Editor : Nabilla Tashandra

Pantai Slili di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).(SHUTTERSTOCK/IBENK_88)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpeluang untuk dikembangkan untuk memperkuat relasi Indonesia dan Korea Selatan.

Sayangnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang dirilis pada Januari 2023, Korea Selatan belum masuk dalam 10 besar negara penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia pada 2022. 

Kendati demikian, pertumbuhannya cukup menggembirakan.

Pada rilis data yang sama, tercatat bahwa Korea Selatan menempati urutan kedelapan dalam daftar 10 besar dengan sekitar 19.200 wisman sepanjang November 2022. Angka itu setara 2,9 persen kunjungan wisman ke Indonesia selama November 2022. 

Tahun ini, tampaknya ada peluang Korea Selatan masuk ke dalam daftar 10 besar tersebut. Sebab, berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS pada Agustus 2023, sebanyak 7.900 wisman asal Korea Selatan tercatat mengunjungi Indonesia selama Juni 2023 atau menyumbang 2,3 persen dari total kunjungan. 

Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2023, kunjungan wisman asal Korea Selatan mencapai 20.300 orang atau 2,7 persen dari total kunjungan. Pada data sementara, Korea Selatan menempati urutan ke-10 negara penyumbang wisman terbanyak ke Indonesia sepanjang 2023.

Potensi untuk gaet wisman Korea Selatan

Setidaknya, ada dua hal yang dapat dioptimalkan untuk menarik lebih banyak kunjungan wisman asal Korea Selatan. 

Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin, misalnya, menyebutkan bahwa selain Bali, daya tarik lainnya yang dapat mengundang lebih banyak turis Korea adalah batik dan wisata pantai di lokasi lain.

Sumber : https://travel.kompas.com/read/2023/08/10/164600427/tak-cuma-bali-2-hal-ini-juga-digemari-wisman-korea-selatan

Penulis : Nabilla Tashandra
Editor : Erlangga Djumena

Seoul, Korea Selatan.(UNSPLASH/LOUIE NICOLO NIMOR)

KOMPAS.com – Indonesia bisa mengikuti jejak kesuksesan Korea Selatan dalam memajukan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut statistik bisnis Kementerian UKM dan Startups Korea Selatan, sektor UMKM menguasai lebih dari 90 persen dari total jumlah perusahaan dan 82 persen total lapangan kerja, serta 48 persen ekspor. 

Bahkan, Indonesia sudah menandarangani beberapa Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korea Selatan terkait UMKM. 

“Kita (Indonesia-Korea Selatan) memiliki beberapa MoU yang mau Indonesia pelajari dari Korea Selatan sebagai rolemodel pengembangan UMKM. Temasuk tahun lalu di G20 kita juga tanda tangan MoU kerja sama UMKM antara Indonesia-Korea Selatan,” ucap Diplomat Kementerian Luar Negeri RI, Henry Pahala Pinilih dalam workshop bertajuk “Building Bridges: Assessing the Past and Shaping the Future of Indonesia-Korea Relations” yang digelar The Korea Foundation dan FPCI, Rabu (2/8/2023). 

Henry menambahkan, Korea Selatan berinvestasi besar untuk sektor UMKM, terutama ekonomi digital.

Pemerintah Negeri Ginseng juga mendorong inovasi teknologi agar industri UMKM semakin maju. Hal itu  terlihar dari cukup banyaknya UMKM asal Korea Selatan yang dikenal secara luas terkait inovasinya.  

“Salah satu yang terbesar adalah animasi Larva. Itu berawal dari bisnis kecil. Mereka dapat insentif dari pemerintah lalu bikin film animasi, filmnya viral di Amerika, masuk Netflix, dan saat ini jadi perusahaan besar,” tuturnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin melihat UMKM sebagai salah satu sektor potensial untuk memperkuat relasi kedua negara.  

“Mendorong kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam sektor UMKM bisa lewat pengembangan inovasi, transformasi teknologi, serta akses ke pasar yang baru (new market),” ucap Shin. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki pada Mei 2023 juga telah mengunjungi Korea Selatan bilateral dengan Menteri UKM dan Startups (MSS) Korea Selatan, Hong Jong-hak sekaligus hadir dalam acara perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia, seperti dikutip dari Kompas.com (30/5/2023).

Sumber : https://money.kompas.com/read/2023/08/11/064100026/indonesia-bisa-belajar-dari-korea-selatan-untuk-majukan-sektor-umkm

Penulis : Nabilla Tashandra
Editor : Erlangga Djumena

Penampilan aespa di LIVE TOUR 2023 ‘SYNK: HYPER LINE’ in Jakarta, ICE BSD, Sabtu (24/6/2023) (KOMPAS.com/ RINTAN PUSPITA SARI)

KOMPAS.com – Industri hiburan Korea Selatan atau yang juga dikenal dengan istilah Korean Wave (Hallyu) memiliki banyak penggemar yang tersebar ke seluruh penjuru dunia.  Kesuksesan hallyu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui upaya panjang hingga sekitar 20 tahun. “Upaya ini memerlukan waktu sangat panjang untuk sampai pada level seperti saat ini,” ungkap Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin dalam workshop bertajuk “Building Bridges: Assessing the Past and Shaping the Future of Indonesia-Korea Relations” di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Shin memaparkan, pada tahun 1990-an, industri hiburan Jepang sedang naik daun, melalui J-Pop, J-Movies, dan J-Drama.  Jepang menurut dia, adalah pemain besar atau powerhouse dalam memanfaatkan industri tersebut sebagai soft power. Adapun soft power, seperti didefinisikan oleh Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: Sarana untuk Sukses di Dunia Politik (2004) adalah kemampuan untuk membujuk dan membentuk preferensi terhadap orang lain. 

Korea Selatan, lanjut Shin, mencontoh langkah Jepang. Sejak sekitar 1990-an, perusahaan-perusahaan hiburan Korea Selatan mulai menciptakan produk-produk industri kreatif serupa. “Mereka (perusahaan) mencoba membuat lagu-lagu mirip J-Pop, membuat drama, film, seperti J-Drama dan J-Movies, juga industri hiburan secara sistem. Dan setelah 20 tahun, bisnis hiburan Korea Selatan melampaui Jepang,” paparnya.  Lebih jauh, Shin mengatakan bahwa kemajuan industri hiburan sangat membantu meningkatkan soft power Negeri Ginseng. Itulah mengapa, pemerintah Korea Selatan mau menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk mempromosikannya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sumber : https://money.kompas.com/read/2023/08/11/114000126/industri-hiburan-indonesia-punya-peluang-susul-korea-selatan

Penulis : Nabilla Tashandra
Editor : Irawan Sapto Adhi

Bendera Korea Selatan dan Indonesia. Tahun ini adalah 50 tahun relasi bilateral Korea Selatan dan Indonesia.(SHUTTERSTOCK/ARITRA DEB)

JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan menginjak usia 50 tahun pada 2023 ini. Pada usia emas ini, penting untuk melihat kembali kesamaan nilai-nilai antara dua negara, serta peluang kerja sama yang dapat diupayakan ke depannya. Deputi Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela menyampaikan, sejak tahun 1990-an, relasi dalam bidang ekonomi sangat dominan. Baca juga: Industri Hiburan Indonesia Punya Peluang Susul Korea Selatan.

Namun, ada beberapa relasi dalam sejumlah bidang lainnya yang juga menguat dalam beberapa waktu terakhir. “Kalau dilihat lebih dalam kita juga memiliki beberapa nilai yang sama (dengan Korea Selatan), seperti demokrasi, HAM, ekonomi terbuka, serta kesamaan aspirasi untuk menjaga kesejahteraan, stabilitas dan kedamaian regional dan dunia,” ucap Nabyl dalam workshop bertajuk “Building Bridges: Assessing the Past and Shaping the Future of Indonesia-Korea Relations” di Jakarta, Rabu (2/8/2023). Kesamaan nilai-nilai tersebut, lanjutnya, adalah fondasi untuk membangun kerja sama bilateral yang lebih kuat di masa depan. “Kita akan bisa membangun banyak hal bersama,” sambungnya. 

Peluang kerja sama Indonesia-Korea 

Pada kesempatan yang sama, Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin menyebutkan beberapa bidang yang berpotensi dikembangkan dalam kerja sama Indonesia-Korea. Ia meyakini, relasi Indonesia dan Korea akan semakin erat, salah satunya karena sama-sama berbagi nilai-nilai demokrasi. “Selain itu, Indonesia dan Korea punya beberapa peluang untuk kolaborasi dan pertumbuhan yang lebih jauh,” ucap Shin.

Beberapa di antaranya adalah: 

Diversifikasi ekonomi. Mengembangkan sektor-sektor yang sudah dikerjasamakan untuk membangun inovasi jangka panjang, termasuk energi terbarukan, layanan kesehatan, serta teknologi dan ekonomi digital. 

Pengembangan infrastruktur. Partisipasi Korea Selatan dalam proyek-proyek besar Indonesia, seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti melibatkan perusahaan serta pakar berbagai bidang, seperti engineering dan transportasi. 

Kolaborasi riset dan pengembangan. Beberapa di antaranya seperti dalam bioteknologi, Artificial Intelligent (AI), dan teknologi hijau. 

Pertukaran pendidikan dan budaya. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain. 

Kerja sama pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun stabilitas, seperti latihan militer gabungan, pertukaran informasi untuk melawan terorisme, dan keamanan siber (cybersecurity). 

Promosi pariwisata. Kekayaan alam dan budaya Indonesia cukup populer di kalangan masyarakat Korea Selatan. Kerja sama dibutuhkan untuk sama-sama mendorong promosi wisata masing-masing negara. 

Kerja sama kesehatan. Kerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk persiapan pandemi, pertukaran pakar kesehatan, serta kerja sama riset medis dan teknologi medis. 

Kolaborasi UMKM. Mempercepat inovasi dan akses ke pasar baru (new market). 

Inisiatif hijau dan keberlanjutan. Promosi praktik keberlanjutan, seperti transportasi energi dan pertanian. “Yang sejalan dengan fokus global untuk mengatasi perubahan iklim dan konservasi lingkungan,” tuturnya.

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2023/08/15/170000470/ragam-peluang-kerja-sama-indonesia-korea-selatan-menginjak-50-tahun

Foto: Korean Air meluncurkan pesawat khusus yang didedikasikan untuk mendukung Busan World Expo 2030 Korea selama acara yang diadakan di Bandara Incheon pada hari Rabu. (Instagram @koreanairworld)

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan memiliki ‘harta kartun’ yang dikenal dengan sebutan Hallyu atau Korean Wave, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan popularitas konten hiburan produksi Negeri Ginseng di dunia internasional.

Siapa yang tak tahu grup K-pop BTS dan BLACKPINK? Meskipun bukan penikmat musik K-pop, kemungkinan besar Anda pernah mendengar dua nama besar tersebut.

Bicara soal Korean drama (K-drama), Netflix berani jor-joran berinvestasi untuk memproduksi lebih banyak lagi film dan drama Korea pada 2023 ini. Menurut data terbaru, platform streaming asal AS tersebut akan menggelontorkan US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 37,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.930 per US$) untuk konten-konten film dan drama Korea Selatan. Tentu saja, langkah ini dilakukan Netflix karena popularitas konten hiburan Korea Selatan sudah terbukti berhasil ‘menghipnotis’ dunia.

Foto: BTS di Gedung Putih, AS (AP Photo/Evan Vucci)

Dilihat dari kacamata diplomasi, Korea Selatan menjadikan fenomena global Hallyu ini sebagai soft diplomacy untuk mengenalkan negaranya lewat pendekatan budaya. Langkah ini sukses besar. Korea Selatan punya image yang relatif positif di mata warga dunia. Hebatnya, ekspor Hallyu – misalnya, dari game, musik dan serial TV – juga memiliki dampak yang luar biasa pada ekonomi Korea Selatan.

Lantas, apa rahasia di balik kesuksesan tersebut?

Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin mengungkap bahwa ada perjalanan panjang selama 20 tahun sebelum Korean wave berada di titik saat ini. Menurut pengamatannya, sebelum Korea, Jepang lah yang memiliki kekuatan itu hingga setidaknya tahun 1999.

“Sepuluh tahun yang lalu, tidak ada orang Korea yang menyangka ini bisa terjadi,” ujarnya, saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk Building Bridges: Assessing the Past and Shaping the Future of Indonesia-Korea Relations yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Rabu (2/8/2023).

Menurut Profesor Shin, pada mulanya Korea belajar dari Jepang yang sudah lebih unggul dengan J-pop mereka. Korea belajar bagaimana membuat lagu dan film seperti Jepang, termasuk juga seluk-beluk bisnis hiburan agar bisa sukses dikenal warga dunia. 

Selain itu, lanjut Profesor Shin, Pemerintah Korea juga berani menggelontorkan dana investasi yang besar untuk mendukung pekerja kreatif agar bisa memproduksi konten hiburan yang berkualitas. Dari situ, barulah investor swasta masuk dan ikut menanamkan modalnya untuk menggarap bisnis ini secara serius. 

Pemerintah Korea percaya bahwa budaya pop bisa menjadi ‘senjata’ ampuh untuk menguntungkan sektor ekspor negara sekaligus meningkatkan diplomasi soft power mereka.

Foto: Parasite Oscar 2020. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Kerja keras ini berbuah manis. Perlahan tapi pasti, K-pop mengungguli J-pop. Lagu-lagu yang dibawakan idol Korea Selatan mulai merangkak naik ke tangga lagu global. Bahkan, beberapa musisi K-pop ternama mencatatkan rekor yang tak pernah dicapai sebelumnya.

Pun begitu dengan film dan drama produksi Negeri Ginseng. Film Parasite (2019), yang disutradarai Boon Joon Ho, memenangkan Piala Oscar 2020. Ini adalah pertama kalinya film non-Hollywood mendapat penghargaan bergengsi tersebut.

Peluang kolaborasi kebudayaan Indonesia-Korea

Berkaca dari kesuksesan K-pop, Professor Shin memandang bahwa hal yang sama sangat mungkin diraih Indonesia jika ingin serius menggarap industri hiburannya.

Apabila ingin mengikuti langkah yang diambil Korea, maka pemerintah harus berani berinvestasi, baik dalam bentuk dana maupun sumber daya manusia, di industri hiburan agar Indonesia bisa memproduksi konten berkualitas dunia. 

“Saya kira Indonesia bisa melakukan itu kalau pemerintah melakukan investasi di tempat yang tepat,” kata dia.

Peluang untuk menggarap sektor hiburan Tanah Air agar bisa mengikuti kesuksesan Korea terbuka lebar. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan sudah menjalin hubungan bilateral erat, yang pada tahun ini sudah menginjak usia 50 tahun. 

Profesor Shin secara khusus menyebut bahwa kolaborasi kebudayaan, termasuk K-pop, sebagai peluang kerja sama yang sangat mungkin digarap oleh Indonesia dan Korea. Apalagi, potensi ekonomi di baliknya juga sangat besar dan bisa menguntungkan masyarakat di kedua negara.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230805133451-33-460445/profesor-korea-ungkap-rahasia-k-pop-k-drama-bisa-mendunia

Halimatus Sadiyah

Foto: Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Republik Korea di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin, 14 November 2022. (Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan merupakan salah satu mitra paling strategis Indonesia. Negeri Ginseng menempati peringkat ke-5 dalam realisasi investasi di Indonesia berdasarkan negara untuk periode 2017 sampai dengan semester pertama 2022 dengan nilai total US$ 9,08 miliar.

Kendati sudah menjalin hubungan bilateral yang erat selama 50 tahun dengan Korea Selatan, Indonesia belum menjadi mitra dagang utama bagi Korea. Inilah salah satu tantangan utama yang dihadapi Seoul dan Jakarta, menurut Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University, Jae Hyeok Shin.

Dia mengungkap bahwa Indonesia sudah tersalip Vietnam dalam konteks mitra dagang strategis Korea Selatan. Sepanjang 2021 saja, volume perdagangan Korea-Vietnam sudah mencapai US$80,7 miliar, sementara Korea-Indonesia hanya menyentuh US$19,3 miliar untuk periode yang sama.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Republik Korea Y. M. Jang Young Jin pada Selasa (16-05-2023). (Dok. Kemenko Marves)

“Mempertimbangkan populasi Indonesia yang lebih dari 2x lipat lebih banyak dari Vietnam, jelas terlihat bahwa Korea memiliki konsentrasi perdagangan yang lebih erat dengan Vietnam,” ujarnya, dalam workshop bertajuk Building Bridges: Assessing the Past and Shaping the Future of Indonesia-Korea Relations yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, pada Rabu (2/8/2023).

Alasan di balik hal ini, papar Profesor Shin, adalah karena Pemerintah Vietnam sangat agresif dalam menarik investasi asing. Mereka membuka lebar-lebar pintu agar investor Korea bisa dengan mudah menanamkan modalnya dan membuka bisnis di Vietnam. Tak cuma itu, Vietnam juga memberikan banyak insentif untuk perusahaan asing, termasuk dari Korea Selatan.

“Bayangkan, saat ini dari total produk yang diekspor Vietnam, 35 persennya diproduksi perusahaan Korea,” paparnya.

Meski menguntungkan pemodal asing, menurut Profesor Shin, untuk jangka panjang kebijakan Vietnam tersebut justru bisa merugikan negaranya sendiri. Sebab, pada akhirnya, Vietnam harus lebih memihak industri lokal jika mau negaranya maju dan tidak bergantung pada asing.

Terbukti, dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Vietnam mulai memberikan banyak limitasi bahkan mengurangi insentif untuk perusahaan asing. Perubahan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian yang tidak disukai oleh dunia bisnis.

“Banyak perusahaan Korea mulai berpikir ulang dan mempertimbangkan keluar dari Vietnam. Mereka mulai melirik Indonesia,” kata Profesor Shin.

Dua modal Indonesia untuk pikat Korea dan menyalip Vietnam

Foto: Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 16 Maret 2022. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Profesor Shin menyebut bahwa Indonesia setidaknya memiliki dua modal kuat yang bisa membuat Jakarta menggaet lebih banyak investor Korea dan pada akhirnya menggeser posisi Vietnam.

Pertama, Jakarta memiliki kebijakan ekonomi yang seimbang. Pemerintah Indonesia tetap ingin menarik penanaman modal asing, tanpa mengesampingkan industri dalam negeri. Dan menurut Profesor Shin, itu adalah pendekatan yang tepat.

Kedua, Indonesia dan Korea memiliki kesamaan nilai-nilai demokrasi. Dan negara demokratis cenderung lebih mampu menawarkan kestabilan dan kepastian kebijakan, dua hal yang sangat penting dalam dunia bisnis.

“Di negara yang demokratis, kebijakan tidak bisa berubah-ubah terus. Dan saya sangat yakin Indonesia bisa menarik lebih banyak investment dari Korea jika bisa memberikan stability dan predictability,” ujar profesor yang juga banyak melakukan riset politik serta hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl mengungkap kesamaan pandangan dengan Profesor Shin. Ia setuju bahwa kestabilan dan kepastian adalah dua faktor penting yang bisa mengundang sekaligus mempertahankan investor asing di Indonesia.

“Upaya terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah meningkatkan aspek stability dan predictability yang juga didukung oleh infrastruktur. Karena kan perusahaan asing tidak hanya bikin produk di sini, tapi juga mereka butuh menjual produknya ke luar Indonesia,” pungkasnya.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230805231845-4-460511/ada-peluang-emas-ri-bisa-gaet-lebih-banyak-investor-korea

SEKTOR usaha kecil dan menengah (UKM) diyakini akan mampu menopang perekonomian Indonesia ke depan, terlebih di kala ekonomi global sedang menunjukkan tanda perlambatan.

Jika merujuk data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07%, atau Rp8.573,89 triliun.

UMKM diyakini mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Karena itu, untuk meningkatkan kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi,….

sumber : https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-5842

Fergi Nadira

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia terus melakukan upaya kerja sama dengan berbagai negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Korea Selatan (Korsel) merupakan salah satu negara tempat Indonesia mempelajari pemindahan ibu kota administratifnya.

Korsel merupakan negara yang memindahkan Ibu Kota Administratif dari Seoul ke Sejong dalam sejarah panjangnya. Ide awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong diawali pada 2002 oleh calon Presiden Roh Moo-hyun pada Pemilu Presiden ke-16 Negeri Gingseng.

Alasannya untuk memperluas pemerataan pembangunan di Korsel. Selain itu, faktor lain pemindahan ini guna mengurai kepadatan penduduk hingga faktor demografi yang dekat dengan Korea Utara. Seoul dinilai terlalu dekat dengan Korea Utara yang berjarak sekitar 40 Km dari perbatasan, sehingga terancam sangat mudah diserang.

Menilik keberhasilan Korsel, pada 2012 Sejong Special Self-governing City (Local Government) secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Korsel. Pemindahan berbagai kementerian/lembaga negara dari Seoul ke Sejong dimulai secara bertahap dari 2012 hingga target selesai direlokasi pada 2030. Jika dihitung sejak pembangunan awal yang dilakukan pada tahun 2007, Korsel membutuhkan waktu sekitar 23 tahun.

Indonesia dalam hal ini mempelajari sejarah dan praktik-praktik terbaik Korsel dalam mendukung rencana Pemerintah Joko Widodo yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wakil Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Vahd Nabyl mengatakan, Indonesia mempelajari Korsel yang juga memindahkan ibu kota administratifnya ke Sejong.

“Saya rasa kita juga belajar dari praktik-praktik terbaik, jadi selama prosesnya Indonesia melakukan master planning dalam mendesain kota,” kata Vahd Nabyl dalam diskusi hubungan Indonesia-Korsel pada program “Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023” yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korean Foundation pada Rabu (2/8/2023).

Vahd Nabyl mengatakan, Indonesia juga telah melakukan banyak konsultasi antar pejabat di ibu kota pada kedua negara. Korsel pun, kata dia, terbuka dalam berbagi praktik terbaiknya dalam pemindahan ibu kota administratifnya.

“Jadi ada rasa berbagi sebagai salah satu aspek juga dan saya pikir dalam kerangka acuan semisal pada program ini, mungkin ada kerja sama dan sudah ada kerja sama mengenai pengolahan air untuk ibu kota baru. Saya rasa juga ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Kementerian kita di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Professor of Political Science and International Relations, Korea University Jae Hyeok-shin mengatakan, kedua negara menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi dan investasi dalam pembangunan IKN. Menurut dia, ada kesempatan yang lebih baik dalam hubungan kedua negara pada isu ini.

“Fokus Indonesia pada pembangunan infrastruktur memberikan peluang yang sangat baik bagi perusahaan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar, terutama mengenai ibu kota masa depan, Nusantara, di mana memanfaatkan keahlian di bidang konstruksi, teknik, dan transportasi,” kata Jae dalam kesempatan yang sama. 

Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Korsel untuk ikut berpartisipasi aktif dalam IKN. Adapun beberapa investor dikatakan sudah berminat berinvestasi pada pembangunan IKN.

Korsel dan Indonesia diketahui telah menandatangani puluhan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama untuk pembangunan IKN. Di antaranya terkait pembangunan tol bawah laut di IKN hingga kerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Kementerian PUPR juga berkunjung ke Korsel untuk mempelajari sistem smart city hingga transportasi di Korsel. Teknologi yang dipakai Korsel diharapkan bisa diterapkan di IKN nantinya.

Sumber : https://news.republika.co.id/berita/ryrvkr349/pembangunan-ikn-dapat-dipelajari-dari-kota-sejong-di-korsel

Fergi Nadira

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali membuka program beasiswa bagi para jurnalis untuk memperdalam tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). FPCI bekerja sama dengan Korea Foundation telah mengadakan program ini sebanyak tiga batch setiap tahun sejak 2021.

• Home >
• News >
• Umum

Rabu 02 Aug 2023 23:44 WIB

Workshop Pertama Indonesia Next Generation Journalist Network Dimulai

FPCI membuka program beasiswa jurnalis untuk perdalam hubungan RI-Korsel

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

    

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali membuka program beasiswa bagi para jurnalis untuk memperdalam tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). FPCI bekerja sama dengan Korea Foundation telah mengadakan program ini sebanyak tiga batch setiap tahun sejak 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali membuka program beasiswa bagi para jurnalis untuk memperdalam tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). FPCI bekerja sama dengan Korea Foundation telah mengadakan program ini sebanyak tiga batch setiap tahun sejak 2021.

• Home >
• News >
• Umum

Rabu 02 Aug 2023 23:44 WIB

Workshop Pertama Indonesia Next Generation Journalist Network Dimulai

FPCI membuka program beasiswa jurnalis untuk perdalam hubungan RI-Korsel

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

    

Foto: Fergi Nadira/Republika

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali membuka program beasiswa bagi para jurnalis untuk memperdalam tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). FPCI bekerja sama dengan Korea Foundation telah mengadakan program ini sebanyak tiga batch setiap tahun sejak 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) kembali membuka program beasiswa bagi para jurnalis untuk memperdalam tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). FPCI bekerja sama dengan Korea Foundation telah mengadakan program ini sebanyak tiga batch setiap tahun sejak 2021.

Sama seperti dua tahun sebelumnya, FPCI dan Korean Foundation tahun ini menerima 15 jurnalis dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam program “Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023 (ING JNK).” Republika termasuk dalam jurnalis yang terpilih dalam program ini.

“Terima kasih atas partisipasinya dan selamat memulai program ini dengan baik,” kata Director Korean Foundation Jakarta, Choi Hyunsoo saat memberikan sambutan dalam workshop pertama Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023 di Bengkel Diplomasi FPCI, Jakarta pada Rabu (2/8/2023).

Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea merupakan sebuah wadah bagi para jurnalis profesional di Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan Indonesia-Korea yang yang masih kurang tersentuh karena terbatasnya akses informasi. Pada tahun ini, program 15 jurnalis terpilih berpartisipasi dalam program pengembangan kapasitas selama enam kali dan diakhiri kunjungan ke Korea.

“Para jurnalis akan mengambil bagian dalam serangkaian workshop di Jakarta, di mana mereka akan memiliki kesempatan untuk mendalami berbagai relasi Indonesia dengan Korea dengan para cendekiawan, pembuat kebijakan, dan praktisi dari Indonesia dan Korea,” kata FPCI.

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal turut menyambut hangat para jurnalis yang lolos pada kesempatan pertama. Dia mengatakan, Korsel merupakan salah satu negara yang penting bagi Indonesia.

“Hal ini dilihat dari hubungan strategis kedua negara yang semakin meningkat dan hubungan kedua negara juga semakin erat. Dan saya berterima kasih kepada para pembicara hari ini dan saya harap kita menikmati sesi ini dan saya akan bergabung dengan kalian semua pada trip ke Korea,” kata Dino.

Workshop pertama digelar dengan mengundang pembicara dari Kementerian Luar Negeri RI dan Korea University. Wakil Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Vahd Nabyl menjelaskan mengenai update dan sejarah hubungan Indonesia dan Korsel dari berbagai bidang.

Senada dengan Nabyl, Professor of Political Science and International Relations, Korea University Jae Hyeok-shin menguliti tentang perkembangan relasi antara kedua negara yang dikemas dengan perspektif negara Korsel. Sekitar satu jam kedua pembicara memaparkan pandangannya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para peserta jurnalis.

Pada intinya program yang akan berjalan selama enam kali setiap bulannya, dan diakhiri dengan kunjungan ke Korea ini, bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Korea dengan meningkatkan peran media dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik tentang Korea di Indonesia.

Selain itu, program ini juga turut menyediakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan wartawan untuk untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan pengetahuan yang relevan tentang isu-isu yang terkait dengan Indonesia-Korea.

“Program ini pun memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif antara Jurnalis Indonesia dengan para ahli atau praktisi Korea dan Indonesia dan membentuk sebuah kelompok jurnalis Indonesia yang memiliki minat yang sama terhadap isu-isu Korea,” kata FPCI.

Sumber : https://news.republika.co.id/berita/ryrvty349/workshop-pertama-indonesia-next-generation-journalist-network-dimulai