Blog Archives

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

KOREA Selatan masuk lima besar investor yang tertarik untuk membangun kota cerdas (smart city) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan ada 12 sektor fundamental untuk pembangunan kota cerdas di IKN, yaitu energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan zona industri hijau.

Saat ini, pihaknya tengah menyeleksi investor-investor asing yang….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7346

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Jakarta: Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara Adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri. Memang tidak sebesar negara Adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo baru-baru ini, dikutip Senin, 22 Januari 2024.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Dorong perdamaian

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujar Radityo.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVmvQ-jadi-middle-power-indonesia-penyeimbang-di-tengah-polarisasi-dunia

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya.

Para negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum multilateral untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan tujuan memitigasi risiko bagi mereka sendiri.

Memang tidak sebesar negara adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok, namun negara kekuatan menengah masih lebih besar dan berdaya secara ekonomi dan diplomasi terhadap negara-negara kecil seperti untuk kawasan pasifik, dan beberapa wilayah Asia dan Afrika.

Baik Indonesia dan Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan di kancah global, baik untuk sektor ekonomi, juga merangkul negara-negara kawasannya menyatukan kekuatan suara yang sama dalam menentukan keberpihakan atas masalah-masalah internasional.

Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi.

“Meski tidak dipungkiri, negara dengan ekonomi kuat akan menjadi haluan atau poros bagi negara yang tingkat pendapatan atau ekonominya tidak sekuat negara adidaya. Namun tidak selamanya selalu tentang kekuatan uang, melainkan juga jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat. Di dua terakhir itu yang mencerminkan Indonesia,” kata Radityo pada lokakarya bertajuk Indonesia and Korea Middlepower-ship in Changing World” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dan Korean Foundation, baru-baru ini.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai.

Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain, seperti saat tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara Eropa.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia dan Korsel memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global, untuk mendorong perdamaian.

Kedua negara ini masuk dalam kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia.

Namun memang perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama. Dia mencontohkan seperti pada keberpihakan Indonesia pada Ukraina, sedangkan Korea Selatan memiliki keeratan dengan Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Rusia.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power diperhitungkan, Indonesia fokus memilih diplomasinya, seperti mengambil peran dalam persoalan Myanmar di dalam kawasan ASEAN, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina.

“Sebab jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedepankan Soft Diplomacy

Asisten Profesor Universitas Copenhagen Jin Sang-pil menjelaskan ini berbeda dengan kekuatan negara middle power di Korea Selatan, yang identik dengan soft power.

Soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dengan memikat dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi tujuan yang ingin dicapai. Salah satu yang dilakukan Korea Selatan yaitu melalui masifnya penyebaran gelombang seni budaya Korean Wave, dan pendidikan yang ‘menginvasi’ dunia.

“Korea Selatan menjadi pionir menjadikan soft power sebagai strategi di skala internasional,” kata Jin Sang-pil.

Jin Sang-pil juga tidak menampik bahwa forum MIKTA memang sangat rumit, dimana masing-masing negara mempunyai rencana dan visi sendiri. Sehingga sulit dalam menyatukan suara.

Namun, negara-negara yang berkumpul untuk membentuk semacam organisasi informal seperti ini tidak boleh dianggap enteng di tahun-tahun mendatang. Karena akan menjadi kekuatan yang mempunyai pengaruh besar.

Jin Sang-pil mencontohkan bagaimana Indonesia menghadapi strategi Indo Pasifik yang digagas Amerika Serikat dan strategi One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) yang dibuat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Indonesia bisa mengambil manfaat dari dua strategi tersebut, juga menjadi penyeimbang di kawasan. Seharusnya, Korea Selatan juga bisa mengambil manfaat dalam dua strategi negara adidaya tersebut. Tapi Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam memposisikan diri sebagai negara netral. Korea tidak (punya),” kata Jin Sang-pil.

Sumber: https://mediaindonesia.com/amp/internasional/645850/menjadi-middle-power-buktikan-kekuatan-indonesia-tidak-hanya-dilihat-secara-ekonomi

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

PEMERINTAH Indonesia masih kesulitan untuk melunasi utang patungan proyek pengembangan pesawat jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) alias KF-21 Boramae senilai Rp14,6 triliun kepada Korea Selatan.

Nasib proyek tersebut kini tengah terkatung-katung karena Indonesia belum kunjung melunasi pembiayaan yang disepakati, dan diproyeksikan sangat berat untuk bisa lunas. Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk melunasi dan menuntaskan proyek pengembangan jet tempur tersebut.

Pada proyek itu, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan Korea Aerospace Industries (KAI) dari Korea Selatan (Korsel). Nota kesepahaman (MoU) diteken kedua negara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 dan menyebutkan pemerintah Indonesia menanggung beban biaya pengembangan sebesar 20%. Korea Selatan menanggung 80%, yang terdiri atas 60% oleh pemerintah Korea Se….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-7021

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

KETUA Kamar Dagang Korea Selatan di Indonesia Lee Kang Hyun menjelaskan investor dari negerinya masih wait and see untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Februari 2024 setelah putaran pertama pemilihan presiden Indonesia.

“Tapi kelihatannya bulan Februari mungkin pemilu belum selesai. Harusnya (selesai) bulan Juni kelihatannya,” kata Lee dalam lokakarya bertajuk The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea dengan tema Menuju kemitraan ekonomi Indonesia-Korea yang lebih ramah lingkungan, yang diadakan Korean Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Jumat (27/10).

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kata Lee, memang baik di mata global. Korea berminat p….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/investor-korsel-menunggu-hasil-pemilu

Fetry Wuryasti/Media Indonesia Daily Newspaper

PERTEMUAN Forum ASEAN Indo-Pasifik atau AIPF di dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN telah membuka jalan menuju diskusi yang lebih intens dalam hubungan perdagangan antarnegara di kedua kawasan. Salah satu nilai penting yang dikembangkan ialah perdagangan yang setara.

Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapannya agar momentum ini dapat dijadikan tempat kerja sama bagi seluruh negara dalam kawasan ASEAN, menjadikan kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk membangun kerja sama, serta menciptakan kemakmuran, stabilitas, dan perdamaian.

Dikutip dari situs Setkab.go.id, ada beberapa manfaat AIPF untuk Indonesia. Pertama, menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dalam negeri melalui promosi dan pemerataan investasi pada sektor-sektor kerja sama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), serta menstimulasi peningkatan volume perdagangan, memicu geliat produksi dan kompetisi, membuka lapangan pekerjaan, dan menarik investasi pada proyek pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan sebagaimana dipresentasikan oleh 16 perusahaan nasional dan asing di depan para pem….

Sumber: https://epaper.mediaindonesia.com/detail/membangun-kerja-sama-lebih-erat-asean-dan-indo-pasifik

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

JAKARTA – Korea Selatan (Korsel) masuk dalam daftar lima besar calon investor asing pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beberapa perusahaan asal Korsel dan investor lainnya tercatat sudah memberikan pernyataan minat resmi investasi atau Letter of Intent (LoI).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono mencatat bahwa Korsel berada di peringkat ke lima negara yang berminat datang ke Indonesia untuk berinvestasi di IKN. Posisi tersebut dinilai cukup baik mengingat dalam daftar investor asing secara umum ada Singapura, Jepang, Malaysia, dan China yang berniat investasi di IKN.

“Saya rasa Korea Selatan masuk top 5 berminat investasi di IKN, peringkat 5 itu tergolong besar, itu sudah bagus. Dengan investasi secara umum masuk 10 besar. Ini bukan lagi soal peringkat. Bisa jadi peringkatnya tidak tinggi tapi angkanya (nilai investasinya) besar,” ujar Agung dalam lokakarya yang diadakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada akhir tahun lalu.

Sekurangnya 10 investor dari Korsel sudah mnaruh minat dalam LoI di IKN. Sejumlah perusahaan seperti LG CNS, Korea Land & Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, dan Shinhan Sekuritas Indonesia berniat menanamkan modalnya untuk pembangunan di IKN. 

Adapun sejumlah sektor yang diminati para pengusaha dan calon investor Korsel di IKN, yaitu smart city (kota pintar), perumahan dan infrastruktur konektivitas. Berkelindan dengan pembangunan smart city, IKN akan belajar banyak dari Seoul yang lebih dulu berhasil.

“Kita masih belum bisa identifikasi jumlah uang (dari negara lain), karena itu akan tergantung pada apa yang kita pilih (proyek apa yang akan ditangani). Untuk smart city, banyak yang tertarik. Tapi kita harus pilih mana yang tepat sesuai mekanisme kita,” katanya.

Pihak OIKN mengamati bahwa Korsel bakal bisa banyak berkontribusi melalui kemajuan teknologi. Dia mencontohkan LG CNS yang menunjukkan kapabilitasnya di bidang smart city dalam membangun command center smart city-technology untuk lebih efisiensi pemanfaatan energi di area perumahan IKN.

“Di sisi lain, dalam hal infrastruktur konektivitas, perusahaan Korsel Daewoo tengah melakukan studi kelayakan untuk membangun terowongan tol bawah laut (immersed tunnel) di IKN,” kata Agung.

Jika terlaksana, pembangunan tol bawah laut diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN dari semula dua jam menjadi hanya 30 menit. Selain itu, Pemerintah tengah membangun jalan tol yang bakal memangkas waktu tempuh 50 menit Balikpapan-IKN. Penyelesaian ditargetkan tahun ini.

Sementara itu, menurut Agung, dalam menyeleksi investor asing, Pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah langkah, mulai dari uji kelayakan, evaluasi hasil uji kelayakan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, hingga pembukaan tender. “Jadi, investor asing ‘are on the way’, tetapi ada proses seleksi yang harus kami jalankan terlebih dahulu,” kata dia.

Sumber: https://chingudeul.republika.co.id/posts/262949/ada-korsel-masuk-5-besar-calon-investor-asing-di-ikn

Indonesia vokal dan tegas menyerukan pembelaan atas kemerdekaan Palestina. 

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) memiliki posisi berbeda dalam menanggapi konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza. Meski, Jakarta dan Seoul merupakan negara dengan kekuatan menengah atau middle powers.

Sepanjang konflik Israel dan Palestina, Indonesia vokal dan tegas menyerukan pembelaan atas kemerdekaan Palestina. Dalam sejarahnya pun, posisi Indonesia terhadap Gaza di Palestina konsisten membela.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia memiliki cara diplomasinya sendiri ketika menegaskan posisi sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Kendati begitu, negara middle power seperti Korsel bisa saja memiliki cara berbeda dalam menanggapi konflik Gaza.

“Bukan berarti negara middle power atau kekuatan menengah juga harus memiliki posisi yang sama di banyak isu. Jadi yang paling penting, menurut saya, tentu saja adalah kepentingannya sendiri dalam beberapa hal, seperti nilai-nilainya, posisi dalam banyak persoalan dan kita dapat melihat perbedaan antara Korea Selatan dan Indonesia dalam kasus ini,” ujar Radityo dalam lokakarya yang dihelat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Bengkel Diplomasi, Gedung Mayapada, Jakarta pada Jumat (8/12/2023).

Sumber: https://internasional.republika.co.id/berita/s5g6rt383/beda-respons-indonesia-dan-korsel-dalam-konflik-gaza

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

JAKARTA – Kementerian Pertahanan RI pada Oktober 2023 menyatakan tetap akan melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) terkait pengembangan pesawat tempur jet tempur KF-21 Boramae atau Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX). Komitmen ini ditanamkan meskipun Indonesia belum dapat melunasi tunggakan yang diminta Korsel karena keterbatasan APBN.

Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsma Dedy Laksmono menyatakan, bahwa skema cost share Indonesia-Korsel ditargetkan hingga 2026. Untuk itu, Indonesia masih memiliki komitmen melanjutkan kerja sama ini dengan Seoul.

“Kerja sama dengan Korea Selatan untuk jet tempur ini adalah program prioritas nasional sehingga akan tidak akan diputus,” ujar Dedy dalam workshop bertajuk “Advancing Indonesia and South Korea’s Defense Industry Collaboration” yang digelar Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Oktober 2023 lalu di Bengkel Diplomasi FPCI.

Meski begitu, Dedy mengakui keterbatasan APBN dalam pelunasan tunggakan dengan Korsel. Dia mencatat, Kementerian Keuangan RI menyiapkan alokasi Rp1,5 triliun setiap tahunnya untuk pengembangan KF-21 dan sulit bagi Kemenhan untuk mengajukan penambahan anggaran. 

Tahun depan, kata dia, Kemenhan RI sudah mempersiapkan Rp 1,25 triliun dari kekurangan sekitar Rp 14 triliun yang harus dibayarkan. “Program negara kan siapapun pemerintahnya harus tetap melanjutkan. Cuma memang batasan pemerintah adalah APBN. Kita tidak mungkin memutus hubungan kerja sama kita dengan Korea, cuma memang bobotnya yang harus dikurangi,” terangnya.

Kemenhan berharap ke depannya kewajiban-kewajiban cost share yang ditagih pelunasannya oleh Korsel, dapat dibayarkan. Meski, ia memahami setiap pemerintahan memiliki skala prioritasnya masing-masing.

Sementara itu, Chief Representative Officer Korea Aerospace Industries (KAI) Indonesia Office, Woo Bong-lee menyatakan bahwa pihaknya masih mencermati hal ini. Dia juga berharap, pemerintah Indonesia dan Korsel bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Terlebih, kata dia, Korsel telah banyak berinvestasi untuk pengembangan KF-21 ini, termasuk berhutang pada bank. “Kami berharap pemerintah Korea Selatan tidak membuat keputusan buruk soal masalah ini. Pemerintah Indonesia dan Korea harus sama-sama berdialog untuk menegosiasikan isu ini,” tuturnya.

Pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X Boramae merupakan proyek bersama Indonesia dan Korea Selatan. Dalam perjanjian kontrak kerja, Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan, Indonesia 20 persen, dan Korea Aerospace Industry (KAI) 20 persen. 

Dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk proyek tersebut adalah Rp 24,8 triliun. Namun, hingga kini Indonesia baru membayar 17 persen dari total biaya Rp 24,8 triliun itu. Indonesia masih berutang 83 persen atau sekitar Rp 20 triliun. 

Lewat proyek tersebut, Indonesia dan Korea Selatan akan memproduksi 168 unit jet tempur KF-21/IF-X Boramae. Sesuai pembagian pembiayaan, Indonesia akan mendapatkan 48 unit, sementara Korea Selatan 120 unit. 

Kementerian Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) menyebut purwarupa atau prototype keenam jet tempur KF-21 Boramae berhasil uji coba terbang pada 28 Juni 2023. DAPA menyatakan, pesawat tempur tersebut bisa diproduksi massal pada tahun 2026 dan dikerahkan ke Angkatan Udara Korea.

Sumber: https://chingudeul.republika.co.id/posts/262953/indonesia-komitmen-lanjut-kerja-sama-pesawat-tempur-dengan-korsel-dan-lunasi-utangnya

Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilu.

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

JAKARTA — Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia atau Korean Chamber of Commerce and Industry di Indonesia (Kocham) Lee Kang-hyun mengungkapkan, para pengusaha dan investor Korea Selatan (Korsel) masih bersikap wait and see untuk memutuskan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini menyusul dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.

“IKN merupakan peluang yang sangat menarik. Namun, secara jujur, para investor masih wait and see (menunggu dan mengamati) perkembangan sampai bulan Februari (pemilu), tapi tampaknya Februari belum selesai, ya?” ujar Lee saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk ‘Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada akhir Oktober lalu.

Lee menyatakan, investasi dari Korsel dimungkinkan akan masuk ke IKN setelah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. “Mungkin setelah terpilihnya Presiden Indonesia, akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai investasi dan industri di IKN,” imbuhnya.

Menurut Lee, peluang kerja sama investasi untuk IKN antara kedua negara sangat mungkin terjadi dan bahkan sangat luas. Terlebih Korea Selatan memiliki pengalaman yang sama dalam memindahkan ibu kota.

“Juga dalam membangun smart city yang terlebih dahulu sudah dilakukan Korea, dan seperti halnya yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk IKN,” katanya.

Kendati begitu, ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri termasuk dalam hal investasi secara umum. Dia menyoroti perubahan prioritas kebijakan di setiap perubahan kepemimpinan.

Untuk itu, ia menilai bahwa tahun depan merupakan momen penting karena adanya pilpres. Lee, yang juga merupakan bos Hyundai mencontohkan pengalamannya ketika dirinya masih bekerja di Samsung Elektronik.

Saat itu, dia mengungkapkan ada kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TDKN) tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia. Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan.

Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik Completely Built Up (CBU) yang diduga menguntungkan investor lain. “Sebagai investor, mengenai konsistensi sangat penting,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, isu-isu yang dijanjikan dan dikeluarkan politisi bisa berubah. Hal itu, kata dia, merupakan dinamika politik.

“Saya memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu. Yang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjalankan produk perekonomian Indonesia,” terangnya.

Sumber: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s435q5490/pengusaha-korsel-masih-tunggu-perkembangan-politik-sebelum-investasi-di-ikn