Journalist Network 2025

Jakarta (ANTARA) – Korea Selatan memprioritaskan isu mengenai pembangunan perdamaian melalui keketuaannya pada forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) 2025, seiring pengalamannya dalam pencegahan konflik, pemulihan pascakonflik, serta rekonsiliasi yang inklusif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-Deok, saat menyampaikan kata sambutan dalam The Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Kamis.

“Apa yang ingin kami capai bersama MIKTA adalah membangun platform ini sebagai wadah penting untuk menjaga niat baik dan komitmen kami terhadap perdamaian dan demokrasi, serta pencarian nilai-nilai bersama di dunia,” kata Park.

Park menuturkan bahwa MIKTA menerapkan keketuaan bergilir dan pada tahun ini, Korea Selatan menjabat sebagai ketua untuk ketiga kalinya, sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2013.

Di bawah kepemimpinan Korea Selatan tahun 2025, terdapat tiga prioritas utama, yakni pembangunan perdamaian, pemberdayaan pemuda, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Prioritas-prioritas ini mencerminkan tidak hanya fokus kebijakan Korea, tetapi juga aspirasi kolektif kita sebagai kekuatan menengah,” ucap Park.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=2533926414&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1767866008&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4927917%2Fkorea-selatan-prioritaskan-perdamaian-global-melalui-mikta-2025&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&aieuf=1&aicrs=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjI2LjIuMCIsImFybSIsIiIsIjE0My4wLjc0OTkuMTkyIixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxNDMuMC43NDk5LjE5MiJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxNDMuMC43NDk5LjE5MiJdLFsiTm90IEEoQnJhbmQiLCIyNC4wLjAuMCJdXSwwXQ..&abgtt=6&dt=1767866007508&bpp=2&bdt=6688&idt=1323&shv=r20260105&mjsv=m202601070101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3De4ea2677add40d43%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DALNI_MbxJPW8__Jfgayck43kxm4XzuNJBw&gpic=UID%3D000011c9a0bf5f06%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DALNI_MbD-D_piMv26V8awE8cd_Xi4nJOJA&eo_id_str=ID%3Db6200034ef3895e2%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DAA-AfjZfXGMPhWgfx5lBt3D116yQ&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=6907380339592&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=805&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=1612&biw=1440&bih=717&scr_x=0&scr_y=0&eid=31096102%2C95376583%2C95378599%2C95379483%2C31096172%2C42533294%2C95344789%2C95340252%2C95340254&oid=2&pvsid=2519227473028640&tmod=1201926058&uas=3&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C30%2C0%2C30%2C1440%2C30%2C1440%2C804%2C1440%2C717&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&dtd=1328

Hadir pada kegiatan yang sama, Peneliti Utama Emeritus Sejong Institut Korea Selatan, Chung Eun-Sook, menambahkan bahwa isu pembangunan perdamaian menjadi prioritas karena Korea Selatan merupakan pendukung aktif upaya pembangunan perdamaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korea Selatan juga memiliki pengalaman dalam transisi pasca-konflik, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda di wilayah terdampak konflik. Saat ini, Korea Selatan juga merupakan anggota Komisi Pembangunan Perdamaian untuk periode 2023–2025, serta meningkatkan kontribusi pada Dana Pembangunan Perdamaian.

Sedangkan isu pemberdayaan pemuda dipilih karena pemuda dinilai menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

“Tahun ini juga menandai 10 tahun Resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB 2250 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan, yang semakin menegaskan pentingnya perspektif pemuda dalam upaya perdamaian dan pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, isu percepatan implementasi SDG dipilih karena Korea Selatan menilai upaya global untuk mencapai SDGs pada tahun 2030 belum menunjukkan kemajuan signifikan akibat perubahan iklim yang tidak terkendali dan meningkatnya kesenjangan sosial.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=604915064&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1767866008&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4927917%2Fkorea-selatan-prioritaskan-perdamaian-global-melalui-mikta-2025&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&aieuf=1&aicrs=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjI2LjIuMCIsImFybSIsIiIsIjE0My4wLjc0OTkuMTkyIixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxNDMuMC43NDk5LjE5MiJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxNDMuMC43NDk5LjE5MiJdLFsiTm90IEEoQnJhbmQiLCIyNC4wLjAuMCJdXSwwXQ..&abgtt=6&dt=1767866007510&bpp=1&bdt=6690&idt=1329&shv=r20260105&mjsv=m202601070101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3De4ea2677add40d43%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DALNI_MbxJPW8__Jfgayck43kxm4XzuNJBw&gpic=UID%3D000011c9a0bf5f06%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DALNI_MbD-D_piMv26V8awE8cd_Xi4nJOJA&eo_id_str=ID%3Db6200034ef3895e2%3AT%3D1765625332%3ART%3D1765625332%3AS%3DAA-AfjZfXGMPhWgfx5lBt3D116yQ&prev_fmts=0x0%2C730x280&nras=1&correlator=6907380339592&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=805&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2512&biw=1440&bih=717&scr_x=0&scr_y=0&eid=31096102%2C95376583%2C95378599%2C95379483%2C31096172%2C42533294%2C95344789%2C95340252%2C95340254&oid=2&pvsid=2519227473028640&tmod=1201926058&uas=3&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C30%2C0%2C30%2C1440%2C30%2C1440%2C804%2C1440%2C717&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=1330

Mengenai relevansi MIKTA di tengah kondisi geopolitik global, Chung menilai bahwa MIKTA tidak bisa terlalu ambisius dalam menangani isu-isu yang terlalu sensitif, namun para anggotanya dapat bekerja sama dalam isu-isu tertentu dan mengupayakan penyelesaiannya secara konkret.

“Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan kendala, saya kira kita perlu menjaga momentum MIKTA dalam pengembangannya sebagai sebuah mekanisme kekuatan menengah yang nyata, andal, efektif, dan relevan,” kata dia.

Adapun keketuaan Korea Selatan dimulai pada Februari 2025 hingga Februari 2026 dengan keketuaan sebelumnya dipegang oleh Meksiko. Pertemuan puncak atau MIKTA Leader’s Gathering biasanya dilakukan di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Source: https://www.antaranews.com/berita/4927917/korea-selatan-prioritaskan-perdamaian-global-melalui-mikta-2025

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan forum konsultatif informal negara-negara kekuatan menengah MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia) mempunyai peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih stabil dan inklusif. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut karena didasarkan prinsip kebijakan luar negeri yang menjunjung tinggi keterlibatan aktif, multilateralisme, dan upaya untuk menjembatani berbagai kepentingan atau bridge builder.
Hal itu disampaikan Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tri Purnajaya, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan The Korea Foundation dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2025. Diskusi yang menghadirkan pembicara dari perwakilan negara-negara MIKTA itu mengangkat tema ‘How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy’.

Tri menjelaskan MIKTA merupakan lima negara demokrasi dan kekuatan menengah yang berasal dari lintas kawasan. Dia mengatakan MIKTA menggunakan diplomasi untuk membentuk gagasan, membangun konsensus dan mempengaruhi wacana global yang mungkin saat ini diabaikan oleh negara-negara kekuatan besar.

“Kami melihat MIKTA sebagai platform yang fleksibel, lincah, dan berbasis nilai, yang memungkinkan kekuatan menengah untuk pertama, memperkuat suara mereka dalam isu-isu global yang penting, mulai dari respons terhadap pandemi, pembangunan inklusif, tata kelola digital, hingga ketahanan pangan,” ujar Tri.

“Kedua, membangun koalisi lintas kawasan dan institusi tanpa harus terikat pada aliansi yang kaku atau perjanjian formal. Ketiga, mendorong dialog dan menjembatani perbedaan kebijakan, khususnya antara negara-negara global utara dan selatan,” sambung dia.

Berdasarkan sudut pandang Indonesia, kata Tri, MIKTA melengkapi keterlibatan multilateral Indonesia yang lebih luas seperti melalui ASEAN, G20, dan PBB. Dia mencontohkan bagaimana negara-negara anggota MIKTA memberikan masukan yang berharga saat kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 pada 2022 lalu. Dia juga menyampaikan apresiasi keterlibatan MIKTA dalam upaya kerja sama negara Selatan-Selatan.

“Kami percaya bahwa salah satu kekuatan MIKTA terletak tidak hanya pada apa yang dilakukannya, tetapi juga bagaimana cara kerjanya. Sejak awal, format MIKTA bersifat informal, berbasis konsensus, dan adaptif,” ujar Tri.

Selain itu, kata Tri, di berbagai forum internasional dan multilateral, semakin banyak pernyataan yang dikeluarkan atas nama MIKTA. Menurut dia, ini menjadi pertanda positif bahwa MIKTA semakin dikenal dan masyarakat internasional mulai memahami apa yang MIKTA ingin sampaikan.

“Di sinilah MIKTA berbeda dari paradigma tradisional. Ia bukan sebuah blok atau aliansi dalam pengertian klasik, melainkan bentuk konvergensi kebijakan dari negara-negara kekuatan menengah yang percaya pada tatanan internasional berbasis aturan. Namun, kami juga ingin turut membentuk ulang tatanan tersebut agar lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang,” kata dia.

Mantan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu menjelaskan prinsip MIKTA juga sejalan dengan visi politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif. Tri mengatakan MIKTA memungkinkan Indonesia menjalankan diplomasi multilateral yang proaktif dan konstruktif.

“Penting untuk ditekankan bahwa diplomasi saat ini bukan lagi ranah eksklusif negara. Ia semakin dibentuk oleh narasi, keterlibatan publik, dan kemampuan untuk membingkai isu-isu global agar dapat diterima dan dipahami lintas masyarakat,” tutur Tri.

Source: https://news.detik.com/berita/d-7985690/kemlu-jelaskan-peran-strategis-mikta-sebagai-kekuatan-menengah-global

Jakarta – Korea Selatan mengangkat tiga isu penting dalam keketuaan forum konsultatif negara-negara middle power MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Salah satu yang ditekankan Korsel yaitu mengenai upaya pembangunan perdamaian.
Hal itu disampaikan Chung Eunsook, Emeritus Senior Fellow of the Sejong Institute of The Republic of Korea, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan The Korea Foundation dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2025.

Hadir juga sebagai pembicara yaitu Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tri Purnajaya; Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Meksiko untuk Indonesia Alonso Martin; Executive Director of Asia‑Pacific Development, Diplomacy & Defence Dialogue, Mellisa Conley; dan Associate Professor Department of Asian Studies of Institute for Area Studies of Social Sciences University of Ankara (SSUA).

Acara dibuka dengan sambutan dari pendiri FPCI, Dino Patti Djalal. Dia berbicara mengenai relevansi MIKTA dan peran penting negara-negara kekuatan menengah di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Kuasa Usaha ad Interim Kedubes Korsel untuk Indonesia, Park Soo-deok, juga menyampaikan mengenai pentingnya MIKTA sebagai forum konsultatif informal. Dia berharap dengan kolaborasi, negara-negara anggota MIKTA dapat memperkuat perannya sebagai kekuatan menengah dalam urusan global.

“Kita berkumpul di sini untuk mengeksplorasi bagaimana MIKTA dapat memperkuat perannya di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks, ditandai oleh rivalitas antar kekuatan besar yang kian intens dan berbagai konflik yang sedang berlangsung,” kata Park soo-deok di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Setelah itu, Chung Eunsook menyampaikan paparannya mengenai 3 prioritas Korsel dalam kepemimpinannya di MIKTA 2025 yang meliputi peace building (membangun perdamaian), youth engagement (keterlibatan pemuda), dan percepatan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Mengenai isu pertama, Chung mengatakan Korsel merupakan pendukung setia upaya perdamaian PBB dengan penekanan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda di wilayah terdampak konflik.

Dia menyampaikan Korsel pernah menjadi Ketua Komite Organisasi Peacebuilding Commission pada 2017 dan wakil ketua pada 2016. Selain itu, Korsel juga menjadi anggota komisi tersebut untuk periode 2023-2025.

“Saya pikir, sebagai kelompok kekuatan menengah yang proaktif, anggota MIKTA membawa pengalaman berharga dalam pencegahan konflik, pemulihan pasca-konflik, dan proses perdamaian yang inklusif,” ujar Chung.

Chung juga berbicara mengenai pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Menurut dia, pemuda memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

“Sejak awal MIKTA, Korea telah memprioritaskan keterlibatan pemuda melalui MIKTA Young Leaders Program tahunan. Saya bangga atas hal ini. Ini langkah yang baik untuk melibatkan pemuda dalam diplomasi kekuatan menengah kita,” imbuh dia.

Terakhir, Chung menekankan mengenai perlunya percepatan implementasi SDGs. Dia menilai upaya dunia dalam pencapaian SDGs 2030 belum menunjukkan progres. Dengan hanya lima tahun lagi tersisa, dia mendorong kembali semangat seluruh negara untuk pencapaian target SDGs.

“Tahun ini SDGs menjadi prioritas utama, dan MIKTA bisa memainkan peran penting dalam mempercepat pelaksanaannya,” kata dia.

Source: https://news.detik.com/berita/d-7984894/korsel-angkat-3-isu-penting-di-keketuaan-mikta-2025-tekankan-upaya-perdamaian

Menurut ‘ramalan’ IMF, sejumlah negara yang tergabung dalam MIKTA mengantongi pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda pada 2025 dan 2026.

Source: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/685ff01ee8f69/membaca-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-negara-kelompok-mikta

Buntut serangan Israel terhadap Palestina, perang antara Israel dengan Iran, hingga keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya membuat tekanan geopolitik semakin tinggi. Senior Emeritus Institut Sejong Korea Selatan, Chung Eunsook, mengatakan bahwa konflik global itu sulit dihindari, terlebih keterlibatan negara adidaya seperti AS juga bisa membawa dampak kepada negara yang lebih lemah. Namun satu sisi, Chung melihat konflik itu bisa menjadi momentum bagi negara berkekuatan menengah atau middle power seperti Korea Selatan dan Indonesia memperkuat suaranya melalui hubungan multilateral. Korea Selatan dan Indonesia menjalin hubungan diplomasi, salah satunya melalui MIKTA. Grup yang berdiri pada 2013 ini diisi oleh Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sebagai pemimpin MIKTA, Korea Selatan memiliki tiga isu utama yang dibawa dalam forum ini. Pertama, membangun perdamaian. Tujuan ini sudah lama digaungkan, bahkan Chung menyebut Korea Selatan juga banyak fokus terhadap pemberdayaan perempuan di wilayah konflik.

Kedua, pembangunan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemimpin muda. Ketiga, implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk soal penanggulangan perubahan iklim. “Kesuksesan kerja sama MIKTA ini baik untuk kepentingan nasional, level multilateral, bahkan global,” kata Chung dalam diskusi How Can MIKTA members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan The Korea Foundation di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Penguatan relasi internasional sebenarnya menjadi tantangan untuk Korea Selatan yang belum lama ini mengalami panas-dingin dalam politik domestiknya. Presiden Lee Jae-myung yang terpilih pada 3 Juni 2025, naik setelah pemakzulan Yoon Suk-yeol buntut memberlakukan darurat militer. Merespons peristiwa tersebut, Chung menilai penguatan hubungan diplomasi tetap menjadi agenda penting yang dijalankan. Apalagi MIKTA sudah disuarakan secara proaktif sejak lama. Senada dengan Chung, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok menyebut, Presiden Lee pun kontan membangun hubungan dengan petinggi-petinggi negara setelah menang dalam pemilihan. “Presiden [Korsel] menelepon Pak Prabowo, bertemu PM Australia dan petinggi negara lainnya, terutama MIKTA. Ini negara penting untuk membangun middle power. Kita membagi kesamaan nilai dalam forum ini,” kata Park dalam kesempatan yang sama.

Source: https://katadata.co.id/berita/internasional/685ea12520538/tekanan-geopolitik-tinggi-korea-selatan-angkat-3-isu-utama-dalam-mikta

Pemuda MIKTA menghadapi tantangan multidimensi di bidang ketenagakerjaan, kesehatan mental, dan perubahan iklim.

Di mana-mana, termasuk di negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia), anak muda menghadapi tantangan senada. Pengangguran tinggi serta upah tak memadai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan menjadi bagian dari tantangan anak muda masa kini. 

Aneka tantangan menimbulkan tekanan mental, kadang depresi. Dampaknya, pada sebagian orang, kondisi itu berujung pada kesimpulan bahwa tak ada gunanya hidup. Kondisi nyata ini perlu upaya bersama lintas generasi dan pemangku kepentingan untuk ditangani. Anak muda perlu dilibatkan dalam upaya yang menyangkut nasib mereka.

MIKTA adalah forum kerja sama lima negara kekuatan menengah di sejumlah benua, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Lahir pada September 2013, forum ini bertujuan untuk menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.

Source: https://www.kompas.id/artikel/saatnya-anak-muda-mikta-kembali-berdialog

Tahun ini, Korsel menjadi ketua MIKTA untuk kali ketiga. Fokus programnya adalah perdamaian, anak muda, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Korea Selatan menjadi Ketua MIKTA 2025. Seoul memiliki tiga prioritas utama di tengah gonjang-ganjing dunia saat ini, yaitu perdamaian, anak muda, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdiri pada 2013, MIKTA adalah forum kerja sama lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Tujuannya, menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.

Setelah Meksiko, Korsel melanjutkan kepemimpinan MIKTA. Ini merupakan kali ketiga Korsel mengampunya. Namun, kali ini, digambarkan dengan semangat yang lebih optimistis.

Source: https://www.kompas.id/artikel/dibayangi-ketidakpastian-dunia-korsel-menavigasi-mikta

Dengan kondisi ketidakpastian tinggi, Indonesia menyebut terjadi peningkatan komitmen di antara negara-negara MIKTA yang mewakili negara berkekuatan menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menyebut terjadi peningkatan komitmen di antara negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dalam beberapa tahun terakhir merespons tantangan global. Adapun, kehadiran MIKTA yang mewakili negara-negara berkekuatan menengah (middle powers) disebut menjadi semakin relevan di tengah-tengah peningkatan tensi geopolitik maupun persaingan negara-negara berkekuatan besar (big powers). Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Purnajaya mengatakan Indonesia melihat MIKTA sebagai forum strategis tempat mendiskusikan isu-isu strategis. “Kita tidak hanya berbicara soal politik, tapi juga sosial ekonomi. MIKTA adalah kemitraan strategis dan hubungan negara-negara anggotanya kian erat dengan diskusi mengenai peran MIKTA terhadap tantangan global,” kata Tri dalam diskusi bertajuk How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy, Kamis (26/6/2025).

Adapun, diskusi bersama jurnalis ini merupakan bagian dari “Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea” yang merupakan kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).  Lebih lanjut, Tri melihat setidaknya dalam tiga tahun terakhir, sudah terlihat kerjasama konkrit antara negara-negara anggota MIKTA. Dia mengutip sejumlah perundingan baik di level kepala negara maupun menteri luar negeri, dan komitmen itu semakin meningkat sejak KTT G20 pada 2022. Adapun, perundingan MIKTA diharapkan tidak hanya sebatas diskusi namun juga menghasilkan rekomendasi yang dapat dibuat oleh menteri luar negeri, baik dalam hubungan antar pemerintah (G2G), antar masyarakat (P2P), maupun di level diplomat muda. Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal menyinggung saat ini terdapat kekuatan baru yang muncul dari negara-negara berkekuatan menengah yang akan membentuk ulang tatanan dunia. Adapun, dinamika global semakin meresahkan usai Amerika Serikat mengambil kebijakan proteksionisme di bawah Pemerintahan Donald Trump. “AS yang mundur dari komunitas internasional akan memperburuk kerjasama internasional. Negara-negara berkekuatan menengah punya kapasitas untuk memainkan peran untuk maju (stepping up). Bersama-sama, kapasitas negara berkekuatan menengah bisa menjadi besar,” kata Dino. Eks Wakil Menteri Luar Negeri itu mengatakan usai AS menarik diri dari komunitas internasional, Indonesia telah memutuskan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkekuatan menengah, termasuk Australia, Turki, dan India. Melihat sejumlah perkembangan saat ini, Charge d’affaires Kedubes Meksiko di Indonesia Alonso Martin menambahkan MIKTA bisa menjadi pelengkap forum yang sudah ada seperti BRICS. Adapun, Meksiko menduduki kursi keketuaan MIKTA pada 2024 dengan sejumlah prioritas, seperti menekankan nilai-nilai demokrasi, hukum internasional, multilateral. Selain itu juga memperkuat perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka pintu untuk penguatan kerjasama berikutnya kepada Korea Selatan yang mengambilalih keketuaan MIKTA pada 2025. “Ke depannya, MIKTA harus tetap  menjunjung multilateralisme, solusi kreatif untuk tantangan global, perubahan iklim, keuangan, ekonomi, dan menjadi jembatan menghubungkan negara berkembang dan negara maju,” kata Martin.

Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20250701/19/1889428/komitmen-negara-mikta-meningkat-hadapi-ketidakpastian-global.

Korea Selatan mengusung prioritas pembangunan perdamaian, partisipasi generasi muda, dan percepatan implementasi SDGs dalam keketuaan MIKTA 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia – Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia yang tergabung dalam kelompok MIKTA telah menegaskan komitmennya untuk membenahi perekonomian global, melalui pendalaman kerja sama internasional hingga upaya kolektif merealisasikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kelompok negara-negara yang mendefinisikan diri sebagai kekuatan tengah atau middle power itu melihat penguatan kerja sama multiaspek, mulai dari kerja sama ekonomi, sosial, hingga politik, menjadi sangat penting di tengah kompleksitas krisis dunia saat ini, yang beriringan dengan semakin memburuknya tensi konflik geopolitik lintas negara.

Sejumlah lembaga internasional pun telah memperkirakan, perpecahan dunia yang kian memburuk berpotensi terus memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global. Bank Dunia (World Bank) misalnya, memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,3% pada 2025 dan 2,4% pada 2026. Prediksi terbaru itu turun dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masing-masing tahun sebesar 2,7%.

Proyeksi itu pun semakin jauh dari realisasi pertumbuhan pada 2022 sebesar 3,3%, serta 2023-2024 di level 2,8%. Bank Dunia juga memperkirakan 7 negara di berbagai belahan dunia berpotensi masuk ke jurang krisis karena ekonominya malah terkontraksi atau minus tahun ini.

Oleh sebab itu, MIKTA pun memastikan penguatan komitmen kerja sama menjadi agenda penting. Penguatan ini telah menjadi fokus MIKTA saat di bawah keketuaan Meksiko untuk periode 2024 silam melalui pernyataan bersama hasil Pertemuan Tingkat Tinggi MIKTA Development Cooperation Network ke-4. Komitmen penguatan kerja sama pembangunan ini akan dilanjutkan di bawah keketuaan Korea Selatan pada 2025 ini.

“Kami telah menyampaikan niat kami untuk memperkuat kerja sama internasional dan peran konstruktif MIKTA dalam agenda internasional. Serta akan dipertegas dibawa keketuaan Korea pada 2025,” ucap Wakil Kedutaan Besar Meksiko di Indonesia, Alonso Martin Gomez-Favila dalam acara diskusi yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Sejumlah kajian menunjukkan, MIKTA memiliki potensi besar untuk menjadi poros baru penguatan ekonomi dunia. Dalam catatan di paper Review of International Law & Politics Vol. 11 No. 42 terbitan 2015 berjudul “MIKTA: A Functioning Product of “New” Middle Power-ism?”, kelima negara anggota MIKTA mencakup seperempat ekonomi terbesar dunia di G20, dengan jumlah populasi mewakili 500 juta orang, PDB senilai US$ 5,6 miliar dan volume perdagangan total US$ 1,5 triliun.

Sayangnya, potensi besar perekonomian masing-masing negara belum membuat para anggota MIKTA memiliki kerja sama kolektif yang kongkrit, karena mereka masih menjajaki bidang-bidang kerja sama berdasarkan prioritas dan kebutuhan khusus masing-masing negara MIKTA, sebagaimana tertulis dalam Joint Statement on the 4th High-Level Meeting of the MIKTA Development Cooperation Network.

Belum adanya fokus kerja sama ekonomi yang lebih detail dan konkret juga diakui oleh Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tri Purnajaya. Ia mengungkapkan bahwa MIKTA bahkan belum memiliki forum bisnis selama berdiri sejak 2013 silam.

“Dalam hal kerja sama keuangan juga misalnya, local currency transaction, kita belum memilikinya saat ini. Itulah sebabnya saya pikir perlu ada yang lebih konkret, karena banyak diskusi di tingkat menteri dan pemimpin luar negeri yang terkadang tidak terlalu teknis,” ucap Tri Purnajaya.

Namun, Tri menganggap, masih adanya ruang-ruang kosong dalam pembahasan di MIKTA selama ini menjadi peluang baru bagi negara-negara kekuatan tengah itu untuk terus mengembangkan kerja samanya, termasuk dalam hal implementasi kerja sama yang lebih konkret.

“Dan mungkin di bidang ekonomi, meski sejauh ini kita belum punya, misalnya forum bisnis, namun saya memiliki harapan MIKTA mempunyai keinginan untuk lebih besar lagi, termasuk dalam hal kerja sama ekonomi, dalam hal perdagangan dan investasi,” tegas Tri.

Dengan berbagai catatan itu, MIKTA di bawah keketuaan Korea Selatan pun mengangkat tiga agenda utama untuk membenahi kembali sistem kerja sama dunia, yakni membangun perdamaian dunia, mendorong keterlibatan pemuda, dan mempercepat capaian tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s).

“Dengan bekerja sama, negara-negara MIKTA dapat memperkuat suara kolektif kita dan berfungsi sebagai kekuatan penstabil dalam urusan global. Peran middle power saat ini tidak pernah lebih penting dari sebelumnya,” ujar Wakil Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia Park Soo-deok.

Merujuk pada kajian lembaga think tank asal Turki, The Center for Eurasian Studies (AVİM) berjudul Multilateralism Revisited: Turkey and Its Term Presidency In MIKTA, disebutkan bahwa MIKTA memang mampu menawarkan kepada para anggotanya sarana untuk meningkatkan kerja sama global.

Profil negara-negara anggota, terlepas dari perbedaan dalam hal lokasi, PDB, dan budaya, juga menunjukkan bahwa banyak hal dapat dicapai melalui kerja sama. Misalnya, Australia adalah salah satu penyedia bahan baku terbesar bagi kawasan Asia Pasifik, sementara Korea Selatan adalah salah satu pelaku ekonomi yang signifikan di Asia.

Meksiko disebut sebagai aktor lain yang menjanjikan karena kedekatannya dengan AS, keanggotaan di United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), dan hubungan yang berkembang dengan pasar Amerika Tengah maupun Selatan.

Sementara Indonesia, disebut memiliki kekuataan di ASEAN dan memiliki lokasi yang cukup strategis. Sedangkan Turki, disebut sebagai salah satu kekuatan menengah yang memiliki lokasi strategis, dan hubungan diplomatik yang erat dengan banyak bangsa, mulai dari Balkan, Kaukasus, Asia Tengah, hingga Timur Tengah.

Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250630063507-4-644776/ekonomi-dunia-berantakan-negara-kekuatan-tengah-bisa-jadi-poros-baru