2023

Dinda Juwita/Jawa Pos

’’Kolaborasi antar negara memerlukan pandangan yang sama pada beberapa hal. Indonesia memiliki banyak kerja sama dengan Korsel di berbagai sektor. Mulai dari kerja sama militer, ekonomi, dan lainnya. Sinergi keduanya juga berpotensi bisa terus ditingkatkan,’’ ujarnya dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF) baru-baru ini.

Radityo menjelaskan, middle power atau kekuatan tengah adalah istilah untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah dan berada di bawah negara adidaya atau superpower. Dengan kondisi itu, negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum-forum multilateral dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memitigasi risiko bagi diri mereka sendiri.

Hal itulah yang sama-sama dilakukan oleh Indonesia dan Korsel sebagai sesama negara middle powers. ’’Indonesia, Korsel, dan negara middle powers lainnya akan bergabung bersama untuk menentukan strategi multilateral. Sebagai contoh adalah MIKTA (Mexico, Indonesia, Korsel, Turki, Australia),’’ imbuh Radityo.

Radityo melanjutkan, Indonesia bisa mengadopsi upaya masif yang dilakukan Korsel melalui upaya soft diplomacy. Dia pun meyakini hal itu mampu tercapai. Mengingat berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

Mulai dari jumlah penduduk yang lima kali lipat penduduk Korea, ribuan suku dengan beraneka budaya, hingga makanan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, maupun memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Korsel, maka potensi tersebut bisa lebih dikembangkan.

’’Aspek budaya kita sangat kuat dan kaya. Butuh upaya masif bukan hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh pihak. Beberapa hal yang bisa diperkuat misalnya dari sektor pariwisata yang bisa terus dikembangkan. Atau misalnya kita juga punya banyak serial menarik di berbagai kanal, Netflix misalnya. Itu semua sangat bisa dikembangkan, tentu butuh upaya kuat,’’ tuturnya.

Asisten Professor Universitas Copenhagen Jin Sang-pil menambahkan, selain tergolong negara middle power, Korsel juga identik dengan kekuatan soft power. Itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan memikat dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi tujuan yang ingin dicapai.

Kekuatan soft power Korsel tercermin melalui melalui masifnya penyebaran Korean Wave yang ‘menginvasi’ dunia. Korsel memiliki langkah jenius menjadikan soft power sebagai strategi bersinar di kancah internasional.

’’Soft power ini tentu bisa membawa kesuksesan. Ini adalah alat yang ampuh. Soft power bagi Indonesia maupun Korsel merupakan langkah yang penting, terutama di bidang diplomasi,’’ jelas dia. (*)

Sumber: https://www.jawapos.com/internasional/013657668/sesama-middle-power-peluang-kolaborasi-indonesia-korsel-terbuka-lebar

Dinda Juwita/Jawa Pos

Adapun total cost share yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia berkisar Rp 24,8 triliun. Indonesia sendiri baru membayar 17 persen dari kewajibannya dan 83 persen belum dilunasi hingga saat ini.

Dedy melanjutkan, pihaknya masih menunggu Kementerian Keuangan untuk kelanjutan pelunasan pembayaran itu. Beberapa hal disebut menjadi kendala pelunasan pembayaran itu. Salah satunya refocusing anggaran di K/L yang digunakan untuk program prioritas lainnya yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan program lainnya, termasuk pelunasan pembayaran jet tempur tersebut.

’’Sebetulnya ini semua sudah dipikirkan, ini adalah program negara, semua pemerintahan harus mengikuti itu. Logikanya ya memang harus dibayar dulu, tapi pemerintah pasti punya skala prioritas,’’ imbuhnya.

Namun, lanjut Dedy, pemerintah masih tetap berkomitmen merampungkan kewajibannya. Meski nantinya akan berganti pemerintahan pada 2024, Dedy menyebut bahwa kerja sama RI-Korsel terkait itu akan tetap berjalan.

’’Pokoknya 2026 tenggat waktunya yang sisanya Rp 13 triliun harus selesai. Tapi kan ini belum 2026, jadinya mereka masih wait and see juga. Kita harap bisa segera,’’ tutur dia.

Sebagai informasi, ada 3 fase utama dalam program KFX/IFX. Yaitu TD phase 2010-2012, EMD phase 2014-2026, dan Production phase setelah 2026.

Pada kesempatan yang sama, Chief Representative Officer KAI Indonesia Office Woo Bong Lee menuturkan, Korsel masih menunggu pelunasan kewajiban itu. Sebab, Korsel telah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk melanjutkan proyek jet tempur tersebut. 

Dia berharap, baik RI maupun Korsel dapat mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Sehingga, kerja sama kedua negara tetap berjalan baik.

’Yang saya tahu bahwa baik pemerintah Korsel maupun Indonesia terus membicarakan hal ini. Kami berharap bisa mendapat solusi terbaik. Kami tetap menunggu pembayaran dan melanjutkan kemitraan dengan Indonesia, termasuk dengan PT Dirgantara Indonesia,’’ katanya.

Sumber: https://www.jawapos.com/nasional/013268454/korsel-menanti-pelunasan-utang-jet-tempur-marsma-tni-dedy-laksmono-pastikan-komitmen-dipenuhi

Dinda Juwita/Jawa Pos

JawaPos.com – Salah satu poin penting yang dapat menentukan iklim investasi adalah konsistensi kebijakan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia Lee Kang Hyun menuturkan, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Lee mencontohkan dengan adanya kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40 persen beberapa tahun silam. Saat itu, Lee yang masih menjabat sebagai Vice Vice President Samsung Indonesia akhirnya mengatasinya dengan membuat pabrik di Indonesia. Namun, tak lama kemudian kebijakan itu kembali berubah.

’’Kemudian pemerintah mengumumkan bahwa boleh hanya membuat RnD Center. Jadi ini semacam masalah konsistensi pemerintah Indoensia,’’ ujarnya pada diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF), baru-baru ini.

Hal itu disebutnya sebagai sikap yang wajar. Sebab, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. ’’Kami investor Korea masih wait and see sampai 2024, ini sangat serius, kondisinya memang baik di globally dan negara lain sudah konsentrasi,’’ imbuhnya.

Selain konsistensi kebijakan, aspek keadilan juga disebutnya sebagai salah satu pertimbangan investor. Sebagai investor, Lee tak ingin pemerintah RI membuat kebijakan yang berat sebelah dan menguntungkan satu negara tertentu.

Padahal, lanjut dia, investor Korsel menempatkan Indonesia sebagai negara utama tujuan investasi. ’’Orang Korea sekarang maunya kalau investasi di luar negeri urutan pertamanya adalah Indonesia,’’ tambahnya.

Dengan kondisi itu, Lee berharap agar pemerintah bisa lebih mendengar masukan dari para investor. Terutama terkait konsistensi kebijakan dan aspek keadilan.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan memastikan, pihaknya terbuka pada setiap masukan yang diberikan. Aspek keadilan disebutnya amat menjadi fokus pemerintah dalam membuat kebijakan.

Dia mencontohkan dengan kebijakan insentif kemudahan yang diberikan, seperti relaksasi pajak PPN, penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga relaksasi impor kendaraan Completely Built Up (CBU). Pemberian insentif kepada produsen mobil listrik itu bertujuan untuk menggaet investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

’’Fairness harus tetap ada. Ini akan membawa nama Indonesia di kancah internasional bahwa pemerintah RI tidak konsisten, nah ini tidak akan terjadi,’’ jelasnya pada kesempatan yang sama.

Nurul melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan jaminan investasi bagi para investor yang telah memenuhi syarat-syarat berinvestasi di tanah air. Dia memahami keluhan dari para investor terkait kendala-kendala yang ada.

Apalagi, lanjut Nurul, pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi. Hal itu tentu menjadi fokus ke depan meski adanya pergantian kepala negara.

Sumber: https://www.jawapos.com/bisnis/013265083/konsistensi-kebijakan-ri-pengaruhi-minat-investasi

Dinda Juwita/Jawa Pos

Data Badan Statistik Korsel mencatat, ada 249 ribu bayi lahir pada 2022. Jumlah itu turun 4,4 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi itu bahkan menjadikan Korsel sebagai negara dengan angka kelahiran terendah di dunia.

Wongi menuturkan, tantangan itu adalah kondisi serius yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah Korsel pun tengah mencari jalan keluar dari kondisi itu.

Meski begitu, Wongi menyebut ada peluang di balik tantangan krisis demografi itu. ’’Salah satu upaya solusi yang harus diperkuat yakni melalui pertukaran pekerja antara Korsel dengan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia,’’ imbuh dia.

Wongi mencontohkan dengan banyaknya sekolah vokasi dan lembaga pendidikan/pelatihan yang dimiliki Korsel yang kesulitan ketika mencoba merekrut siswa baru.

Kondisi itu bisa dimanfaatkan Korsel untuk mempererat hubungan dengan Indonesia melalui pertukaran siswa. Hal itu tentunya akan memberikan benefit bagi kedua negara.

’’Kami punya lembaga vokasi yang terus berkembang dan banyak program beasiswa yang diberikan kepada generasi muda khususnya di Asia Tenggara. Ini sebetulnya situasi yang sifatnya win-win. Memang banyak tantangan, tapi ada juga peluang yang bisa dikembangkan,’’ jelas dia.

Hal itu juga sejalan dengan kebijakan khusus Korsel untuk Asia Tenggara yaitu Korea ASEAN Solidarity Initiative (KASI) yang dirilis pada Desember 2022. Kebijakan itu membuka peluang besar bagi Korsel untuk negara-negara di ASEAN.

Bahkan, KASI membuat banyak kebijakan komprehensif yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga soal perdagangan, investasi, diplomasi, politik, kemananan, maupun hubungan people to people.

Senada, Jurnalis Hankook Ilbo Media Group Jaeyeon Moon menambahkan, karena rendahnya angka kelahiran, Korsel kini cenderung lebih banyak mengoptimalisasi Artificial Intelegence (AI) dan tenaga mesin dalam berbagai industri seperti manufaktur.

’’Tapi masih banyak area yang sangat membutuhkan tenaga manusia. Tentu juga masih banyak industri yang perlu untuk mendorong tenaga manusia agar lebih kreatif dari sisi ide-ide. Dari sini, Indonesia dan Korsel bisa lebih meningkatkan komunikasi yang lebih erat agar saling membantu dan mendapatkan keuntungan satu sama lain,’’ jelas Moon.

Sumber: https://www.jawapos.com/nasional/013020381/angka-kelahiran-di-korea-selatan-rendah-indonesia-bisa-dapat-untung

Isu Ibu Kota Nusantara atau IKN sempat membuat suasana debat cawapres memanas. Siapa diuntungkan dari perdebatan IKN ?

Dian Dewi Purnamasari/Kompas Daily Newspaper

Isu minimnya investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mengemuka sempat membuat suasana memanas saat debat calon wakil presiden pada Jumat (22/12/2023). Topik tersebut tidak ditanyakan oleh panelis, tetapi muncul dari para kandidat sendiri. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari isu tersebut?

Mulanya cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan komitmennya bersama calon presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerataan pembangunan. Karena itu, ia akan melanjutkan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN merupakan simbol pemerataan pembangunan di Indonesia karena akan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan, banyak pihak yang mengira pembangunan IKN akan dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. Padahal, APBN hanya menanggung 20 persen biaya pembangunan karena 80 persen lainnya berasal dari para investor domestik dan asing.

Pernyataan itu pun ditanggapi oleh dua cawapres lainnya. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, misalnya, mengatakan tertarik dengan program IKN karena bagus dan harus dilaksanakan sebagai warisan Presiden Joko Widodo. Namun, ia juga tergelitik dengan anggaran pembangunan IKN yang diklaim hanya 20 persen dari APBN, sisanya dari investor.

Tiga calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD (dari kiri kanan), dalam Debat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Ballroom Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

”Sejauh yang saya baca, belum ada satu pun investor yang masuk ke IKN. Coba kalau ada, sebutkan misalnya dua atau satu yang sudah masuk ke sana?” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan justru yang ia dengar ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu. Menurut Mahfud, ia dan pasangannya, Ganjar Pranowo, sepakat IKN harus dilanjutkan. Namun, pendanaan harus sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengundang investor. Karena pembangunan yang ada saat ini semua berasal dari APBN, ia menilai diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan itu benar-benar bisa dilanjutkan.

Saat menjawab pertanyaan itu, Gibran pun meminta agar sepulang dari acara debat itu, Mahfud mencari di Google terkait investasi yang sudah masuk ke IKN.

”Sudah banyak yang masuk. Ada Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi. Mungkin setelah pilpres karena mereka masih akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia,” jawab Gibran.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa ia dan capres Anies Rasyid Baswedan sejak awal tidak punya rencana untuk melanjutkan pembangunan IKN. Alasannya, masih ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang.

Mendengar pernyataan itu, Gibran lantas mempertanyakan konsistensi Muhaimin. Gibran menganggap Muhaimin tak konsisten karena sebelumnya pernah ikut potong tumpeng saat peresmian IKN.

Investor domestik

Terlepas dari perdebatan itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono menuturkan, sudah banyak investor domestik yang masuk dalam pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan KIPP ini diprioritaskan untuk investor domestik karena mereka sudah mampu mewujudkan dengan peletakan batu pertama di kawasan IKN.

Hingga akhir Desember ini, jumlah investor domestik yang sudah masuk di IKN di antaranya Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan, yaitu Agung Sedayu Group, Salim Group, Adaro, Astra, Sinarmas, Barito Pacific, Pulau Intan, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart.

”Mereka membangun Hotel Nusantara yang sudah 35 persen perkembangannya per Desember 2023,” ujar Agung saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Selain itu, juga ada dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Hotel Vasanta, Pakuwon Nusantara, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, PLN yang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 megawatt, Nusantara Intercultural School, Yayasan Michael D Ruslim dari Astra yang merevitalisasi SDN 020 Sepaku, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, ada juga investor lokal dari Kalimantan Timur yang telah mengelola Balikpapan Super Block akan membangun Nusantara Super Block (NSB), BSH Karya Mandiri, The Pakubuwono Residence, Bluebird yang menyediakan transportasi hijau seperti taksi listrik, bus listrik, dan infrastruktur pendukungnya.

Total investasi yang telah ditanamkan di IKN selama 2023, menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, juga telah mencapai Rp 41,4 triliun. Bambang menyebut jumlah investasi itu menandakan kepercayaan investor yang kian kokoh terhadap prospek pembangunan IKN.

Investasi asing

Khusus untuk investasi asing, dalam paparan yang disampaikan dalam lokakarya ”Investment Nexus: IKN and The Path Forward for Indonesia and Korea” yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation, Jumat (8/12/2023), Agung juga mengatakan bahwa sudah ada investasi yang masuk dari Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang rencananya akan membangun pusat pelatihan untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Selain itu, sudah ada 323 surat komitmen peminatan investasi (letter of intent/LOI) yang telah ditandatangani Otorita IKN dengan investor asing. Sebanyak 45 persen dari surat komitmen investasi itu berasal dari negara lain, seperti Singapura, Jepang, China, Malaysia, dan Korea Selatan.

”Korea masuk dalam daftar lima besar (calon investor asing) setelah Singapura, Jepang, China, dan Malaysia,” kata Agung.

Beberapa perusahaan dari Korea Selatan yang menyatakan minat untuk menanamkan modalnya di IKN itu adalah LG CNS, Korea Land & Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, dan Shinhan Sekuritas Indonesia. Menurut Agung, Indonesia berharap Korsel berkontribusi dalam tiga sektor prioritas pembangunan IKN, yaitu kota pintar, perumahan, dan infrastruktur perhubungan.

”Kami melihat Korsel bisa banyak berkontribusi melalui teknologi. Misalnya, LG CNS yang menunjukkan kapabilitasnya di bidang smart city untuk bagaimana membangun sebuah command center smart city-technologyuntuk lebih mengefisienkan pemanfaatan energi di area perumahan IKN,” jelasnya.

Adapun dalam hal infrastruktur penghubung, perusahaan Korsel, yaitu Daewoo, saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk membangun terowongan tol bawah laut (immersed tunnel) di IKN. Di sekitar area IKN ada teluk sehingga jalan tol harus dibangun memutari teluk tersebut.

Adanya terowongan tol bawah laut diharapkan dapat membangun konektivitas wilayah tanpa merusak ekosistem perairan teluk tersebut. Pembangunan tol bawah laut itu juga ditargetkan memangkas waktu dari Balikpapan ke IKN dari semula dua jam menjadi hanya 30 menit.

Untungkan Gibran

Kemunculan isu IKN dalam debat cawapres itu, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, sebenarnya menguntungkan salah satu kandidat, yaitu Gibran. Dengan menghadirkan isu itu, dia bisa menyerang kelemahan lawan yang sejak awal ikut membahas dan menyetujui rencana pembangunan IKN.

Terhadap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, misalnya, Gibran bisa menyerang dengan isu inkonsistensi sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Gibran menyebut bahwa sebelum menjadi calon pendamping Anies Baswedan, Muhaimin setuju dan bahkan pernah memotong tumpeng di IKN.

Adapun terhadap Mahfud MD, karena dia juga berada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tentu tidak bisa secara frontal menolak wacana IKN. Sebab, dia juga ikut dalam pembahasan isu tersebut.

”Gibran juga dengan mudah menangkis pertanyaan Mahfud soal investor yang masuk ke IKN karena Gibran didampingi oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Isu ini menurut saya menjadi senjata yang sangat menguntungkan Gibran di panggung debat,” ujar Pangi.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/24/isu-ikn-panaskan-panggung-debat-siapa-diuntungkan

Sebagai negara kekuatan menengah, sikap Indonesia dan Korea Selatan terlihat berbeda dalam isu krisis di Gaza.

Dian Dewi Purnamasari/Kompas Daily Newspaper

Negara-negara kekuatan menengah seharusnya bisa bersatu untuk mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terkait perang di Palestina. Baru-baru ini, Indonesia menyerukan embargo senjata terhadap Israel di rapat DK PBB di New York, Amerika Serikat. Meskipun sama-sama negara kekuatan menengah, mengapa sikap Korea Selatan berbeda dalam menyikapi isu tersebut? 

Saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/1/2024), Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra menyebut, Indonesia memang lebih vokal dalam menyuarakan isu Palestina dan mengecam agresi Israel karena Jakarta tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Sementara itu, Korea Selatan, sebagai negara sekutu Amerika Serikat, mereka tetap harus menjaga keseimbangan posisi mereka di situasi yang kompleks tersebut.

Sepanjang sejarah, lanjutnya, Indonesia pun lebih tegas menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Indonesia juga memberikan fleksibilitas lebih dalam saat menentang aneksasi dan agresi Israel terhadap Palestina. Sebagai negara berkekuatan menengah (middle power), Indonesia menerapkan strategi multilateralisme dengan terus mengangkat isu tersebut di forum PBB.

“Korea Selatan menghadapi kesulitan karena kedekatannya dengan Amerika Serikat. Indonesia dapat menekan Israel karena adanya kedekatan kultural (religius) dengan Palestina. Selain itu, juga ada tekanan dari masyarakat Indonesia,” ungkap Radityo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia mendesak embargo senjata terhadap Israel dengan alasan bahwa pasokan senjata dari berbagai negara memungkinkan Israel untuk terus menyerang Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan desakan itu dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB, (Kompas, 25/1/2024).

Di forum tersebut, Retno juga menyatakan bahwa Israel telah mengonfirmasi tujuannya untuk menghilangkan Palestina dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina.

Retno mengingatkan bahwa hampir 26.000 warga Palestina tewas sejak Israel menyerbu Gaza pada 8 Oktober 2023 lalu. Oleh karena itu, ia mendesak embargo senjata ke Israel dengan alasan bahwa setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Indonesia juga menekankan perlunya gencatan senjata segera dan permanen, pasokan bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat, dan dukungan agar Palestina segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Saat ini, Palestina hanya memiliki status pemantau.

Kekuatan menengah

Menurut Radityo, perbedaan posisi Indonesia sebenarnya juga dapat dilihat dalam kasus lain seperti invasi Rusia ke Ukraina. Dalam isu tersebut, Indonesia tidak dapat mengambil sikap serupa seperti dalam kasus Palestina. Ini terjadi karena negara kekuatan menengah hanya dapat aktif sejauh aspek moralitas dan normatif. Sebab, kekuatan menengah masih dibatasi pergerakannya oleh kekuatan besar dunia seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain itu, faktor dukungan atau tekanan dari masyarakat juga menjadi penentu sikap pemerintah.

“Negara kekuatan menengah tidak harus memiliki posisi yang sama di banyak isu. Yang paling penting adalah kepentingan nasional. Kami dapat melihat perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam isu Gaza. Posisi Indonesia selalu mendukung Palestina,” jelas Radityo.

Padahal, sebagai kekuataan menengah, imbuh Radityo, Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya dapat menjadi pemimpin regional. Kedua negara dapat bekerja sama dalam mengadvokasi isu demokrasi, menyuarakan kepentingan negara berkembang, dan berperan lebih sebagai mediator perdamaian. Negara kekuatan menengah bisa menjadi aktor yang aktif dalam menyuarakan kepentingan global Selatan (south global).

Adapun, watak atau ciri khas lain dari negara kekuatan menengah adalah keterbatasan kapasitas mereka untuk membawa perubahan secara langsung. Oleh karena itu, negara kekuatan menengah biasanya menggunakan multilateralisme atau mengondisikan kekuatan dengan negara kekuatan menengah lainnya.

Ketika negara-negara kekuatan menengah itu berkumpul, mereka tidak akan dianggap sebagai ancaman, berbeda dengan Amerika Serikat atau Rusia, yang akan terlihat seperti sebuah ancaman.

“Middle power tidak seperti great power yang memiliki kapasitas untuk mengutuk atau menggunakan hak veto seperti yang dimiliki AS di Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, strategi yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan aliansi di forum-forum multilateralisme,” jelas Radityo.

Berhati-hati

Sementara itu, Asisten Profesor Studi Lintas Budaya dan Kawasan Universitas Copenhagen, Denmark, Jin Sangpil menyebutkan bahwa Korea Selatan memang berada dalam posisi sulit mengenai isu Gaza. Korsel adalah sekutu Amerika Serikat dan harus menjaga hubungan dekat dengan Israel. Korsel juga tergantung pada negara-negara Timur Tengah untuk pasokan minyak dan gas.

“Jika Korea Selatan tegas membela AS atau Israel akan mendapatkan citra negatif dari negara-negara lain termasuk Timur Tengah,” ungkap Jin Sangpil dalam lokakarya yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Jumat (8/12/2023) lalu.

Sangpil secara blak-blakan mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan adalah merespons isu yang sensitif dengan berhati-hati. Sebab, jika terlalu tegas membela posisi Amerika Serikat atau Israel, negara-negara kekuatan menengah lain, termasuk Timur Tengah, akan memiliki persepsi negatif terhadap Seoul.

Selain itu, Sangpil juga berpandangan meskipun Korsel mendukung penyelesaian damai krisis Gaza, para pemimpin pemerintah mungkin ragu untuk menyuarakan dukungan langsung kepada Israel, dengan alasan potensi dampaknya terhadap perdagangan dan ekonomi Korsel.

Meskipun demikian, pada 11 Oktober lalu, atau empat hari setelah serangan Hamas ke Israel, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengadakan pertemuan darurat untuk mengecam serangan tersebut. Sebelum rapat kabinet darurat, Yoon bertemu dengan pemimpin mayoritas Senat AS Chuck Schumer di Seoul. Keduanya mengutuk serangan Hamas dan sepakat bahwa Korsel dan AS harus memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan damai.

Pada awal Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Korsel juga menyatakan sangat prihatin atas transaksi senjata Korea Utara terhadap kelompok Palestina Hamas dalam perang dengan Israel. Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel merilis foto bagian roket Korea Utara yang menunjukkan bahwa pejuang Hamas menggunakan peluncur granat bertenaga roket F-7 yang diproduksi di Pyongyang.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/01/27/posisi-kekuatan-menengah-dalam-isu-palestina-berbeda

Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka Newspaper

Agung merinci beberapa perusahaan yang berminat berinvestasi di IKN. Beberapa di antaranya adalah LG CNS, Korea Land & Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, dan Shinhan Sekuritas Indonesia. Kata dia, perusahaan asal Korsel itu berencana berinvestasi di tiga sektor prioritas pembangunan IKN yaitu kota pintar (smart city), perumahan, dan infrastruktur konektivitas.

Hyundai Motor Group misalnya, telah meneken MoU dengan OIKN untuk membangun ekosistem mobilitas Advanced Air Mobility (AAM) di Indonesia. AAM adalah drone yang bisa mengangkut kargo atau penumpang, semacam taksi terbang.

Selain itu, Daewoo Engineering & Construction juga sedang melakukan studi kelayakan untuk membangun terowongan tol bawah laut (immersed tunnel) di IKN dengan nilai proyek Rp10 triliun.  Jika terealisasi, tol bawah laut tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN dari semula dua jam menjadi hanya 30 menit.

Mantan Dirut PT Transjakarta itu menambahkan, pemerintah juga sedang membangun jalan tol yang targetnya bisa rampung tahun depan, untuk memotong waktu tempuh Balikpapan-IKN menjadi sekitar 50 menit.

Agung mengatakan, pihaknya akan terus mengajak calon-calon investor potensial untuk dapat langsung mengunjungi IKN. Dengan begitu, mereka dapat melihat langsung apa saja potensi yang mampu dikembangkan di Nusantara. “Kalau sudah begitu mereka pasti akan lebih tertarik,’’ katanya.

Agung menjelaskan Pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Jawa. Di IKN nantinya akan dibangun 9 kawasan. Kawasan 1 yang saat ini sedang dikebut pembangunannya adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).  Sementara 8 kawasan lain merupakan kawasan ekonomi dan pusat keuangan.

Agung memastikan, pembangunan IKN tidak akan membebani APBN. Pasalnya, mayoritas anggaran pembangunan berasal dari investasi swasta. Hal tersebut dibuktikan dari progres pembangunan IKN sejauh ini. Dari groundbreaking tahap 1 dan 2, sudah masuk investasi dari pihak swasta sebesar Rp 36 triliun. Adapun groundbreaking tersebut antara lain hotel, gedung perkantoran, rumah sakit, fasilitas pusat pelatihan sepak bola berstandar FIFA, sampai fasilitas di sektor energi.

Sementara, anggaran negara yang sudah mengucur untuk pembangunan KIPP sekitar Rp 35 triliun. “Jumlahnya hampir sama bahkan lebih banyak investor dibanding dari APBN,” pungkasnya. 

Sumber: https://rm.id/amp/baca-berita/ekonomi-bisnis/203813/top-5-investor-di-ikn-korsel-ingin-bangun-tol-bawah-laut-dan-taksi-terbang

Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka Newspaper

RM.id  Rakyat Merdeka – Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation. Bukan negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, atau China, tapi juga bukan negara kecil. Meski begitu, negara kekuatan menengah dinilai mempunyai pengaruh yang signifikan di kancah global.

Indonesia misalnya, bisa menjadi juru damai atau jadi jembatan bagi negara-negara yang sedang bertikai dan memainkan peran penyeimbang di tengah dunia yang terpolarisasi. Demikian disampaikan Dosen Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra saat menjadi pembicara dalam lokakarya bertajuk “Indonesia and Korea Middlepower-ship in Changing World” yang digelar di Bengkel Diplomasi FPCI, Jakarta, Jumat (9/12/2023).

Selain Radityo, hadir secara online Asisten Profesor di Departemen Studi Lintas Budaya dan Regional Universitas Kopenhagen, Dr Jin Sangpil. Lokakarya yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation ini diikuti 15 jurnalis yang tergabung dalam program Indonesian Next Generation on Korea Batch 3.

Radityo menjelaskan, sebenarnya tak ada definisi baku mengenai negara dengan kekuatan menengah. Namun, secara umum biasanya memiliki tiga ciri, yaitu ekonomi yang cukup lumayan, jumlah penduduk yang besar, dan identitas yang kuat.

Menurut dia, Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif sudah memainkan peran sebagai negara middle power dengan cukup baik. Ia lalu menjelaskan sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah arahan Presiden Jokowi.

Indonesia misalnya, senantiasa mendorong multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, serta mendorong hak membangun bagi semua negara, serta menjadi penengah bagi negara yang bertikai. Indonesia juga bersikap tegas menghadapi tekanan negara lain. Radityo mencontohkan bagaimana Presiden Jokowi misalnya, tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G20 di Bali, pada November 2022, meski mendapat penolakan dan ancaman boikot dari negara-negara di Eropa.

Presiden Jokowi juga menghadiri KTT BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus lalu. Indonesia berbicara di forum tersebut, tapi tetap memilih tidak bergabung menjadi anggota BRICS.

Teranyar, Presiden Jokowi menyerukan pembelaan kepada Palestina dan meminta Israel menyetop serangan ke Gaza. Bahkan Jokowi menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, meski ditanggapi dingin.

“Tipikal negara middle power ialah berusaha menjadi mediator, dan cenderung menjadi jembatan besar antara dua pihak yang berseberangan atau bertikai,” kata Radityo.

Radityo menambahkan, Indonesia dan Korsel kurang lebih memiliki pandangan yang sama dalam melihat situasi global. Kedua negara sama-sama mendorong tatanan global yang damai. Kesamaan pandangan ini yang pada titik yang sama akhirnya mendirikan kelompok negara kekuatan menengah MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea (Selatan), Turki, dan Australia. Terbentuknya kelompok ini merupakan hal bagus di tengah dunia yang terpolarisasi. Hanya saja, kata dia, perbedaan visi masing-masing negara menjadikan sebuah tantangan tersendiri sehingga sulit menghasilkan keputusan bersama.

Menurut dia, agar posisi Indonesia sebagai middle power makin diperhitungkan di kancah global, Indonesia harus memilih diplomasi mana yang akan difokuskan. Jadi misalnya, sebelum bermimpi menjadi penengah perang Rusia Ukraina, Indonesia bisa mengambil peran dalam persoalan Myanmar.

“Jadi mungkin fokus pada kawasan terlebih dahulu sebelum menjangkau global. Karena jika menjangkau terlalu tinggi, dan melupakan dasar dari kekuatan (diplomasi) yang sebenarnya, maka tidak akan berhasil,” ujarnya.

Jin Sangpil menyampaikan hal senada. Kata dia, forum MIKTA memang sangat rumit, dalam artian masing-masing negara mempunyai rencana dan visinya sendiri. Sehingga sulit dalam menyatukan suara. Namun, kata dia, negara-negara yang berkumpul untuk membentuk semacam organisasi informal seperti ini tidak boleh dianggap enteng di tahun-tahun mendatang. Karena akan menjadi kekuatan yang mempunyai pengaruh besar.

Jin mencontohkan bagaimana Indonesia menghadapi strategi Indo Pasifik yang digagas Amerika Serikat dan strategi One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) yang dibuat oleh Presiden China Xi Jinping. Indonesia bisa mengambil manfaat dari dua strategi tersebut.

Indonesia juga menjadi penyeimbang di kawasan. Kata dia, Korsel juga mestinya bisa mengambil manfaat dalam dua strategi negara adidaya tersebut.

“Namun tidak seperti Korea, Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam memposisikan diri sebagai negara netral,” cetusnya.

Saat ini, kata dia, setelah perang dingin usai memang ada dua negara adidaya. Namun, di tahun-tahun mendatang banyak pengamat yang memprediksi akan ada lima negara yang bakal mempunyai pengaruh. Bisa saja itu Brazil, India, atau mungkin juga Indonesia dan negara-negara lain yang akan mengubah peta geopolitik saat ini.

“Faktanya, Kanselir Jerman Olaf Scholz baru-baru ini juga menyampaikan dunia saat ini sedang menuju dunia multipolar,” imbuh Jin. 

Sumber: https://rm.id/baca-berita/internasional/202786/berstatus-negara-middle-power-rikorsel-bisa-menjadi-kekuatan-penyeimbang

Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka Newspaper

“Indonesia bisa mandiri dan tidak lagi ketergantungan pada negara lain,” katanya.

Pemerintah menilai, kerja sama ini saling menguntungkan kedua negara. Pasalnya akan ada komitmen untuk transfer teknologi (transfer of technology/ToT). Melalui kerja sama ini, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.

Deddy menambahkan, program ini juga diharapkan menghidupkan industri pertahanan dalam negeri. Sebagai contoh, dalam program ini nantinya akan ada beberapa komponen, seperti sayap pesawat, yang akan dibuat di Indonesia. Jadi setiap pembuatan KF-21 di dunia, sayap pesawatnya akan dibuat di Indonesia. Melalui kerja sama ini juga kan ada pembangunan beberapa fasilitas di PT Dirgantara Indonesia (DI) seperti hanggar, dan alat operasional.

“Artinya industri dalam negeri kita bisa hidup. Kalau tidak, lulusan Teknik Penerbangan dari ITB (Institute Teknologi Bandung), ITS (Institute Teknologi Surabaya) atau kampus lain ada potensi diserap sama Qatar dan Uni Emirat Arab,” kata Dedy.

Untuk diketahui, kerja sama yang dimulai pada 2009 sedang menghadapi tantangan. Salah satunya adalah mandeknya pembayaran komitmen share Indonesia.

Dalam komitmen awal, proyek senilai Rp 100 triliun ini ditanggung tiga pihak. Indonesia menanggung 20 persen, Korsel 60 persen, dan perusahaan pembuat pesawat Korea Aerospace Industries (KAI) menanggung 20 persen. Saat ini, Indonesia masih punya tanggungan sebesar Rp14,6 triliun sampai 2026.

Mengenai hal tersebut, Dedy menyampaikan Pemerintah memang belum bisa memenuhi kewajiban tersebut. Namun, Pemerintah berkomitmen kuat untuk melanjutkan kerja sama. Pembayaran tanggungan sangat tergantung dengan APBN.

“Tapi komitmen kita untuk kerja sama itu tetap harus dilanjutkan, karena ini program negara,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Dedy mengatakan Kemhan mengalokasikan sekitar Rp1,5 triliun pada 2024. Angka tersebut tentu tak cukup dan tak sesuai dengan harapan Korsel. Dedy mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan untuk mendapat tambahan anggaran. Namun, tidak mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Karena itu, Pemerintah masih terus bernegosiasi untuk mencari solusi dari masalah ini. Sementara itu, Chief Representative Officer KAI Indonesia Office Woo Bong Lee mengatakan, pihaknya masih wait and see. Ia berharap ada solusi terbaik dalam persoalan ini.

“Kami berharap Pemerintah Indonesia dan Korea terus mendiskusikan masalah ini untuk mencari solusi terbaik,” harapnya. 

Sumber: https://rm.id/amp/baca-berita/internasional/196304/meski-terganjal-anggaran-kerja-sama-rikorsel-bikin-pesawat-kf21-masih-jalan

Bambang Trismawan/Rakyat Merdeka Newspaper

RM.id  Rakyat Merdeka – Indonesia punya potensi menjadi negara maju. Jumlah penduduk yang banyak, sumber daya alam yang melimpah, didukung dengan ekonomi yang kuat dan terus tumbuh, menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi.

Tak terkecuali, investor dari Korea Selatan. Saat ini, pengusaha asal negeri kimchi itu maunya berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea Selatan di Indonesia Mr Lee Kang Hyun saat menjadi narasumber lokakarya bertajuk “Towards Indonesia-Korea Greener Economy Partnership” di Auditorium Prof Hasjim Djalal, Mayapada Tower 1, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Lokakarya ini digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.

Mantan Bos Samsung Indonesia itu menceritakan, sebagai Ketua Kadin Korea Indonesia, hampir tiap hari ia menemui para investor dan pengusaha dari Korsel.

Saking banyaknya, sehari bisa 3 atau 4 kali menggelar pertemuan. Para pengusaha ini ingin menanyakan soal peluang investasi di Indonesia.

“Orang Korea sekarang maunya kalau investasi di luar negeri urutan pertamanya adalah Indonesia,” kata Lee dengan bahasa Indonesia yang sudah fasih.

Lee yang saat ini menjabat sebagai Vice President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters menyatakan, peluang investasi di Indonesia memang sangat baik, besar, dan menjanjikan.

Ia yang sudah bekerja di Indonesia selama 33 tahun, paham betul potensi tersebut. Indonesia punya pasar yang besar, juga kemampuan yang bisa diandalkan.

Menurut Lee, salah satu investasi yang diminati pengusaha Korsel adalah di sektor energi hijau (green energy), seperti kendaraan listrik.

Apalagi dalam lima tahun terakhir, nikel menjadi sumber mineral yang sangat penting di dunia di tengah persaingan China dan Amerika Serikat.

Hal ini menjadikan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya nikel yang melimpah, menjadi penting di dunia.

Selain itu, kata dia, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai Net Zero pada 2060.

Usaha menurunkan gas emisi rumah kaca ini membuat Indonesia akan menerima banyak bantuan dari negara maju.

Kata Lee, tak hanya kendaraan listrik, pengusaha Korsel seperti perusahaan konstruksi memberikan perhatian pada proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Beberapa perusahaan yang berniat investasi di IKN adalah Smart City untuk membangun kota pintar, dan Hyundai dengan teknologi taxi terbang atau dikenal dengan istilah Advanced Air Mobility (AAM), dan pembangunan instalasi pemurnian air.

Sebagai pengusaha, Lee berharap Pemilu yang akan digelar tahun depan berjalan dengan baik. Kata dia, situasi jelang pemilu ini membuat para pengusaha memilih wait and see.

Ia berharap, pemilu tak mengganggu iklim investasi di Indonesia yang sudah baik.

Karena dengan iklim investasi yang baik tersebut Indonesia akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

“Ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih kaya dan maju. Mungkin beberapa beberapa tahun yang akan datang Korea sudah kalah,” ujarnya.

Terakhir, Lee menyampaikan kekhawatiran sejumlah pengusaha terkait rencana terbitnya Perpres soal aturan impor mobil listrik atau Completely Built Up (CBU) yang bebas pajak.

Aturan ini dirancang karena Pemerintah ingin membesarkan pasar kendaraan listrik seperti di Thailand.

Menurut Lee, pemerintah harus konsisten dalam membuat kebijakan. Ia khawatir, dengan aturan tersebut justru menghancurkan pasar mobil listrik.

Tak hanya itu, juga akan bikin kecewa pengusaha yang sudah susah payah membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Kata dia, membesarkan pasar mobil listrik memang bagus. Tapi membangun industri kendaraan listrik juga penting.

Ini seperti telur atau ayam, mana yang lebih dulu. Membangun industri atau membesarkan pasar dulu dengan cara membanjiri pasar dengan kendaraan listrik.

“Menurut saya ini harus jalan sama-sama. Aturan ini sangat sensitif. Ada mudah-mudahan ini bisa mencari solusi yang baik dengan memperhatikan kemajuan Indonesia dan Korea bersama-sama,” cetusnya.

Menanggapi soal Perpres, Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan aturan tersebut masih dalam pembahasan. Belum sampai ke meja Presiden.

Ia memahami kekhawatiran para pengusaha Korsel yang sudah berinvestasi di ekosistem kendaraan mobil listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen.

“Tidak mungkin orang yang cuma mau impor dikasih bebas pajak sementara yang sudah bangun pabrik tetap dikenakan pajak. Tidak ada common sense di sana,” ucapnya.

Ia memastikan, Pemerintah akan mendengarkan berbagai pihak sebelum menerbitkan revisi perpres tersebut.

“Insya Allah tidak usah khawatir. Apapun regulasi yang disiapkan Pemerintah, kalau tidak bisa menjawab kebutuhan industri biasanya tidak akan jalan,” pungkasnya.

Sumber: https://rm.id/amp/baca-berita/nasional/195917/punya-potensi-jadi-negara-maju-pengusaha-korsel-maunya-investasi-di-indonesia