tidak boleh dianggap enteng di tahun-tahun mendatang. Karena akan menjadi kekuatan yang mempunyai pengaruh besar.

Jin Sang-pil mencontohkan bagaimana Indonesia menghadapi strategi Indo Pasifik yang digagas Amerika Serikat dan strategi One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) yang dibuat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Indonesia bisa mengambil manfaat dari dua strategi tersebut, juga menjadi penyeimbang di kawasan. Seharusnya, Korea Selatan juga bisa mengambil manfaat dalam dua strategi negara adidaya tersebut. Tapi Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam memposisikan diri sebagai negara netral. Korea tidak (punya),” kata Jin Sang-pil.

Sumber: https://mediaindonesia.com/amp/internasional/645850/menjadi-middle-power-buktikan-kekuatan-indonesia-tidak-hanya-dilihat-secara-ekonomi

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

PEMERINTAH Indonesia masih kesulitan untuk melunasi utang patungan proyek pengembangan pesawat jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) alias KF-21 Boramae senilai Rp14,6 triliun kepada Korea Selatan.

Nasib proyek tersebut kini tengah terkatung-katung karena Indonesia belum kunjung melunasi pembiayaan yang disepakati, dan diproyeksikan sangat berat untuk bisa lunas. Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk melunasi dan menuntaskan proyek pengembangan jet tempur tersebut.

Pada proyek itu, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan Korea Aerospace Industries (KAI) dari Korea Selatan (Korsel). Nota kesepahaman (MoU) diteken kedua negara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 dan menyebutkan pemerintah Indonesia menanggung beban biaya pengembangan sebesar 20%. Korea Selatan menanggung 80%, yang terdiri atas 60% oleh pemerintah Korea Se….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7021

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

KETUA Kamar Dagang Korea Selatan di Indonesia Lee Kang Hyun menjelaskan investor dari negerinya masih wait and see untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Februari 2024 setelah putaran pertama pemilihan presiden Indonesia.

“Tapi kelihatannya bulan Februari mungkin pemilu belum selesai. Harusnya (selesai) bulan Juni kelihatannya,” kata Lee dalam lokakarya bertajuk The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea dengan tema Menuju kemitraan ekonomi Indonesia-Korea yang lebih ramah lingkungan, yang diadakan Korean Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Jumat (27/10).

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kata Lee, memang baik di mata global. Korea berminat p….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/investor-korsel-menunggu-hasil-pemilu

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

PERTEMUAN Forum ASEAN Indo-Pasifik atau AIPF di dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN telah membuka jalan menuju diskusi yang lebih intens dalam hubungan perdagangan antarnegara di kedua kawasan. Salah satu nilai penting yang dikembangkan ialah perdagangan yang setara.

Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapannya agar momentum ini dapat dijadikan tempat kerja sama bagi seluruh negara dalam kawasan ASEAN, menjadikan kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk membangun kerja sama, serta menciptakan kemakmuran, stabilitas, dan perdamaian.

Dikutip dari situs Setkab.go.id, ada beberapa manfaat AIPF untuk Indonesia. Pertama, menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dalam negeri melalui promosi dan pemerataan investasi pada sektor-sektor kerja sama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), serta menstimulasi peningkatan volume perdagangan, memicu geliat produksi dan kompetisi, membuka lapangan pekerjaan, dan menarik investasi pada proyek pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan sebagaimana dipresentasikan oleh 16 perusahaan nasional dan asing di depan para pem….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/membangun-kerja-sama-lebih-erat-asean-dan-indo-pasifik