2024

Jakarta, IDN Times – Talenta digital menjadi salah satu pilar penting dalam visi Indonesia Emas 2045. Sayangnya, hingga kini masih terdapat gap besar yang muncul antara kebutuhan dengan ketersediaan talenta digital di Indonesia.

Proyeksi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, red), menyaatakan pada 2030 sebenarnya dibutuhkan 12 juta talenta digital. Namun, dari proyeksi yang ada, Indonesia di tahun tersebut hanya punya 9,3 juta talenta digital, dan gap itu harus dikejar.

“Artinya, kita perlu menyediakan lebih banyak talenta digital hingga 2030. Supaya, nantinya kita tak bergantung pada talenta, peneliti, tenaga kerja asing, di bidang digital, sehingga bisa mandiri dengan warga negara sendiri,” kata Kepala BPPTIK Komdigi, Hamdani Pratama, dalam program Indonesia-Korea Journalist Network (IKJN) yang diselenggarakan Foreign Policy Network Indonesia dan Korea Foundation, beberapa waktu lalu.

2. Gap talenta digital jauh, tapi ada perkembangan

Gap talenta digital di Indonesia memang masih jauh. Tapi, Hamdani melihat ada pergerakan yang bagus dalam perkembangan gap talenta digital di Indonesia hingga tahun ini.

“Lewat Indeks Masyarakat Digital Indonesia, ada peningkatan yang bagus. Contoh, di 2022, Indonesia ada di 37,80. Tapi, 2024 meningkat 43,34,” ujar Hamdani.

2. Proyek DTC jadi fokus

Demi mengejar kebutuhan ini, tugas pertama adalah membangun literasi digital di masyarakat umum. Hal ini menjadi penting karena infrastruktur digital di Indonesia terus berkembang, terlebih banyak kebijakan yang disiapkan demi bisa mendongkrak kualitas sumber daya manusianya.

Salah satunya adalah dengan mendidik masyarakat lewat Digital Talent Center (DTC). Nantinya, fasilitas ini akan dibangun di setiap provinsi.

Selain itu, Hamdani menyatakan perlu ada akselerasi yang dilakukan di DTC dengan melatih sekitar 438 ribu orang setiap tahunnya demi memangkas gap kebutuhan atau ketersediaan talenta digital di beberapa tahun ke depan.

“Harapannya, ini dapat meningkatkan kapasitas atau talenta digital lokal di setiap provinsi,” ujar Hamdani.

3. Kerja sama pula dengan Korea Selatan

Selain DTC, ada pula kerja sama dengan institusi seperti Korea International Cooperative Agency (KOICA). Kebetulan, Indonesia sudah menjalin kerja sama ini selama 16 tahun. Semua juga didasari atas pengalaman Korea Selatan dalam membangun talenta digitalnya, yang gelombangnya terus begitu masif dan fondasinya begitu kuat.

Dari kerja sama ini, sudah dibangun Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK) yang dibuka sejak 2011, berlokasi di Cikarang. Hingga kini, jumlah peserta yang berasal dari berbagai elemen untuk ikut dalam programnya mencapai 37 ribu.

Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/satria-permana-2/indonesia-mengejar-talenta-digital?page=all

MUHAMMAD RUSMADI

RM.id  Rakyat Merdeka – Keamanan data jadi salah satu isu yang mengemuka, di tengah upaya mewujudkan masyarakat digital. Tak cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia.

Salah satu negara yang menaruh perhatian khusus pada isu tersebut adalah Korea Selatan (Korsel). Di negara tersebut, keamanan data adalah fondasi untuk terciptanya kepercayaan publik terhadap layanan digital. Terutama yang disedikan Pemerintah.

Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korsel, Janet Sohlhee Yu menjelaskan, setiap layanan publik harus dimulai dengan data yang bersih dan aman. Saat data terintegrasi dengan baik dan terlindungi, masyarakat akan lebih percaya.

“Karena sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” jelas Yu, lewat video conference dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam workshop bertajuk Membangun Jembatan Digital: Kemitraan Strategis Antara Indonesia dan Korsel itu, Yu menjelaskan, negaranya telah mengembangkan Strategi Keamanan Siber Nasional sejak 2019. Dia bilang, negaranya memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan siber terhadap sektor publik.

Strategi tersebut, sambungnya, pada dasarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Dengan menyiapkan strategi tersebut, Korsel ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan. Mereka ingin melindungi negara dari ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

“Strategi Keamanan Siber Nasional semacam ini dijalankan demi melindungi sektor publik,” jelas Yu.

Bukan cuma sektor publik. Lembaga Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, juga dilindungi demi memperkuat pertahanan siber mereka. Dengan memiliki sistem manajemen keamanan siber, sistem nasional umum Korsel dapat mendeteksi setiap upaya serangan siber dan sebagainya.

“Jadi ada banyak strategi dan kebijakan tingkat Pemerintah lainnya untuk mencegah serangan siber di sektor digital,” ungkapnya.

Masih menurut Yu, pihaknya juga aktif memantau setiap serangan dan ancaman terhadap negaranya dan jika terjadi sesuatu. “Terutama akan melindungi Pemerintah di sektor publik terlebih dahulu,” tegasnya.

Dengan segala sistem yang berkembang dengan baik, saat ini menurutnya, Indonesia sedang menuju ke sana. Meski masih kerap terjadi kesalahan, Yu yakin kepercayaan akan meningkat. Seiring dengan peningkatan keselarasan, dan integrasi data.

Yu menyatakan, elemen yang paling penting adalah data yang akurat dan selaras antar instansi Pemerintah dan lembaga internasional lainnya. “Jadi, pejabat publik di Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel,” ucapnya.

Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam mimpi Indonesia uuntuk Visi Indonesia Emas 2045. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) hingga digitalisasi sistem jadi sesuatu yang tak boleh terlewat.

Namun dalam pelaksanaannya, juga harus didukung dengan ekosistem. Seperti regulasi dan inovasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia (SDM) digital atau kerap disebut talenta digital.

Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPPTIK) Kemkominfo Hamdani Pratama mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan talenta digital tersebut.

Untuk itu, pihaknya tidak hanya menyedialakan infrastruktur, bangunan atau menara untuk telekomunikasi dan penyiaran. Tapi juga menyediakan literasi digital.

“Kami menyediakan kebijakan digital untuk memperkuat tiga pilar, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga kewarganegaraan digital,” jelas Hamdani, pada workshop yang sama.

Literasi digital, jelasnya, penting dipersiapkan. Agar pengguna atau masyarakat umum dapat mengoptimalkan digitalisasi. Di saat infrastruktur dan kebijakannya sudah siap.

Pasalnya, berdasarkan datanya, ada sebanyak 12 juta talenta digital yang diperlukan Indonesia pada 2030. Sedangkan yang tersedia saat ini hanya sekitar 9 juta.

Dengan kesenjangan itu, berarti Indonesia perlu menyediakan lebih banyak talenta digital yang cukup sampai 2030. Sehingga, Indonesia tidak hanya bergantung pada talenta asing, peneliti asing, dan tenaga kerja asing di bidang digital. “Tapi, kita bisa mandiri dengan warga negara kita sendiri,” ucap Hamdani.

Untuk mendidik literasi digital di tengah masyarakat, pihaknya juga tengah membangun Pusat Talenta Digital (DTC) di setiap provinsi. Dia berharap, DTC bisa meningkatkan kapasitas atau talenta digital lokal. “Agar memiliki talenta digital yang beragam di setiap provinsi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah institusi internasional asal Korsel, Korea International Cooperative Agency (KOICA). Kemitraan tersebut dimulai dengan pendirian Balai Pelatihan TIK Korea-Indonesia (BPPTIK) pada 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia pada 2013. Jjuga dukungan untuk pengelolaan dan operasional BPPTIK pada 2018.

Dengan kemitraan yang telah berlangsung selama belasan tahun, KOICA dan Kominfo berkomitmen meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk sertifikasi keterampilan TIK, pelatihan, dukungan alumni, dan kerja sama internasional lainnya.

Salah satu area fokus utama adalah Sekolah Digital ASEAN–Korsel. Di mana BPPTIK akan berfungsi sebagai pusat sertifikasi bagi peserta dari komunitas Indonesia dan ASEAN. Harapannya, Sekolah Digital ASEAN-Korsel akan memainkan peran penting.

“Untuk mengembangkan sembilan juta talenta digital dan empat juta wirausahawan demi meningkatkan ekonomi digital Indonesia,” tandasnya. (*)

Sumber: https://rm.id/baca-berita/internasional/239113/jaga-keamanan-data-publik-korsel-kerahkan-pasukan-khusus/2

Digitalisasi layanan pemerintahan mulai berjalan. Namun, kebutuhan SDM dengan kemampuan digital masih lebih tinggi ketimbang ketersediaannya.

ayanan pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut. Tak hanya dibuka secara luring di Sekretariat Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, masyarakat bisa mengadu secara daring yang kini diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

SP4N-LAPOR! ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak 2013, sistem ini sudah ditetapkan sebagai kanal pengaduan masyarakat. LAPOR! Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013.

Pengaduan masyarakat di LAPOR! bisa disampaikan melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, akun media sosial X @lapor1708, serta aplikasi di android dan iOS. ”Kalau pengaduan diterima secara manual (di Sekretariat Wapres) pun langsung dimasukkan ke LAPOR!,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini kepada Kompas, Senin (30/12/2024).

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/jejak-kerja-sama-korea-indonesia-di-lapor-mas-wapres?open_from=Politik_&_Hukum_Page

Alvin Qobulsyah

SEAToday.com, Jakarta – Indonesia is advancing public service governance by launching the integrated digital portal lapor.go.id. Designated as the National Public Service Complaint Management System (SP4N), this platform centralizes citizen complaints to improve efficiency and accessibility.

The development of lapor.go.id is closely tied to Indonesia’s partnership with South Korea, a global leader in digital governance. Over the past decade, South Korea has consistently ranked among the top three countries in the UN e-Government Survey for its successful digital public service innovations.

Janet Sohlhee Yu, International Development Manager at the Korea Institute of Patent Information, revealed that Indonesia is South Korea’s fourth priority partner out of 27 countries collaborating on digital public service governance. South Korea, through the Digital Government Cooperation Center (DGCC), has played a key role in streamlining Indonesia’s digital services. The introduction of lapor.go.id has significantly reduced complaint resolution times from 15 days to just 5. Yu mentioned this during the Korea Foundation workshop for Indonesian Journalists in November on the cooperation between Indonesia and Korea.

Since its launch, lapor.go.id has connected 34 ministries, all provincial governments, and 100 other agencies. As of October 2024, the portal, managed by Indonesia’s Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) and Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo), has handled over 950,000 citizen reports, highlighting growing public participation in improving government services.

To sustain this modernization, Indonesia aims to develop 12 million digital professionals by 2030. Hamdani Pratama, Head of BPPTIK at Kemenkominfo, emphasized the government’s efforts to establish Digital Talent Centers (DTC) in 10 cities across Java, Sumatra, and Sulawesi. These centers aim to reduce reliance on foreign expertise by equipping local talent with advanced technological skills.

South Korea continues to support this initiative, including plans to invest in Indonesia’s new capital, Nusantara, for further digitalization and public service improvements. The collaboration between the two nations underscores a shared commitment to advancing digital governance and fostering innovation.

Souce: https://business.seatoday.com/alvin-qobulsyah/11365/indonesia-accelerates-public-service-modernization-with-south-koreas-support

Indonesia masih kekurangan 4,449 juta talenta digital pada 2023.

TEMPO.CO, Jakarta – Keahlian digital saat ini semakin diperlukan. Bagaimana tidak, teknologi canggih terus berkembang. Para talenta digital pun perlu terus dilahirkan. Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Hamdani Pratama, mengatakan talenta digital sangat dibutuhkan khususnya menuju visi Indonesia emas 2045. “Untuk membangun visi Indoneia Digital 2045, Milestone Indoneia Digital, perlu ada 3 pilar yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga masyarakat digital,” katanya lokakarya bertema ‘Kerja Sama Digital Indonesia – Korea Selatan’ yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation di Jakarta, Kamis awal Oktober 2024. 

Hamdani menjelaskan bahwa salah satu hal penting yang perlu dimiliki pemerintahan digital adalah layanan digital yang modern dan juga responsif. Memiliki target ekonomi digital juga artinya memiliki ekonomi inovatif berbasis teknologi digital. Selanjutnya penting pula memiliki masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya. 

Ada banyak hal yang perlu disiapkan untuk mencapai ketiga pilar tersebut. Dari tingkat fondasi misalnya, ia mengakui perlunya ada infastruktur digital. Lalu penting pula ada ekosistem digital yang meliputi keamanan data, riset dan inovasi digital, sumber daya manusia digital, juga tak lupa regulasi dan kebijakannya. Selain itu, Hamdani mengatakan untuk mencapai visi tersebut perlu juga mempersiapkan teknologi masa depan, seperti artificial intelligens, internet of things, metaverse, blockchain, quantum computing. 

Salah satu yang menjadi catatan utama dalam mempersiapkan visi Indonesia Digital 2045 adalah dalam hal talenta digital. Saat ini Indonesia masih membutuhkan cukup banyak talenta digital. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan pada 2023 Indonesia baru memiliki 6,06 juta talenta digital, padahal yang dibutuhkan kala itu bisa mencapai 10,51 juta talenta. Artinya, Indonesia masih kekurangan 4,449 juta talenta digital pada 2023. 

Tahun berikutnya pun selisih antara permintaan dan persediaan talenta digital pun masih berjumlah 4,223 juta talenta digital. Diperkiarakan pada 2030, selisih antara permintaan dan penyediaan talenta digital bahkan masih mencapai 2,348 juta orang. 

Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah. Selain dari segi jumlah talenta digital yang masih sangat kurang, pemerataanya pun masih menjadi isu bersama. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan hingga 2024, baru ada 2 provinsi yang memiliki talenta digital melimpah, mereka adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Selain itu data juga menyebutkan masih ada 19 provinsi di Indonesia, yang sebenarnya membutuhkan jumlah talenta digital yang tinggi, namun hanya sedikit pertumbuhan talenta digital di daerah tersebut. Beberapa di antara provinsi yang masuk dalam kelompok ini adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Lalu ada pula kelompok provinsi yang sebenarnya membutuhkan talenta digital yang sedikit, namun pertumbuhan talenta digital di daerah itu pun masih sangat rendah. Beberapa daerah tersebut adalah Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Bangka Belitung. 

Untuk mengatasi kebutuhan talenta digital yang masih sangat banyak, Hamdani mengatakan timnya terus berupaya melahirkan para talenta digital melalui peatihan. “Kami menyediakan pelatihan informasi atau kursus jangka pendek terkait talenta digital ini,” kata Hamdani. 

Untuk meningkatkan komitmen tersebut, pemerintah pun membangun Pusat Talenta Digital. Berbagai pelatihan serta sertifikasi diberikan agar keterampilan digital pun terus terasah bagi masyarakat Indonesia. Organisasi internasional yang berfokus pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk warisan budaya dunia (UNESCO) menyebutkan bahwa keterampilan digital dibagi menjadi 3 subpillar, yaitu komplementaritas, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan. 

Hamdani menjelaskan ada 4 tahap klasifikasi talenta digital yang disiapkan pemerintah. Tahap pertama yang berada di urutan paling bawah adalah talenta digital yang perlu dimiliki masyarakat secara umum. Mereka diharapkan bisa membuat pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi digital. 

Lalu tahap selanjutnya adalah talenta digital bagi para pencari kerja atau orang yang baru lulus. Di tahap ini talenta digital biasanya merupakan alumni universitas, atau jurusan vokasi yang bisa menggunakan keahlian digital mereka untuk bekerja, magang. 

Kemudian ada pula pelatihan digital untuk para mahasiswa alias college students. Di tahap ini para talenta digital diharapkan sudah bisa memperbarui modul untuk siswa berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Terakhir adalah tingkat talenta digital untuk para profesional dan aparatur sipil negara. Di tingkat ini mereka diharapkan bisa meningkatkan keterampilan dan melatih keterampilan untuk para pekerja lain.

Dalam menyiapkan talenta digital, Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam menyiapkan banyak hal. Kerja sama itu dimulai pada 2009 melalui pembangunan Balai Pelaihan dan Pengembangan Tekonologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) oleh Kementerian Komdigi bersama Badan Pemerintah Korea Selatan yang mengurus bantuan bagi negara berkembang (KOICA) di Cikarang, Bekasi. 

Saat balai ini dibuka untuk umum pada 2011, baru ada 432 orang dari masyarakat umum yang mengikuti pelatihan tersebut. Namun terlihat para peminat pelatihan ini pun terus bertambah. Jumlah perserta pelatihan terus meningkat, hingga pada 2022 ada 29,2 ribu masyarakat umum yang 2,5 ribu tenaga vokasi, serta 5,3 ribu orang aparatur sipil negara yang mengikuti pelatihan tersebut. “Secara total sudah ada 63.141 alumni yang mengikuti pelatihan digital ini hingga 2022,” kata Hamdani. 

Bila dikhususkan, ada 15 bidang pelatihan yang ditawarkan di ICT Traning Center. 3 tema pelatihan yang cukup banyak diminati pada 2023 adalah Pemasaran Digital Dasar, Kewirausahaan Digital Dasar, serta Junior Web Developer. Ternyata pada 2024, tema pelatihan yang cukup populer pun berbeda. Dari 15 tema pelatihan, 3 tema peatihan yang cukup banyak diikuti oleh massyarakat adalah Pemasaran Dgital Dasar, Operator Komputer Madya, seta Associate Data Scientist. 

Keamanan Data 

Melahirkan para talenta digital tentu saja perlu untuk terus mewaspadai tantangannya. Keamanan data menjadi salah satu sorotan bila kita berbicara soal layanan digital. Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea Selatan, Janet Sohlhee Yu mengatakan keamanan digital menjadi perhatian khusus di Korea Selatan. 

Ia mengingatkan bahwa setiap layanan publik harus dimuali dari data yang bersih dan aman. Hal ini harapannya bisa memberikan kemanan dan menjaga kepercayaan publik. “Sistem yang digunakan lebih transparan dan andal,” katanya melalui konferensi virtual dalam kegiatan yang sama. 

Yu mengatakan Korea Selatan telah mengembangkan strategi keamanan siber nasional sejak 2019 demi melindungi sektor publik. Hal itu juga yang menjadi fokus kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Yu menceritakan bagaimana timnya melindungi data publik dari ancaman siber. Korea Selatan memiliki tim respons nasional yang memantau dan mencegah serangan sibert terhadap sektor publik. “Pendekatan ini dapat diadopsi Indonesia,” katanya. 

Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/pentingnya-menyiapkan-lebih-banyak-talenta-digital-untuk-hadapi-indonesia-emas-2045-1178834

PERKEMBANGAN transformasi digital semakin masif dengan adanya artificial intelligence (AI) data blockchain, metaverse, hingga komputasi kuantum. Namun, Indonesia masih kekurangan 4 juta talenta digital untuk mengejar kebutuhan hingga 2030.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hamdani Pratama mengatakan talenta digital di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 6 juta, yang pada 2030 ditargetkan mencapai 12 juta.

“Ini karena ada gap antara supply dan demand talenta digital,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk Building Digital Brigdes Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea, yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journa….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/jalin-kemitraan-untuk-cetak-talenta-digital

Indriyani Astuti

Memasuki tahun ke delapan, Republik Indonesia (RI) dan Korea Selatan menguatkan kerja sama dalam bidang transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Manajer Pengembangan Internasional di Institut Informasi Paten Korea Janet Sohlhee Yu mengatakan Korea Selatan melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) menjalin kerja sama dengan negara mitra dan menyediakan konsultasi untuk rencana pengembangan  teknologi, serta pembangunan kapasitas aparat pemerintah.

Untuk Indonesia, imbuh Sohlhee, ada dua tahap kerja sama yang dilakukan yakni  tahap pertama pengembangan e-government dimulai pada 2016-2019. Lalu pada 2021-2024 kerja sama itu dilanjutkan untuk pengembangan Enterprise Architecture (EA)-based IT governance untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Korea Selatan juga membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) untuk pembukaan mal pelayanan publik dan memberikan pelatihan digital bagi aparat pemerintah.

“Indonesia merupakan negara keempat dari 27 negara yang menerima bantuan untuk pengembangan digital. Lebih dari 60% dijalankan untuk pelayanan publik yang berkaitan dengan digitalisasi dalam pemerintahan. Perluasan kerja sama Indonesia-Korea Selatan melalui DGCC yang dilakukan dua kali menunjukkan kedua negara berkolaborasi sangat dekat,” papar Sohlhee dalam ujarnya dalam lokakarya bertajuk “ Building Digital Brigdes Strategic Partnership Between Indonesia and South Korea’yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Indonesian Next Generation Journalist Network, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

RI-Korea Selatan setuju untuk mengadopsi strategi kemitraan atau Country Partnership Strategies (CPS) mencangkup 4 strategi yakni transportasi, pelayanan publik, perlindungan lingkungan, manajemen air dan sanitasi. Korea Selatan, sambung dia, telah lebih dahulu menerapkan digitalisasi dalam sistem pelayanan publik. Pengalaman ini yang digunakan bersama-sama negara mitra membangun sistem internet protokol dan pengadaan software. Salah satu praktik baik yang telah dilakukan yakni pembuatan SP4N-LAPOR! sebagai portal layanan pengaduan masyarakat secara daring yang telah dimanfaatkan oleh 1,9 juta pengguna.

Menurutnya sebuah negara yang bisa memanfaatkan teknologi dan menerapkan transformasi digital untuk pelayanan publik,  akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efisien, efektif, dan lebih transparan.

“Publik bisa mengakses layanan dengan mudah. Mereka bisa mempercayai apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” ucapnya. (Ind)

Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/708783/ri-korea-selatan-lanjutkan-kerja-sama-perkuat-layanan-digital-nasional

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pusat teknologi digital, sekaligus rumah bagi perusahaan digital terkemuka global seperti Samsung, SK, LG, dan Naver.

Liputan6.com, Jakarta – Korea Selatan dikenal oleh reputasinya sebagai pusat teknologi digital global terkemuka. Dengan infrastruktur informatika yang canggih, Seoul membanggakan layanan internet tercepatnya di dunia.

Negeri Ginseng tersebut juga juga tak tanggung-tanggung dalam melakukan investasi besar terhadap teknologi inovatif seperti semikonduktor canggih, kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, hingga keamanan siber.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar mewujudkan digitalisasi sebagai salah satu bagian dalam Visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, tantangan infrastruktur, literasi digital, integrasi dan keamanan data masih menjadi masalah utama yang terjadi di Tanah Air.

Untuk mengikuti jejak Korea Selatan dalam melakukan digitalisasi, Indonesia harus memiliki dan menggunakan data yang benar-benar akurat. Dalam mengembangkan sistem yang mutakhir, Korea Selatan mengutamakan akurasi data.

“Saya ingin menunjukkan bahwa setiap layanan digital atau layanan e-government, dimulai dari data itu sendiri. Dulu pejabat publik mengurus dokumen secara manual,” ungkap International Development Manager Korea Institute of Patent Information Janet Sohlhee Yu dalam paparan kepada media peserta Indonesia-Korea Journalist Network 2024 (IKJN) yang diselenggarakan FPCI dan Korea Foundation di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

“Namun, ketika membangun sistem yang lebih terpercaya dan aman, kita memerlukan basis data yang akurat karena teknologi seperti AI tidak bisa berjalan tanpa mempelajar kumpulan data. Jadi, data itu penting,” lanjut dia.

Pentingnya Data Akurat dan Selaras

Janet menyebut jika Indonesia sedang melakukan proses tersebut, maka elemen yang paling penting adalah data yang akurat dan selaras antar instansi pemerintah dan lembaga internasional lainnya.

“Jadi, pejabat publik perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel di dalam pemerintahan Indonesia, juga dengan pemerintahan internasional,” jelas Janet.

“Kalau itu dilakukan dan datanya sudah diamankan dengan baik, maka saya pikir tingkat layanan atau tingkat akurasi layanan publik akan meningkat secara otomatis,” imbuhnya.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/5745778/belajar-dari-korea-selatan-akurasi-data-jadi-kunci-utama-kesuksesan-transformasi-digital?page=2

Digitalisasi merupakan komponen utama yang harus disiapkan oleh Indonesia dalam menyambut Visi Indonesia Emas 2045.

Liputan6.com, Jakarta – Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam mimpi Indonesia menjemput Visi Indonesia Emas 2045.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) hingga digitalisasi sistem pun menjadi komponen yang tak dapat dilewatkan. Demikian juga dengan ekosistem yang harus disiapkan, seperti regulasi dan inovasi.

Tak terkecuali sumber daya manusia (SDM) digital (kemudian disebut talenta digital), yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Inilah mengapa Kominfo tidak hanya menyedialakan infrastruktur, bangunan atau menara untuk telekomunikasi dan penyiaran, tetapi kami juga menyediakan literasi digital. Kami juga menyediakan kebijakan digital untuk memperkuat tiga pilar yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga kewarganegaraan digital,” tutur Kepala BPPTIK Kominfo RI Hamdani Pratama dalam paparan kepada peserta Indonesia Korea Journalis Network (IKJN) 2024 yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Network Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Literasi digital, sebut Hamdani, penting untuk dipersiapkan supaya pengguna atau masyarakat umum dapat mengoptimalkan digitalisasi ketika infrastruktur dan kebijakannya sudah siap.

Kesenjangan Talenta Digital di Indonesia

Berdasarkan data yang disajikannya, Hamdani menyebut ada sebanyak 12 juta talenta digital yang diperlukan oleh Indonesia pada tahun 2030, sementara yang tersedia hanya sekitar sembilan juta.

“Dengan kesenjangan itu, berarti kita perlu menyediakan lebih banyak talenta digital yang cukup bagi Indonesia sampai tahun 2030, sehingga kita tidak hanya bergantung pada talenta digital asing, peneliti asing, dan tenaga kerja asing di bidang digital, tapi bisa mandiri dengan warga negara kita sendiri,” jelas dia.

Hamdani sendiri optimis bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tersebut lantaran merujuk pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), ada peningkatan yang ditunjukkan. Pada tahun 2022, IMDI Indonesia berada pada 37.80 dan pada tahun 2024 berada pada 43.34.

Giatkan Digital Talent Center

Dalam mendidik literasi digital di tengah masyarakat, Kominfo pun tengah membangun Digital Talent Center (DTC) atau pusat talenta digital di setiap provinsi.

“Kami berharap Digital Talent Center dapat meningkatkan kapasitas lokal atau talenta digital lokal agar memiliki talenta digital yang beragam di setiap provinsi,” tutur Hamdani.

Kominfo juga berencana untuk memberi lapangan pekerjaan bagi para peserta talenta digital. Selain itu, Kominfo juga memberikan beasiswa bagi para talenta digital yang mengikuti pelatihan di DTC.

Kerja Sama dengan Institusi Korea

Dalam memberikan pendidikan literasi, Kominfo juga bekerja sama dengan sejumlah institusi internasional, salah satunya Korea International Cooperative Agency (KOICA).

Pada tahun 2024, kerja sama Kominfo dan KOICA sudah berlangsung selama 16 tahun.

Kemitraan ini dimulai dengan pendirian Balai Pelatihan TIK Korea-Indonesia (BPPTIK) pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia pada tahun 2013, dan dukungan untuk pengelolaan dan operasional BPPTIK pada tahun 2018.

Dengan kemitraan yang telah berlangsung selama belasan tahun, KOICA dan Kominfo berkomitmen meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, termasuk sertifikasi keterampilan TIK, pelatihan, dukungan alumni, dan kerja sama internasional lainnya.

Salah satu area fokus utama adalah Sekolah Digital ASEAN – Republik Korea (ROK), di mana BPPTIK akan berfungsi sebagai pusat sertifikasi bagi peserta dari komunitas Indonesia dan ASEAN.

Harapannya, Sekolah Digital ASEAN – ROK akan memainkan peran penting dalam mengembangkan sembilan juta talenta digital dan empat juta wirausahawan untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/5745511/kominfo-siapkan-generasi-melek-digital-jadi-modal-indonesia-jemput-indonesia-emas-2045?page=4

Jakarta, CNN Indonesia — Pakar Korea Selatan berbagi upaya pemerintah Negeri Ginseng dalam melindungi data warga dan mengatasi serangan siber di tengah kebocoran data yang semakin marak.
Ahli teknologi informasi dan komunikasi sekaligus manajer pengembangan internasional di Korea Institute of Patent Information (KIPI) Janet Sohlhee Yu mengatakan negara ini memiliki kebijakan Strategi Keamanan Nasional sejak 2019.

KIPI merupakan badan yang fokus dalam mengimplementasikan layanan e-Gov di bidang kekayaan intelektual.

“Strategi ini sebenarnya ditujukan untuk kapasitas pertahanan. Mereka ingin meningkatkan kapasitas nasional untuk kemampuan pertahanan,” kata Janet saat diskusi via Zoom pada Jumat (11/10).

Pernyataan Janet muncul saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea. Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia dan bekerja sama dengan Korea Foundation.

Lebih lanjut, Janet mengatakan pemerintah Korsel ingin melindungi ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur.

Melalui strategi tersebut pemerintah Korsel, kata dia, juga berusaha melindungi sektor swasta dan mitra internasional.

Janet juga mengungkapkan Korsel memiliki “sistem manajemen keamanan siber.”

“Ini semacam sistem nasional umum yang mendeteksi setiap upaya serangan siber dan lainnya,” ungkap dia.

Korsel juga memiliki tim khusus bersertifikasi yang disebut Tim Tanggap Darurat Komputer Korea (K CERT Team).

Mereka bertugas memantau setiap serangan nasional dan ancaman yang mengganggu kedaulatan serta keamanan negara.

Korsel memang terkenal memiliki struktur tata Kelola keamanan siber yang kuat. Pada September lalu, Korsel masuk 46 dari 194 negara yang masuk dalam kategori tingkat 1 terkait Indeks Keamanan Siber Global (GCI).

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241015091928-185-1155393/strategi-jitu-korsel-lindungi-data-warga-hingga-atasi-serangan-siber