April 3, 2024

Indonesia vokal dan tegas menyerukan pembelaan atas kemerdekaan Palestina. 

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) memiliki posisi berbeda dalam menanggapi konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza. Meski, Jakarta dan Seoul merupakan negara dengan kekuatan menengah atau middle powers.

Sepanjang konflik Israel dan Palestina, Indonesia vokal dan tegas menyerukan pembelaan atas kemerdekaan Palestina. Dalam sejarahnya pun, posisi Indonesia terhadap Gaza di Palestina konsisten membela.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia memiliki cara diplomasinya sendiri ketika menegaskan posisi sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Kendati begitu, negara middle power seperti Korsel bisa saja memiliki cara berbeda dalam menanggapi konflik Gaza.

“Bukan berarti negara middle power atau kekuatan menengah juga harus memiliki posisi yang sama di banyak isu. Jadi yang paling penting, menurut saya, tentu saja adalah kepentingannya sendiri dalam beberapa hal, seperti nilai-nilainya, posisi dalam banyak persoalan dan kita dapat melihat perbedaan antara Korea Selatan dan Indonesia dalam kasus ini,” ujar Radityo dalam lokakarya yang dihelat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Bengkel Diplomasi, Gedung Mayapada, Jakarta pada Jumat (8/12/2023).

Sumber: https://internasional.republika.co.id/berita/s5g6rt383/beda-respons-indonesia-dan-korsel-dalam-konflik-gaza

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

JAKARTA – Kementerian Pertahanan RI pada Oktober 2023 menyatakan tetap akan melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) terkait pengembangan pesawat tempur jet tempur KF-21 Boramae atau Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX). Komitmen ini ditanamkan meskipun Indonesia belum dapat melunasi tunggakan yang diminta Korsel karena keterbatasan APBN.

Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsma Dedy Laksmono menyatakan, bahwa skema cost share Indonesia-Korsel ditargetkan hingga 2026. Untuk itu, Indonesia masih memiliki komitmen melanjutkan kerja sama ini dengan Seoul.

“Kerja sama dengan Korea Selatan untuk jet tempur ini adalah program prioritas nasional sehingga akan tidak akan diputus,” ujar Dedy dalam workshop bertajuk “Advancing Indonesia and South Korea’s Defense Industry Collaboration” yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Oktober 2023 lalu di Bengkel Diplomasi FPCI.

Meski begitu, Dedy mengakui keterbatasan APBN dalam pelunasan tunggakan dengan Korsel. Dia mencatat, Kementerian Keuangan RI menyiapkan alokasi Rp1,5 triliun setiap tahunnya untuk pengembangan KF-21 dan sulit bagi Kemenhan untuk mengajukan penambahan anggaran. 

Tahun depan, kata dia, Kemenhan RI sudah mempersiapkan Rp 1,25 triliun dari kekurangan sekitar Rp 14 triliun yang harus dibayarkan. “Program negara kan siapapun pemerintahnya harus tetap melanjutkan. Cuma memang batasan pemerintah adalah APBN. Kita tidak mungkin memutus hubungan kerja sama kita dengan Korea, cuma memang bobotnya yang harus dikurangi,” terangnya.

Kemenhan berharap ke depannya kewajiban-kewajiban cost share yang ditagih pelunasannya oleh Korsel, dapat dibayarkan. Meski, ia memahami setiap pemerintahan memiliki skala prioritasnya masing-masing.

Sementara itu, Chief Representative Officer Korea Aerospace Industries (KAI) Indonesia Office, Woo Bong-lee menyatakan bahwa pihaknya masih mencermati hal ini. Dia juga berharap, pemerintah Indonesia dan Korsel bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Terlebih, kata dia, Korsel telah banyak berinvestasi untuk pengembangan KF-21 ini, termasuk berhutang pada bank. “Kami berharap pemerintah Korea Selatan tidak membuat keputusan buruk soal masalah ini. Pemerintah Indonesia dan Korea harus sama-sama berdialog untuk menegosiasikan isu ini,” tuturnya.

Pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X Boramae merupakan proyek bersama Indonesia dan Korea Selatan. Dalam perjanjian kontrak kerja, Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan, Indonesia 20 persen, dan Korea Aerospace Industry (KAI) 20 persen. 

Dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk proyek tersebut adalah Rp 24,8 triliun. Namun, hingga kini Indonesia baru membayar 17 persen dari total biaya Rp 24,8 triliun itu. Indonesia masih berutang 83 persen atau sekitar Rp 20 triliun. 

Lewat proyek tersebut, Indonesia dan Korea Selatan akan memproduksi 168 unit jet tempur KF-21/IF-X Boramae. Sesuai pembagian pembiayaan, Indonesia akan mendapatkan 48 unit, sementara Korea Selatan 120 unit. 

Kementerian Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) menyebut purwarupa atau prototype keenam jet tempur KF-21 Boramae berhasil uji coba terbang pada 28 Juni 2023. DAPA menyatakan, pesawat tempur tersebut bisa diproduksi massal pada tahun 2026 dan dikerahkan ke Angkatan Udara Korea.

Sumber: https://chingudeul.republika.co.id/posts/262953/indonesia-komitmen-lanjut-kerja-sama-pesawat-tempur-dengan-korsel-dan-lunasi-utangnya

Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilu.

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

JAKARTA — Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia atau Korean Chamber of Commerce and Industry di Indonesia (Kocham) Lee Kang-hyun mengungkapkan, para pengusaha dan investor Korea Selatan (Korsel) masih bersikap wait and see untuk memutuskan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini menyusul dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.

“IKN merupakan peluang yang sangat menarik. Namun, secara jujur, para investor masih wait and see (menunggu dan mengamati) perkembangan sampai bulan Februari (pemilu), tapi tampaknya Februari belum selesai, ya?” ujar Lee saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk ‘Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada akhir Oktober lalu.

Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. “Mungkin setelah terpilihnya Presiden Indonesia, akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai investasi dan industri di IKN,” imbuhnya.

Menurut Lee, peluang kerja sama investasi untuk IKN antara kedua negara sangat mungkin terjadi dan bahkan sangat luas. Terlebih Korea Selatan memiliki pengalaman yang sama dalam memindahkan ibu kota.

“Juga dalam membangun smart city yang terlebih dahulu sudah dilakukan Korea, dan seperti halnya yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk IKN,” katanya.

Kendati begitu, ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri termasuk dalam hal investasi secara umum. Dia menyoroti perubahan prioritas kebijakan di setiap perubahan kepemimpinan.

Untuk itu, ia menilai bahwa tahun depan merupakan momen penting karena adanya pilpres. Lee, yang juga merupakan bos Hyundai mencontohkan pengalamannya ketika dirinya masih bekerja di Samsung Elektronik.

Saat itu, dia mengungkapkan ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia. Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan.

Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Built Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain. “Sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, isu-isu yang dijanjikan dan dikeluarkan politisi bisa berubah. Hal itu, kata dia, merupakan dinamika politik.

“Saya memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu. Yang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia,” terangnya.

Sumber: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s435q5490/pengusaha-korsel-masih-tunggu-perkembangan-politik-sebelum-investasi-di-ikn

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

“Media Korea kini mulai terpolarisasi secara politis, tapi saya tidak tahu apakah kita bisa mengatakan perspektif seperti itu sebagai berita palsu atau hoaks,” ujar Jurnalis Hankook Ilbo Media Group, Jaeyeon Moon dalam workshop bertajuk “Connecting Cultures: Unveiling the Power of South Korea’s Public Diplomacy in Strengthening Seoul-Jakarta People-to-People Relations” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, beberapa waktu lalu. 

Moon mengatakan, perusahaan media di Korsel begitu banyak, seperti media online, media surat kabar, dan media penyiaran. Menurut dia, laporan berita di Korsel kerap menunjukkan berita yang lebih provokatif dan sensitif menilik laporan berita dari berita utama.

“Ada begitu banyak media sehingga banyak orang yang kebanjiran informasi, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menceritakan dan kapan menguji, memantau informasi mereka, dan menelannya dengan cara yang lebih produktif bagi mereka,” tuturnya.

Media dan Hiburan Korsel

Moon mengungkapkan media di Korsel juga sangat berperan bagi industri hiburannya. Meski, Korea dalam perjalanannya mengandalkan industri manufaktur, bukan hiburan sebagai yang utama. Sebab, presentasi hiburan di Korsel hanya sekitar 0,2 persen dari PDB negara. 

“Misalnya, karena kita memasuki bisnis hiburan, memelihara citra Korea yang membuat Korea menjual bisnis manufakturnya atau lebih tepatnya, ada bintang pop seperti BTS tampil untuk iklan penyaluran mobil atau ponsel Samsung, membuat orang lebih banyak meluncur karir di bisnis manufaktur,” katanya.

“Jadi itu sebabnya mereka (industri hiburan) sangat kreatif dan keren. Jadi meskipun persentasenya cukup rendah, mereka tetap berpengaruh dalam hal pasar,” ujarnya menambahkan.

Dalam hal ini, era digital mengubah cara kerja dan sosialisasi masyarakatnya. Bahkan, krisis generasi muda di negeri yang dipimpin Yoon Suk Yeol membuat masyarakat Korea bertransformasi menjadi digital society. Semakin banyak teknologi Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan oleh industri manufaktur. Meski begitu, tetap saja, masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan manusia. 

“Saya berharap Korea dan Indonesia bisa mempererat relasi diplomatik mereka lewat pertukaran pekerja untuk program vokasi. Kerja sama ini bisa menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara,” katanya.

Sumber: https://chingudeul.republika.co.id/posts/244936/memandang-berita-hoaks-di-korea-begini-kata-jurnalis-korsel