Jakarta, IDN Times -Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) sudah digelar pada penghujung November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Tetapi, Presiden Prabowo Subianto memilih absen di KTT MIKTA 2025. Padahal, pertemuan dengan sejumlah kepala negara itu diadakan di sela-sela KTT G-20.
Indonesia diwakili Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menjadi bagian dari delegasi itu. Gibran satu forum dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung.
Korea Selatan diketahui menjadi ketua MIKTA sepanjang 2025. Ini merupakan forum kerja sama lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Tujuannya, menjembatani kelompok negara maju dan negara berkembang.
Pada 2025 menjadi kali ketiga Korsel menjadi ketua MIKTA. Sejak awal mereka mengampu posisi ketua dengan semangat optimistis.
Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok, mengatakan MIKTA merupakan forum yang penting untuk menjaga perdamaian dan demokrasi. Tetapi pertanyaan yang sering muncul, yakni mengapa MIKTA tidak bersuara lantang terkait konflik yang sedang memanas di tingkat global?
Park menyebut respons terhadap konflik tidak bisa dilakukan per negara. Kelima negara harus bersatu dan bijak menyikapi sesuatu penuh ketidakpastian lebih dulu.
”Kita harus menyatukan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana melakukannya. Temukan peluang untuk bersuara di saat yang tepat,” ujar Park ketika berbicara di forum Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dengan tema ”How Can MIKTA Members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy?” beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ia menjelaskan sebagai ketua MIKTA 2025, Seoul fokus pada tiga prioritas utama, yakni pembangunan perdamaian (peacebuilding), pemberdayaan pemuda, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Tiga prioritas ini tidak hanya merefleksikan kebijakan Korea, tetapi juga aspirasi kolektif MIKTA,” katanya.
Apakah tugas itu berhasil diemban Negeri Ginseng?
1. Korea Selatan bisa ajak MIKTA fokus mencapai SDGs
Sementara, peneliti senior emeritus di Institut Sejong mengatakan dengan situasi saat ini, MIKTA tidak bisa terlalu ambisius atau menangani masalah-masalah sensitif. Meski begitu, negara-negara anggota tetap dapat berbuat dengan memperkuat kerja sama demi mencapai tujuan bersama, khususnya SDGs.
”Yang terpenting adalah upaya global untuk mencapai SDGs pada 2030. Upaya ini belum mencapai kemajuan berarti karena perubahan iklim dan meningkatnya kesenjangan, sedangkan waktu tersisa lima tahun lagi. Tahun ini, MIKTA dapat memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi SDGs,” kata Chung.
Sayangnya, menurut laporan Korean Herald pada Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri Korsel memangkas paket bantuan internasional (ODA) pada 2026 sebesar 15,8 persen atau 3,6 triliun Won. Padahal, pada 2025 nilai bantuan asing mencapai 4,28 triliun Won.
Negeri Ginseng memilih menambah anggaran untuk mengembangkan kemitraannya dengan Amerika Serikat (AS). Mereka menyebut ingin membangun aliansi strategis komprehensif yang berorientasi masa depan. Nominal ODA untuk anggaran 2026 mencapai 2,19 triliun Won.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan telah mengubah tujuan dari distribusi ODA ke negara-negara lain. Mereka mengatakan ingin meningkatkan kualitas bantuan ODA.
2. MIKTA kerap dibandingkan dengan BRICS
Selain MIKTA, Indonesia juga tergabung dalam forum multilateral BRICS dan Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Usia MIKTA dibandingkan forum multilateral lainnya masih termasuk muda, yakni 10 tahun.
Selain itu, MIKTA juga bersifat informal. Keketuaan MIKTA dipilih bergilir, sehingga setiap negara bisa menyuarakan sendiri isu yang dianggap penting.
“MIKTA adalah kelompok plurilateral yang menarik dari negara-negara kekuatan menengah di dunia selatan dan dunia utara. Pertanyaannya, apakah MIKTA mempunyai tujuan bersama yang kuat sehingga bisa menjadi kekuatan nyata dalam hubungan internasional?” ujar pendiri FPCI, Dino Patti Djalal.
Sementara, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Ditjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya, berpendapat status MIKTA justru menjadi kekuatan. Negara-negara anggota dapat merespons isu-isu global sambil menjaga independensi kebijakan secara fleksibel. Anggota MIKTA pun tidak terikat pada proses penyelarasan yang kaku atau perjanjian formal.
“Dari perspektif Indonesia, MIKTA merupakan pelengkap bagi keterlibatan global Indonesia, selain ASEAN, G20, dan PBB,” kata Tri.
3. Pernyataan bersama MIKTA cerminkan kekhawatiran kebijakan tarif Trump
Sementara, dalam pernyataan bersama, para pemimpin MIKTA menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya volatilitas ekonomi.
Meskipun komunike tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan sumber kecemasan, pemerintah dan analis di seluruh dunia telah berulang kali memperingatkan tentang dampak luas dari peningkatan langkah-langkah tarif Presiden AS Donald Trump.
“Keprihatinan mendalam atas tantangan kompleks dan beragam yang dihadapi masyarakat internasional. Hal itu merujuk pada ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, kemiskinan dan ketidaksetaraan, berbagai krisis lingkungan termasuk perubahan iklim, dan laju transformasi digital yang semakin cepat,” demikian pernyataan bersama MIKTA.
Menurut kelompok MIKTA, risiko-risiko yang saling bertemu ini memperkuat kebutuhan untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama internasional.
“Para pemimpin bertekad untuk melanjutkan koordinasi erat antara negara-negara anggota dan memperkuat peran konstruktif MIKTA dalam membentuk tatanan internasional yang lebih aman, adil, setara, dan berkelanjutan,” sebut dokumen itu.
Source: https://www.idntimes.com/news/world/mikta-dan-relevansinya-di-tengah-krisis-global-00-bbwlv-my2p8p