Blog Archives

Fergi Nadira Bachruddin/Republika

“Media Korea kini mulai terpolarisasi secara politis, tapi saya tidak tahu apakah kita bisa mengatakan perspektif seperti itu sebagai berita palsu atau hoaks,” ujar Jurnalis Hankook Ilbo Media Group, Jaeyeon Moon dalam workshop bertajuk “Connecting Cultures: Unveiling the Power of South Korea’s Public Diplomacy in Strengthening Seoul-Jakarta People-to-People Relations” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, beberapa waktu lalu. 

Moon mengatakan, perusahaan media di Korsel begitu banyak, seperti media online, media surat kabar, dan media penyiaran. Menurut dia, laporan berita di Korsel kerap menunjukkan berita yang lebih provokatif dan sensitif menilik laporan berita dari berita utama.

“Ada begitu banyak media sehingga banyak orang yang kebanjiran informasi, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menceritakan dan kapan menguji, memantau informasi mereka, dan menelannya dengan cara yang lebih produktif bagi mereka,” tuturnya.

Media dan Hiburan Korsel

Moon mengungkapkan media di Korsel juga sangat berperan bagi industri hiburannya. Meski, Korea dalam perjalanannya mengandalkan industri manufaktur, bukan hiburan sebagai yang utama. Sebab, presentasi hiburan di Korsel hanya sekitar 0,2 persen dari PDB negara. 

“Misalnya, karena kita memasuki bisnis hiburan, memelihara citra Korea yang membuat Korea menjual bisnis manufakturnya atau lebih tepatnya, ada bintang pop seperti BTS tampil untuk iklan penyaluran mobil atau ponsel Samsung, membuat orang lebih banyak meluncur karir di bisnis manufaktur,” katanya.

“Jadi itu sebabnya mereka (industri hiburan) sangat kreatif dan keren. Jadi meskipun persentasenya cukup rendah, mereka tetap berpengaruh dalam hal pasar,” ujarnya menambahkan.

Dalam hal ini, era digital mengubah cara kerja dan sosialisasi masyarakatnya. Bahkan, krisis generasi muda di negeri yang dipimpin Yoon Suk Yeol membuat masyarakat Korea bertransformasi menjadi digital society. Semakin banyak teknologi Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan oleh industri manufaktur. Meski begitu, tetap saja, masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan manusia. 

“Saya berharap Korea dan Indonesia bisa mempererat relasi diplomatik mereka lewat pertukaran pekerja untuk program vokasi. Kerja sama ini bisa menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara,” katanya.

Sumber: https://chingudeul.republika.co.id/posts/244936/memandang-berita-hoaks-di-korea-begini-kata-jurnalis-korsel

Dinia Adrianjara/CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OKIN), Agung Wicaksono, menyebut Korea Selatan termasuk dalam lima besar calon investor asing yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN.
“Sejauh ini Letter of Intent, Korea Selatan di dalam lima besar setelah Singapura, Jepang, China, dan Malaysia,” kata Agung dalam workshop yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta beberapa waktu lalu.

Agung menyebut kesempatan terbuka lebar bagi investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

Dia membeberkan beberapa perusahaan asal Korsel yang sudah menyatakan minatnya untuk mengucurkan modal dalam pembangunan IKN. Di antaranya Korea Land & Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, hingga Shinhan Sekuritas Indonesia.

Agung juga mengatakan ada tiga sektor prioritas pembangunan yang diharapkan RI bisa diisi oleh pemodal dari Korea Selatan yaitu Smart City atau Kota Pintar, perumahan, dan infrastruktur konektivitas.

Di sektor pembangunan Smart City, Agung mengatakan Korsel berpeluang untuk menciptakan ekosistem kota pintar mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga teknologi.

Di bidang perumahan, potensi nilai investasi akan berbanding rulus dengan perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di IKN.

Sementara itu di bidang infrstruktur konektivitas, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah pembangunan Terowongan Immerse. Agung mengatakan saat ini perusahaan Korsel Daewoo sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan ini.

“Jadi, investor asing ‘are on the way’, tetapi ada proses seleksi yang harus kami jalankan terlebih dahulu,” kata dia.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240112154348-106-1048753/korea-selatan-masuk-5-besar-calon-investor-asing-di-ikn

Dinia Adrianjara/CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia sebagai negara Middle Power di kawasan disebut memiliki peluang untuk menjadi penengah dalam menangani perselisihan di kawasan, dan membangun langkah-langkah yang konstruktif.
Di tengah konflik dan perselisihan di kawasan, Indonesia dan Korea Selatan selaku negara Middle Power bisa berperan penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang sudah ada bisa menguatkan kerangka multilateral yang ada.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, mengatakan kapabilitas Indonesia sebagai Middle Power dalam konteks agresi Israel atas Palestina misalnya, tidak bisa mengutuk langsung Amerika Serikat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Lantas Radityo menyebut salah satu caranya adalah mengumpulkan negara-negara sekutu dengan misi yang sama, dalam forum internasional, satu suara mengenai sikap atas konflik yang sedang terjadi di tatanan internasional.

“Negara Middle Power tidak bisa melakukan seperti Amerika Serikat. Makanya kita memerlukan sikap multilateralisme,” kata Radityo dalam workshop yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sebagai negara dengan kekuatan menengah, Radityo menyebut Indonesia bisa menjadi mediator atau “pembangun jembatan” dengan negara-negara lain.

Beberapa langkahnya di antara lain dengan membangun platform multilateral baru, menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan, serta meningkatkan kapabilitas.

“Memilih aspek diplomasi yang harus kita fokuskan. Karena kekuatan menengah tidak punya kapabilitas seperti negara besar. Kita bisa fokus pada wilayah,” kata dia.

Menyoal hubungan dengan Korea Selatan, dia mengakui ada beberapa pandangan berbeda antara kedua negara. Namun demikian, kolaborasi akan menjadi langkah yang bisa ditempuh kedua negara dalam meredakan ketegangan kekuatan global di kawasan.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240112152552-106-1048733/ri-korsel-disebut-punya-peluang-jadi-penengah-konflik-di-kawasan

Dinia Adrianjara/CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk melunasi utang proyek pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX)-Indonesia Fighter X (IFX) atau KF-21 Boramae dengan Korea Selatan.
Hal ini usai beberapa waktu lalu, Korsel disebut kembali menagih pembayaran pembagian modal atau cost share pengembangan jet KF-21.

“Kami tetap memiliki komitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan,” kata Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dedy Laksmono, dalam workshop Foreign Policy Community Indonesia bekerja sama dengan Korea Foundation.

Dedy mengakui bahwa alokasi dana APBN terbatas, sehingga RI sampai harus menunggak pembayaran komitmen dengan Korsel.

“Untuk tahun 2024 kami menyiapkan sebesar Rp1,25 triliun untuk membayar cost share. Namun kami menyadari ini belum cukup dengan komitmen sebelumnya,” ungkap Dedy.

“Namun komitmen kami dengan Korea Selatan tetap menjadi prioritas,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Chief Representative Officer dari Korea Aerospace Industry Woo Bong Lee menyebut Korsel telah mengupayakan yang terbaik soal kerja sama pengembangan jet tempur ini.

Dia juga mengatakan Korsel telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk program ini, sehingga sampai kini masih menunggu RI memenuhi komitmennya.

“Kami memanfaatkan investasi dengan baik. Kami mengalokasikan banyak dana uang, dan sekarang kami menunggu dari Indonesia. Sebagai kontraktor utama, kami masih menunggu dan tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia,” ujar Lee.

Korsel menggandeng Indonesia untuk bekerja sama membuat jet tempur KF-21. Proyek ini merupakan kerja sama industri pertahanan RI-Korsel bernilai 8,8 triliun won atau sekitar Rp100 triliun.

Sesuai kesepakatan, RI menanggung 20 persen pembayaran. Namun, Indonesia masih menunggak dan baru melanjutkan pembayaran pada akhir 2022.

Korsel bahkan menjadi anggota baru dalam grup elite negara produsen jet tempur supersonik usai membuat dan melakukan uji coba terbang KF-21. Korsel pun masuk negara-negara elite produsen jet tempur supersonik dari Amerika Serikat hingga Rusia.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240116010003-113-1049946/ri-komitmen-lanjut-kerja-sama-proyek-jet-tempur-kf-21-dengan-korsel

Dinia Adrianjara/CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea Selatan di Indonesia, Lee Kang Hyun, menyebut para investor dari Korsel masih memantau kepastian soal Pilpres 2024, untuk berinvestasi pada pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Sebagai pengusaha yang telah puluhan tahun menetap di RI, dia menyebut para investor berharap agar pemerintah Indonesia konsisten dalam membuat kebijakan.

Terlebih, Korsel punya pengalaman dalam pengembangan kota cerdas atau smart city, yang menjadi fokus pemerintah RI pada pengembangan IKN.

“Kami investor Korea masih wait and see sampai Februari 2024. Kondisi Indonesia baik di globally dan negara lain sudah fokus pada kemajuan Indonesia,” kata Lee Kanghyun.

Hal ini disampaikan Lee dalam diskusi yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation beberapa waktu lalu.

Lee menyebut dari kacamata investor, konsistensi dalam sistem kebijakan sangat penting. Dia mencontoh ketika masih bekerja di Samsung Electronic dengan peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sehingga harus membangun pabrik di Indonesia.

Namun peraturan pemerintah berubah lantaran saat perusahaan asing juga ingin membangun perusahaan di Indonesia, pemerintah hanya mengizinkan pembangunan pusat riset dan pengembangan.

“Jadi konsistensi ini penting. Bukan hanya mencari investor saja, tapi juga menjaga investor,” kata dia.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono beberapa waktu lalu juga menyebut Korsel adalah satu dari lima besar negara calon investor asing yang berminat investasi di IKN.

Agung menyebut kesempatan terbuka lebar bagi investor Korsel untuk berinvestasi di IKN.

Dia menyebut beberapa perusahaan Korsel yang sudah menyatakan minat mengucurkan modal IKN di antaranya Korea Land & Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, hingga Shinhan Sekuritas Indonesia.

Agung juga mengatakan ada tiga sektor prioritas pembangunan yang diharapkan RI bisa diisi oleh pemodal dari Korea Selatan yaitu Smart City atau Kota Pintar, perumahan, dan infrastruktur konektivitas.

Di sektor pembangunan Smart City, Agung mengatakan Korsel berpeluang untuk menciptakan ekosistem kota pintar mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga teknologi.

Di bidang perumahan, potensi nilai investasi akan berbanding lurus dengan perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di IKN.

Sementara itu di bidang infrastruktur konektivitas, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah pembangunan Terowongan Immerse. Agung mengatakan saat ini perusahaan Korsel Daewoo sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan ini.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240115233837-113-1049926/soal-pengembangan-ikn-investor-korsel-disebut-masih-wait-and-see

Dinia Adrianjara/CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol disebut ingin memperkuat hubungan dan terlibat proaktif dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia.

Kepala Pusat Studi ASEAN dan India di Institut Hubungan Internasional dan Keamanan Nasional Akademi Diplomatik Nasional Korsel, Choe Wongi, mengatakan kebijakan politik luar negeri Seoul kini ingin memperkuat pendekatan komprehesif dengan negara-negara di kawasan.

Profesor Choe mengakui kebijakan polugri Korsel di pemerintahan sebelumnya hanya berfokus pada kerja sama teknis dan ekonomi.

“Jika dilihat ke belakang, kami [Korsel] lebih banyak fokus di ekonomi dan kerja sama fungsional dengan partner ASEAN. Jadi kami selektif hanya fokus di ekonomi dan teknis, tidak banyak perhatian ke keamanan regional dan isu strategis lainnya,” kata Choe dalam diskusi FPCI bersama Korea Foundation beberapa waktu lalu.

Berkaca dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, Korsel kini disebut semakin proaktif terutama dalam strategi Indo-Pasifik.

“Strategi Indo-Pasifik menjadi lebih komprehensif, tidak hanya fokus ekonomi dan fungsional meskipun perdagangan dan investasi juga sangat penting,” kata Profesor Choe.

“Namun kita tidak hanya setop di sana, tapi juga proaktif soal strategi di kawasan dan isu keamanan karena situasi internasional sekarang mengalami kemunduran,” imbuhnya.

Dia mencontohkan situasi di Laut China Selatan yang belakangan masih terus memanas, terutama di antara negara-negara Asia Tenggara yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China.

Meski demikian, Profesor Choe menyebut sikap proaktif Korsel bukan berarti Negeri Ginseng memihak pada China maupun Amerika Serikat.

“Kami tidak mengambil sikap permusuhan dengan China, namun tetap menjaga hubungan yang saling membangun dengan China, bersamaan juga memperluas kerja sama dengan mitra di kawasan termasuk ASEAN,” kata dia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, Korsel juga telah meluncurkan inisiatif terbaru untuk Asia Tenggara, yakni Prakarsa Solidaritas Korea-ASEAN (Korea-ASEAN Solidarity Initiative/KASI).

KASI merupakan inisiatif dalam rangka 35 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Korea, yang bertujuan memperluas kerja sama serta menanggapi tantangan regional dan internasional untuk kesejahteraan bersama.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240116032204-113-1049953/korsel-ubah-strategi-polugri-pilih-lebih-merapat-ke-asean

Dinda Juwita/Jawa Pos

JawaPos.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan investasi tetap masuk untuk IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan, masuknya investasi itu berasal dari investor domestik maupun investor asing.

Agung memerinci, dari 323 letter of intent (LoI) yang diteken dengan berbagai mitra, 45 persen di antaranya berasal dari investor asing. Salah satu yang masuk dan menyatakan minatnya untuk berinvestasi ke IKN yakni Korea Selatan (Korsel).

’’Korea masuk dalam top five setelah Singapura, Jepang, China, dan Malaysia,’’ ujarnya pada diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF) di Jakarta, akhir pekan.

Dia menjelaskan, perusahaan Korsel tersebut di antaranya Korea Land & Housing Corporation (LH), LX International, LG CNS, Samsung C&T, serta Shinhan Sekuritas Indonesia.

Menurut dia, Korsel memiliki minat besar khususnya pada tiga sektor di IKN. Yakni smart city, perumahan, dan konektivitas infrastruktur. Bahkan, Korsel juga telah menyatakan minatnya untuk membangun tol bawah laut di IKN Nusantara.

Perusahaan Daewoo Engineering & Construction akan bekerja sama dengan BUMN Hutama Karya untuk menggarapnya. Proyek senilai Rp 10 triliun ini sedang memasuki tahap feasibility study.

’’Sekarang kita membangun tol yang membuat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN sekitar 50 menit. Nah, kalau nanti tol bawah laut sudah jadi, waktu tempuhnya bisa 30 menitan,’’ jelas mantan dirut PT Transjakarta itu.

Agung melanjutkan, pemerintah tak ingin asal-asalan menggarap proyek IKN. Sehingga, OIKN juga melakukan studi dan seleksi bagi para investor yang masuk.

Saat ini, pemerintah juga tetap fokus pada komitmen investor domestik di awal pembangunan Nusantara. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut groundbreaking investasi asing untuk IKN akan dimulai usai upacara 17 Agustus 2024.

’’Ini adalah standpoint dari pemerintah. Why? Karena sebagai start akan ada yang dinamakan Sumbu Kebangsaan (terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN). Ini harus rampung cepat di tahun depan, yang cepat dan sat set itu adalah lokal. Karena mereka paham situasi dan kondisinya. Mereka juga investor yang punya investasi yang besar,’’ jelas Agung.

Dia melanjutkan, hal itu sekaligus menepis anggapan miring terkait minat investasi ke IKN yang disebut masih minim. Agung mencontohkan dengan Hyundai Motor Groupyang telah meneken MoU dengan OIKN untuk membangun ekosistem mobilitas Advanced Air Mobility (AAM) di Indonesia.

Dengan mengandalkan teknologi canggih di masa depan, inovasi itu akan menggunakan mobil terbang atau taksi terbang yang mampu mengangkut beberapa orang sekaligus dan tanpa awak.
Pihaknya pun terus mengajak calon-calon investor potensial untuk dapat langsung mengunjungi IKN. Dengan begitu, mereka dapat melihat langsung apa saja potensi yang mampu dikembangkan di Nusantara.

’’Kami ajak mereka untuk datang dan lihat sendiri. Tidak hanya pemerintah saja, tapi para wisatawan juga. Mereka harus lihat, kalau sudah begitu mereka pasti akan lebih tertarik,’’ katanya.

Sumber: https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013473882/korsel-akan-bangun-tol-bawah-laut-di-ikn-masuk-lima-besar-investor-asing-ke-nusantara

Dinda Juwita/Jawa Pos

’’Kolaborasi antar negara memerlukan pandangan yang sama pada beberapa hal. Indonesia memiliki banyak kerja sama dengan Korsel di berbagai sektor. Mulai dari kerja sama militer, ekonomi, dan lainnya. Sinergi keduanya juga berpotensi bisa terus ditingkatkan,’’ ujarnya dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF) baru-baru ini.

Radityo menjelaskan, middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya atau superpower. Dengan kondisi itu, negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum-forum multilateral dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memitigasi risiko bagi diri mereka sendiri.

Hal itulah yang sama-sama dilakukan oleh Indonesia dan Korsel sebagai sesama negara middle powers. ’’Indonesia, Korsel, dan negara middle powers lainnya akan bergabung bersama untuk menentukan strategi multilateral. Sebagai contoh adalah MIKTA (Mexico, Indonesia, Korsel, Turki, Australia),’’ imbuh Radityo.

Radityo melanjutkan, Indonesia bisa mengadopsi upaya masif yang dilakukan Korsel melalui upaya soft diplomacy. Dia pun meyakini hal itu mampu tercapai. Mengingat berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

Mulai dari jumlah penduduk yang lima kali lipat penduduk Korea, ribuan suku dengan beraneka budaya, hingga makanan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, maupun memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Korsel, maka potensi tersebut bisa lebih dikembangkan.

’’Aspek budaya kita sangat kuat dan kaya. Butuh upaya masif bukan hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh pihak. Beberapa hal yang bisa diperkuat misalnya dari sektor pariwisata yang bisa terus dikembangkan. Atau misalnya kita juga punya banyak serial menarik di berbagai kanal, Netflix misalnya. Itu semua sangat bisa dikembangkan, tentu butuh upaya kuat,’’ tuturnya.

Asisten Professor Universitas Copenhagen Jin Sang-pil menambahkan, selain tergolong negara middle power, Korsel juga identik dengan kekuatan soft power. Itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan memikat dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi tujuan yang ingin dicapai.

Kekuatan soft power Korsel tercermin melalui melalui masifnya penyebaran Korean Wave yang ‘menginvasi’ dunia. Korsel memiliki langkah jenius menjadikan soft power sebagai strategi bersinar di kancah internasional.

’’Soft power ini tentu bisa membawa kesuksesan. Ini adalah alat yang ampuh. Soft power bagi Indonesia maupun Korsel merupakan langkah yang penting, terutama di bidang diplomasi,’’ jelas dia. (*)

Sumber: https://www.jawapos.com/internasional/013657668/sesama-middle-power-peluang-kolaborasi-indonesia-korsel-terbuka-lebar

Dinda Juwita/Jawa Pos

Adapun total cost share yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia berkisar Rp 24,8 triliun. Indonesia sendiri baru membayar 17 persen dari kewajibannya dan 83 persen belum dilunasi hingga saat ini.

Dedy melanjutkan, pihaknya masih menunggu Kementerian Keuangan untuk kelanjutan pelunasan pembayaran itu. Beberapa hal disebut menjadi kendala pelunasan pembayaran itu. Salah satunya refocusing anggaran di K/L yang digunakan untuk program prioritas lainnya yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan program lainnya, termasuk pelunasan pembayaran jet tempur tersebut.

’’Sebetulnya ini semua sudah dipikirkan, ini adalah program negara, semua pemerintahan harus mengikuti itu. Logikanya ya memang harus dibayar dulu, tapi pemerintah pasti punya skala prioritas,’’ imbuhnya.

Namun, lanjut Dedy, pemerintah masih tetap berkomitmen merampungkan kewajibannya. Meski nantinya akan berganti pemerintahan pada 2024, Dedy menyebut bahwa kerja sama RI-Korsel terkait itu akan tetap berjalan.

’’Pokoknya 2026 tenggat waktunya yang sisanya Rp 13 triliun harus selesai. Tapi kan ini belum 2026, jadinya mereka masih wait and see juga. Kita harap bisa segera,’’ tutur dia.

Sebagai informasi, ada 3 fase utama dalam program KFX/IFX. Yaitu TD phase 2010-2012, EMD phase 2014-2026, dan Production phase setelah 2026.

Pada kesempatan yang sama, Chief Representative Officer KAI Indonesia Office Woo Bong Lee menuturkan, Korsel masih menunggu pelunasan kewajiban itu. Sebab, Korsel telah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk melanjutkan proyek jet tempur tersebut. 

Dia berharap, baik RI maupun Korsel dapat mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Sehingga, kerja sama kedua negara tetap berjalan baik.

’Yang saya tahu bahwa baik pemerintah Korsel maupun Indonesia terus membicarakan hal ini. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik. Kami tetap menunggu pembayaran dan melanjutkan kemitraan dengan Indonesia, termasuk dengan PT Dirgantara Indonesia,’’ katanya.

Sumber: https://www.jawapos.com/nasional/013268454/korsel-menanti-pelunasan-utang-jet-tempur-marsma-tni-dedy-laksmono-pastikan-komitmen-dipenuhi

Dinda Juwita/Jawa Pos

JawaPos.com – Salah satu poin penting yang dapat menentukan iklim investasi adalah konsistensi kebijakan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia Lee Kang Hyun menuturkan, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Lee mencontohkan dengan adanya kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40 persen beberapa tahun silam. Saat itu, Lee yang masih menjabat sebagai Vice Vice President Samsung Indonesia akhirnya mengatasinya dengan membuat pabrik di Indonesia. Namun, tak lama kemudian kebijakan itu kembali berubah.

’’Kemudian pemerintah mengumumkan bahwa boleh hanya membuat RnD Center. Jadi ini semacam masalah konsistensi pemerintah Indoensia,’’ ujarnya pada diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF), baru-baru ini.

Hal itu disebutnya sebagai sikap yang wajar. Sebab, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. ’’Kami investor Korea masih wait and see sampai 2024, ini sangat serius, kondisinya memang baik di globally dan negara lain sudah konsentrasi,’’ imbuhnya.

Selain konsistensi kebijakan, aspek keadilan juga disebutnya sebagai salah satu pertimbangan investor. Sebagai investor, Lee tak ingin pemerintah RI membuat kebijakan yang berat sebelah dan menguntungkan satu negara tertentu.

Padahal, lanjut dia, investor Korsel menempatkan Indonesia sebagai negara utama tujuan investasi. ’’Orang Korea sekarang maunya kalau investasi di luar negeri urutan pertamanya adalah Indonesia,’’ tambahnya.

Dengan kondisi itu, Lee berharap agar pemerintah bisa lebih mendengar masukan dari para investor. Terutama terkait konsistensi kebijakan dan aspek keadilan.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan memastikan, pihaknya terbuka pada setiap masukan yang diberikan. Aspek keadilan disebutnya amat menjadi fokus pemerintah dalam membuat kebijakan.

Dia mencontohkan dengan kebijakan insentif kemudahan yang diberikan, seperti relaksasi pajak PPN, penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga relaksasi impor kendaraan Completely Built Up (CBU). Pemberian insentif kepada produsen mobil listrik itu bertujuan untuk menggaet investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

’’Fairness harus tetap ada. Ini akan membawa nama Indonesia di kancah internasional bahwa pemerintah RI tidak konsisten, nah ini tidak akan terjadi,’’ jelasnya pada kesempatan yang sama.

Nurul melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan jaminan investasi bagi para investor yang telah memenuhi syarat-syarat berinvestasi di tanah air. Dia memahami keluhan dari para investor terkait kendala-kendala yang ada.

Apalagi, lanjut Nurul, pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi. Hal itu tentu menjadi fokus ke depan meski adanya pergantian kepala negara.

Sumber: https://www.jawapos.com/bisnis/013265083/konsistensi-kebijakan-ri-pengaruhi-minat-investasi