Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Isu gagal bayar terkait dengan proyek KF-21 Boromae antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi topik hangat setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea pada akhir Juli lalu.
Media lokal, Korea Times, mengungkapkan bahwa kekhawatiran atas kemungkinan gagal bayar dari pihak Indonesia atas program pengembangan jet tempur gabungan KF-X masih tetap ada, bahkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Kamis (28/7/2022).
Korea Times mengklaim pertemuan itu gagal menghasilkan solusi yang jelas untuk masalah pembayaran yang terlambat di negara Asia Tenggara itu.
KF-21 Boramae yang dulu dikenal sebagai KF-X merupakan program kerja sama yang bertujuan untuk memproduksi jet tempur multiperan canggih. Kerja sama ini dimulai pada tahun 2001 dan kedua negara telah menandatangani kesepakatan pada tahun 2010 untuk bekerja sama dalam proyek tersebut.
Dalam perjanjian tersebut, Indonesia setuju untuk membiayai 1,6 triliun won, sebesar 20% dari total biaya pengembangan yang mencapai 8,8 triliun won atau US$6,71 miliar, sebagai imbalan atas sejumlah pesawat yang akan diproduksi di sana untuk Angkatan Udara Indonesia.
Program ini memuat klausa transfer teknologi. Namun, Indonesia gagal membayar 800 miliar won yang dijanjikan sejauh ini sejak 2017.
Professor Riset Center for ASEAN – Indian Studies, Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), Cho Wondeuk meyakini bahwa kedua presiden telah menyepakati permasalahan pembiayaan dari proyek ini untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara.
“Manfaat dari hubungan pertahanan antara kedua negara lebih besar dibandingkan dengan masalah keuangan dalam proyek ini. Kita bisa menemukan jalan keluar untuk masalah ini,” ungkapnya, Workshop yang diadakan FPCI dan Korea Foundation, bertema ‘Assessing Indonesia-Korea Special Strategic Partnership Towards Its 50 Years Diplomatic Relation’, Jumat (26/8/2022).
Dia memastikan Indonesia tetap menjadi negara penting dalam hal kerja sama pertahanan di Indo-Pasifik dan Asean. “Saya pikir kita bisa mencari solusi dari masalah ini dengan mengedepankan negosiasi,” ujarnya.
Pasalnya, kedua negara memiliki visi yang sama dalam hal pertahanan, serta visi yang terkait dengan kondisi di Indo-Pasifik. Dia yakin dengan adanya negosiasi antara kedua negara, masalah ini dapat diatasi dan tidak akan memengaruhi hubungan baik keduanya.