2024

PERUSAHAAN mobil asal Korea Selatan Hyundai Motors Tengah mempersiapkan value chain atau rantai nilai untuk kendaraan listrik atau electronic vehicle (EV) di Indonesia. Head of New Business Departement Hyundai Motors Asia Pasific Hendry Pratama menjelaskan itu merupakan bagian dari rencana besar menjadikan ASEAN sebagai pasar kendaraan listrik serta Indonesia sebagai hub untuk industri baterai EV di ASEAN. Salah satu yang diperkuat, ujar Hendry, yakni end to end EV battery value chain.

“Kami tidak hanya ingin menjual mobil. Dua bulan lalu kami baru saja mengumumkan selesainya pembangunan pabrik baterai EV untuk ASEAN. Kami juga ingin membangun hilirisasi infrastruktur pengisian baterai, penggunaannya, hingga daur ulang baterai EV,” paparnya dalam seminar bertajuk ‘Indonesia-South Korea Partnership Green Partnership : Strategic Pathway in the EV Industry yang diselenggarakan oleh The Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea’, di Jakarta, Rabu (9/10).

Ia menjelaskan alasan pentingnya membangun value chain dari EV mulai dari produksi sampai purnajual. Sebab itu menentukan industri EV bisa diserap oleh konsumen atau tidak. Dengan fokus membangun nilai rantai terlebih dahulu, diharapkan ekosistem baterai listrik d….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/hyundai-motors-fokus-siapkan-infrastruktur-kendaraan-listrik

Indonesia ternyata merupakan pasar kendaraan listrik terbesar kedua di Asia Tenggara.

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia tengah menjadi pasar yang diincar para produsen kendaraan listrik negara asing.

China, Jepang dan Korea Selatan (Korsel) merupakan sejumlah negara yang turut bersaing untuk menguasai industri kendaraan listrik di Tanah Air.

Kendaraan listrik produksi ketiga negara itu pun sudah cukup ramai mengaspal di Indonesia. Namun, apa perbedaannya dengan produk negara lain?

“Jadi kalau Chinese player yang cepat gitu, grasak grusuk, tapi jadi. Ada Jepang, yang pelan dan teratur kemudian jadi. Korea itu di tengah, so we are somewhere in the middle,” tutur Head of New Business Department Hyundai Motor Asia Pasific Hendry Pratama dalam paparan kepada jurnalis peserta Indonesia-Korea Journalist Network 2024 (IKJN) yang diselenggarakan FPCI dan Korea Foundation di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

“So, we try to not too fast, but not too slow either in terms of delivering new technology (Jadi, kami berusaha untuk tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu lambat dalam hal menghadirkan teknologi baru)”.

Perihal harga, industri kendaraan listrik Korea Selatan juga memposisikan dirinya di tengah.

“Kita bisa masuk ke market di mana orang bisa enjoy certain access of technology, certain quality (menikmati akses teknologi tertentu, kualitas tertentu) tapi tidak harus semahal European or Japanes car makers (Produsen mobil Eropa atau Jepang),” jelas dia.

Lebih jauh, Hendry Pratama menyebut bahwa Hyundai sebagai salah satu pemain utama di industri kendaraan listrik Korea Selatan juga tengah mengembangkan kendaraan dengan sistem hidrogen alih-alih mengandalkan nikel. Teknologi ini dianggap menjadi keunggulan lain dari industri kendaraan listrik Korea Selatan.

“Hyundai sebenarnya adalah perusahaan pertama yang memproduksi mobil hidrogen secara massal, namanya Nexo. Belum masuk di Indonesia, tapi di Australia, Korea, di AS, kita sudah mass-produce (produksi massal),” tutur Hendry.

“Kami adalah yang pertama. Itu menunjukkan komitmen kami. Kami ingin memperkenalkan teknologi lebih cepat daripada yang lain,” pungkas Hendry.

Pasar Kendaraan Listrik Terbesar di ASEAN
Hendry juga menuturkan bahwa Indonesia berada di posisi kedua sebagai pasar kendaraan listrik di ASEAN. Sementara Thailand berada di posisi pertama dan Vietnam berada di posisi ketiga.

“Sisanya ada di Filipina, sementara di Singapura secara penetration (penetrasi) tinggi tapi volumenya kecil,” ungkapnya.

Masing-masing negara di ASEAN, sambung Hendry, didominasi oleh industri kendaraan listrik yang berbeda-beda.

“Misalnya kalau di Thailand itu mostly Chinese player (sebagian besar pemain China), sementara di Vietnam industri lokal. Jadi beda-beda,” imbuh Hendra.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/5745856/terkuak-ini-keunggulan-kendaraan-listrik-korea-selatan-dibandingkan-china-dan-jepang?page=2

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Departemen Bisnis Hyundai Motor Asia Pasifik Hendry Pratama mengatakan perusahaan kendaraan asal Korea Selatan ini ingin menjual 80.000 unit kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di seluruh negara anggota ASEAN pada 2030. Dia mengatakan penjualan model andalan Ioniq 5 sudah cukup memuaskan dan sukses pada 2022.
“Sebagai grup [Hyundai] kami telah menyusun target jumlah katakanlah pada 2030, kami berencana memproduksi dan menjual 80.000 unit kendaraan listrik ke seluruh ASEAN,” kata dia.

Hendry juga mengatakan Hyundai menargetkan 500 ribu unit mobil listrik terjual pada 2024 secara global.

Di Indonesia mobil listrik buatan Hyundai telah terjual hingga 10.148 unit dari 2022-2024. Secara rinci, Ioniq 5 terjual 9.221 unit, Ioniq 284 unit, dan Ioniq 6 sebanyak 257 unit.

Hyundai, kata Hendri, juga menargetkan pada 2026 sebanyak 1 juta unit terjual. Kemudian pada 2030 targetnya naik menjadi 2 juta unit mobil listrik di seluruh dunia.

Pernyataan Hendry muncul saat dia menjadi pembicara dalam diskusi Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Jakarta, Kamis (10/10) Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation.

Hendry juga mengungkap akan ada beragam model baru bakal dirilis Hyundai dan kemungkinan akan diproduksi di Indonesia. Hyundai memiliki pabrik di Indonesia, tepatnya di Cikarang, Jawa Barat, yang sudah memproduksi Ioniq 5 dan Kona EV.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241011132259-603-1154252/hyundai-pasang-target-jual-80-ribu-mobil-listrik-di-asean-2030

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) tengah memperkuat kerja sama dengan membangun transportasi hijau atau green transportation di Bali.
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, mengatakan Indonesia dan Korsel telah menandatangani proyek percontohan untuk sistem kendaraan listrik dan mengembangkan proyek investasi transportasi hijau di Bali atau disebut Bali E-Mobility pada 2023.

Indonesia, kata dia, telah membuat sistem dan mengembangkan peta jalan untuk transportasi umum dengan bus listrik di Bali.

“Dan sekarang kita sedang membahas bagaimana proyek akan dilaksanakan, karena kita sedang dalam masa transisi,” ujar Nizhar di Jakarta Pusat, kamis pekan lalu.

Pernyataan itu muncul saat Nizhar menjadi pembicara dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation.

Sebelum proyek itu diterapkan, Nizhar menyebut pihak berwenang perlu menentukan rute dan pertimbangan rencana besar dari pemerintah Bali yang ingin membuat LRT. Menurut dia semua jenis transportasi harus dipikirkan sebaik mungkin karena berkaitan mobilitas warga maupun turis di Bali.

Nizhar juga mengatakan membuat rute-rute untuk bus listrik perlu memikirkan pengisi dayanya.

“Sehingga studi soal titik-titik mana harus disediakan charging station untuk bus itu,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia menerangkan sebagai bagian hasil proyek transportasi hijau di Bali, pemerintah Korsel akan menghibahkan sejumlah bus listrik ke Pulau Dewata ini.

“Kementerian Korea akan menghibahkan juga 15 atau 10 bus listrik dan juga charging station,” kata Nizhar.

Nizhar menyebut saat ini setiap kementerian menunggu untuk menyampaikan studi atau progres terkait transportasi hijau di Bali ke pemerintahan baru agar studi yang sudah ada tak perlu dikaji ulang.

Proyek Bali E-Mobility akan fokus ke uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi di Bali. Proyek itu ditandatangani Kementerian PPN/Bappenas dan lembaga multilateral yang berbasis di Korsel, Global Green Growth Institute (GGGI).

Dalam rilis resmi, Kementerian PPN/Bappenas menyebut proyek itu menjadi langkah progresif untuk memajukan sektor transportasi menuju solusi yang lebih berkelanjutan di Pulau Dewata.

Mereka juga berharap Bali E-Mobility akan menjadi contoh di wilayah lain sehingga berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241011145117-603-1154350/indonesia-dan-korsel-garap-transportasi-bus-listrik-di-bali

Jakarta, CNN Indonesia — Perusahaan kendaraan asal Korea Selatan Hyundai dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) mengungkap strategi agar kelas menengah Indonesia tertarik menggunakan mobil listrik.
Harga mobil listrik buatan Hyundai di RI seperti Ioniq 5 dibanderol mulai Rp700 jutaan. Angka ini tergolong mahal bagi kelas menengah yang rata-rata pendapatan per bulan berkisar Rp2 juta hingga Rp 9 juta.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas/Kementerian PPN Nizhar Marizi mengatakan pemerintah punya target sendiri.

“Kalau kita melihat road map, nanti pokoknya mobil [yang memakai] BBM ini akan dibatasi,” ungkap Nizhar di Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Pemerintah memang berencana menghentikan penjualan motor bahan bakar minyak (BBM) pada 2040 dan mobil BBM pada 2050. Langkah ini sesuai peta jalan Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

Nizhar juga mengatakan pemerintah tengah membahas fasilitas penunjang untuk kendaraan listrik seperti bengkel dan teknisi.

“Kita lihat dari sisi lain, bengkel, teknisi perlu disiapkan juga,” ungkap dia.

Lebih lanjut Nizhar mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan soal konversi subsidi dalam bentuk lain, misalnya subsidi penuh untuk membeli kendaraan baru.

Kemungkinan itu muncul lantaran program subsidi bagi warga yang ingin mengkonversi motor BBM dengan motor listrik belum mencapai target.

Tak hanya itu, Nizhar mengungkapkan pemerintah mulai menggelar pelatihan terkait kendaraan listrik dari bengkel resmi.

Sewa mobil listrik Hyundai

Sementara itu Kepala Departemen Bisnis Hyundai Motor Asia Pasifik Hendry Pratama mengungkapkan cara lain. Dia mengatakan Hyundai sedang mengembangkan program sewa atau rental produk mereka.

“Bagi konsumen yang belum mampu bisa rental,” ujar Hendry.

Menurut dia dengan mencoba mobil listrik pakai cara sewa konsumen akan punya pengalaman sendiri dan merasakan kemudahan fiturnya.

Jika mereka tertarik, kemungkinan besar akan meningkatkan daya beli.

“Mudah-mudahan ke depan bisa jadi habit user di Indonesia,” ujar Hendry.

Hendry juga mengatakan Hyundai punya rencana membuat produk yang ramah bagi kantong kelas menengah. Namun dia menggarisbawahi Hyundai memiliki aturan minimum yang harus diterapkan sebelum meluncurkan produk baru.

“Kita punya set off, minimum check list quality dan harus memenuhi check list baru bisa ke market,” ungkap Hendry.

Lebih lanjut, dia menerangkan faktor keamanan sangat penting dan berpengaruh bagi Hyundai.

Pernyataan Hendry dan Nizhar muncul mereka menjadi pembicara dalam diskusi Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea. Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241011135716-603-1154294/cara-pemerintah-dan-hyundai-rayu-kelas-menengah-beli-mobil-listrik

Jakarta: Pemerintah Indonesia tetap optimis dengan target ambisiusnya meningkatkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), khususnya mobil roda empat hingga 400.000 unit pada tahun 2025. Namun, realitas pasar menunjukkan tantangan signifikan dalam mencapai target tersebut.

Direktur Energi, Mineral, dan Sumber Daya Tambang Bappenas, Nizhar Marizi mengungkap sejumlah faktor kunci yang memengaruhi lambatnya penetrasi pengguna mobil listrik di Indonesia.

“Survei PLN dan Pertamina menunjukan, pertama ialah masih banyak yang merisaukan ketahanan baterai dan terbatasnya jumlah stasiun pengisian daya, utamanya di TOL. Di Indonesia, mobil pribadi tak hanya digunakan untuk berangkat ke kantor namun juga untuk keperluan bepergian jarak jauh,” papar Nizhar dalam dialog ‘Indonesia-South Korea Green Partnership: Strategic Pathways in the EV Industry’ yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network di Jakarta 10 Oktober 2024.

“Faktor kedua ialah soal harga yang masih relatif mahal dibanding mobil berbahan bakar minyak. Dan faktor yang cukup unik ialah, masyarakat Indonesia dikenal loyal terhadap mobil pabrikan Jepang. Maka tak heran mereka menantikan mobil listrik buatan negara itu,” ucap Nizhar.

Program subsidi belum gairahkan minat

Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan program subsidi konversi kendaraan listrik dengan nilai subsidi mencapai Rp7 juta per unit. Namun, program ini baru berhasil mencapai sekitar 40 persen dari target penjualan kendaraan listrik. Meski ada insentif berupa subsidi, hal ini belum mampu mendorong masyarakat secara signifikan untuk beralih ke mobil listrik.

Nizhar menegaskan bahwa pemerintah akan mencoba untuk memodifikasi skema subsidi ke depannya. “Selain subsidi pembelian, kita juga mempertimbangkan subsidi untuk infrastruktur perawatan dan pelatihan teknisi,” ujarnya.

Pasalnya, ketersediaan bengkel serta teknisi yang kompeten juga menjadi isu penting dalam pengembangan kendaraan listrik. “Pengguna harus yakin dengan layanan purna jual, tidak hanya soal bisa membeli kendaraan,” tambah Nizhar.

Rantai nilai dorong ekosistem mobil listrik yang solid

Pelaku industri menilai bahwa pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia harus diiringi dengan pengembangan ekosistem yang solid. Kepala Departemen Bisnis Hyundai Motor Asia Pasifik, Hendry Pratama, menekankan pentingnya membangun rantai nilai (value chain) yang kuat untuk mendukung penyerapan mobil listrik oleh pasar.

“Kenapa rantai nilai penting? Karena mulai dari produksi hingga purna jual, semuanya akan mempengaruhi daya tarik dan adopsi mobil listrik oleh konsumen,” jelas Hendry. Ia menambahkan bahwa ekosistem mobil listrik hanya bisa berkembang jika ada sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis.

Tantangan pengembangan infrastruktur SPKLU

Salah satu kunci keberhasilan mobil listrik adalah tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai. Namun, percepatan pembangunan SPKLU masih menemui kendala regulasi.

Merujuk peraturan pemerintah tahun 2020, Hendry menyebut pelaku industri dan swasta diwajibkan berinvestasi sebesar Rp10 miliar untuk membangun satu SPKLU per lokasi.

“Pembangunan SPKLU mungkin tidak selalu memerlukan biaya hingga Rp10 miliar. Ini yang sedang kami diskusikan dengan kementerian terkait agar ada deregulasi. Tujuannya supaya pemerintah, pihak swasta, dan pemain lokal bisa berlomba-lomba menyediakan akses stasiun pengisian kendaraan listrik kepada konsumen,” kata Hendry.

Hingga Agustus 2024, PLN mencatat sekitar 2.500 SPKLU yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah SPKLU ini dengan target mencapai 10.000 unit pada akhir 2025. Peningkatan jumlah SPKLU diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran konsumen terkait ketersediaan infrastruktur pengisian daya, sehingga mempercepat adopsi mobil listrik di tanah air.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3Prj-program-subsidi-mobil-listrik-baru-capai-40-persen-pemerintah-siapkan-modifikasi-skema

Wahyunanda Kusuma Pertiwi Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan e-government sejak tahun 2003 lalu. Adapun e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik, melalui transformasi dari proses tradisional menjadi berbasis digital. Rencana itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Rencana itu kemudian diakselerasi lewat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat aturan itu, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE. Oleh sebab itu, saat ini banyak sektor publik yang menggunakan teknologi TI atau berbasis digital. Misalnya saja, implementasi KTP elektronik, layanan pajak online (Direktorat Jenderal Pajak online), SIM Online, atau rencana Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Akan tetapi, penerapan e-government di Indonesia masih belum sempurna. Tujuan utama e-government sejatinya memudahkan layanan publik agar lebih efisien.

Namun, pada praktiknya, masih banyak ditemui layanan publik yang dilakukan secara manual menggunakan barang fisik, seperti kertas. Janet Sohlhee Yu, International Development Manager Korea Institute of Patent Information mengatakan, tata kelola data menjadi tantangan untuk menjalankan e-government. Menurutnya, data menjadi pondasi yang sangat penting.

“Layanan digital atau e-government, apapun itu layanannya semua bermula dari data,” kata Janet yang hadir secara virtual lewat Zoom di acara workshop Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta beberapa waktu lalu. Workshop ini diselenggarakan oleh Korea Foundation yang bekerja sama dengan FPCI.

Ia menambahkan, data yang akurat menjadi modal penting untuk menjalankan sistem pemerintahan e-government.

Oleh karena itu, Janet mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel. Dengan data yang akurat dan dikelola dengan baik, maka layanan berbasis digital juga bisa berjalan dengan mulus. “Saya rasa, Indonesia sedang melalui tahap ini, mengelola data yang akurat dan terharmonisasi antar-lembaga pemerintah dan juga lembaga internasional,” jelas Janet. Transformasi ke pemerintahan berbasis IT memang memerlukan waktu yang lama. Janet mengatakan, di Korea Selatan sendiri, e-government sudah mulai berjalan sejak tahun 1960-an.

Kini, perkembangan teknologi semakin canggih. Sehingga, implementasi e-government bisa didorong lebih cepat. “Saat ini kita berada di masa di mana teknologi lebih maju, sehingga pengembangan sistem baru, kebijakan baru di sektor pemerintahan berbasis digital, akan membutuhkan waktu yang lebih singkat,” kata Janet.

Sistem keamanan Sistem keamanan data juga menjadi hal yang krusial. Janet mengatakan, di Korea Selatan, pemerintah memiliki pedoman strategi keamanan nasional yang dirilis tahun 2019, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.

Dengan pedoman ini, pemerintah ingin melindungi sektor publik dan infrastruktur dari segala jenis ancaman, “Tidak cuma sektor publik dan infrastruktur, tapi juga instansi atau lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra global untuk menguatkan pertahanan siber,” jelas Janet. Janet menjelaskan, Korea Selatan memiliki beberapa sistem sertifikasi dan instansi yang bertugas menjaga keamanan nasional dari berbagai jenis serangan, termasuk serangan siber.

Ia mengatakan, Negeri Ginseng memiliki sistem manajemen keamanan siber, yang memadukan Korea Information Security Management System (K-ISMS) dan Personal Information and Information Security Management System (ISMS-P). “Ini semacam sistem nasional untuk mendeteksi berbagai ancaman serangan siber. Jadi, ada banyak strategi dan kebijakan tingkat pemerintah untuk mencegah serangan siber di sektor digital,” jelas Janet.

Ada pun K-CERT adalah Korean Computer Emergency Response Team. Tim ini secara aktif mengawasi segala ancaman nasional dan melindungi pemerintahan serta sektor publik. Dengan strategi keamanan tersebut, Janet mengatakan, publik akan lebih mudah mempercayai pemerintah dalam menjalankan e-government. Dalam sistem keamanan siber nasional, Korea Selatan memang jauh di atas Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis Mix Mode berjudul “2024 Global Security Index”, Korea Selatan berada di urutan ke-16, sementara Indonesia berada di urutan ke-44.

Digital mindset dan literasi digital Agar masyarakat bisa menikmati layanan publik berbasis digital dengan aman dan nyaman, dasar kemampuan digital juga harus ditingkatkan. Hal itu dikatakan oleh Hamdani Pratama, Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang hadir di acara yang sama.

Dasar kemampuan digital yang dimaksud Hamdani adalah bagaimana masyarakat menghadapi atau menggunakan segala macam produk digital. Hal ini termasuk pola pikir (mindset) digital dan literasi digital. Misalnya, ketika masyarakat mengonsumsi berita, artikel, atau pesan digital. Hamdani mengatakan, ada kecenderungan masyarakat hanya membaca judulnya saja, bukan pokok bahasannya. Untuk itu, dalam program peningkatan talenta digital yang dimiliki Komdigi, Hamdani mengatakan digital mindset dan literasi digital perlu disisipkan.

“Sebelum peserta mendapat pelatihan keterampilan digital spesifik, semua peserta harus mendapatkan sesi digital mindset dan literasi digital lebih dulu,” pungkasnya.

Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2024/12/27/18060037/tata-kelola-data-jadi-tantangan-penerapan-e-government-di-indonesia?page=2

Di tengah arus digitalisasi, keamanan data menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital Indonesia, Korea Selatan memastikan ingin memfokuskan kerja sama pada pengembangan tata kelola digital, termasuk keamanan siber.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Kepala Pusat Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo Hamdani Pratama, dan Manajer Pengembangan Internasional di Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu di Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Menurut Janet, keamanan data adalah fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

“Setiap layanan publik harus dimulai dengan data yang bersih dan aman. Ketika data terintegrasi dengan baik dan dilindungi, masyarakat akan merasa lebih percaya karena sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” jelasnya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan FPCI dan Korea Foundation.

Menurutnya, Korsel telah mengembangkan strategi keamanan siber nasional sejak 2019 untuk melindungi sektor publik, dan pengalaman ini dibagikan kepada Indonesia melalui kerja sama bilateral.

“Dengan segala sistem yang berkembang dengan baik, mungkin Indonesia sedang menuju ke sana (pengembangan keamanan siber). Walaupun masih banyak eror, tapi once datanya compatible, safe, unity, pasti kepercayaan masyarakat juga bisa meningkat,” tambah Janet.

Digital Governance dan Keamanan Siber

Korea Selatan, dikenal sebagai salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik di dunia, telah menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui Digital Government Cooperation Center.

Program ini bertujuan membangun sistem ID digital nasional serta layanan publik berbasis digital yang aman dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Janet juga mengungkap cara Korsel melindungi data publik dari ancaman siber.

“Kami memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan siber terhadap sektor publik, sebuah pendekatan yang dapat diadopsi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, menyinggung visi Indonesia Emas 2045, Hamdani menekankan pentingnya pengembangan talenta digital, dengan target besar menciptakan lebih dari 458 ribu talenta baru hingga 2030.

“Pemerintah perlu mendorong pembentukan pusat talenta digital di setiap provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan universitas,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pengembangan talenta digital di Indonesia untuk mendukung infrastruktur keamanan ini.

“Kami sedang memperkuat kapasitas digital melalui beasiswa talenta digital dan kerja sama dengan universitas global, termasuk KAIST di Korea Selatan,” katanya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/korsel-gandeng-ri-kembangkan-tata-kelola-digital-dan-keamanan-siber-23h7YWIsfDn/full

Thea Fathanah, CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan (Korsel) secara teknis masih berperang dengan Korea Utara (Korut), meski Perang Korea 1950-1953 telah berakhir. Berbagai bentuk perang pun telah dirasakan kedua negara tetangga tersebut, termasuk yang terbaru adalah perang siber.

Janet Sohlhee Yu, manajer pengembangan internasional Korea Institute of Patent Information, mengatakan negaranya telah memiliki ‘jurus jitu’ dalam melawan serangan siber, terutama dari negara yang dipimpin Kim Jong Un. Hal ini disampaikannya dalam diskusi ‘Membangun Jembatan Digital: Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan’ yang digelar oleh FPCI dan Korea Foundation di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

“Korea memiliki Strategi Keamanan Siber Nasional (National Cybersecurity Strategy), yang ditetapkan pada tahun 2019, hampir lima tahun yang lalu,” katanya.

Strategi ini sebenarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Janet menjelaskan bahwa dengan menyiapkan strategi tersebut, Korsel ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan. Mereka ingin melindungi negara dari ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

“Pemerintah membuat Strategi Keamanan Siber Nasional semacam ini karena ingin melindungi sektor publik. Tetapi yang dilindungi pun bukan hanya sektor publik, tetapi juga lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, demi memperkuat pertahanan siber mereka,” paparnya.

Dengan memiliki sistem manajemen keamanan siber, kata Janet, sistem nasional umum Korsel dapat mendeteksi setiap upaya serangan siber dan sebagainya.

“Jadi ada banyak strategi dan kebijakan tingkat pemerintah lainnya untuk mencegah serangan siber di sektor digital. Mereka juga memiliki sertifikat kasus Korea, yaitu Tim Tanggap Darurat Komputer Korea, tim KrCERT/CC,” ungkapnya.

Menurut Janet, mereka secara aktif memantau setiap serangan dan ancaman terhadap negaranya dan jika terjadi sesuatu, mereka akan melindungi pemerintah di sektor publik terlebih dahulu.

Pada 12 Mei 2024 lalu, penyelidikan bersama oleh pemerintah Korsel mengungkapkan kelompok peretas Korea Utara, Lazarus, telah membobol komputer pengadilan Korsel selama lebih dari dua tahun, yang mengakibatkan pencurian data sebesar 1.014 GB.

Laporan The Chosun Daily menyebut dari jumlah tersebut, hanya sekitar 0,5% (5.171 file) yang telah dipastikan bocor, terutama terdiri dari data terkait persidangan pengadilan. Informasi yang bocor tersebut mencakup rincian pribadi seperti pendaftaran penduduk dan surat nikah serta sertifikat medis.

Insiden ini menandai pertama kalinya peretas Korea Utara yang menargetkan catatan pengadilan.

Kantor Investigasi Nasional (NOI), bersama dengan Badan Intelijen Nasional dan Kantor Kejaksaan, mengaitkan infeksi malware yang ditemukan tahun lalu di jaringan komputer pengadilan dengan Lazarus. Lazarus, yang terkait dengan Biro Umum Pengintaian pemerintah Korea Utara, bertanggung jawab atas operasi spionase negara tersebut di Korea Selatan.

Peretasan tersebut terjadi antara Januari 2021 dan Februari 2023, yang berlangsung setidaknya selama dua tahun.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20241010194755-4-578677/jurus-jitu-korsel-lawan-perang-siber-dari-kim-jong-un

Jakarta (ANTARA) – Di dunia yang serba digital saat ini, yang kita butuhkan bukan hanya teknologi canggih. Talenta digital juga harus mendapat sorotan. Sebab, segala kemajuan digital akan sia-sia jika sumber daya manusia tak bisa mengimbanginya.

Sebagai tonggak pencapaian 100 tahun Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan Visi Indonesia Digital 2045. Ada tiga pilar yang menyokongnya, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Namun, hingga 2030 nanti diproyeksikan bahwa akan ada celah antara jumlah pasokan dan permintaan talenta digital. Walaupun celah itu terus menipis, tapi angkanya tidak main-main.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2023 kita mampu menghasilkan hampir 6,1 juta talenta digital, tapi angka kebutuhan memang lebih besar yakni 10,5 juta. Kekurangannya tercatat sebanyak 4,4 juta orang.

Sementara untuk 2030 nanti, perkiraan selisihnya berada di angka 2,7 juta orang. Sebanyak 9,3 juta orang dengan keterampilan digital dari pendidikan formal belum cukup untuk memenuhi permintaan di masa depan yang mencapai 12 juta.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=2533926414&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860648&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648071&bpp=1&bdt=400&idt=33&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=1495&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&dtd=36

“Kami menyediakan pelatihan informal atau kursus jangka pendek terkait talenta digital ini,” ujar Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK Kementerian Kominfo, Hamdani Pratama, dalam lokakarya bagi jurnalis yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, 10 Oktober 2024.

Karena selisih pasokan dan permintaan talenta digital ini hampir 3 juta orang, maka setiap tahun harus melatih rata-rata sekitar 458.000 orang menjadi talenta digital.

Langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, adalah membangun Pusat Talenta Digital. Tentu, untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi agar SDM bangsa ini mapan teknologi digital dan mampu mengiringi perkembangan yang super cepat.

Level kompetensi

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=604915064&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860648&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648072&bpp=1&bdt=401&idt=40&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746850465%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2203&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=45

Ada banyak lapisan kompetensi yang mesti dicapai oleh talenta digital. Konsepnya piramida, yakni semakin atas, semakin khusus keterampilannya, semakin kecil jumlah talenta digital yang disiapkan untuk mencapainya.

Di tahap kompetensi dasar, ada tiga lapisan yang sedikit banyak harus dimiliki oleh masyarakat luas di Indonesia. Pola pikir digital, literasi digital, dan keterampilan digital mendasar.

Kompetensi dasar ini akan menyasar perilaku masyarakat di ruang-ruang digital. Sebagaimana masih banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka, misalnya, mengunggah informasi pribadi.

Pelatihan ini akan berupa pengetahuan digital yang mendasar, seperti cara membuka surel, membuat pesan yang dilindungi dua langkah otentikasi dan semacamnya.

Begitulah setidaknya langkah paling awal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kita tentang keamanan siber, sebelum nantinya mampu mengikuti pelatihan yang lebih mendalam pada kompetensi terapan

Kompetensi terapan bagi talenta digital mulai dari keterampilan dasar, menengah, hingga lanjutan. Kemudian spesialis digital hingga di puncak piramida ada standar kemampuan untuk menjadi pakar digital.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=3566886344&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860652&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648073&bpp=1&bdt=401&idt=49&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280%2C730x280%2C350x280%2C350x280%2C350x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2567&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=0&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&psts=AOrYGsmRT8GRhgc1mBel4jI9lINaZiioy6K-MgK5r8ejyYxU5JKUlX_rqs83502exlc6hftm16WDeKIjGnfRApC-G-DPTG7K&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=5&fsb=1&dtd=4795

Ada standar pendidikan formal yang menjadi syarat talenta digital masuk ke tahap pelatihan kompetensi terapan tersebut, antara lain lulus pendidikan menengah atas atau vokasi, pendidikan tinggi, serta telah berkarir profesional dan pegawai pemerintah.

Mempelajari AI

Jika di level paling dasar diajarkan soal cara membuka surel, lalu di mana posisi kecerdasan buatan? AI merupakan satu produk kemajuan teknologi bidang digital yang perkenalan dan penggunaannya masif di berbagai aspek.

Hamdani menjelaskan bahwa pertama-tama, yang penting untuk diajarkan adalah etika pemanfaatan AI. Hal ini terkait dengan perkembangan AI yang berjalan sangat cepat, yang seiring manfaatnya juga terdapat ancaman.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-7452133798636650&output=html&h=280&slotname=2135828508&adk=772114038&adf=1364639743&pi=t.ma~as.2135828508&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1746860756&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Fberita%2F4393150%2Fmengisi-celah-kekurangan-talenta-digital%3Futm_source%3Dantaranews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_campaign%3Deditor_picks&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJtYWNPUyIsIjE1LjQuMSIsImFybSIsIiIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1IixudWxsLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMzUuMC43MDQ5LjExNSJdLFsiTm90LUEuQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzNS4wLjcwNDkuMTE1Il1dLDBd&dt=1746860648073&bpp=1&bdt=403&idt=50&shv=r20250507&mjsv=m202505060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc87821ceb63b2666%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_Mawx4s1lM1GLAbrorEoA4pC3-LbLw&gpic=UID%3D0000101de3bb8525%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DALNI_MYhbVpJEjOJfKm9vqH5WsXszAX5tQ&eo_id_str=ID%3De58ab4f8160e4c7d%3AT%3D1746850465%3ART%3D1746860648%3AS%3DAA-AfjbO5_Nm6pAXd6w6i3fDEp6e&prev_fmts=0x0%2C730x280%2C730x280%2C350x280%2C350x280%2C350x280%2C730x280&nras=1&correlator=6593198347767&frm=20&pv=1&u_tz=420&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=807&u_aw=1440&u_cd=30&u_sd=2&dmc=8&adx=165&ady=2881&biw=1440&bih=720&scr_x=0&scr_y=52&eid=95358863%2C95358865%2C95332924%2C42533294%2C95344787&oid=2&psts=AOrYGsmRT8GRhgc1mBel4jI9lINaZiioy6K-MgK5r8ejyYxU5JKUlX_rqs83502exlc6hftm16WDeKIjGnfRApC-G-DPTG7K&pvsid=1408393044589055&tmod=2084089518&uas=1&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C25%2C0%2C25%2C1440%2C25%2C1440%2C807%2C1440%2C720&vis=1&rsz=o%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=6&fsb=1&dtd=M

”Kabar baiknya, kami juga berkolaborasi dengan APCICT (Pusat Pelatihan TIK Asia-Pasifik di bawah naungan PBB) terkait dengan modul pelatihan etika AI yang menggunakan standar global,” kata Hamdani.

Artinya, dimanapun nantinya para peserta pelatihan bekerja, di Indonesia atau luar negeri, mereka telah mempunyai etika terstandar yang sama.

Kerja sama dengan Korea Selatan

Menyiapkan talenta digital yang mumpuni berarti juga soal kolaborasi dengan negara lain, terutama yang mempunyai perkembangan pesat terkait teknologi. Korea Selatan salah satunya.

Kerja sama telah dilakukan sejak 2009 silam. Kementerian Kominfo bersama KOICA (Badan Pemerintah Korea yang mengurus bantuan bagi negara-negara berkembang) membangun Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK).

Balai yang juga disebut Korea-Indonesia ICT Training Center tersebut berlokasi di Cikarang, Bekasi. Operasional balai dibuka pada 2011, dengan 432 peserta dari masyarakat umum.

Angkanya kemudian berkembang terus, hingga 2022 lalu tercatat mencapai 37 ribu peserta, yang terdiri dari masyarakat umum, ASN, dan lulusan vokasi. Secara total, ICT Training Center telah mencetak 63 ribu lebih alumni.

Kemana para talenta digital ini bisa menyalurkan ilmu yang dimiliki? Di tingkat nasional, saat ini ada 16 bidang kompetensi pekerjaan yang tersedia. Tahun depan, kelompok wadah ini akan dibuat lebih ramping dengan enam bidang saja.

Keenam area itu, yaitu tata kelola TIK, pengembangan produk, data science, keamanan siber, infrastruktur digital, dan layanan teknologi informasi.

Para talenta digital itu pula idealnya akan mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan digital. Dan hal ini juga tercakup dalam kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Banyaknya area kerja sama digital membuktikan eratnya hubungan kedua negara, menurut Janet Sohlhee Yu, Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea, dalam sesi lokakarya FPCI-Korea Foundation yang sama.

Salah satu praktik terbaik dari kolaborasi tersebut adalah SP4N-LAPOR! sebagai layanan online pengaduan masyarakat. Secara teknik, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu KOICA, UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan), dan Kementerian PAN-RB.

Pada proyek ini, dibangun suatu sistem yang baru. Selain itu juga ada penguatan kapasitas SDM untuk mengelolanya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem digital ini.

Hasilnya, pada Desember 2023 tercatat 1,9 juta pengguna terdaftar dalam sistem SP4N-LAPOR! Waktu penyelesaian pengaduan juga dipangkas signifikan dari 14 hari menjadi hanya lima hari.

Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang teknologi digital berlanjut dan semakin erat. Setelah 15 tahun dari pembangunan ICT Training Center, pada 2024 ini dibicarakan soal pembangunan pusat edukasi lainnya.

Pusat edukasi itu antara lain pembangunan Pusat Talenta Digital di IKN Nusantara atas dana hibah KOICA, pembangunan Sekolah Digital Korea-ASEAN yang berfokus pada AI, data science, dan coding.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4393150/mengisi-celah-kekurangan-talenta-digital?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks