Blog Archives

Nadia Jovita Injilia Riso, kumparan

Konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara masih terjadi hingga saat ini. Semenjak Perang Korea berakhir pada 1953, kedua negara berada dalam posisi gencatan senjata dan masih terlibat dalam sejumlah ketegangan.

Terakhir, Korut memicu ketegangan karena melakukan uji coba rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Korsel Yoon Suk-yeol pun memerintahkan rencana operasional militer baru untuk menghadapi ancaman senjata nuklir Korut yang semakin agresif.

Peneliti Studi ASEAN-India dari The Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), Cho Wondeuk, menyoroti peran Indonesia dalam misi perdamaian di Semenanjung Korea. Menurutnya, Indonesia memiliki peran aktif dalam sejumlah isu regional, khususnya dalam misi perdamaian di Semenanjung Korea.

“Anda mungkin ingat di 2018, sebelum perayaan KTT ASEAN-ROK di 2019, Presiden Jokowi membuat saran yang menarik agar ASEAN dan Korea Selatan dapat mengundang Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un untuk hadir dalam acara tersebut,” kata Cho dalam Workshop Indonesian Next Generation Journalist Network On Korean yang digelar FPCI dengan tema ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relations’, Jumat (26/8) lalu.

“Meski demikian, hal itu tidak terjadi,” lanjutnya.
Terlepas dari Kim Jong-un yang akhirnya tidak diundang dalam KTT ASEAN-ROK di 2019 itu, Cho menilai usaha Jokowi menunjukkan bahwa Indonesia sangat bersemangat untuk berperan dalam membawa hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ke arah yang lebih baik.

“Untuk itulah, saya menilai Indonesia sangat penting untuk Korea Selatan, khususnya dalam 50 tahun ke depan,” ungkapnya.

Selain itu, Cho menyoroti sejarah panjang hubungan baik Indonesia dan Korea Utara menjadi salah satu faktor penting peran Indonesia dalam misi perdamaian Semenanjung Korea.

Indonesia dan Korea Utara menjalin hubungan yang cukup baik sejak 1961. Hubungan baik kedua negara ditandai lewat persahabatan Presiden ke-1 RI Sukarno dan mantan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Il-sung.

“Korea Utara memiliki duta besar di Indonesia dan [Indonesia] memiliki duta besar di Pyongyang, dan kedua negara memiliki sejarah yang panjang,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Cho menilai Indonesia merupakan salah satu rekan terbaik dan tepercaya antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting sebagai penengah kedua negara yang masih bersitegang tersebut.

“Ke depan, saya pikir Indonesia dapat menyampaikan negosiasi yang kuat dan dapat mempertemukan kedua Korea [untuk bertemu dan berbicara] mengenai isu Semenanjung Korea. Saya pikir Indonesia memiliki peran penting,” pungkasnya.

Tentang Indonesian Next Generation Journalist Network On Korean
Indonesian Next Generation Journalist Network On Korean adalah program yang digelar Foreign Policy Community in Indonesia (FPCI). Tahun ini merupakan penyelenggaraan Indonesia Next Generation Journalist Network On Korea yang kedua.

Tahun ini, FPCI memilih 15 jurnalis untuk mengikuti workshop yang mendiskusikan masa depan hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, khususnya dalam menyambut perayaan ke-50 kerja sama kedua negara tahun depan.

Source: https://kumparan.com/kumparannews/melihat-peran-penting-indonesia-dalam-misi-perdamaian-di-semenanjung-korea-1ylG66TELjm/full

Maria Fatimah Natalia, JPNN.com

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Muhammad Takdir. Foto: dok FPCI/Kemenlu RI

jpnn.com, JAKARTA – Dr Cho Wondeuk, Research Professor Center for ASEAN-Indian Studies dari The Institute of Foreign Affairs abd National Security (IFANS) mengatakan Korea Selatan dan Indonesia telah menjalin berbagai program kerja sama selama ini.

Cho mengatakan begitu banyak program kerja sama tersebut dijalin kedua negara selama hampir 50 tahun, sejak 1973. Dia membeberkan sejumlah kerja sama penting tersebut. Indonesia dan Korea Selatan menjalin Strategic Partnership pada Desember 2006. Dua negara melanjutkan Special Strategic Partnership pada November 2017 dalam UAE di India.

Ini merupakan salah satu program kerja sama besar di Southeast Asia dalam bidang ekonomi dan keamanan di SEA. Indonesia dan Korea Selatan juga menjalankan kerja sama strategis dalam dialog-dialog membahas masalah regional dan pertahanan. “Dua negara juga memperkuat hubungan untuk kerja sama regional dan global bersama di UN, APEC, ASEAN+3, The EAS, ARF, the G20, dan MIKTA,” ujar Cho dalam workshop perdana Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea bertajuk ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relations’ baru-baru ini.

Workshop itu digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation. Cho menambahkan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan makin erat dengan adanya kegiatan saling kunjung antara presiden kedua negara.

Presiden RI Megawati Soekarnoputri memulai kunjungan ke Korea Selatan pada Maret 2002.

Selanjutnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono lima kali mengunjungi Korea Selatan pada November 2005, Juli 2007, Juni 2009, November 2010, dan Maret 2012. Disusul, Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Korea Selatan pada Desember 2014, Mei 2016, September 2018, dan November 2019. Jokowi, sapaan karib kepala negara, kembali datang ke Korea Selatan pada Juli 2022 sebagai kedatangan perdana pemimpin ASEAN dan sekaligus pimpinan negara asing kedua yang menemui Presiden terpilih Korsel Yoon Seok-yeol setelah Presiden AS Joe Biden. Beberapa Presiden Korea Selatan juga pernah mengadakan kunjungan kerja di Indonesia. Di antaranya Presiden Roh Moo-nyun pada Desember 2006. Dilanjutkan Presiden Lee Myeong-bak pada Maret 2009, Desember 2010, November 2011 dan 2012. Presiden Korsel Park Geun-hae mengunjungi Indonesia pada Oktober 2013 dan Presiden Moon Jae-in pada November 2017. “Banyak Presiden Indonesia yang telah datang ke Korea Selatan dibanding negara-negara lain. Sebaliknya Presiden Korea Selatan juga telah mengunjungi Jakarta. Kita memiliki hubungan yang kuat untuk melanjutkan kerja sama dalam berbagai bidang,” ujar Cho. Dia memaparkan Korea Selatan dan Indonesia juga menjalin kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, industri pertahanan serta program maritim. “Indonesia dan Korea Selatan juga bertukar pandangan terkait situasi regional di kawasan Indo Pasifik,” sambungnya.

Pada kesempatan diskusi yang sama Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Muhammad Takdir mengatakan Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan kerja sama yang sangat baik di bidang ekonomi, kesehatan, transportasi, perdagangan, industri dan investasi. “Indonesia dan Korea Selatan menargetkan kerja sama perdagangan senilai USD 30 triliun tahun ini,” tutur Takdir.

Kerja sama dua negara ini juga terjalin dalam pertukaran budaya, atlet, kegiatan generasi muda. Indonesia juga menaruh harapan dalam kerja sama pengiriman pekerja ke Korea Selatan. “Indonesia juga berharap perlindungan terhadap pekerja migran dari negara kita di Korea Selatan dan memperluas kesempatan untuk masuknya pekerja migran ke Korsel,” sambung Takdir. Dia meyakini Korea Selatan membutuhkan kehadiran pekerja migran Indonesia sebagai akibat dari efek aging population shifting di negara tersebut. Efek aging population shifting memengaruhi perekonomian dan keamanan nasional. “Dalam konteks ekonomi, Korea Selatan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Pada Juni 2022 Korsel menjadi negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia,” kata Takdir.

Merujuk data BP2MI pada Juni 2022, ujar Takdir, Korea Selatan adalah negara ketiga tujuan utama pekerja migran Indonesia dengan jumlah 942 orang. Jumlah ini, tuturnya, bisa bertambah seiring eratnya hubungan bilateral kedua negara di masa depan. (flo/jpnn)

Source: https://www.jpnn.com/news/ini-sederet-kerja-sama-indonesia-dan-korea-selatan-selama-50-tahun-hubungan-bilateral

Maria Fatimah Natalia, JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Hubungan kerja sama pemerintah Indonesia dan Korea Selatan bukan baru seumur jagung. Dua negara ini akan merayakan 50 tahun hubungan diplomasi pada yang berlangsung sejak 1973 pada 2023 mendatang.

Lalu seberapa penting hubungan kerja sama dengan Indonesia bagi pemerintah Korea Selatan? Menurut Dr Cho Wondeuk, Research Professor Center for ASEAN-Indian Studies dari The Institute of Foreign Affairs abd National Security (IFANS), Indonesia adalah salah satu negara yang netral dan menjaga keseimbangan diplomasi antara US dan China tanpa memihak dua belah pihak.

Hal itu disampaikan Cho dalam first workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea bertajuk ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relations’ baru-baru ini. Workshop itu digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation. Dalam workshop itu, Cho mengatakan Indonesia juga aktif dalam hubungan diplomasi sejak 1955 melalui Konferensi Bandung dan memimpin dunia ketiga.

“Indonesia juga memimpin hubungan multilateral di Indian Ocean Rim Association or IORA, G20, ASEAN, MIKITA and APEC,” tutur Cho dalam diskusi daring melalui zoom tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga menilai Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP).

Selain itu, Korea Selatan menganggap Indonesia sebagai partner penting menjaga pertahanan melalui kerja sama submarine KF-21.

“Indonesia dan Korea Selatan berdiri bersama dalam hubungan internasional terutama untuk Indo-Pacific. Kita harus bersama karena hidup di dunia yang tidak menentu akibat pandemi covid-19 dan kompetisi yang berkembang di antara China dan US,” sambung Cho. Pengamat politik internasional Korsel itu juga memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat enerjik serta aktif mencari penyelesaian masalah regional dan memberi saran-saran membantu penuntasan konflik. “Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang spesial dan kuat di banyak bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan dan industri,” tambah Cho. Dia berharap hubungan 50 tahun Indonesia dan Korea Selatan terus berlanjut dengan berbagai bentuk program kerja sama terutama untuk memperkuat ASEAN dan Indo-Pacific. (flo/jpnn)

Larasati Dyah Utami, Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jumlah tenaga kerja terampil Indonesia (RI) di luar negeri meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tenaga kerja penempatan di Korea Selatan (Korsel).

Hal ini diungkap Muhammad Takdir dari Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada workshop ‘Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea’ yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF), Jumat (27/8/2022).

Takdir membeberkan dalam dua dekade terakhir, jumlah tenaga kerja terampil (skilled labor) RI meningkat hampir 2 kali lipat.

Pada tahun 2019 sebanyak 42 persen angkatan kerja Indonesia adalah skilled labor berdasarkan data BP2MI, Juni 2022.

Takdir mengatakan, meningkatnya perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan salah satu faktor meningkatnya angka tenaga kerja terampil RI di Korsel.

“Ini merupakan pertama yang akan terjadi jika kita memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang baik.”

“Ini juga akan mempengaruhi sektor lain seperti sektor ketenagakerjaan antara dua negara,” ujar Takdir di webinar bertema ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relation’.

Efek aging population atau populasi yang menua di Korsel telah mempengaruhi perekonomian dan keamanan nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya mendorong pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia untuk menembus pasar tenaga kerja Korsel.

Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong merupakan destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia pada tahun 2019.

Namun berdasarkan data BP2MI tahun 2022, saat ini Korsel merupakan negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, dengan asal migran berpusat di Pulau Jawa.

Sektor jasa adalah penopang perekonomian Korsel terbesar (39%), diikuti sektor wholesale dan retail (19%), serta industri manufaktur dan pertambangan (16%).

Sektor pertambangan dan manufaktur menyerap banyak tenaga kerja asing di Korea dan mayoritas diserap untuk mengoperasikan mesin dan assembling.

“Jika kita bisa mengembangkan jumlah sekolah politeknik ini akan mengembangkan kebutuhan Korsel yang mengalami efek aging population,” ujarnya.

Source: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/27/tenaga-kerja-terampil-ri-di-korea-selatan-meningkat-kemlu-ungkap-penyebabnya

Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam satu dekade terakhir, Indo-Pasifik telah menjadi panggung sentral dari konflik persaingan kekuatan besar yang berisiko bagi stabilitas negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Buktinya, Indo-Pasifik diwarnai oleh konflik Laut China Selatan yang selalu panas, konflik Selat Taiwan antara China dan Taiwan serta Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan konflik di Asia Selatan atau Samudera Hindia. Sebagai catatan, hampir semua konflik tersebut melibatkan China dan Amerika Serikat (AS) sebagai dua kekuatan besar (great power).

Professor Riset Center for ASEAN – Indian Studies, Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), Cho Wondeuk mengungkapkan konflik di Indo-Pasifik luar biasa besar, terutama dengan meningkatnya kompetisi antara AS dan China.

“Saya menilai sebagian negara di dunia tidak boleh hanya menjadi pengamat di era great power saat ini,” ujarnya dalam Workshop bertema ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relation’, Jumat (26/8/2022).

Dia menambahkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan Korea, harus membangun hukum konstruktif dan bekerja sama mencari solusinya dengan cara-cara yang inklusif, terbuka serta saling terhubung.

Namun, dia mengungkapkan kondisi kompetisi saat ini dibarengi dengan adanya penurunan multilateralism di dunia, sementara minilateralisme cenderung meningkat.

Contohnya, pembentukan kerja sama terbatas antara India, Jepang, AS dalam QUAD dan pakta keamanan trilateral antara AS, Inggris dan Australia.

Sementara itu, kekuatan besar seperti China memilih membentuk Global Security Initiative, Belt Road Initiative dan ekspansi potensial Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Kondisi ini, menurut Wondeuk, dapat berisiko melemahkan posisi Indo-Pasifik, termasuk Asean.

Oleh karena itu, dia sangat berharap negara-negara middle power seperti Korea, Australia dan Indonesia dapat merangkul negara-negara kecil untuk melakukan kerja sama kolektif di Indo-Pasifik.

Direktur Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifikk dan Afrika Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Takdir membenarkan bahwa survei terbaru dari ISEAS Yusof Ishak Institute pada tahun ini mencatat 61,5% responden khawatir Asean menjadi arena kompetisi dari kekuatan besar dan negara-negara anggotanya dapat menjadi arena perang proksi kekuatan tersebut.

Takdir mengakui upaya untuk menangani proteksionisme, perselisihan batas wilayah dan maritim, serta persaingan tidak sehat lainnya di Asean semakin sulit dengan hadirnya konflik AS dan China.

“Jika Asean harus menunjukkan pilihannya sendiri, maka Asean harus mencari pihak ketiga yang mampu memperluas ruang strategis dan opsinya.” ujar Takdir.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah negara yang dapat mengimbangi persaingan sengit antara AS dan China.

Pilihan tersebut a.l. Korea Selatan, Jepang, India, dan Uni Eropa. “Sangat menarik jika kita bisa melihat Korea Selatan dan Jepang bekerja sama untuk mengimbangi persaingan antara AS dan China,” ungkapnya.

Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220829051551-4-367213/waspada-as-vs-china-bisa-jadikan-indo-pasifik-arena-perang

Laela Zahra – Journalist / Field Coordinator, Metro TV

---

KOREA Selatan (Korsel) memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN melalui Kebijakan Selatan Baru (The New Southern Policy) yang dirancangnya. Sebagai sesama negara kekuatan menengah dan terletak di Benua Asia, Korea menganganggap hubungan baik dengan negara-negara ASEAN perlu diperkuat dalam menjaga perdamaian antarnegara dan juga berbagai sektor penting lainnya.

“Korea sebagai 10 negara ekonomi terbesar di dunia telah menjalin hubungan dengan ASEAN. Jadi dengan pengenalan NSP (New Southern Policy) ini kami ingin mengubah bias ini (hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN), kami ingin mengubah kebijakan diplomatik Korea yang tidak seimbang. Dengan NSP kami ingin memvariasikan hubungan diplomatik dan ekonomi kami,” ujar Kepala ASEAN-India Studi Center di Akademi Diplomatik Nasional Korea Choi Wongi, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, pekan ini.

Choi menjelaskan, 80% prioritas dan orientasi diplomatik Korea terfokus pada empat kekuatan negara besar yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Padahal sebagai kekuatan menengah, Korea memiliki banyak kepentingan lain dan hubungan penting dengan negara-negara di Asia utamnya negara anggota ASEAN. Namun Choi melihat hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN sejauh ini masih menjadi sekunder, berjarak dan seperti bias. Melalui kebijakan The New Southern Policy, Korea ingin memvariasikan hubungan dengan negara-negara ASEAN. Di antaranya melalui dimensi diplomatik, ekonomi, sosial budaya, kerja sama strategis lainnya. Indonesia dan Korea memiliki hubungan bilateral yang baik, salah satunya kerja sama strategis pengadaan kapal selam dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, meskipun Indonesia masih harus renegosiasi dan memperkuat posisinya. Proyek kerja sama ini memiliki modal 8,8 triliun Won atau setara Rp114 triliun dari tahun 2015 sampai 2028. (A-2)

---

Sumber: https://mediaindonesia.com/internasional/398585/korsel-perkuat-diplomasi-di-asean-lewat-the-new-southern-policy

Idealisa Masyrafina – Journalis, Republika

---

Korsel ingin mempererat kerja sama ekonomi dengan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Korea Selatan (Korsel) berupaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ke China. Salah satunya dengan mempererat kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Member of Advisory Group of Presidential Commitee on the New Southern Policy Korea, Prof Wongi Choe menjelaskan, melalui New Southern Policy Plus Framework, Korsel berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan penyelarasan ekonomi menuju negara-negara berkembang di Asia Tenggara agar menyuntikkan sumber dinamika dan pertumbuhan ekonomi baru dalam ekonomi Korea.

Dalam hal ini, Seoul melihat banyak peluang dalam memperluas perdagangan dan investasi dengan ekonomi dinamis ini. Negara-negara di ASEAN dinilai memiliki banyak kesamaan ekonomi dengan Korea dan potensi masa depan yang cerah.

Faktanya, perdagangan bilateral dua arah dengan Asia Tenggara telah berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga 10 negara anggota ASEAN sebagai kelompok berdiri sebagai mitra dagang terbesar kedua Korea setelah China pada 2019.

“NSP bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan meminimalkan risiko. Jadi, tidak meletakkan telur di satu keranjang.” ujar Prof. Wongi Choe dalam pembukaan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, Jumat (9/4).

Motivasi lain untuk diversifikasi ekonomi yang lebih besar terkait erat dengan kebutuhan strategis Seoul untuk mengurangi kerentanan eksternalnya, yang berasal dari ketergantungan ekonomi yang besar pada China.

China saat ini menyumbang lebih dari 27 persen dari keseluruhan volume perdagangan Korea, dan ketergantungan perdagangan yang berlebihan ini telah menjadi sumber pemaksaan ekonomi China, yang dimulai pada tahun 2016. Melihat hal tersebut, Prof Choe menilai bahwa kebijakan untuk mendiversifikasi ekonomi ke Asia Tenggara merupakan langkah yang tepat.

“China memang memiliki tenaga kerja yang murah, dan perusahaan-perusahaan Korea banyak membuka pabrik di sana. Tapi sekarang kami lebih kompetitif dengan China, apalagi Korea memiliki potensi dan riset yang mumpuni.” jelasnya.

Hal ini yang mendasari banyaknya investasi Korea yang masuk ke Indonesia. Melalui kerjasama The Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), saat ini Korsel merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 5.468 proyek dari kerjasama Korsel-Indonesia yang menciptakan sekitar 102 ribu lapangan pekerjaan.

“Indonesia juga merupakan eksportir terbesar ke 12 Korsel, dengan nilai 7,6 miliar dolar AS.” kata Santo dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi kedua negara. Perdagangan bilateral anjlok sebesar 30 persen dari 19,9 miliar dolar AS di 2019 menjadi 13,9 miliar dolar AS di 2020.

Ekspor Indonesia anjlok 13,9 persen di 2019-2020. Akan tetapi, menurut Santo, kerjasama ekonomi kedua negara masih dalam wilayah yang aman atau ‘safe zone’, dengan surplus sebesar 1,28 miliar dolar AS di 2020.

“Indonesia sudah mengekspor 20 persen produk komoditas ke Korsel. Namun perlu diversifikasi untuk produk yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah,” kata Santo.

Selain itu, Indonesia juga mendorong agar kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi juga lebih fokus kepada infrastruktur UMKM kedua negara, serta mengembangkan startup untuk menjadi perusahaan unicorn selanjutnya.

---

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qrfmye383/korsel-kurangi-ketergantungan-ekonomi-ke-china

Desca Lidya Natalia – Senior Journalist, Antara

---

Jakarta (ANTARA) – “Sejarah modern telah menunjukkan bahwa masyarakat yang berani mengakui ketidaktahuan dan menanyakan pertanyaan yang sulit biasanya tidak hanya lebih sejahtera tetapi juga lebih damai daripada masyarakat yang harus menerima jawaban tunggal”.

Ihwal itu, pernyataan sejarawan Israel Yuval Noah Harari dalam bukunya berjudul “21 Lessons for the 21st Century” (2018).

Alasannya menurut Harari, orang-orang yang takut kehilangan kebenaran yang diyakininya cenderung lebih keras dibanding orang-orang yang terbiasa melihat dunia dari beberapa sudut pandang.

Pertanyaan yang tidak dapat dijawab biasanya jauh lebih baik untuk seseorang dibanding jawaban atas sesuatu yang tidak dapat ditanyakan (Questions you cannot answer are usually far better for you than answers you cannot question).

Bila mengajukan pertanyaan adalah pintu masuk menuju kesejahteraan maka pertanyaan juga muncul dari Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengenai kemampuan Korea Selatan (Korsel) bertransformasi dari negara yang miskin pada dekade 1970-an menjadi negara yang maju pada abad ke-21.

“Saat saya SMA di Virgina, Amerika Serikat pada sekitar 1970-an, ada komunitas Korea yang tinggal di sana, sebagian dari mereka membuka toko dan penatu, jadi yang saya ingat mengenai orang Korea adalah mereka punya toko dan usaha penatu, tapi ternyata hanya dalam satu generasi Korsel menjadi negara modern, bagaimana bisa?” kata Dino di Jakarta, Jumat (9/4).

Dino menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran program “The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea” yang diinisiasi oleh FPCI dan Korea Foundation dengan diikuti 10 jurnalis Indonesia.

Korsel, menurut Dino, menjadi negara modern yang memproduksi barang-barang teknologi terkini dengan merek yang mengglobal, seperti Samsung dan Hyundai.

Selain itu, Dino juga menyebut Korsel punya kekuatan budaya super melalui ragam drama Korea (drakor) maupun musik Korea (K-Pop), bahkan ia pun mengaku menyukai masakan Korea.

Sementara Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung mengatakan Korsel dan Indonesia punya hubungan yang baik sejak 1973 dan berlangsung hingga saat ini. Korsel pun menurut Park menjadi investor terbesar ke-4 di Indonesia pada kuartal terakhir 2020.

“Kerja sama kedua negara mulai bidang perdagangan, investasi, ‘green economy’, dan lainnya tapi hal tersebut tidak mendapatkan publikasi yang memadai dari media. Media Indonesia kebanyakan meliput Korea soal K-drama dan K-pop, sedangkan media Korsel juga lebih menyorot Indonesia mengenai bencana dan teroris sehingga perlu lebih banyak lagi pembahasan di bidang lain,” kata dia.

Publikasi yang lebih berimbang tersebut, menurut Park, dibutuhkan agar hubungan kedua negara dapat lebih berkelanjutan.

Senada dengan Park, Direktur Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengakui pemberitaan soal Indonesia di Korsel maupun soal Korsel di Indonesia masih terbatas.

Hal tersebut tampak dari jumlah media Indonesia yang memiliki perwakilan di Korsel hanya ada satu media dan media Korsel yang ada di Indonesia hanya dua media.

“Saya bukan tidak suka dengan K-pop dan K-drama, karena saya punya idol dan artis kesukaan juga tapi dalam hal ini perlu ada peningkatan pemahaman dan isu untuk kedua negara agar dapat meningkatkan pemahaman satu sama lain,” kata dia.

Santo pun sempat menceritakan mengenai pertanyaan unik seorang mahasiswa Korsel yang mengambil program Indonesia di salah satu universitas di Korsel.

“Seorang mahasiswa bertanya ke saya ‘Pak Santo, kenapa di Jakarta orang naik kereta di atas? Lalu saya jawab saja ‘Mungkin karena di Jakarta panas jadi mereka di luar kereta bukan di dalam’. Ini pertanyaan dari mahasiswa Korea yang belajar Indonesia di Korea,” cerita Santo sambil tertawa.

Ia mengakui pertanyaan itu diajukan beberapa tahun yang lampau, namun tetap perlu ada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai di Indonesia dan Korsel.

Di Korsel sendiri, menurut Santo, ada sekitar 34 ribu pekerja migran Indonesia sehingga membentuk komunitas Indonesia sendiri, termasuk memiliki restoran Indonesia maupun jenis usaha lainnya.

“Lalu bagaimana misalnya lewat makanan atau dari pergaulan dengan orang-orang Indonesia di Korsel, nilai-nilai Indonesia juga masuk dan memengaruhi nilai-nilai di Korsel sehingga kehadiran orang Indonesia menjadi bagian multikultural di Korsel,” ungkap Santo.

Hal tersebut sama seperti yang selama ini terjadi dari orang-orang Korea yang ada di Indonesia.

“Orang Indonesia tertarik dengan kebudayaan Korea bukan karena orang Korea memakai Hanbok, tapi karena Korea menunjukkan modernitas, menunjukkan semangat yang terus bergerak. Jadi bagaimana orang Korsel melihat Indonesia ‘cool’ seperti juga orang Indonesia melihat Korsel ‘cool’,” tambah Santo.

“Hallyu”

Harus diakui, Korsel berhasil melakukan “soft power” melalui “Gelombang Korea” atau “Hallyu” yaitu perkembangan budaya Korea untuk diekspor ke berbagai penjuru dunia.

“Hallyu” sendiri pertama kali dipopulerkan media di China dengan mencuatnya popularitas K-Drama (sinetron dari Korsel) pada 1997 berjudul “What Is Love About” yang diputar stasiun TV China, China Central Television (CCTV) dan kemudian juga digemari di Hong Kong, Taiwan, dan Vietnam. Selain itu, H.O.T juga mendapatkan popularitas di China.

Pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1993-1998) saat itu juga mendukung penyebaran “Hallyu” dengan slogan “Creation of the New Korea” serta mendirikan “Basic Law for the Cultural Industry Promotion” pada 1999 dan mengalokasikan dana senilai 148,5 juta dolar AS untuk mengembangkan dan menyebarluaskan budaya popular Korea melalui cara-cara inovatif.

Pada 2000, “Hallyu” pun menyebar ke negara-negara lain bahkan sampai ke Amerika Selatan, Timur Tengah, hingga Indonesia.

Di Indonesia sendiri, salah satu awal kemunculan “Korean Wave” adalah penayangan K-Drama berjudul “Winter Sonata” dan “Endless Love” di salah satu televisi swasta pada Juli 2002 yang ditonton sekitar 2,8 juta orang di lima kota besar di Indonesia. Selanjutnya lebih dari 50 drama seri Korsel ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia.

Tidak hanya K-Drama, musik Korsel yang dikenal sebagai K-Pop juga berkembang dan popularitasnya tidak kalah dengan K-Drama. Bahkan, dapat menyaingi popularitas musik dari Barat.  Grup K-Pop yang populer, antara lain Super Junior, Big Bang, Bangtan Boys (BTS), SNSD, EXO, Blackpink, dan puluhan kelompok musik lainnya.

Pada industri musik global, keberadaan mereka juga diakui seperti Big Bang pernah memenangkan Penghargaan Musik Eropa tahun 2011, mengalahkan Britney Spears untuk kategori Best Worldwide Act sedangkan BTS menjadi grup pertama yang menempatkan dua album berbeda di posisi No. 1 di Billboard 200 pada 2020.

Majalah TIME juga menobatkan BTS sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di dunia berdasarkan “polling” yang dilakukan pada April 2019. BTS bersanding bersama Michelle Obama dan Alexandria Ocasio-Cortez sebagai orang berpengaruh di dunia versi TIME.

Tidak ketinggalan, film Korsel juga mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui film “Parasite” dari sutradara Bong Joon-ho yang berhasil memenangkan penghargaan tertinggi film terbaik dalam Oscar 2020.

Parasite adalah film berbahasa non-Inggris pertama sejak Oscar berlangsung selama 92 tahun yang masuk nominasi sekaligus merebut empat penghargaan yaitu kategori film terbaik, sutradara, cerita asli, dan film internasional terbaik.

Film Parasite juga laku di bioskop yaitu meraup Rp2,29 triliun di bioskop di seluruh dunia pada periode Mei 2019 hingga 9 Februari 2020, belum termasuk penjualan film secara daring sementara biaya produksi film itu sekitar Rp161,705 miliar.

Budaya pop tersebut meliputi musik, film, seri drama TV, tarian, komik, kuliner, kosmetik, mode, gim daring, turisme, wisata medis, hingga bahasa Korea.

Kebijakan

Membanjirnya budaya Korsel tersebut juga tidak lepas dari kebijakan Presiden Kim Young Sam (1992-1997) yang disebut dengan “Segyehwa”. Secara sederhana, “segyehwa” berarti globalisasi yang sesungguhnya adalah reaksi terhadap globalisasi itu sendiri terutama di bidang ekonomi untuk menjadikan Korsel sebagai negara yang maju.

Kebijakan “Segyehwa” diterapkan, antara lain di bidang ekonomi, politik dan sosial. Salah satu aspek yang didorong adalah budaya melalui “Creativity of the New Korea” dengan tujuan menjaga kelestarian budaya Korsel yaitu agar tidak meniru budaya asing dan menjadikan budaya Korsel sebagai budaya universal yang diterima di seluruh dunia.

Kebijakan tersebut mengedepankan efisiensi kerja dan meminimalkan praktik bisnis tersembunyi. Semua institusi di Korsel diharapkan mengadopsi sistem kerja bertaraf global agar negara itu menjadi destinasi untuk berinvestasi, berwisata, dan bidang lainnya.

Keterbukaan Korsel melalui “Segyehwa” merupakan pintu bertumbuhnya sejumlah industri, termasuk hiburan yang menjadi sektor penyokong pertumbuhan perekonomian Korsel.

Menurut data Statista, pada 2018, total penjualan industri konten (content industry) yang terdiri atas K-Pop dan K-drama di Korsel dapat mencapai sekitar Rp1.555 triliun (119,6 triliun won) dan sejak 2010 rata-rata pertumbuhan ekspor industri konten (content industry) 13,4 persen.

Pemerintah Korsel juga mendukung penyebaran “Hallyu” melalui Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan atau Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST). MCST terafiliasi sejumlah institusi lain seperti Korea Creative Content Agency (KOCCA), Korean Tourism Organization dan Korea Foundation for International Cutural Exchange (KOFICE).

KOCCA adalah agensi yang mendukung produksi konten seperti film, gim, komik, animasi, musik, fesyen, “charater licensing”, riset dan teknologi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kantor KOCCA juga tersebar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Beijing, Prancis, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia.

Sedangkan Korea Foundation for International Cultural Exchange merupakan agensi yang bertanggung jawab dalam bidang pertukaran budaya dan program akademik lainnya.

Selain di bawah MCST, masih ada kementerian lain yang bertugas untuk memajukan hubungan diplomatik Korsel, termasuk di bidang budaya.

Kementerian Luar Negeri Korsel memiliki afiliasi dengan tiga lembaga, yaitu Korea Foundation, Overseas Korean Foundation (OKF) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Pendirian KF bertujuan mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai Korsel di tengah komunitas internasional dan meningkatkan hubungan antara Korsel dengan negara-negara lain melalui berbagai program pertukaran budaya.

Meski Indonesia sudah terpapar “Hallyu” sejak 2000-an, kantor KF di Indonesia baru dibuka pada November 2019. KF sendiri sudah memiliki delapan kantor di luar negeri, termasuk di Washington DC, Los Angeles, Berlin, Moskow, Beijing, Tokyo, dan Hanoi.

Presiden Korea Foundation Geun Lee mengakui hubungan budaya Korsel dan Indonesia mengalami peningkatan, terutama di kalangan milenial.

“Tapi seperti juga dalam relasi manusia, relasi dua negara membutuhkan waktu untuk dapat berkelanjutan dan saling mendukung satu sama lain,” kata Geun Lee dalam sambutannya.

Direktur Korea Foundation Indonesia Bae Sung Won pun mengakui bahwa pembukaan Korean Foundation di Jakarta pada 2019 termasuk terlambat.

Namun, hal itu bukan tanpa manfaat sama sekali karena menurut Bae, Korsel bukan hanya soal K-drama dan K-pop.

“Bagaimana bila K-drama dan K-pop berkurang antusiasmenya di Indonesia? Walau tentu kami tidak ingin itu terjadi, namun yang kami inginkan adalah hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat Korsel dan Indonesia sehingga dibutuhkan pemahaman lebih dibanding K-drama dan K-pop untuk menyokong hubungan tersebut,” kata Bae.

Jadi apa saja yang dapat dibahas selain “K-drama” dan “K-pop” dalam relasi Korsel-Indonesia?

(*)Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

---

Sumber : https://jatim.antaranews.com/berita/473518/membicarakan-korea-selain-k-pop-dan-k-drama