Wahyunanda Kusuma Pertiwi Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan e-government sejak tahun 2003 lalu. Adapun e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik, melalui transformasi dari proses tradisional menjadi berbasis digital. Rencana itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Rencana itu kemudian diakselerasi lewat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat aturan itu, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE. Oleh sebab itu, saat ini banyak sektor publik yang menggunakan teknologi TI atau berbasis digital. Misalnya saja, implementasi KTP elektronik, layanan pajak online (Direktorat Jenderal Pajak online), SIM Online, atau rencana Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Akan tetapi, penerapan e-government di Indonesia masih belum sempurna. Tujuan utama e-government sejatinya memudahkan layanan publik agar lebih efisien.
Namun, pada praktiknya, masih banyak ditemui layanan publik yang dilakukan secara manual menggunakan barang fisik, seperti kertas. Janet Sohlhee Yu, International Development Manager Korea Institute of Patent Information mengatakan, tata kelola data menjadi tantangan untuk menjalankan e-government. Menurutnya, data menjadi pondasi yang sangat penting.
“Layanan digital atau e-government, apapun itu layanannya semua bermula dari data,” kata Janet yang hadir secara virtual lewat Zoom di acara workshop Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta beberapa waktu lalu. Workshop ini diselenggarakan oleh Korea Foundation yang bekerja sama dengan FPCI.
Ia menambahkan, data yang akurat menjadi modal penting untuk menjalankan sistem pemerintahan e-government.
Oleh karena itu, Janet mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan data dalam format yang tepat dan kompatibel. Dengan data yang akurat dan dikelola dengan baik, maka layanan berbasis digital juga bisa berjalan dengan mulus. “Saya rasa, Indonesia sedang melalui tahap ini, mengelola data yang akurat dan terharmonisasi antar-lembaga pemerintah dan juga lembaga internasional,” jelas Janet. Transformasi ke pemerintahan berbasis IT memang memerlukan waktu yang lama. Janet mengatakan, di Korea Selatan sendiri, e-government sudah mulai berjalan sejak tahun 1960-an.
Kini, perkembangan teknologi semakin canggih. Sehingga, implementasi e-government bisa didorong lebih cepat. “Saat ini kita berada di masa di mana teknologi lebih maju, sehingga pengembangan sistem baru, kebijakan baru di sektor pemerintahan berbasis digital, akan membutuhkan waktu yang lebih singkat,” kata Janet.
Sistem keamanan Sistem keamanan data juga menjadi hal yang krusial. Janet mengatakan, di Korea Selatan, pemerintah memiliki pedoman strategi keamanan nasional yang dirilis tahun 2019, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.
Dengan pedoman ini, pemerintah ingin melindungi sektor publik dan infrastruktur dari segala jenis ancaman, “Tidak cuma sektor publik dan infrastruktur, tapi juga instansi atau lembaga pemerintah, sektor swasta, dan mitra global untuk menguatkan pertahanan siber,” jelas Janet. Janet menjelaskan, Korea Selatan memiliki beberapa sistem sertifikasi dan instansi yang bertugas menjaga keamanan nasional dari berbagai jenis serangan, termasuk serangan siber.
Ia mengatakan, Negeri Ginseng memiliki sistem manajemen keamanan siber, yang memadukan Korea Information Security Management System (K-ISMS) dan Personal Information and Information Security Management System (ISMS-P). “Ini semacam sistem nasional untuk mendeteksi berbagai ancaman serangan siber. Jadi, ada banyak strategi dan kebijakan tingkat pemerintah untuk mencegah serangan siber di sektor digital,” jelas Janet.
Ada pun K-CERT adalah Korean Computer Emergency Response Team. Tim ini secara aktif mengawasi segala ancaman nasional dan melindungi pemerintahan serta sektor publik. Dengan strategi keamanan tersebut, Janet mengatakan, publik akan lebih mudah mempercayai pemerintah dalam menjalankan e-government. Dalam sistem keamanan siber nasional, Korea Selatan memang jauh di atas Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis Mix Mode berjudul “2024 Global Security Index”, Korea Selatan berada di urutan ke-16, sementara Indonesia berada di urutan ke-44.
Digital mindset dan literasi digital Agar masyarakat bisa menikmati layanan publik berbasis digital dengan aman dan nyaman, dasar kemampuan digital juga harus ditingkatkan. Hal itu dikatakan oleh Hamdani Pratama, Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang hadir di acara yang sama.
Dasar kemampuan digital yang dimaksud Hamdani adalah bagaimana masyarakat menghadapi atau menggunakan segala macam produk digital. Hal ini termasuk pola pikir (mindset) digital dan literasi digital. Misalnya, ketika masyarakat mengonsumsi berita, artikel, atau pesan digital. Hamdani mengatakan, ada kecenderungan masyarakat hanya membaca judulnya saja, bukan pokok bahasannya. Untuk itu, dalam program peningkatan talenta digital yang dimiliki Komdigi, Hamdani mengatakan digital mindset dan literasi digital perlu disisipkan.
“Sebelum peserta mendapat pelatihan keterampilan digital spesifik, semua peserta harus mendapatkan sesi digital mindset dan literasi digital lebih dulu,” pungkasnya.